Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 26387 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Yustina; Pembimbing: Puput Oktamianti; Jaslis Ilyas, Suprijanto Riyadi, Syahrul Muhammad
Abstrak: Latar Belakang : Implementasi sistem rujukan nasional sudah dilakukan sejak tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Isu ini menjadi penting karena sistem rujukan regional menjamin setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap level pusat kesehatan per regional wilayah penetapan. Tujuan Penelitian : Dilakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016. Metode Penelitian : Suatu studi dengan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dengan metode telaah dokumen, wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group. Hasil Penelitian : Dijumpai dua kriteria penetapan yang belum sesuai dengan kriteria penetapan dari Kepmenkes Hk.02.02/Menkes/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional, yaitu kelas rumah sakit dan akreditasi. Kesimpulan : Sebagian besar kriteria penetapan rumah sakit rujukan regional sudah dipenuhi oleh RSUD Dr.H. Mohamad Rabain Muara Enim. Diharapkan kriteria yang belum dipenuhi akan dilengkapi kurang dari lima tahun semenjak penunjukan. Kata Kunci : Penguatan fungsi, rumah sakit rujukan regional, RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim Backgroud : Since 2014, the Indonesian goverment has been implementing the National health Insurance. Accordingly, the regional refferal system is crucial because its needed to ensure that individuals receive optimal care at the approprite level of health care. Aims of study : This study analyses factors in regional refferal hospital program of Muara Enim hospital. Methods :A qualitative study to evaluate Regional Refferal system in Rabain Hospital in Muara Enm Regency, Province Of South Sumatra, Indonesia, 2016. We compared the conformity between the decree of Indonesia Health Ministry about regional refferal system to the real condition in Rabain Hospital. Data was collected by document review, in-depth interview and Consensus Discussion Making Group. Informants of the study were top manajer and middle manager of Rabain Hospital as stakeholder in each their positions. Results: There were two incoherent criterias among specified criteria by Indonesia Health Ministry. We found hospital class and hospital accreditation were not in the rules. Rabain Hospital was in secondary class; should been in tertiary class and not acrreditated by national hospital accreditation committee yet. Conclusion: Our study results that mostly criterias have been fulfill by Muara Enim Hospital in regional refferal system. Between two incoherent criterias were in process of being accreditated on 2017 and upgraded class hospital being tertiary class by the time less then 5 years since apppointed. Needed commitment of all components in Rabain Hospital and supported by local goverment to accelerate its process. Keywords: Strengthening, Regional Refferal System, Rabain Hospital
Read More
B-1827
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Devina Nafis Alodia; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Novita Dwi Istanti
Abstrak:
Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, dengan rumah sakit sebagai fasilitas utama dalam menyediakan layanan medis yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diharuskan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai indikator. Salah satu alat evaluasi penting dalam peningkatan mutu ini adalah Indikator Nasional Mutu (INM), yang digunakan untuk menilai capaian mutu pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun INM berperan besar dalam memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi biaya, capaian INM di rumah sakit Indonesia masih mengalami kendala, terutama terkait kepatuhan dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian INM rumah sakit di Indonesia pada Juni 2024 berdasarkan status kepemilikan, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Metode yang digunakan adalah penelitian potong lintang dengan analisis data sekunder dari basis data Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator, dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih baik dibandingkan kelas C dan D, namun tantangan terkait terhadap waktu tanggap operasi sesarea emergensi dan waktu tunggu rawat jalan masih ada, terutama di kelas rendah. Capaian mutu rumah sakit di wilayah Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan Indonesia Timur, hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan sumber daya dan infrastruktur. 

Quality healthcare services are essential for achieving a healthy and prosperous society, with hospitals playing a central role in delivering effective and efficient medical care. According to Law No. 17 of 2023, hospitals are required to continually improve the quality of their services both internally and externally through various indicators. One of the key tools for evaluating quality improvement is the National Health Service Quality Indicators (INM), which assess the performance of healthcare facilities. While INM plays a critical role in enhancing service quality and cost-efficiency, the achievments of INM in Indonesian hospitals faces challenges, particularly related to compliance and uneven infrastructure. This study aims to analyze the achievements of the National Hospital Quality Indicators (INM) in Indonesian hospitals as of June 2024, based on ownership status, hospital class, service type, and regional location. The study uses a cross-sectional design with secondary data analysis sourced from the Ministry of Health of Indonesia’s database. The findings reveal significant differences between government and private hospitals in several indicators, with government hospitals generally performing better. Hospitals in class A and B achieved better quality outcomes compared to those in class C and D, although challenges remain in emergency cesarean section response times and outpatient wait times, particularly in lower-class hospitals. Furthermore, hospitals in the Java and Bali regions demonstrated better quality outcomes compared to those in Eastern Indonesia, with disparities in resources and infrastructure being key influencing factors.
Read More
S-11812
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Indra Darmanto; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Siti Maimunah, Sanjoyo
Abstrak:

Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut.


