Abstrak: Penyakit Tuberkulosis paru masih termasuk salah satu prioritas nasional untukprogram pengendalian Tuberulosis di Indonesia. Prevalensi penduduk Indonesiayang didiagnosis TB paru oleh tenaga kesehatan tidak berbeda pada tahun 2007dan tahun 2013 sebesar 0,4%, (Riskesdas, 2013). Sampai saat ini, status ekonomirendah (kemiskinan) masih diduga sebagai salah satu penyebab meningkatnyabeban Tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gambaran kasusTB Paru yang pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan dan pengaruh statusekonomi terhadap kasus TB Paru yang pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunderdari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Analisis logistik dilakukan padasampel 722.329 responden yang menjawab pertanyaan A18 (Apakah pernahdidiagnosis Tuberkulosis Paru oleh tenaga kesehatan?). Hasil penelitianmultivariabel didapatkan bahwa ada perbedaan proporsi kasus TB Paru sebesar0,1% lebih tinggi pada status ekonomi rendah dibandingkan status ekonomi tinggidi wilayah perkotaan dengan rasio odds sebesar 1,33. Sedangkan untuk wilayahperdesaan hampir tidak ditemukan beda proporsi status ekonomi rendah dibandingpada status ekonomi tinggi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa ada perbedaanpengaruh kejadian Tuberkulosis Paru pada beda status ekonomi dengan bedawilayah. Oleh karena itu, penting dilakukan pendekatan pencegahan Tuberkulosisparu pada status ekonomi rendah di wilayah perkotaan, dimana menurut BadanPusat Statistik (BPS) proyeksi persentase penduduk di daerah perkotaancenderung akan meningkat dari tahun 2015 (53,3%) sampai 2035 (66,6%).Kata kunci: gambaran kasus tuberkulosis paru oleh tenaga kesehatan; pengaruhstatus ekonomi terhadap tuberkulosis paru.

Abstrak:

Tuberkulosis (TBC) paru masih merupakan penyakit menular yang mengancam kesehatan masyarakat di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penderita TBC paru terbesar ketiga di dunia. Diperkirakan terjadi 300 kematian akibat TBC paru setiap hari dan 100.000 kematian pertahunnya di negara ini. Tingginya morbiditas dan mortalitas akibat penyakit ini menunjukkan masih rendahnya cakupan dan intervensi dari kesehatan lingkungan. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan fisik rumah merupakan faktor risiko terhadap kejadian TBC paru. Faktor intensitas cahaya, terutama cahaya matahari dalam rumah, luas ventilasi dan kepadatan penghuni rumah sangat berperan dalam penularan TBC paru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan pengaruh dari lingkungan fisik rumah terhadap tersangka penderita TBC paru di Indonesia tahun 2004. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model yang fit guna memprediksi tersangka penderita TBC paru di Indonesia.

Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari data Susenas 2004. Sampel adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terpilih di daerah perkotaan dan perdesaan Indonesia. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional, dimana variabel exposure dan variabel outcome dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Data diperoleh dari daflar pertanyaan dalam kuesioner Susenas 2004, modul perumahan dan kesehatan. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariabel, bivariabel dan multivariabel dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik untuk pengujian hipothesis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah tersangka penderita TBC paru di Indonesia masih tinggi (6,17%), daerah perdesaan (6,41%) lebih tinggi dibanding perkotaan (5,83%). Penelitian juga membuktikan bahwa faktor lingkungan fisik rumah yaitu kepadatan hunian, ventilasi dan pencahayaan alami dalam rumah merupakan faktor risiko terhadap tersangka penderita TBC paru dengan nilai yang bervariasi antar wilayah.

Agar sumber penular di populasi dapat segera diketahui dan diobati maka penjaringan tersangka penderita sebaiknya dilakukan melalui upaya active case finding. Gerakan masyarakat peduli TBC dapat dilakukan dengan jalinan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan berbagai organisasi di masyarakat. Peran dan wewenang dins kesehatan pada masing-masing pemerintah daerah jugs perlu ditingkatkan.

