Abstrak: Fenomena penurunan persentase perkawinan usia 15-19 tahun dan peningkatan median usia kawin pertama (UKP) dari data SDKI 1997, 2002-2003, dan 2007 menjadi anomali dengan masih adanya permasalahan kependudukan, termasuk dalam hal keluaran kesehatan reproduksi. Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Praktek diduga mempengaruhi hubungan UKP terhadap keluaran kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2007 dengan membagi keluaran kesehatan reproduksi menjadi dimensi fisik dan sosial. Hasil penelitian membuktikan bahwa sikap dan praktek mengganggu hubungan UKP terhadap keluaran kesehatan reproduksi dengan begitu disarankan pemerintah tak hanya berfokus dalam UKP saja melainkan juga mempertimbangkan hasil temuan ini.

---

Phenomenon of reduction percentage of marriage aged 15-19 and the enchancement of the median of age at first marriage from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 1997, 2002-2003, and 2007 are anomaly of persistence population problems, one of them is outcome health reproduction. Knowledge, Attitude, and Practice influence are expected confounding relationship between age at first marriage and outcome health reproduction. This study used IDHS’s data in 2007 by dividing the health reproduction outcome into physical and social dimensions. The results are Attitude and Practice confounding relationship between age at first marriage and outcome health reproduction and suggested to the government to not only focused in age at first marriage but also the

Abstrak: Tingkat fertilitas merupakan salah satu indikator yang menjadi prioritas utama pencapaian MDGs Indonesia. Tingkat fertilitas di Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia. Tingkat fertilitas di dalam data survei dapat diukur dengan menggunakan jumlah anak lahir hidup (ALH). Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas.Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh umur kawin pertama terhadap tingkat fertilitas wanita usia subur di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012. Penelitian menggunakan kriteriainklusi wanita usia subur usia 15-49 tahun yang pernah menikah di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan pada wanita yang pernah penikah di Provinsi Jawa Barat, mereka yang menikah di usia ≤ 18 tahun memiliki risiko 2,5 kali lebih tinggi untuk memiliki tingkat fertilitas tinggi dibandingkan yang menikah di usia > 18 tahun setelah variabel lain dikendalikan. Variabellain yang turut berperan dalam tingkat fertilitas wanita usia subur yaitu umur, tempat tinggal,tingkat pendidikan istri, status pekerjaan istri, norma tentang besarnya keluarga, dan penggunaan alat kontrasepsi saat ini. Oleh karena itu, kegiatan KIE terkait program KB dan pendewasaan usia perkawinan, pemberdayaan wanita, serta pembukaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan status ekonomi diperlukan sebagai upaya mencegah dan mengatasi permasalahan terkait fertilitas di kalangan wanita usia subur di Provinsi Jawa Barat. Kata Kunci : Fertilitas, anak lahir hidup, wanita usia subur, Jawa Barat, pengaruh, umur kawin pertama.

Abstrak:

---

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.

The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.

The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language.

Abstrak:

Latar Belakang: KB memiliki sejarah keberhasilan dalam meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern dalam waktu relatif pendek, yaitu dari 10% di awal dekade 1970-an menjadi sekitar 60% di awal 2000-an. Namun, pada kurun waktu tersebut hingga 2017 terjadi pergeseran dominasi metode kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan usia subur berstatus kawin, yaitu dari penggunaan metode kontrasepsi yang beragam menjadi dominasi Non MKJP, khususnya suntik KB.
Metode: Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data SKI tahun 2023. Uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel.
Hasil: Cakupan penggunaan MKJP pada perempuan usia subur berstatus kawin di Indonesia dalam penelitian ini mencapai 28,8%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan secara statistik antara lain adalah usia, pendidikan responden, status pekerjaan responden, paritas, status ekonomi, wilayah administratif, pendidikan pasangan, dan konseling KB.
Kesimpulan: Semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seorang perempuan, semakin tinggi juga peluang yang dimilikinya untuk menggunakan MKJP. Hal ini disebabkan karena dengan tingkat pendidikan tersebut perempuan akan cenderung lebih mudah memahami informasi dan manfaat MKJP, serta memiliki kapasitas lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi. Oleh karenanya, peningkatan akses dan kualitas informasi dapat menjadi salah satu strategi yang dapat mendorong penggunaan MKJP secara lebih luas.a

---

Background: The family planning program has a history of success in increasing the use of modern contraceptives within a relatively short period, rising from 10% in the early 1970s to around 60% in the early 2000s. However, during that period up to 2017, there was a shift in the dominant contraceptive methods used by women of reproductive age—from a variety of methods to a dominance of non-long-acting and permanent methods (non-LARCs), particularly injectable contraceptives. Method: The proportion of long-acting reversible contraceptive (LARC) use among women of reproductive age in Indonesia in this study reached 28.8%. The multivariable analysis showed that several variables were statistically associated with LARC use, including age, respondent’s education, respondent’s employment status, parity, economic status, administrative region, partner’s education, and FP counseling. Results: Women with a secondary education level are more likely to use long-acting reversible contraceptive (LARCs). This is because, at this level of education, women tend to better understand information regarding the benefits of LARCs and have greater capacity in making decisions related to contraception. Therefore, improving access to and the quality of information may serve as an effective strategy to promote broader use of LARCs. Conclusion: The higher the level of education attained by a woman, the greater her likelihood of using long-acting reversible contraceptive (LARCs). This is because women at this education level tend to understand information about the benefits of LARCs more easily and have greater capacity in making decisions related to contraception. Therefore, improving access to and the quality of information can be an effective strategy to encourage wider use of LARCs.