ABSTRACT

Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review. Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well.

 

Read More
T-3733
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Yossy Syarnen; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Desi Dwirinah
S-7600
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Elly Ratna Primayanti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ede Surya Darmawan, Mieke Savitri, Iswandi Mourbas, Emil Ibrahim
Abstrak:
Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial. Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus : Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit. Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit. Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control. The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital. This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation. The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function. It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function. References: 25 (1986-2003)
Read More
T-2021
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ikke Lutviana; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Wilda Alvernia
Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana utilisasi rawat inap Peserta JKN di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang mana utilisasi tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit atau FKRTL. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat cross sectional dengan mengolah data sekunder yang di dapat dari Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling, yakni seluruh data rawat inap mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 di wilayah Provinsi Jawa Barat digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utilisasi rawat inap banyak diakses oleh peserta usia lansia (7,88%), jenis kelamin perempuan (7,23%), status perkawinan cerai (8,02%), riwayat penyakit keduanya (PM & PTM) (23,98%), jenis fasilitas kesehatan Puskesmas (4,66%), segmentasi kepesertaan PBPU (11,02%), hak kelas rawat Kelas 1 (10,21%), wilayah tempat tinggal di Wilayah II Purwakarta (7,30%) dan tempat tinggal kota (9,15%). Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kejadian utilisasi rawat inap adalah riwayat penyakit.
Kata kunci: Utilisasi, rawat inap, JKN

This study aims to find out how to use JKN Participants inpatients in West Java Province in 2016 which are used in hospitals or FKRTL. This research is a quantitative cross sectional study by processing secondary data that can be obtained from the Sample Data of BPJS Kesehatan for 2015-2016. The sampling technique in this study was total sampling, that is all inpatient data from January 1, 2016 to December 31, 2016 in the area of West Java Province were used as samples in the study. The results showed that the use of hospitalization was mostly accessed by elderly age participants (7.88%), female sex (7.23%), divorced marital status (8.02%), history of the disease (PM & PTM) (23,98%), type of health facility Puskesmas (4.66%), PBPU membership segmentation (11.02%), nursing class Class 1 (10.21%), residential areas in Region II Purwakarta (7.30%) and city residence (9.15%). The most dominant variable related to the incidence of hospitalization is the history of the disease.
Key words: Utilization, inpatient, JKN
Read More
S-10402
Depok : FKM UI, 2020
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Marta Hendry; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Jaslis Ilyas, Sandi Iljnato, Adib A. Yahya, M. Baharudin
Abstrak: Tesis ini membahas mengenai sejauh mana budaya keselamatan pasien pada residen. Desain penelitian cross sectional dengan analisis mixed method. Subjek penelitian seluruh residen dengan instrumen kuisioner HSOPS. Hasil penelitian menyimpulkan dimensi budaya keselamatan pasien yang paling rendah adalah dimensi respon tidak menghukum terhadap kesalahan (18%). 12 dimensi keselamatan pasien tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dan tingkat kelas residen (p> 0,05), tetapi sebagian besar dipengaruhi oleh asal departemen. Kata Kunci : HSOPS , Dimensi budaya keselamatan pasien The tesis focus about the patient safety culture among the resident. This is a cross sectional design research with mix method analysis where all the residen of Medical Faculty of Sriwijaya University as the research subject with HSOPS quesionaire as an instrument. The lowest culture dimension is nonpunitive response to errors (18%). The twelve dimension of patient safety did not influenced by the gender and class level of resident (p>0.05), but majority influenced by the departement catagory Key word : HSOPS, Patient Safety Culture Dimension
Read More
B-1815
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Misnaniarti; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Hasbullah Thabrany, Sandi Iljanto, Purwadi, I Gusti Ayu Nyoman
Abstrak:

Ancaman pandemi flu burung yang disebabkan oleh virus I-ISNI, mendorong berbagai upaya Pemerintah untuk mcncari cara mencegah, menanggulangi dan mengobatinya, di antaranya dengan kebijakan penyediaan obat antiviral. Penyediaan obat antiviral ini memegang peranan yang sangat penting, sehingga hams dikelola secara baik dan kebijakan yang melandasinya harus berdasarkan formulasi yang tepat mulai dan tahap perencanaan hingga pengendalian. Oleh karena ilu perlu dianalisis secara komprehensif dengan mclihat aspek-wpek pada sistem kebijakan meliputi public policies, policy stakeholders, dan policy environment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam pengendalian kasus ilu burung dan implementasinya di rumah sakit rujukan wilayah DKI Jakarta pada tahun 2005-2007. Jenis penelitian adalah kualitatif yang dilakukan secara rctrospektif dengan menganalisis sistem kebiiakan, melibatkan I0 informan. Data dilcmnpulkan melaiui wawancara mendalam dan telaah dokumen, kemudian dilakukan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemilihan Oseltamivir sebagai obat antiviral meskipun efektiiitas obat belum teruji secara klinis, tetapi mengingat kondisi kedaruratan menghadapi ancaman pandemi flu burung maka Indonesia menerima rekomendasi dari WHO untuk penggunaan obat tersebut. Perencanaan penyediaannya belum bisa berdasarkan data evidences jumlah kasus riil yang terjadi pada instansi rumah sakit rujukan ataupun kebutuhan rumah sakit akan obat tersebut, karena pertimbangan kasus yang dihadapi merupakan kasus baru yang terus menunjukkan progresivitas angka kematian pada manusia, sehingga dilakukan strategi stoc/qoilling yang memperhitungkan jmnlah kebutuhan berdasarkan pada prediksi persentase jumlah penduduk Indonesia yang akan terkena jika terjadi pandemi. Besaran anggaran yang disediakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan sebelumnya. Pengadaan dengan teknik dropping dapat mengakibatkan terjadinya penumpukkan obat di rumah sakit rujukan, tetapi hal tersebut dilakukan karena adanya hibah obat dari negara lain sehingga obat harus sacara didistribusikan ke unit pelayanan kesehatan agar bisa terpakai mengingat masa kadaluarsanya yang relatif dekat. Pendistribusiannya secara terbatas pada instansi pemerintah dan tidal: dijual bebas dilakukan mengingat pentingnya obat tersebut bagi keselamatan manusia, akan tetapi perlu dipikirkan juga akses unit pelayanan kesehatan swasta (rumah sakitfklinik) untuk mcmperoleh obat tersebut. Sehingga kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam penanganan kasus flu burung di rumah sakit rujukan di wilayah DKI Jakarta dibuat secara terbatas dan pada pelaksanaannya tidak mencakup pada keseluruhan lini yang memerlukan. Diharapkan kepada pihak Depkes dalam pengelolaan obat antiviral ini juga memberdayakan apotek yang ditunjuk untuk menyediakan obat antiviral sehingga selain mempermudah akses unit pelayanan kesehatan swasta lainnya dalam memperoleh obat tersebut dan bisa dijadikan stockpile. Bagi rumah sakit ke depan perlu mengadakan suatu penelitian untuk membuktikan efelctivitas Oseltamivir ini terhadap kasus flu burung manusia.


Avian Influenza pandemic which is caused of HSNI virus pushed various goverment effort to look for prevention way, overcoming and curing it, one of them is preparation policy of antiviral drugs. This preparation of antiviral drugs played the most important role, so that it must be managed well and basic policy must pursuant to the right formulation, starting iiom planning until control phase. Therefore, require to be analyzed comprehensively based on policy system aspect such as : public policies, policy stakeholders, and policy environment. This studi purpose is for analyzing management policy of antiviral medicine in controlling Avian Influenza case and its implementation at reference hospital in DKI Jakarta, 2005 - 2007. This study used a qualitative method which has done retrospectively by analyzing policy system with 10 informants. The data were collected by in-depth interview and study document. The data were a content analyzed. Study result indicated that selection policy of Oseltamivir as antiviral drugs even though medicine effectivity is not tested clinically yet, but because of emergency condition of Avian Influenza pandemic, so Indonesia received a recommendation fiom WHO for using that medicine. Its supply planning can not base on evidences data of reality case ntunber that happen on reference hospital instance or the need of medicine for hospital, considering of presence case is a new case which indicated human modality level progressively, so it has dones stockpilling strategy which calculated stock number based on percentage prediction of Indonesian population number which will happen because of pandemic. There are big allocation budget compared with allocation budget before. If allocation is done by dropping technique so it makes heaping medicine at Reference Hospital, but this done because of medicine donation from another country, so that medicine must be distributed to health service unit to use it considering its expire so close relatively. A limited distribution for goverment instance and it is not for sale freely has done considering how important that medicine for human safety, but it is important that acces for private health service unit (hospital/clinic) to obtain this medicine. Management policy of antiviral drugs in overcoming Avian Influenza case at reference hospital in DKI Jakarta is made limited and its implementation dose not involve for all sides. It was suggested for Health Service Department to involve reference apotek for providing antiviral drugs so it is easy on access for Health Service Unit in stockpile. It was also suggested for hospital to perform a research to proving the this effectiveness Oseltamivir on human avian influenza.

