Masalah Kurang Energi Protein masih merupaknn masalah gizi utama di Indonesia dan dapat ditemui pada sebagian besar wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta. Wilayah Jakarta Timur akan menjadi salah satu wilayah kczja World Vision Intemational dalam proram yang discbut FAST UP .(Food Aid Supporting Transformation in Urban Populations). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu dan balita di wilayah tersebut dengan berbagai intervcnsi seperti memperbaiki status gizi balita KHP (Kurang Encrgi Protein), meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan, memperkuat pelayanan kcschatan setempat dan memperbaiki fasilitas air dan sanitasi. Penelitian ini adalah bagian dari survey yang dilaksanakan pada bulan September 2005 di Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian KEP pada balita umur 6-59 bulan. Penelitian ini dilakukan di 5 kecamatan di Jakarta Timur yaim kecamaan Jatinegara, Kramat Jati, Duren Sawit, Pulo Gadung dan Matraman. Desain penelitian ini menggunakan metode cross sectional dimana varlabel dependen adalah status gizi (KEP) balita, sedangkan umur, jenis keiamin, penyakit infeksi, status vitamin A, status imunisasi, jumlah jenis makanan, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengeluaran keluarga menjadi variabel independen Subyek dalam penelitian ini adalah balita usia 6-59 bulan yang tinggal di 5 kecamatan di Jakarta Timur. Pengambiian sampel dilakukan dengan metode klastcr 2 tahap. Hasil penelitian menunjukkan proporsi balita KEP bcrdasarkan berat badan menurut umur adalah 26,69%. Dari basil analisis bivariat faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi (KEP) balita adalah umur balita, tingkat pendidikan ibu dan tingkat pengeluafan rumahtangga. Dari hasil analisis multivariat dengan regrcsi llogistik, faktor yang berhubungan dengan kejadian KEP adalah umur balita dan tingkat pengeluaran keluarga. Untuk pengeluaran rumah tangga, keluarga dengan tingkat pengeluaran dibawah Rp 700.000 /bulan memiliki peluang terbesar untuk memiliki anak KEP dengan nilai OR=2,50 (95% CI: 1,30-4,80). Sedangkan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian KEP adalah umur balita, khususnya balita umur 12-23 bulan dimana balita umur 12-23 bulan berpeluang untuk mengalami KEP sebesar 3,33 kali dibanding balita umur 6-ll bulan. Nilai OR -= 3,33 (95% Cl: 1,68-6,62). Kesimpulan dari penelitian ini adalah proporsi KE? balita di Jakarta Timur terrnasuk tinggi dan faktor-falctor yang berpengaruh terhadap kejadian KEP adalah umur balita dan tingkat pengeluaran rumahtangga. Faktor umur balita, klfnususnya umur 12-23 bulan adalah yang paling dominan berpengaruh terhadap kejadian KEP. Untuk itu disarankan agar pelaksanaan program intervensi gizi dan kesehatan difokuskan pada kelompok yang paling rentan dengan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi kesehatan setempat, pengembangan program pcrbailcan gizi yang dapat menjangkau sebanyak mungkin balita, pengembangan program prornosi kesehatan sebagai upaya pencegahan, penyalumn bantuan untuk keluarga yang memiliki_ anak KEP, peningkatan keterampilan dan program padat karya.

Malnutrition is still a major problem in Indonesia and can be found in most area in Indonesia including DKI Jakarta. World Vision lntemational (WVI) conduct a program called FAST UP (Food Aid Supporting Transformation in Urban Populations) and East Jakarta will be included in its scope of work. The objective of the program is to increase the nutritional status and the health of mother and under five children in the region, by doing some intervention such as improving nutrition status of under Eve children, improving community knowledge about nutrition and health, strengthening local health services and improving water and sanitation facility. This research is part of the survey that has been conducted on September 2005. The objective of the research is to identify factors related to protein energy malnutrition of under five children. This research is conducted in 5 sub districts in East Jakarta: Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Pulo Gadung and Matraman. The method used in this research is-a cross sectional, with nutrition status as dependent variable; while age, sex, infection disease, vitamin A status, immunization status, number of food consumption, mother educational level, family expenses rate as independent variable. The subject of this research is children age 6-59 months living in 5 sub districts in East Jakarta. This research use 2 stage cluster sampling method. The result shows that the proportion of malnourished children is 26,69%. Bivariate analysis shows that factors related to nutritional status of under tive children are childrens age, mother educational level and family expsnses rate. Multivariate analysis with logistic regression shows that factors related to malnutrition are children?s age and family expenses rate. The most significant factor is children`s age, especially between 12-23 months old, which has the probability of 3.33 times to have malnutrition compared to infants age 6-11 months, OR value = 3.33 (95% CI: 1,68 - 6,62). As for the family expenses rate, children from family with the expenses below Rp.700.000/month has the biggest chance to have malnutrition, OR value = 2,50 (95% Cl: l,30-4,80). In conclusion, the proportion of malnutrition in underiive children in East Jakarta is high, with ehildren`s age and family expenses rate as the significant factors. Children aged 12-23 month is the most dominant factor related to malnutrition. lt is recommended that the intervention program on nutrition and health is focused on the most vulnerable groups by intensifying coordination and cooperation wjith local health providers, enhancing nutrition improvement program that involve almost malnutrition children, enhancing health promotion program as prevention from malnutrition, supporting family with malnutrition children, skill improvement and mass-vocation program.

Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).

Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.Bibliography : 52 (1956 - 2001).