---

 

Lung Tuberculosis is one of infectious disease that still threatening public health in the world, especially in developing countries. Indonesia is the third largest developing country in number of lung tuberculosis victim. There is an estimated of 300 death per day and 100.000 per year due to this disease. The high of morbidity and mortality of this disease shows that the inclusiveness and environmental health intervention are still low. Some research proves that physical house environment is a risk factor of lung tuberculosis incident. Light intensity factor, especially sunlight that coming through into the house, sufficient ventilation and density of house inhabitant are also determine infection factor of disease.Purpose of the research is to get a description and influence of physical house environment to suspected lung tuberculosis in Indonesia of 2004. This research is in order to get an analysis model that suit to predict number of suspected lung tuberculosis in Indonesia.This is an advance analysis research of National Social Economic Survey 2004. Sample of the research is citizen of rural and urban in Indonesia, with age 15 years above. Design of the research is cross sectional design, where exposure and outcome variables are collected simultaneously. Data is collected by using questionnaire of National Social Economic Survey 2004, housing and health modules. Univariable, bivariable and multivariable analysis will be conducted by using logistic regression analysis technique for hypothesis tests.The result of this research shows that total number of suspected lung tuberculosis in Indonesia is still high (6,17%), where incident rate in the rural area (6,41%) higher than urban area (5,83%). The research also proves that the factors of physical house environment; density of house inhabitant, ventilation and natural lighting are risk factor to suspected lung tuberculosis with various range among the district.Active case finding is recommended to be done to detect the suspect lung tuberculosis victims therefore source of infection can immediately be identified and cured. Public movement for tuberculosis may also be done with a solid cooperation between government and public organizations. Roles and responsibilities of health department in each local authority is also need to be developed.

Abstrak: Pendahuluan. Beban TB di Indonesia masih masuk lima tertinggi di dunia.Temuan kasus dan pengobatan adalah pilar utama program penanggulangan TB.Survei nasional menunjukkan peningkatan penggunaan obat non-program TB dari16,8% (2010) menjadi 55,6% (2013). Peningkatan penggunaan obat non-programTB diduga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan berobat.Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari ketidakpatuhan berobat padaorang dengan TB yang menerima obat non-program TB dan obat program TB.Metode. Penelitian menggunakan data sekunder Riskesdas 2010. Analisis logistik multivariabel dilakukan pada sampel 971 orang dengan TB yang selesaimendapatkan pengobatan.Hasil. Ada kecenderungan orang dengan TB yang menerima obat non-programTB ketidak patuhan berobat lebih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan oddsuntuk tidak menyelesaikan pengobatan lebih tinggi pada orang yang menerimaobat non-program TB dibandingkan orang yang menerima obat program TB, yaiturasio odds terkontrol 2,4 (95% CI RO: 1,7-3,5).Simpulan. Dalam upaya menjamin kepatuhan berobat TB perlu didukung dengan mutu program pengobatan, diantaranya adalah ketersediaan obat program TB,penyetaraan standar pengobatan antara fasyankes swasta dan publik, dan sistem pemantauan minum obat.Kata kunci: kepatuhan; OAT; pengobatan TB.

Abstrak:

ABSTRAK Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang masih diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai kondisi yang ideal. Disparitas gender, dimana pemberdayaan perempuan belum maksimal, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hal-hal dimana wanita memegang peranan baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pelaku di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan wanita dalam berbagai aspek kehidupan harus diperhitungkan, terlepas apakah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah mencapai kondisi yang ideal atau tidak. Kondisi pemberdayaan perempuan Indonesia di setiap provinsi berbeda-beda. Pemberdayaan perempuan sendiri diukur melalui sikap menolak ‘kumpul’ dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri. Berdasarkan SDKI 2007, kondisi pemberdayaan perempuan di Indonesia, apabila dilihat dari sikap setuju terhadap pemukulan suami terhadap istri, persentase Provinsi NTT masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan DI. Yogyakarta. Kemudian untuk sikap setuju dengan semua alasan penolakan ‘kumpul’ dengan suami untuk kondisi tertentu, persentase yang setuju untuk semua alasan di DI. Yogyakarta sebesar 81,9 %, sedangkan di NTT sebesar 63%. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan wanita di DI. Yogyakarta lebih baik daripada di NTT. Selain itu, TFR DI. Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 1,8, dan NTT sebesar 4,2. Desain penelitian ini cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dengan memilih 1654 responden perempuan yang memiliki anak lahir hidup dan masih terikat dalam ikatan perkawinan. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk melihat hubungan sikap menolak ‘kumpul’ dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri dengan jumlah anak lahir hidup. Hasil penelitian menunjukkan semakin tidak setuju dengan sikap menolak ‘kumpul’ dengan suami pada kondisi tertentu maka semakin tinggi fertilitas, semakin rendah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga maka semakin tinggi fertilitas. Dari persamaan yang terbentuk, sikap menolak ‘kumpul’ dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan umur kawin memiliki pengaruh paling besar terhadap fertilitas (R2=0,049).