Read More
T-2510
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hani Ferrani; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Debbie Latupeirissa
Abstrak: ABSTRAK
 
 
Penelitian ini membahas tentang penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar berdasarkan rekomendasi WHO dan Permenkes. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan jenis studi deskriptif dan data diperoleh dari penelusuran rekam medis secara retrospektif dan wawancara. Analisis data meliputi karakteristik pasien berdasarkan usia dan indikasi, gambaran penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar berdasarkan jenis, dosis, waktu pemberian, dan cara pemberian, serta kejadian infeksi luka operasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa kejadian bedah sesar paling banyak terjadi pada ibu dengan usia 20 ndash; 35 tahun 73 dengan indikasi terbanyak yaitu pre eklamsia berat PEB 13,33 . Antibiotik profilaksis yang paling banyak digunakan adalah Cefazolin 53,33 , dengan dosis 2 gram 54,67 , diberikan 100 secara intravena, dengan waktu pemberian yang paling sering yaitu > 60 menit 47,33 . Jenis antibiotik yang digunakan 60,66 sesuai. Dosis dan cara pemberian antibiotik 100 sesuai. Waktu pemberian antibiotik 52,67 sesuai. Terdapat 2 kasus ILO 1,33 dari 150 sampel pasien bedah sesar yang mendapatkan antibiotik profilaksis.
 

 
ABSTRACT
 
 
This study discusses the use of prophylactic antibiotics in patients with cesarean section at dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. The purpose of this study was to determine the description and appropriateness of prophylactic antibiotic use in cesarean section patients based on the recommendation of WHO and Permenkes. This study is a non experimental study with descriptive study type and data obtained from retrospective by tracking data from the medical record document of patient who where undergoing cesarean section uring 2016 and interview. Data analysis included patient characteristics by age and indications, use of antibiotic prophylaxis in patients with cesarean sections based on the type, dose, timing and mode of administration, and the incidence of surgical site infection. The result of the research shows that the incidence of cesarean section is most common in women aged 20 35 years 73 with the highest indication of severe pre eclampsia PEB 13.33 . Antibiotic prophylaxis is the most widely used is Cefazolin 53.33 , with a dose of 2 g 54.67 , given intravenously 100 , with the most frequent time of administration that is 60 minutes 47.33 . The type of antibiotic used is 60.66 accordingly. Dosage and method of administration of antibiotics 100 appropriate. The timing of antibiotics is 52.67 appropriate. There are 2 cases of ILO 1.33 of the 150 samples of caesarean section patients receiving prophylactic antibiotics.
Read More
S-9494
Depok : FKM-UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Saktilasari; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Puput Oktamianti, Hendri Hartati
Abstrak:
Belum diketahuinya tingkat kepuasan kerja bidan di RSUD dr. Doris Sylvanus PalangkaRaya merupakan suatu tujuan dilakukan penelitian ini, agar didapatkan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja bidan di RSUD dr. Doris Sylvanus PalangkaRaya. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh bidan fungsional yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus PalangkaRaya sebanyak 49 orang. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja bidan di RSUD dr. Doris Sylvanus PalangkaRaya yaitu faktor gaji dan kesejahteraan. Dalam hal ini rumah sakit harus mengevaluasi sistem imbalan yang sesuai dengan pasaran, dan pihak rumah sakit dapat memberikan fasilitas yang lebih kepada bidan baik berupa tunjangan yang sesuai dan jaminan kesehatan bidan dan keluarganya. Kata Kunci: vii Kepuasan Kerja Bidan

There is no information of job satisfaction level of midwives in district general hospitals dr . Doris sylvanus Palangkaraya the objective of this study , is to obtain information of factors that affect the level of job satisfaction of midwives in district general hospitals dr . Doris Sylvanus Palangkaraya This study was conducted on district general hospitals dr . Doris Sylvanus Palangkaraya with 49 midwives as object . The results of this study found that there are two factors that affect the level of job satisfaction of midwives in district general hospitals dr . Doris Sylvanus Palangkaraya namely salaries and welfare factors. In this case the hospital had to evaluate the system rewards system in accordance with the market, and that the hospital could provide better facilities to the midwife, either in the form of appropriate allowances and midwife and family health insurance viii Keywords Job satisfaction midwife
Read More
S-10898
Depok : FKM-UI, 2016
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive