Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 30346 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Jaria Johanes Bosko Limbong; Pembimbing : Purnawan Junadi; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Ede Surya Darmawan, Mulyadi Muchtiar, Amila Megraini
Abstrak: Konsep Green Hospital saat ini berkembang menjadi pendekatan sisi baru dalampengelolaan Rumah Sakit. Green hospital merupakan bagian dari suatu gerakanglobal secara umum yang dikenal dengan Green Building. Pemanfaatan sumberdaya air, energi, material alam yang merupakan kebutuhan terus menerus bagikebutuhan operasional Rumah Sakit perlu dilandasi prinsip eco-efficiency. Belumadanya panduan di Indonesia yang disusun oleh pemerintah dalam menerapkankonsep Green Hospital. Pencapaian dari upaya RSUD Embung Fatimah Batamdalam menerapkan konsep Green Hospital dipengaruhi oleh sumber daya yangdimiliki oleh rumah sakit yaitu kebijakan manajemen puncak, tenaga, biaya danstandar prosedur operasional.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif,metode penilaian dengan melakukan pengukuran penilaian terhadap kriteria GreenBuilding yang mengacu pada standar nasional Greenship GBCI dengan sistemIndonesia (GBCI). Tahapan yang dilakukan adalah eksplorasi, yaitu pengumpulandata secara terfokus, melalui wawancara kepada Direktur RSUD Embung FatimahBatam, serta dilakukan juga observasi dari implementasi Green Hospital.RSUD Embung Fatimah Batam dapat memenuhi total poin nilai 48 atau 41% darimaksimal 117 poin nilai dari total kriteria yang dipersyaratkan dalam Greenship.Berdasarkan perolehan nilai tersebut maka sesuai dengan peringkat GreenshipGBCI, gedung RSUD Embung Fatimah Batam mendapatkan peringkat Bronze(Perunggu). Beberapa keunggulan yang sudah dimiliki oleh RSUD EmbungFatimah Batam diantaranya adalah sudah mempunyai Panduan mengenai DampakRenovasi atau Pembangunan, Penanganan Komplain/Pemeliharaan/PerbaikanSarana dan Prasarana, SPO mengenai Manajemen Air Bersih dan SPO mengenaipengelolaan limbah. Untuk dapat meningkatkan peringkat Greenship GBCI, RSUDEmbung Fatimah Batam perlu melakukan diantaranya menyediakan saranatransportasi umum, menambah luasan ruang terbuka hijau, mengganti lampudengan lampu hemat energi serta mencoba menggunakan teknologi panel surya(solar cell).Kata kunci : Green Building, Green Hospital, Penilaian, Sustainability,Manajemen Kinerja, Manajemen lingkungan, Ramah lingkungan.
The concept of Green Hospital is currently developing a new approach in themanagement of the Hospital. Green hospital is part of a global movement whichis generally known as the Green Building. Utilization of water resources, energy,material nature is a continuous need for the operational needs of the hospital, theyshould based on the principles of eco-efficiency. There is no guidelines in Indonesiaorganized by the government in implementing the concept of Green Hospital.Achievement of Embung Fatimah Batam Hospital in applying the concept of GreenHospital, influenced by the culture that developed, top management policies,human resources, costs and standard operating procedures.The method used is a qualitative and quantitative approaches, methods ofassessment by measuring the assessment of the Green Building criteria are basedon national standards system Greenship GBCI with Indonesia (GBCI). Steps beingtaken is the exploration, namely data collection focused, through interviews to theDirector of Regional General Hospital Embung Fatimah Batam, as well as do alsothe observation of the implementation of the Green Hospital.Regional General Hospital Embung Fatimah Batam total point value of 48 or 41%of the maximum 117 points from the total value of the required criteria inGreenship. Based on the value of the acquisition in accordance with the rankingGREENSHIP GBCI, Regional Hospital Embung Fatimah Batam building getBronze rank. Some of the advantages possessed by Regional Hospital EmbungFatimah Batam include already has Guidelines on Impact renovation orconstruction, Complaint Handling / Maintenance / Repair Facility andInfrastructure, standard operating procedure of clean water management andstandard operating procedure of waste management. To be able to improve theGreenship GBCI ranking, Regional Hospital Embung Fatimah Batam need to dothem to provide public transportation, area of an open green space, replace thebulbs with energy-saving lamps as well as trying to use the technology of solarpanels (solar cell).Key words: Green Building, Green Hospital, Assessment, Sustainability,Performance Management, environmental management, environmental friendly.
Read More
B-1832
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Viana Villamanda Jatnika; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Amal Chalik Sjaaf, Tiara Indah, Nidia Astari,
Abstrak:
"Pandemi yang terjadi cukup memberikan dampak terhadap pelayanan yang diberikan. Beragam tantangan yang harus dihadapi antara lain penyesuaian sumber daya seiring dengan pertambahan kasus pasien COVID-19, pemberian perlindungan ekstra terhadap tenaga kesehatan hingga tantangan ekonomi. Adapun kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit terkait mutu layanan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 yaitu mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan efektif. Selain itu, mampu membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Mengacu pada landasan diatas, sejak tahun 2016 rumah sakit telah menjalankan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang prima. Agar program tersebut berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang matang hingga realisasi yang tepat dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh RSUD. Pada tahun 2019, terjadi penyerapan anggaran yang relatif rendah pada program peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar, yaitu hanya sebesar 29,09%. Hal ini berdampak pada penurunan alokasi anggaran tahun 2020 sebanyak 99,7% yaitu menjadi Rp3,450,000. Dengan alokasi anggaran yang sangat kecil ini pun anggaran tidak mampu diserap oleh RSUD, yang sampai saat ini belum diketahui penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 dan 2020. Padahal alokasi dan penyerapan anggaran pada program ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor yang menjadi pemicu rendahnya penyerapan anggaran pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar tahun 2019 dan 2020 serta tindak lanjut perbaikan penyerapan anggaran untuk peningkatan mutu layanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan design cross sectional. Hasil penelitian menggambarkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi disebabkan oleh belum adanya jadwal masing-masing kegiatan secara rinci sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal, RSUD belum melakukan analisis biaya manfaat (cost benefit) guna menunjang penetapan alokasi anggaran yang baik, belum memiliki prasyarat khusus bagi karyawannya yang ingin mengikuti pelatihan, belum memiliki modul khusus kegiatan untuk nakes dan non nakes, belum memiliki sistem aplikasi komputer yang terintegrasi serta belum optimalnya fungsi SPI dan dewan pengawas dalam pemantauan dan evaluasi anggaran.

The pandemic that occurred had quite an impact on the services provided. The various challenges that must be faced include adjusting resources in line with the increase in cases of COVID-19 patients, providing extra protection for health workers to economic challenges. As for the obligations that must be owned by every hospital related to service quality according to Director General of Treasury Regulation Number 36 of 2016 and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 namely being able to provide health services by prioritizing patient interests and safety that are safe, quality, non-discriminatory, and effective. In addition, able to create, implement, and maintain quality standards of health services provided. Referring to the basis above, since 2016 the hospital has implemented a Hospital Service Quality Improvement program according to Standards with the aim of realizing excellent service quality improvement. In order for the program to run smoothly, it requires careful budget planning to the right realization by prioritizing the principles of effectiveness and efficiency. Budget absorption is still a problem faced by RSUD. In 2019, there was relatively low absorption of the budget for the Hospital Service Quality improvement program according to standards, namely only 29.09%. This resulted in a decrease in the 2020 budget allocation by 99.7%, namely to IDR 3,450,000. Even with this very small budget allocation, the budget has not been able to be absorbed by the RSUD, which until now has not been identified as the main cause of the low absorption of the budget in 2019 and 2020. Even though the allocation and absorption of the budget in this program aims to guarantee the quality of health services provided. This study aims to determine the factors that trigger the low absorption of the budget in the 2019 and 2020 Standard Hospital Service Quality Improvement programs as well as follow-up actions to improve budget absorption to improve service quality. This research is descriptive analytic with cross sectional design. The results of the study illustrate that the low absorption of the budget that occurs is caused by the absence of a detailed schedule for each activity so that activities cannot run optimally, the RSUD has not carried out a cost benefit analysis to support the determination of a good budget allocation, does not yet have specific prerequisites for employees who wish to take part in training, do not yet have a special activity module for health and non-health workers, do not yet have an integrated computer application system and the function of the SPI and supervisory board is not yet optimal in budget monitoring and evaluation.