---

ABSTRACT Gender equality is a concept that is still being pursued by the Indonesian government in order to achieve the ideal conditions. Gender disparity, where the empowerment of women is not maximized yet, affects the things in which women play a role both as decision makers and subjects in various fields, either directly or indirectly. The involvement of women in various aspects of life must be taken into account, regardless of whether gender equality and empowerment of women have reached the ideal condition or not. Indonesian women empowerment conditions in each province vary. Empowerment of women is measured by their refusal to have sexual intercourse with their spouses, involvement in household decision-making, and the wives’ acceptance of physical abuse committed by their husbands. According to 2007 IDHS, the condition of women's empowerment in Indonesia; measured by acceptance of husband’s physical abuse, shows that NTT province’s rate is still higher compared to DI. Yogyakarta’s. On the other hand, concerning the agreement to all the reasons for refusing sexual act with the husbands to certain conditions, the percentage of respondents who agreed to all the reasons in DI. Yogyakarta reaches 81.9%, while in NTT province is 63%. It can be concluded that the condition of women empowerment in DI. Yogyakarta is better than in NTT. In addition, the TFR IN. Yogyakarta in 2007 was 1.8 and NTT was 4.2. This study design is cross-sectional, using data Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2007 with 1654 respondents consist of women who have children born alive and are still married. Analysis of Structural Equation Modeling (SEM) is used to analyze the relationship between refusal to have sexual intercourse with their spouses in certain circumstances, involvement in household decision-making, the wives’ stand regarding physical abuse committed by their husbands and the number of babies born alive. The results show that the less of refusal to have sexual act with spouses in certain circumstances, the higher the fertility rate ; the less women’s involvement in household decision-making, the higher the fertility rate. Based on the equations formed, the refusal act to have sexual intercourse with husband in certain circumstances, involvement in decision-making, and the marriageable age have the most impact on fertility (R2 = 0.049).

Abstrak:

---

Abstrak:

Tujuan: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperkirakan kejadian hipertensi serta pengaruh indeks massa tubuh terhadap kejadian hipertensi penduduk umur ≥ 25 tahun di Indonesia yang pada awalnya bebas hipertensi. Prevalensi hipertensi menunjukkan peningkatan selama beberapa periode. Sejalan dengan peningkatan hipertensi, prevalensi overweight dan obesitas juga mengalami peningkatan. Metode: 12623 penduduk umur ≥ 25 tahun pada IFLS4-2007 yang diambil dari kerangka sampel IFLS2-1997 yang bebas hipertensi. Indeks massa tubuh diukur berdasarkan berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Sedangkan hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Hasil: Kejadian/insiden hipertensi yang pada sampel awal tahun 1997 0% menjadi 21,8% pada tahun 2007. Rata-rata indeks massa tubuh awal pada IFLS2-1997 adalah 21,0 kg/m 2 . Setelah follow up 10 tahun (IFLS4-2007) rata-rata indeks massa tubuh mengalami peningkatan menjadi 22,8 kg/m 2 . Indeks massa tubuh pada kelompok obesitas (IMT ≥ 30,0 kg/m 2 ) setelah dikontrol ix Universitas Indonesia umur, IMT terkini, status perkawinan, status pekerjaan, konsumsi ikan asin, dan kolesterol memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kejadian hipertensi dengan risiko relatif (RR) 1,34 (95% CI: 1,04-1,73). Kata kunci : Indonesia, hipertensi, indeks massa tubuh.

---

 

Objectives: The main purpose of this study was to estimate the incidence of hypertension and body mass index effect on the incidence of hypertension population aged ≥ 25 years in Indonesia, which were initially free of hypertension. The prevalence of hypertension showed an increase over several periods. In line with the increase in hypertension, the prevalence of overweight and obesity are also increasing. Method: 12623 population aged ≥ 25 years at IFLS4-2007 samples drawn from IFLS21997 framework that is free of hypertension. Body mass index is measured by weight divided by height squared. While hypertension is defined as systolic blood pressure ≥ 140 mmHg or diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg. Results: The incident of hypertension in the initial sample of 1997 0% to 21.8% in 2007. The average initial body mass index on IFLS2-1997 was 21.0 kg/m2. After 10 years of follow-up (IFLS4-2007) the average body mass index increased to 22.8 kg/m2. Body mass index in obese group (BMI ≥ 30.0 kg/m2) after controlling for age, current BMI, marital status, employment status, salted fish consumption, and cholesterol have a significant influence on the incidence of hypertension with a relative risk (RR) 1.34 (95% CI: 1.04 - 1.73). Key words: Indonesia, hypertension, body mass index.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang pentingnya kegiatan manajemen kasus terkait banyaknya ganguan pernapasan yang dilaporkan oleh masyarkat saat berkunjung ke puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan telaah format pencatatan PAL. Hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan manajemen kasus terhadap penyakit pernapasan kronis di Puskesmas Ciputat Timur belum dilakukan secara komprehensif dan belum didukung oleh sistem informasi sehingga tidak ada data terintegrasi yang mampu mendokumentasikan seluruh kegiatan pasien dengan keluhan gangguan pernapasan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kegiatan manajemen kasus terhadap penyakit pernapasan kronis harus dilakukan dalam upaya mendokumentasikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien yang didukung oleh sebuah sistem basis data untuk memudahkan evaluasi status pasien dan dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang maksimal.

Abstrak: Indonesia termasuk ke dalam kategori high burden countries untuk bebantertinggi TB dunia, menempati urutan ketiga setelah India dan Cina.Penanggulangan penyakit ini salah satunya dengan pemodelan kejadian TB Parudengan faktor-faktor risikonya dengan analisis regresi linear. Namun, belum tentucocok diterapkan disemua wilayah karena memiliki kondisi geografis yangberbeda, sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan kasus TB Paru antarawilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dimasukkanunsur pengaruh geografis dengan pemodelan regresi linear spasial atauGeographically Weighted Regression (GWR), dalam penelitian ini untuk menilaihubungan kejadian TB Paru dengan faktor kondisi lingkungan fisik rumah,kondisi lingkungan rumah tinggal, karakteristik kependudukan, danmemanfaatkan pelayanan kesehatan terhadap kejadian TB Paru. Penelitian inimenggunakan desain studi potong lintang (cross sectional) dengan menggunakandata Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010. Sampel penelitian ini adalahresponden dalam Riskesdas 2010 berusia 15 tahun ke atas di Jawa Barat. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa memanfaatkan pelayanan kesehatan merupakanfaktor dominan yang berhubungan dengan kejadian TB Paru di tiapKabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat kecuali Majalengka dan Pekerjaan jugaberhubungan hanya di Kabupaten Bogor.Kata kunci: TB Paru, Regresi Linear, Spasial, GWR

---

Indonesia is in the category of high-burden countries for the highest burden ofPulmonary Tuberculosis of the world, the third rank after India and China. Theeffort to overcome this disease is to do modeling the prevalence of PulmonaryTuberculosis using linear regression model globally. However, it is notnecessarily suitable to be applied in all areas because every area has differentgeographical condition, so it can lead to differences of TB cases between oneregion with another region. Therefore, the effect of geographic elements need tobe incorporated with linear regression modeling spatial or GeographicallyWeighted Regression (GWR). This study applied GWR model to assess theassociation of Pulmonary Tuberculosis prevalence by the physical condition of thehome environment, residential environment, demographic characteristics, andhealth care utilizing factors on the prevalence of Pulmonary Tuberculosis. Thisstudy used a cross-sectional study design using Riskesdas Data - 2010. Samples inthis study were Riskesdas 2010 respondents aged 15 years and over in West Java.The results showed that utilize of health care is the dominant factor associatedwith the prevalence of Pulmonary Tuberculosis in each district/city of West Javaexcept Majalengka, also related employement status only in Bogor Regency.Keywords: Pulmonary Tuberculosis, Linear Regression, Spatial, GWR