Ditemukan 30957 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Maria Holly Herawati; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Purnawan Junadi, Trihono; Penguji: Anhari Achadi, Sudarto Ronoatmodjo, Sandi Iljanto, Soewarta Kosen
Abstrak:
Penyakit TB masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, walaupun upaya pengendalian sudah dilakukan sejak jaman penjajahan. Evaluasi yang dilakukan selama ini masih merupakan evaluasi proses, maka kali ini peneliti menawarkan suatu evaluasi yang menyeluruh yaitu adanya cara pengukuran baru berupa variabel laten ( lingkungan, sarana prasarana, proses, target dan output) dengan tujuan hasil evaluasi ini untuk memberi masukan pada penentu kebijakan pengendalian TB di masa yang akan datang. Penelitian di lakukan dengan memakai gabungan data Rifaskes 2011 dan P2PL 2011. Metode yang dipakai adalah analisa data sekunder, serta penambahan data kualitatif dengan memakai penelitian sistem, serta metode pemodelan variabel dengan menggunakan analisa Struktural Equation Modeling. Hasil yang didapat adalah di perolehnya 4 model hasil evaluasi program pengendalian TB: Model nasional, model wilayah Sumatra, model Jawa Bali, model wilayah lainnya. Secara garis besar ada beberapa perbedaan kontribusi setiap hubungan variabel laten; pada model nasional kontribusi terbesar (1.sarana prasarana ke proses, 2. Target 1 dan CDR 3. proses ke target 2) pada hasil evaluasi Sumatra (1. sarana prasarana ke proses; 2. target 1 dan CDR 2. target 1 dengan CNR 3.lingkungan dan sarana prasarana) hasil evaluasi Jawa Bali (1.target 1 dan CNR 2.target 1 dengan CDR 3. Target 2 dan CR ) dan hasil evaluasi wilayah lainnya (1. target 1 dengan CNR 2. lingkung dan sarana prasarana 3. sarana prasarana ke proses).
TB disease remains a health problem in Indonesia, despite the control measures already carried out since the colonial era. Evaluations were conducted for this is still an evaluation process, so this time offers researchers a comprehensive evaluation that is the way of new measures in the form of latent variables (environment, infrastructure, processes, targets and output) with the purpose of this evaluation to provide input on policy makers TB control in the future. The experiment was conducted using a combination of data P2PL Rifaskes 2011 and 2011. The method used is the analysis of secondary data, as well as additional qualitative data using systems research, as well as variable modeling methods using Structural Equation Modeling analysis. The result is a model of evaluation results oBTAin it 4 TB control program: The national model, a model region of Sumatra, Java and Bali models, models of other regions. Broadly speaking, there are some differences in the contribution of each relationship latent variables; the largest contribution to the national model (1. infrastructure to process, targets 1 and CDR 3.target 1 to process) on evaluation of Sumatra (1. infrastructure to process; 2. target 1 and CDR 2. target of 1 to CNR. 3.the environment and infrastructure) on the evaluation of Java Bali (1.target 1 and CNR 2.target 1 with CDR 3. Target 2 and CR) and the results of evaluation of other areas (1.targets 1 with CNR 2. infrastructure with the environment and 3.infrastructure to process).
Read More
TB disease remains a health problem in Indonesia, despite the control measures already carried out since the colonial era. Evaluations were conducted for this is still an evaluation process, so this time offers researchers a comprehensive evaluation that is the way of new measures in the form of latent variables (environment, infrastructure, processes, targets and output) with the purpose of this evaluation to provide input on policy makers TB control in the future.
D-342
Depok : FKM-UI, 2016
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mugi Wahidin; Promotor: Anhari Achadi; Kopromotro: Besral, Soewarta Kosen; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Sudarto Ronoatmodjo, Ekowati Rahajeng; Masdalina Pane
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Diabetes Melitus (DM) menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia dan di Indonesia yang menjadi target pengendalian secara global dan nasional. Penelitian tentang proyeksi beban DM dengan memasukkan pengaruh faktor risiko dan program pencegahan dan pengendalian DM di Indonesia sangat terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model proyeksi beban penyakit Diabetes Melitus di Indonesia berdasarkan faktor risiko dan program pencegahan dan pengendalian DM. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-experiment menggunakan desain cross sectional study melalui pembuatan model regresi linier ganda dan system dynamics. Model proyeksi prevalens baseline dibuat berdasarkan faktor risiko, program pencegahan dan pengendalian DM. Proyeksi sampai 2045 melibatkan dinamisasi faktor risiko dan program DM, proyeksi penduduk, case fatality rate DM, unit cost DM, standar tarif pemeriksaan gula darah, dan inflasi kesehatan. Faktor risiko termasuk overweight, obesitas sentral, obesitas, konsumsi makanan manis, konsumsi minuman manis, konsumsi makanan berlemak, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dan merokok. Program DM meliputi rasio Posbindu PTM, Desa Ber Posbindu PTM, Pemeriksaan di Posbindu PTM, Puskesmas dengan Pelayanan Terpadu PTM, pemeriksaan rutin gula darah, standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan kesehatan DM, dan SPM skrining usia produktif. Model dibuat berdasarkan data dari 205 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia. Proyeksi dibuat secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa prevalens, kematian, biaya langsung, dan jumlah dan biaya skrining gula darah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007-2018, BPJS Kesehatan 2016-2020, program P2PTM 2016-2020, dan Pusdatin Kemkes 2019-2021. Unit analisis adalah kabupaten/kota. Hasil: Model proyeksi DM menggunakan regresi linier ganda dengan formula prevalensi DM = -2,212 + 0.216 prevalens overweight +0,017 prevalens obesitas + 0,112 prevalens obesitas sentral +0,019 prevalens konsumsi makanan berlemak – 0,001 Persentase Desa Ber-Posbindu PTM + 0,003 Persentasi Pandu PTM + 1,510 prevalensi rutin diperiksa gula darah – 0.012 cakupan SPM yankes DM + 0,008 cakupan SPM skrining usia produktif. Prevalensi DM di Indonesia diperkirakan meningkat dari 9,19% pada 2020 (18,69 juta kasus) menjadi 16,09% pada 2045 (40,7 juta kasus), naik 75,1% selama 25 tahun, atau 3% per tahun. Prevalensi DM akan lebih rendah menjadi 15,68% atau 39,6 juta kasus (berkurang 5,54%) pada 2045 jika dilakukan intervensi peningkatan cakupan desa ber-posbindu dan SPM yankes DM menjadi 100%, dan menjadi 9,22% atau 23,2 juta kasus (berkurang 42,69%) jika intervensi program tersebut ditambahkan dengan pencegahan laju faktor risiko (overweight, obesitas, obesitas sentral dan konsumsi makanan berlemak). Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, prevalensi dan jumlah kasus meningkat dan sangat bervariasi. Proyeksi jumlah kematian akibat DM di Indonesia meningkat dari 433.752 pada 2020 menjadi 944.468 pada 2045, naik 117% selama 25 tahun atau 4,7% per tahun. Kematian akibat strok pada DM meningkat dari 52,397 pada 2020 menjadi 114,092 pada 2045. Kematian akibat IHD pada DM meningkat dari 35.351 pada 2020 menjadi 76.974 pada 2045. Sedangkan kematian akibat penyakit ginjal kronik pada DM meningkat dari 29.061 pada 2020 menjadi 63.279 pada 2045. Jumlah kematian pada 2045 lebih rendah menjadi 919.206 jika dilakukan intervensi program dan menjadi 537.190 jika dilakukan intervensi program dan menahan laju faktor risiko. Jumlah kematian akibat DM dan komplikasinya di provinsi dan kabupaten/kota meningkat dan sangat bervariasi. Biaya langsung (direct cost) DM meningkat dari Rp 37,36 triliun pada 2020 menjadi Rp 81,38 triliun pada 2045, meningkat 117,76% selama 25 tahun atau 4,71% per tahun. Jika dilakukan intervensi peningkatan program maka dapat diturunkan menjadi Rp 79,31 triliun (berkurang 2,54%) dan menjadi Rp 46,53 triliun (berkurang 42,82%) jika intervensi ditambah menahan laju faktor risiko. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, biaya langsung DM mengalami kenaikan dan bervariasi antara daerah. Jumlah penduduk berusia 15-39 tahun dengan obesitas dan usia 40 tahun ke atas yang perlu diskrining gula darah di Indonesia pada 2020 diperkirakan 116.387.801 menjadi 171.913.086 orang pada 2045, meningkat 47,8% selama 25 tahun atau 1,9% per tahun. Biaya skrining Rp 2,39 trilliun pada 2020 meningkat menjadi Rp 3,53 trilliun pada 2045. Di provinsi dan kabupaten/kota, jumlah dan biaya skrining meningkat dan bervariasi. Proyeksi DM di Indonesia dan aplikasi perhitungan proyeksi dapat dilihat di www.diabetes-ina.com. Hasil proyeksi sudah dinyatakan sudah baik setelah dibahas dengan para ahli dan mempunyai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 13% (baik) untuk proyeksi provinsi dan nasional serta 22% (layak) untuk proyeksi kabupaten/kota. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan perencanaan SDM, skrining, dan biaya pengobatan DM di Indonesia baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Background: Diabetes Mellitus (DM) is one of the biggest public health problems in the world and in Indonesia which is targeted for control globally and nationally. Research on DM burden projection by including the influence of risk factors and DM prevention and control programs in Indonesia is very limited. The purpose of this study is to make a projection model of the burden of Diabetes Mellitus in Indonesia based on risk factors and DM prevention and control programs. Method: The study was a quantitative non-experiment study using cross sectional study design through the creation of multiple linear regression models and system dynamics. The baseline prevalence projection model is based on risk factors, DM prevention and control programs. Projections until 2045 involved the dynamization of risk factors and DM programs, population projections, DM case fatality rate, DM unit costs, tariffs standard of blood glucose screening, and health inflation. Risk factors included overweight, central obesity, obesity, consumption of sugary foods, consumption of sugary drinks, consumption of fatty foods, lack consumption of fruits and vegetables, lack of physical activity, hypertension, and smoking. The DM program included the ratio of NCD Post (Posbindu), percentage of Village had Posbindu, Examination at Posbindu, Puskesmas with Integrated NCD Services (Pandu), routine blood glucose checks, minimum service standards (SPM) of DM health services, and SPM of productive age screening. The model was created based on data from 205 districts/cities in 33 provinces in Indonesia. Projections was made nationally, provincially, and districts in terms of prevalence, mortality, direct costs, and the number and cost of blood glucose screening. This study used secondary data from Basic Health Research (Riskesdas) 2007-2018, BPJS Kesehatan 2016-2020, NCD programs 2016-2020, and Pusdatin Ministry of Health 2019-2021. The analysis unit is the district/city. Results: DM projection model using multiple linear regression with DM prevalence formula = -2.212 + 0.216 overweight prevalence + 0.017 obesity prevalence + 0.112 central obesity prevalence + 0.019 prevalence of fatty food consumption – 0.001 percentage of villages with Posbindu + 0.003 NCD integrated services percentage + 1.510 prevalence of routine blood glucose checks – 0.012 SPM coverage of DM services + 0.008 SPM of productive age screening coverage. The prevalence of DM in Indonesia is estimated to increase from 9.19% in 2020 (18.69 million cases) to 16.09% in 2045 (40.7 million cases), increase 75.1% over 25 years, or 3% per year. The prevalence of DM will be lower to 15.68% or 39.6 million cases (reduced by 5.54%) in 2045 if interventions are carried out to increase the coverage of Posbindu villages and SPM DM services to 100%, and to 9.22% or 23.2 million cases (reduced by 42.69%) if the program interventions are added with prevention of risk factor rates (overweight, obesity, central obesity and consumption of fatty foods). At the provincial and district/city levels, the prevalence and number of cases are increasing and vary greatly. The projected number of deaths due to DM in Indonesia increases from 433,752 in 2020 to 944,468 in 2045, increase 117% over 25 years or 4.7% per year. Deaths due to stroke among DM increases from 52,397 in 2020 to 114,092 in 2045. Deaths from IHD among DM increases from 35,351 in 2020 to 76,974 in 2045. Meanwhile, deaths from chronic kidney disease among DM increases from 29,061 in 2020 to 63,279 in 2045. The number of deaths in 2045 could be lower to 919,206 if program interventions are carried out and to 537,190 if program interventions are carried out and halt the rate of risk factors. The number of deaths due to DM and its complications in provinces and districts / cities is increasing and varies greatly. DM direct costs increased from Rp 37.36 trillion in 2020 to Rp 81.38 trillion in 2045, an increase of 117.76% over 25 years or 4.71% per year. If the program improvement intervention is carried out, it can be reduced to Rp 79.31 trillion (reduced by 2.54%) and to Rp 46.53 trillion (reduced by 42.82%) if the intervention is added to halt the rate of risk factors. At the provincial and district/city levels, DM direct costs have increased and vary between regions. The number of people aged 15-39 years with obesity and aged 40 years and above who need to be screened for blood glucose in Indonesia in 2020 is estimated at 116,387,801 to 171,913,086 people in 2045, an increase of 47.8% over 25 years or 1.9% per year. Screening costs of Rp 2.39 trillion in 2020 will increase to Rp 3.53 trillion in 2045. In provinces and districts, the number and cost of screening are increasing and varying. DM projections in Indonesia and projection calculation applications can be seen at www.diabetes-ina.com. The projection results have been declared good after discussion with experts and have an Absolute Mean Percentage Error (MAPE) of 13% (good) for provincial and national projections and 22% (feasible) for district/city projections. The results of this study can be used for human resource planning, screening, and DM treatment costs in Indonesia at the central, provincial, and district / city levels.
D-478
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fachmi Idris; Pembimbing: Sudarto Ronoatmodjo, Umar Fahmi Achmadi, Adang Bachtiar
Abstrak:
ABSTRAK Tahun 1993, ditetapkan WHO sebagai tahun kedaruratan global TB. Ini terjadi akibat: 1) peningkatan kasus TB yang terkait dengan peningkatan kasus AIDS/HIV; 2) tingginya angka migrasi penduduk yang menyebabkan makin meningkatnya penyebaran penyakit TB; 3) perhatian pemerintah yang mulai berkurang dalam pemberantasan penyakit TB (terutama di negara-negara berkembang); 4) munculnya multi drugs resistant obat-obat TB. Di Indonesia, TB masih merupakan permasalahan kesehatan utama dan menduduki tiga besar dari peringkat penyebab kematian bersama-sama penyakit saluran napas dan kardiovaskuler. Untuk mengatasi permasalahan di atas, WHO memperkenalkan strategi directly observed treatment short course (DOTS). Strategi DOTS merupakan strategi untuk program penanggulangan TB (P2TB) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: 1) komitmen politik dari penentu kebijakan; 2) penegakan diagnosis dengan pemeriksaan hapusan sputum; 3) penggunaan obat paduan jangka pendek yang ampuh dan gratis; 4) adanya pengawas penderita menelan obat (PMO); 5) adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Penerapan strategi DOTS, dapat meningkatkan cakupan penderita lebih dari 70% dengan angka kesembuhan lebih dari 85%, angka konversi setelah fase intensif lebih dari 80% dan angka kesalahan laboratorium kurang dari 5%. Indonesia, sejak tahun 1995 mulai menerapkan strategi DOTS melalui puskesmas namun hasilnya tidak optimal karena tidak melibatkan sarana pelayanan lain. Kemampuan cakupan optimal puskesmas diperkirakan hanya sekitar sepertiga (30%) dari total penderita TB yang ada di masyarakat. Sepertiga penderita TB lainnya (30%) berobat ke dokter praktek swasta (DPS). Untuk memperluas cakupan pengobatan penderita TB maka strategi DOTS harus diterapkan pada DPS. Pentingnya keterlibatan DPS dalam P2TB merupakan strategi global dari WHO. WHO berpendapat bahwa DPS dan pemerintah (pengelola P2TB) harus bermitra untuk bersama-sama memberantas TB, yang di beberapa negara telah terbukti keberhasilannya. Namun demikian, untuk menjalankan program kemitraan antara pemerintah dan DPS dalam P2TB bukanlah upaya yang mudah karena: 1) sifat dan karakter DPS (sebagai sektor swasta) sangat berbeda dengan pelaksana program kesehatan masyarakat (sebagai sektor publik); 2) adanya kompleksitas manajerial P2TB strategi DOTS yang harus disesuaikan dengan kondisi DPS. Untuk itu, perlu diciptakan model (kemitraan) yang dapat melibatkan DPS menjalankan strategi DOTS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengimplementasikan serta mendeskripsikan proses dan mengevaluasi efek model kemitraan tersebut (selanjutnya disebut model ini disebut model kemitraan DPS-TB DOTS). Penelitian ini menggunakan desain penelitian operasional, yaitu studi eksplorasi dan studi intervensi lapangan. Studi eksplorasi memerlukan dua tahap, yaitu: pertama, untuk menganalisis masalah (problem analysis/identification); kedua, menyusun model penyelesaian masalah (solution development). Studi intervensi lapangan bertujuan untuk mendeskripsi proses pelaksanaan model kemitraan DPS-TB DOTS dan mengevaluasi efek dari model kemitraan DPS-TB DOTS. Studi eksplorasi menganalisis masalah menggunakan metode penelitian survai dan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terarah. Studi eksplorasi untuk menyusun model penyelesaian masalah menggunakan studi kepustakaan dan pertemuan pakar; yang menghasilkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS. Studi intervensi terdiri dan 2 fase: 1) penyesuaian model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS untuk dijadikan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS; 2) mengujicobakan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di wilayah intervensi. Metode penyesuaian model adalah seminar dan curah pendapat. Metode studi intervensi adalah post test only with control group. Dari hasil analisis masalah didapatkan bahwa DPS pada prinsipnya bersedia untuk terlibat dalam P2TB strategi DOTS dan tidak mengharapkan penghargaan (apalagi secara materi). Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang teridentifikasikan apabila DPS akan dilibatkan, yaitu: 1) secara umum DPS belum paham tentang strategi DOTS; 2) perlu pengorganisasian untuk melibatkan DPS; 3) adanya kesulitan untuk menjalan prosedur diagnosis pemeriksaan sputum; 4) fungsi PMO tidak dapat dijalankan sendiri oleh DPS; 5) adanya keraguan tentang keberlanjutan dan tata cara distribusi obat; 6) sebagian DPS tidak bersedia untuk mencatat dan melaporkan pasien TB yang diobati. Berdasarkan temuan ini, dilakukan pertemuan pakar dan studi kepustakaan untuk mendapatkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS yang menghasilkan: alternatif model pengorganisasian untuk melibatkan DPS, alternatif manajemen dari masing-masing komponen strategi DOTS. Model kemitraan teoretis merupakan model dasar yang dapat diterapkan pada seluruh DPS. Pada studi intervensi, model kemitraan teoretis setelah disesuaikan dengan kondisi lokal (yang bersifat spesifik di wilayah penelitian) menghasilkan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di Palembang (model Palembang). Terdapat dua aspek panting pada model Palembang, yaitu: 1) aspek pengorganisasian yang terdiri dari satuan gugus tugas dan Kelompok Dokter Pemerhati dan Pengobat TB; 2) aspek manajerial pelaksanaan yang meliputi alternatif dari alur rujukan laboratorium pemeriksaan sputum, rujukan kasus, pencatatan dan pelaporan dan penyediaan obat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) pada sisi proses pelaksanaannya, model dapat berjalan dengan baik; b) pada sisi evaluasi efek dari pelaksanaannya, temyata dibuktikan bahwa model menghasilkan efektivitas program yang lebih baik. Pelajaran dari model Palembang adalah DPS dapat dilibatkan untuk menjalankan P2TB strategi DOTS. Keterlibatan ini telah menempatkan DPS sebagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam satu wilayah yang merupakan satu pendekatan kesehatan masyarakat baru (new public health approach). Pendekatan ini telah menciptakan hubungan (linkage) antara pelayanan kesehatan publik dengan pelayanan kesehatan swasta, yang membentuk sistem pelayanan kesehatan "publik privat miks". Disarankan temuan ini dapat dikembangkan di tempat lain sesuai dengan kondisi lokal yang ada di wilayah tersebut.
ABSTRACT Public Private Partnership Between Public Health Sector And Private Practitioners On TB Control Program Through DOTS Strategy At Palembang CityTuberculosis as a global emergency was stated by WHO in 1993. This warning related to: 1) High incidence ADS/REV; 2) spreading TB among refugees and migrants; 3) lack of government concern; 4) multi drugs resistant of anti TB. In Indonesia, up to now TB is still a main public health problem. Based on some health household survey (recently 1995), it has been found that TB is around the second or the third greatest killer among cardiovascular diseases and respiratory system. Faced this situation WHO recognized DOTS strategy that is success to against TB in developing countries. DOTS strategy has five component: 1) government commitment to sustained TB control activities; 2) case detection by sputum smear microscopy; 3) a regular, uninterrupted supply of all essential anti-TB drugs; 4) directly observed treatment (DOT); 5) recording and reporting system. Applying DOTS strategy could be: 1) increases coverage more than 70%; 2) increases conversion rate (after intensive phase) more than 80%; 3) decreases error rate (for lab sputum examination) less than 5%. Since 1995, Indonesia applied DOTS strategy but up to now the data reflected slow progress of TB coverage because the implementation is covered in the puskesmas only. In fact, various health institutions treat TB patients, among them is the private practitioners (PPs). Current estimates indicate that each of the PPs and other private sectors diagnose and treat around 30% of the total numbers of TB cases. The significant of the involvement of private practitioners is WHO global strategy. WHO ask the government to build a partnership with private sector (the PPs) to against TB. But, there are some constrains to build the partnership between government (as a public sector) with PPs (as a private sector) because: 1) the difference characters between them; 2) the management complexity of DOTS strategy itself that need adjustment for PPs to conduct that strategy. Therefore need to create program (model) that could be involved the private practitioners to increase the TB coverage in the term of mutual benefit between those sectors. This research have three goals: the first goal is, to create model to involvement PPs on national tuberculosis program and implement the model, the second goal is, to describe the process of model implementation; and the third goal is, to evaluate model impact i.e. the effectiveness of the program. The research method is operational research design that consists of two stages. First stage is exploration study to analysis current situation to involve the PPs (problem analysis/problem identification) and to develop problem solution (model development) base on problem identification. Second stage is intervention study to evaluate the fitness and impact of the model (solution validation) in a period of intervention. The exploration study to analysis current situation (problem analysis/problem identification) use survey method as a quantitative study and qualitative study-focus group discussion as additional method The exploration study to develop problem solution (model development) use literature review and expert meeting; the product of this stage is theoretical public private partnership model. The intervention study have two phase: 1) adjusting the theoretical public private partnership model to be the implementing model base on local specific environment at the intervention area; 2) to intervene implementing public private partnership model at the intervention area The method of the adjusting model is seminar and brainstorming. The method of intervention is the posttest design only with control group. Problem analysis found that the PPs available to conduct DOTS strategy principally. But there are potential problems, i.e. 1) the PPS has lack of knowledge about DOTS strategy; 2) the PPs need to be organized; 3) the problem in sputum smear examination; 4) there is no PPs manpower to conduct DOT activity; 5) the PPs is not sure about sustainability free anti TB drug; 6) The difficulty to conduct of the reporting system. Base on that finding, to be conducted expert meeting and literature review that produce theoretical model which consist of organizational alternative to involve PPs and management alternative for sputum smear examination, DOT, anti TB drug supply, and reporting system. The theoretical model is agreed as a general model if DOTS strategy will be implemented on PPs. In the intervention study, the theoretical model that was adjusted according to local specific environment at the intervention area has produced implementing public private partnership model (known as "model impelrnentatif DPS-TB DOTS" at Palembang City). Palembang model has two important aspect, i.e.: 1) organizational aspect, consist of: DOTS taskforce and PPs group of TB Control; 2) management aspect, consist of the alternatives of sputum examination, case referral, reporting and recording and drug supply. The conclusion of this result shows that model fit to be conducted by PPs. At the process evaluation, DPS run the model in the line with standard. At the impact evaluation, the model enhances the effectiveness of the PPs performance to handle TB patients. Palembang lesson learn found that there is a new approach in the TB control program (public sector) to involve the PPS (private sector) to conduct public health program. This approach builds linkage, which put private provider as a part of the whole health service system. In the communicable disease control program, this is a new public health approach-known as public private mix health service system-that could be replicable to other place through some condition, especially local specificity at that area.
Read More
D-87
Depok : FKM UI, 2003
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asep Surahman; Promotor: Sudijanto Kamso; Kopromotor: Purwantyastuti, Purnawan Junadi, Penguji: Ella Nurlaela Hadi, Soewarta Kosen, Nana Mulyana, Bambang Setiaji
Abstrak:
ABSTRAK Rendahnya cakupan penemuan kasus TB di Indonesia berdampak padaberlanjutnya proses transmisi infeksi Mycobacterium Tuberculosis M.tb dimasyarakat. Pondok pesantren merupakan populasi rentan dan berisiko dengankarakteristik hunian relatif padat, sanitasi lingkungan kurang sehat. Beberapakasus TB terjadi di pondok pesantren, akibat rendahnya kesadaran santri terhadapgejala TB sehingga berdampak pada akses layanan kesehatan. Perlu upayapengendalian TB dengan melibatkan masyarakat sebagai solusi ketika pemerintahkurang memiliki kapasitas menyediakan layanan dan menjangkau penderita TB.Permasalahan yang sama terjadi di Kabupaten Garut, yaitu terbatasnya sumberdaya kesehatan untuk menjaring dan mengawasi penderita TB. Kegiatanpemberdayaan santri sebagai kader TB di pondok pesantren merupakan inovasidalam upaya menjembatani suspek dan penderita TB untuk mendapatkan akses kefasilitas kesehatan atau active case finding TB. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dampak positif pemberdayaan santri kader TB terhadap aksesibilitaslayanan TB di fasilitas kesehatan. Metode yang digunakan adalah metodekuantitatif dengan menggunakan desain quasi eksperimen rancangan ldquo;nonequivalent control group design rdquo;, dan metode kualitatif menggunakan wawancaramendalam. Studi ini dilakukan di enam pondok pesantren dengan jumlah sampel493 orang, masing-masing tiga pondok pesantren intervensi sampel 232 orang dantiga pondok pesantren non-intervensi jumlah sampel 236 orang.Penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan santri kader TB padapondok pesantren di Kabupaten Garut memberikan pengaruh yang signifikanyaitu peningkatan proporsi aksesibilitas layanan TB di fasilitas kesehatan sebesar41.4 pada kelompok intervensi. Santri yang tinggal di pondok pesantrenintervensi berpeluang 3.9 kali lebih besar untuk mengakses layanan TB di fasilitaskesehatan dibandingkan yang tinggal di non-intervensi. Intervensi ini jugaberhasil menemukan 14 kasus TB positif di pondok pesantren dengan tingkatkeberhasilan convertion rate dan cure rate masing-masing sebesar 100 .Program ini perlu direplikasi di wilayah lain mengingat di Indonesia terdapatpondok pesantren dengan kondisi tidak jauh berbeda dengan lokasi dan kondisipenelitian ini.Kata kunci : Santri, Kader TB, akses layanan TB, pondok pesantren
ABSTRACT The low coverage of cases of TB in Indonesia has an impact on thecontinuation of the process of transmission of infection with Mycobacteriumtuberculosis M.tb in the community. Students in Islamic Boarding Schools arevulnerable and are at risk populations with relatively dense residentialcharacteristics and poor environmental sanitation. Some cases of TB occurred inthe boarding school due to the low knowledge TB symptoms among students.This problem, in turn, leads to low access to health care. There is a need forinvolving the community when the government lacks the capacity to provideservices and reach out to people with TB. The same problems occur in Garut,namely the limited health resources and workforce to recruit and supervise TBpatients. The empowerment of students as a cadre of TB in a boarding school is aneffort to bridge suspected TB patients to gain access to a health facility or activeTB case finding. This study aims to determine the positive impact of empoweringstudents as TB Cadre on the accessibility of TB health services. The method usedis quantitative by using a quasi experimental design non equivalent controlgroup design, and qualitative method in the form of interviews. The study wasconducted in six boarding schools with a sample size of 493 people, Theintervention group consists of three boarding schools with 232 students, while therest of the boarding schools with 236 students was chosen as the non interventiongroup.This study proves that the empowerment of students cadre of TB in theboarding school in Garut has a significant and positive impact. It is observed thatthere was an increased in the proportion of service accessibility TB in healthfacilities as much as 41.4 in the intervention group. Students who live in theintervention group were 3.9 times more likely to access TB services in healthfacilities compared to those living in non intervention. This intervention alsomanaged to find 14 positive TB cases in the boarding school with a conversionrate and cure rate of 100 . This program needs to be replicated in other regions inIndonesia, considering that there are many boarding schools with similarconditions across Indonesia.Keywords Students, TB Cadre, Access to TB service, Islamic Boarding School
Read More
D-359
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ade Heryana; Promotor: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Kopromotor: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Ascobat Gani, Fatma Lestari, Meiwita Paulina Budiharsana, Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan, Turro Selrits Wongkaren, Raditya Jati
Abstrak:
Read More
Kejadian pandemi virus corona SARS-CoV-2 di dunia meningkatkan kesadaran bahwa pengendalian wabah penyakit di suatu daerah sangat berkaitan dengan karakteristik wilayah epidemik. Determinan sosial kesehatan dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk memprediksi penyebaran penyakit dan mengusulkan upaya pengendalian wabah pada tingkat populasi berdasarkan penilaian risiko. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengendalian wabah penyakit berbasis risiko wilayah. Metodologi: Studi kasus dilakukan terhadap pandemi COVID-19 saat gelombang Delta tahun 2021 di Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian, dilakukan studi faktor risiko terhadap 128 kabupaten/kota di Jawa-Bali dengan analisis regresi linier. Penilaian risiko diukur dengan pemodelan kompartemen penyakit menular SEIRD (Susceptible, Exposed, Infected, Recovered, Dead). Usulan upaya mitigasi risiko, respon, kesiapsiagaan dan rehabilitasi dibangun berdasarkan hasil penilaian risiko. Seluruh analisis dikontrol berdasarkan tahapan pandemi yang terdiri dari pra, naik, turun, dan pasca. Hasil: terdapat 31 faktor determinan sosial kesehatan yang secara signifikan berpengaruh terhadap indikator wabah yakni kerentanan, penularan, kesembuhan, dan kematian. Hasil simulasi model diperoleh 17 faktor determinan sosial yang memiliki risiko signifikan berdasarkan vulnerability, capacity, exposure, dan hazard. Upaya pengendalian pandemi yang diusulkan ternyata memiliki perbedaan berdasarkan tahapan pandemi dan karakteristik wilayah kabupaten/kota. Kesimpulan: penelitian ini telah menghasilkan model pengendalian wabah berbasis risiko wilayah yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah krisis kesehatan lainnya pada tingkat lokal, regional, hingga global
The COVID-19 pandemic has raised awareness that the control of disease outbreaks in a region is closely linked to the characteristics of the epidemic region. Social determinants of health can be used as a framework to predict the spread of disease and propose outbreak control efforts at the population level based on risk assessment. This study aims to develop a risk region-based disease outbreak control model. Methodology: A case study was conducted on the COVID-19 pandemic during the Delta wave in 2021 in Indonesia. To answer the research objectives, a risk factor study was conducted on 128 regencies/cities in Java-Bali using linear regression analysis. Risk assessment was measured using the SEIRD (Susceptible, Exposed, Infected, Recovered, Dead) infectious disease compartment modeling. Proposed risk mitigation, response, preparedness, and rehabilitation efforts were built based on the results of risk assessment. All analyzes were controlled based on the stages of the pandemic, consisting of pre, increase, declining, and post. Results: There were 31 social determinants of health factors that significantly affected outbreak indicators, namely vulnerability, transmission, recovery, and death. The results of the model simulation showed 17 social determinants of risk based on vulnerability, capacity, exposure, and hazard. The proposed pandemic control efforts actually differ based on the stages of the pandemic and the characteristics of the regencies/cities. Conclusion: This study has resulted in a risk region-based disease outbreak control model that can be applied to address other health crisis problems at the local, regional, and global levels
D-503
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Pradnya Paramita; Promotor: Purnawan Junadi; Ko-Promotor: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achmadi, Tribudi, Suprijanto Rijadi, Hafizurrachman, Setyo Hari Wijanto, Soewarta Kosen, Sutoto
D-266
Depok : FKM UI, 2012
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yeni Mahwati; Promotor: Sudijanto Kamso; Ko Promotor: Fasli Jalal, Purwantyastuti; Penguji: Purnawan Junadi, Kusharisupeni, Soewarta Kosen, Fidiansjah
D-322
Depok : FKM-UI, 2015
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putu Nadi Astuti; Promotor: Zulkifli Djunaidi; Kopromotor: Sutanto Priyo Hastono; Penguji: Fatma Lestari, Johny Wahyuadi Mudaryoto, Lana Saria, Herlina J. EL-Matury, Ayende, Ridha Renaldi
Abstrak:
Read More
Industri petrokimia merupakan sektor berisiko tinggi yang membutuhkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan budaya keselamatan yang matang. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model maturitas budaya keselamatan yang sesuai untuk industri petrokimia di Indonesia. Model ini mengadaptasi teori Hudson, Fleming, Parker et al., dan Filho, serta menggambarkan lima tingkat kematangan budaya keselamatan, dari tingkat “Dasar” hingga “Berkelanjutan.”. Melalui pendekatan multidimensi, dikembangkan kerangka dan instrumen penilaian yang valid dan reliabel dengan lima dimensi utama: Komitmen, Komunikasi, Informasi, Keikutsertaan Karyawan, dan Pembelajaran Organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa semua perusahaan dalam sampel telah mencapai tingkat “Berkelanjutan,” khususnya pada aspek Komitmen dan Pembelajaran Organisasi. Namun, Keikutsertaan Karyawan masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Hasil juga menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dan penanggung jawab keselamatan menunjukkan pemahaman budaya keselamatan yang lebih baik. Model yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat praktis untuk menilai dan meningkatkan strategi keselamatan berkelanjutan di sektor petrokimia, mendorong keterlibatan aktif pekerja, serta memperkuat efektivitas sistem manajemen keselamatan proses.
The petrochemical industry is a high-risk sector requiring a mature implementation of safety management and safety culture. This study aims to develop a safety culture maturity model tailored to the Indonesian petrochemical industry. The model adapts the theoretical frameworks of Hudson, Fleming, Parker et al., and Filho, and describes five levels of safety culture maturity, from "Basic" to "Sustainable." A multidimensional approach was used to develop a valid and reliable assessment framework and instrument comprising five key dimensions: Commitment, Communication, Information, Employee Participation, and Organizational Learning. Findings show that all sampled companies have reached the “Sustainable” level, particularly in Commitment and Organizational Learning. However, Employee Participation remains an area needing improvement. The study also reveals that multinational companies and safety officers demonstrate a stronger understanding of safety culture. The developed model serves as a practical tool for evaluating and improving sustainable safety strategies in the petrochemical sector, enhancing employee engagement, and strengthening the effectiveness of process safety management systems.
D-604
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Herdianti; Promotor: Dewi Susanna; Ko Promotor: Tris Eryando; Penguji: Umar Fahmi Achmadi, Besral, Ririh Yudhastuti, Suwito, Asmali
Abstrak:
Batam City is the largest contributor to Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) cases in the Riau Islands. One of the biggest challenges in the transmission of dengue fever in Batam City is the existence of shophouses and slum areas that are not intended for use (squatters). The aim of this research was to develop a model for controlling dengue fever in shophouses and squatter environments in Batam City. This research was quantitative analytical research with an ecological study approach. The research period started from August 2022 - May 2023. The population and samples for spatial analysis were 44 sub-districts and for statistical tests were 767 dengue fever with 88 samples. The results of the analysis showed that variables which were risk factors include vector density (shophouses: OR=6,2, squatters: OR=11,2), population mobility (shophouses: OR=6,2, squatters: OR=6,5), temperature (shophouses: OR=6,0, squatters: OR=7,3), rainfall (shophouses: OR=6,5, squatters: OR=8,4), humidity (shophouses: OR=7,1, squatters: OR=5,7), and house construction (shophouses: OR=5,0). The output of this research was the GWR model which showed that the variables Squatters Proportion, Temperature, Vector Density and Population Density had a significant effect on the number of dengue fever cases in Batam City (R2=77.13%). The model for controlling dengue fever that can be implemented are dengue management based on niche, including regional regulations requiring arranging used goods around squatters and empowering school children in eradicating larvae.
Read More
Kota Batam adalah penyumbang terbanyak kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kepulauan Riau. Salah satu tantangan terbesar dalam penularan DBD di Kota Batam adalah keberadaan rumah toko (ruko) dan permukiman kumuh yang tidak pada peruntukkannya (squatter). Tujuan penelitian ini adalah menyusun model pengendalian DBD pada lingkungan ruko dan squatter di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan studi ekologi. Populasi dan sampel untuk analisis spasial yakni 44 kelurahan dan populasi untuk uji statistik yaitu penderita DBD tahun 2022 sebanyak 767 kasus dengan 88 sampel. Data dianalisis dengan univariat, bivariat, pemetaan dan model. Hasil analisis menunjukkan variabel yang merupakan faktor risiko antara lain kepadatan vektor (ruko: OR=6,2, squatter: OR=11,2), mobilitas penduduk (ruko: OR=6,2, squatter: OR=6,5), suhu (ruko: OR=6,0, squatter: OR=7,3), curah hujan (ruko: OR=6,5, squatter: OR=8,4), kelembaban (ruko: OR=7,1, squatter: OR=5,7), dan konstruksi rumah (ruko: OR=5,0). Luaran penelitian ini adalah model GWR yang menunjukkan variabel Proporsi Perumahan Squatter, Suhu, Kepadatan Vektor dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus DBD di Kota Batam (R2=77,13%). Model pengendalian yang dapat dilakukan adalah manajemen DBD berbasis relung ekologi antara lain peraturan daerah terkait penatalaksanaan lingkungan dengan mengatur barang bekas disekitar squatter serta memberdayakan anak sekolah dalam pemberantasan jentik.
Batam City is the largest contributor to Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) cases in the Riau Islands. One of the biggest challenges in the transmission of dengue fever in Batam City is the existence of shophouses and slum areas that are not intended for use (squatters). The aim of this research was to develop a model for controlling dengue fever in shophouses and squatter environments in Batam City. This research was quantitative analytical research with an ecological study approach. The research period started from August 2022 - May 2023. The population and samples for spatial analysis were 44 sub-districts and for statistical tests were 767 dengue fever with 88 samples. The results of the analysis showed that variables which were risk factors include vector density (shophouses: OR=6,2, squatters: OR=11,2), population mobility (shophouses: OR=6,2, squatters: OR=6,5), temperature (shophouses: OR=6,0, squatters: OR=7,3), rainfall (shophouses: OR=6,5, squatters: OR=8,4), humidity (shophouses: OR=7,1, squatters: OR=5,7), and house construction (shophouses: OR=5,0). The output of this research was the GWR model which showed that the variables Squatters Proportion, Temperature, Vector Density and Population Density had a significant effect on the number of dengue fever cases in Batam City (R2=77.13%). The model for controlling dengue fever that can be implemented are dengue management based on niche, including regional regulations requiring arranging used goods around squatters and empowering school children in eradicating larvae.
D-514
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Murtiwi; Pembimbing: Soekidjo Notoatmodjo, Adang Bachtiar, Elly Nurachmah; Penguji: Hadi Pratomo, Kusharisupeni, Soewarta Kosen, Keliat Budi Anna, Fahmi Idris
D-110
Depok : FKM-UI, 2005
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
