Abstrak: Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi selisih tarif INACBGsdan tarif rumah sakit pada kasus rawat inap pneumonia di rumah sakit X tahun2014 dengan tujuan mengurangi defisit rumah sakit. Disain penelitian adalahkuantitatif korelasional menggunakan data sekunder dan catatan rekam medis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama rawat maximal 9 hari, penggunaanmaximal 11 jenis obat dengan maximal 4 jenis obat paten tidak menimbulkanselisih negatif tarif INACBGS dan tarif rumah sakit. Defisit dapat dikurangidengan memperpendek lama rawat, meningkatkan peresepan obat generik,mengatur penggunaan obat, dan meningkatkan kualitas resume medis.Kata kunci :Selisih tarif, INACBGs, Pneumonia.

---

This study concerns about factors that affect discrepancy between INACBGs andHospital Rates in pneumonia cases treated at X hospital in 2014 with the aim ofreducing hospital deficit. This study is a correlational quantitative research usingsecondary data and medical records. The results showed that maximum length ofstay of 9 days, maximum use of 11 kinds of pharmaceutical drugs with maximum4 kinds of brand name drugs do not cause hospital deficit due to discrepancy inrates. The deficit can then be reduced by shortening the length of stay, improvinggeneric drug use, regulating the use of pharmaceutical drugs, and improving thequality of medical resumes.Keywords :Rates Discrepancy, INACBGs, Pneumonia.

Abstrak: Latar belakang : Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme tarif paket INA-CBGs, yang menuntut rumah sakit untuk mengelola pelayanan secara efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan. Namun dalam praktiknya, rumah sakit sering menghadapi selisih tarif negatif, yaitu kondisi ketika biaya riil pelayanan melebihi tarif klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen dalam mengatasi selisih tarif pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RS Wijaya Kusumah Kuningan dengan menggunakan kerangka Input, Proses, dan Output. Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan mixed-method, yaitu mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen klaim pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional periode Januari–Desember 2024, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari manajemen rumah sakit, tenaga medis, keperawatan, unit casemix, case manager, serta tim kendali mutu dan kendali biaya. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif, sementara data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 8.514 Surat Eligibilitas Peserta (SEP) rawat inap, sebanyak 2.735 SEP (32%) mengalami selisih tarif negatif dengan total nilai mencapai Rp3.771.224.647. Selisih tarif negatif paling banyak terjadi pada kelas perawatan 3, yang juga merupakan kelas dengan volume pasien tertinggi. Lama hari rawat (Length of Stay/LOS) yang melebihi standar INA-CBGs, variasi pelayanan klinis, keterbatasan penerapan Clinical Pathway , serta keterbatasan jumlah dan peran case manager menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya selisih tarif. Dari sisi proses, alur pengajuan klaim telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan kendala berupa kelengkapan berkas klaim dan perlunya perbaikan dokumen berdasarkan feedback BPJS Kesehatan. Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dalam pengendalian biaya pelayanan rawat inap di RS Wijaya Kusumah belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan kebijakan pengendalian biaya berbasis analisis risiko, optimalisasi peran case manager, penerapan dan evaluasi Clinical Pathway  secara konsisten, serta monitoring selisih tarif secara berkelanjutan agar selisih tarif negatif dapat ditekan tanpa menurunkan mutu pelayanan kesehatan.

---

Abstrak: Dengan diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada 1Januari 2014, rumah sakit dihadapkan pada 2 dua tarif, yaitu tarif rumah sakit yangdisusun berdasarkan biaya satuan sesuai dengan amanat BLU, dan tarif INA-CBG rsquo;s yangmerupakan tarif paket yang akan dibayarkan atas pelayanan rawat inap pasien BPJS.Terdapat perbedaan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perbedaan sistempembayaran tersebut mengakibatkan adanya perbedaan selisih penerimaan rumah sakitantara tarif INA-CBG rsquo;s dengan tagihan klaim rumah sakit berdasar pada tarif rumahsakit, jasa pelayanan dan jasa sarana rumah sakit.
Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan menggunakan data sekunder klaim tagihan pasien rawat inap BPJSRSUD Kudungga bulan Februari-Mei 2017 sebanyak 1187 klaim, dan data primerwawancara mendalam beberapa informan. Hasil dari penelitian ini didapatkan selisihpositif sebesar Rp. 755.096.435,- 13 pada penerimaan total rumah sakit pada seluruhkelas ruang perawatan, selisih positif pada jasa pelayanan sebesar Rp. 845.964.814,- 40 , dan selisih negatif pada jasa sarana rumah sakit sebesar Rp. 90.868.379,- -3.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan rumah sakit adalah melakukan upaya kendalimutu dan kendali biaya dengan efisiensi rumah sakit, meningkatkan jumlah kunjunganpada ruang perawatan yang memberikan selisih positif, standardisasi pelayanan melaluipenerapan clinical pathway dan formularium obat serta melakukan pengembanganSIMRS. Upaya kendali mutu dan biaya harus dilakukan rumah sakit sebagai langkahstrategis dalam implementasi program JKN.
Kata Kunci: Tarif Rumah Sakit, Tarif INA-CBG's, Perbedaan, Jasa Pelayanan, JasaSarana

---

With the implementation of the National Health Insurance JKN program on January 1,2014, the hospital is faced with two tariffs, namely hospital tariff based on unit cost inaccordance with BLU mandate, and INA CBG 39 s tariff which is the package rate to bepaid for patient care of BPJS. There is a difference in the health service payment system, the difference between the payment system resulted in differences in hospital admissionsbetween INA CBG 39 s tariffs and hospital claims based on hospital tariffs, hospital servicesand services.
This research is a qualitative research using secondary data claims of BPJSinpatients of RSUD Kudungga in February May 2017 as many as 1187 claims, andprimary data of in depth interviews of several informants. The results of this study founda positive difference of Rp. 755,096,435, 13 on total hospital admissions for allclasses of treatment rooms, positive difference in service cost of Rp. 845,964,814, 40 , and the negative difference in hospital facilities is Rp. 90.868.379, 3.
Thefollow up plan to be performed by the hospital is to make quality control and cost controlefforts with hospital efficiency, increase the number of visits in the treatment room whichprovide positive difference, standardization of services through the implementation ofclinical pathway and drug formulary and develop SIMRS. Efforts to control the qualityand cost must be done by the hospital as a strategic step in the implementation of JKNprogram.
Keywords Hospital Rates, INA CBG's Rates, Differences

Abstrak: Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberi kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistem klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs. Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarif INA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuan menganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakan Sectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambil sampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteria inklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterine scar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layanan aktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukan dengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagian keuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktual pelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarif INA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisih negatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalah komponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medis habis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway (CP) juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampak terhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi dengan manajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegah kemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemen dengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agar Clinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melalui briedging Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) dengan sistem INA-CBGS, dan pelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan pencapaian kinerja unit.
Kata Kunci : Biaya aktual, Sectio Caesarea, Pasien JKN kelas III, Tarif INA-CBGs

---

The implementation of the National Health Insurance (JKN) program, is expected to provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA-CBGs tariff. However, there are complaints of cost difference between actual cost with INA-CBGs tariff especially for surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze the cost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGS tariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 samples were taken from the period time of January - October 2017 with the inclusion criteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal care due to uterine scar from previous surgery, to determine the actual service utilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual cost calculation is done by using double distribution method based on data from financial section and hospital report. The results of the study found that the actual cost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariff paid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Cost components that are assessed to be controlled are the components of operational costs such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However, the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations in service components, which have an impact on the increase in service costs. It is recommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti Fraud Team that can routinely coordinate with the management so that we have known the irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be a coordination between management and specialist doctors related to Clinical Pathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of its implementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedging the hospital management information system with INA-CBGS system, and implementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency and achievement of unit performance.
Keywords: Actual Cost, Sectio Caesarea, Patients of class III with JKN, Rates INA-CBGs

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas.  Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi  dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

 

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd  class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay.

Abstrak: Abstrak

Angka pemanfaatan ulang pasien rawat jalan sejak tiga tahun ke belakang di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, memperlihatkan adanya penurunan pemanfaatan layanan ini. Menurunnya angka pemanfaatan ulang pasien rawat jalan ini sangat perlu untuk antisipasi dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya pelayanan rawat jalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ulang pasien pada instalasi rawat jalan di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional (potong lintang). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diisi sendiri oleh responden (self- administered questionnaire yaitu pasien instalasi rawat jalan). Populasi penelitian adalah semua pasien yang berkunjung ulang lebih dari satu kali ke instalasi rawat jalan RS Harapan Bunda Lampung tengah dengan besar sampel sebanyak 106 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan ulang pasien rawat jalan di RS Harapan Bunda Lampung Tengah rendah. Faktor-faktor yang memiliki hubungan bermakna secara statistik dengan pemanfaatan ulang adalah persepsi responden terhadap tarif, fasilitas rumah sakit, pelayanan dokter, pelayanan SDM rumah sakit, waktu tempuh dan sumber pembiayaan.

Pemanfaatan ulang pasien rawat jalan di RS Harapan Bunda Lampung Tengah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Peneliti menyarankan pihak manajemen rumah sakit untuk mendorong semua petugas rumah sakit baik medis maupun non medis memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pasien. Selain itu, pihak manajemen menerapkan sistem penghargaan dan sanksi disiplin untuk memotivasi petugas rumah sakit melayani dengan lebih optimal.

The number of re-utilization of outpatient since three years ago at Harapan Bunda Hospital Central Lampung, it shows that there is a decrease in the utilization of this service. The decreasing number of outpatient re-utilization was extremely need to be anticipated. It can be analyzed from the influence factors that caused the decrease this outpatient service.

The objective of this research was to investigate the influence factors of patient re-utilization in outpatient installation at Harapan Bunda Hospital, Central Lampung. This research used Quantitative approach with Cross Sectional Design. This research applied the Primer Data that was taken from the self-administered questionnaire. The population of the research was all patient who ever visited the Outpatient Installation at Harapan Bunda Hospital Central Lampung more than one time. There were 106 respondent involved in this research.

The result showed that most of all outpatient re-utilization at Harapan Bunda Hospital Central Lampung is low. The factors that have a statistically significant relationship with re-utilization were respondents? perception toward the cost, hospital facilities, doctor care services, hospital human resources service, travelled distance and financial resources.

The outpatient re-utilization at Harapan Bunda Hospital Central Lampung was depend on the quality service that given to the patient. The researcher suggested to the hospital management staff to encourage to the entire staff in the hospital, both medic and non-medic, to give service that oriented to the patient. In addition, the management introduced a system of reward and punishment discipline to motivate hospital staff to serve optimally.

Abstrak: Di era JKN ini, rumah sakit dituntut harus efisien dalam mengendalikan biaya layanan agar tidak melebihi tarif INA CBGs dengan catatan mutu layanan harus tetap terjaga dengan baik. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan menganalisis biaya berdasarkan tarif rumah sakit dan klaim INA CBGs pada pasien peserta BPJS kasus sectio caesarea di RSUD dr. Doris Sylvanus pada Januari sampai Agustus Tahun 2016.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui biaya yang tidak dibayar sesuai tarif rumah sakit sebesar Rp 1.708.663.354 (42%). Biaya pelayanan persalinan sesar ringan sesuai tarif rumah sakit pada kelas 1 sebesar Rp 10.267.710,-, kelas 2 sebesar Rp 9.441.399,- dan kelas 3 sebesar Rp 8.591.730,-. Komponen biaya tertinggi adalah biaya tindakan operasi. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang tarif pelayanan Sectio caesarea.
Kata Kunci : tarif rumah sakit, tarif INA CBGs, Sectio Caesaria.

---

In this National Health Insurance period, hospital ospitals are required to be efficient in controlling the cost of services so as not to exceed the tariff of INA CBGs with the quality record of the service must be maintained properly. This quantitative descriptive study aims to analyze the cost of Sectio caesarea of BPJS participants based on hospital rates and INA CBGs rates in dr. Doris Sylvanus regional public hospital on January until August 2016.
The result revealed that the unpaid cost according to hospital rates is Rp 1.708.663.354 (42%). The cost of light cesarean delivery service according to hospital rates in grade 1 is Rp 10,267,710,-, 2nd grade is Rp 9,441,399,- and grade 3rd is Rp 8,591,730,-. The highest cost component is the cost of surgery. So it is necessary to review the hospital rates of cesarean delivery service.
Keywords : hospital rate, INA CBGs rate, Sectio Caesaria

Abstrak: SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhikebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapatmengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit,mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut ataupensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminankesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumahsakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitumenggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkanpolemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besarantara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harusdipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaanberdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways.Prioritas untukpembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yangterbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapatdiperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar proseduroperasional.Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang palingminimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yangmaksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memilikipedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saranuntuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost oftreatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yangdisepakati di RS PMI Bogor.

---

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program thataims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesianpeople. Through this program, each resident is expected to meet the basicneeds of living where things happen that can lead to lost or reduced income,because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement.Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advancedpayment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts(prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital became polemic because there is a large enoughdifference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of thecomponent that must be prepared by the hospital is making a guideline basedon clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufactureof clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost ishigh, the disease course and outcome can be expected, has provided medicalservice standards and standard procedures operasional.For herniotomyprocedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathwaywith calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a purechild herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy withconcomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculationHospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospectivepayment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation ofthe cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways inPMI Bogor hospital.