Read More
B-2324
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Shifa Zakia; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Helen Andriani, Endang Adriyani
Abstrak: Pada tahun 2016 sektor kesehatan menyumbang setidaknya 2 gigaton CO2 kepermukaan atmosfer atau setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 514 industri batubara setiap tahun. Volume limbah dan emisi karbon ini tidak hanya menimbulkanpencemaran lingkungan namun juga memicu terjadinya fenomena perubahan iklim yangmengancam keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia. Sebesar 57-71% emisi karbonyang berasal dari sektor kesehatan disebabkan oleh aktivitas rantai persediaan logistik,terutama pada pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Fungsi rumah sakitsebagai fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi pasien justru menjadi kontradiktif akibatproduk sampingan dari kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaangreen procurement pihak rumah sakit dapat memastikan bahwa kegiatan perencanaanpengadaan hingga penentuan supplier mampu meminimalisir segala potensi kerusakanlingkungan yang berasal dari kegiatan produksi dan konsumsi sediaan farmasi.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor yangmempengaruhi pelaksanaan green procurement terutama pada sediaan farmasi sekaligusmengetahui potensi pengimplementasian praktik serupa pada rumah sakit di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah literature review untuk mengidentifikasifaktor-faktor terhadap green procurement di rumah sakit melalui pencarian jurnal padadatabase ScienceDirect, ProQuest, Wiley, dan PubMed. Hasil penelitian dari 10 studiterinklusi menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan greenprocurement sediaan farmasi, yakni komitmen internal, hubungan kerja sama dengansupplier, total quality management (TQM), tekanan institusional, peresepan dandispensing obat, serta manajemen sediaan farmasi yang tidak terpakai. Sementara itu diIndonesia sendiri pengadaan sediaan farmasi kini dilakukan secara daring melalui portale-procurement yang difasilitasi oleh LKPP. Kebijakan pengadaan ini ditujukan untukmendukung pelayanan kesehatan era JKN dengan melaksanakan pengadaan obat secaralebih efektif dan efisien. Walaupun belum mencapai tahap green, adanya e-procurementpada sediaan farmasi merupakan langkah awal implementasi green procurement untukmewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang aman untukpopulasi manusia maupun lingkungan hidup.Kata kunci:Pengadaan, sediaan farmasi, green procurement, lingkungan.
Read More
S-10400
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ahmad Rafqi; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Cendikia Sri Murwani, Deksa Persiana
Abstrak: Anak usia sekolah yang sehat merupakan asset pembangunan bangsa. Keberadaan makanan di sekolah sangat penting , karena akan memenuhi 25-36% kebutuhan energi harian anak. Kebiasaan makan yang tidak sehat (kurang gizi) dapat menyebabkan stunting (perlambatan pertumbuhan anak); penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes dan osteoporosis, sementara untuk jangka pendek dapat menyebabkan dental caries, anemia, overwight dan obesitas. Hasil pengujian Badan POM tahun 2008-2010, menunjukkan 40-44% jajanan anak sekolah secara nasional tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Kebijakan Aksi Nasional menuju pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang aman bermutu dan bergizi, merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu pangan jajanan anak sekolah dengan cara memberdayakan komunitas sekolah secara mandiri mengawasi pangan jajanan di lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Aksi Nasional PJAS di kota Batam beserta efektitasnya dengan menggunakan analisa implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Aksi Nasional PJAS di kota Batam sudah terlaksana cukup baik namun tidak berjalan efektif, karena ketidaktepatan dalam menentukan indikator kinerja, tidak ada NSPK terkait peran, tugas dan tanggung jawab kelompok pelaksana, tidak ada strukturisasi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan tidak ada dukungan langsung dari DPRD dan Pemerintah kota Batam. Komitmen dari pemerintah daerah kota Batam masih kurang, karena pengawasan pangan jajanan anak sekolah ini belum menjadi prioritas dalam pembangunan kota Batam. Kata kunci : Pangan jajanan anak sekolah, efektifitas, mandiri, Batam
Read More
T-4277
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Leni Burhan; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Atik Nurwahyuni, Ede Surya Darmawan, Tiara Indah Putrawi Siahaan, Luvi Christiani
Abstrak:
RSUD Embung Fatimah, mulai mengembangkan dan menerapkan Rekam Medis Elektronik sejak awal tahun 2021. Evaluasi di akhir tahun 2022 menunjukkan penggunaan RME di poliklinik unit rawat jalan masih diangka 50%, dan hingga saat ini pencatatan rekam medis pasien dilakukan secara elektronik juga berbasis kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan RME dari perspektif profesional kesehatan yatu dokter dan perawat yang bekerja di unit rawat jalan RSUD Embung Fatimah serta faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan penggunaan rekam medis elektronik. Metode: Penelitian studi kasus dengan metode cross sectional ini melibatkan 57 responden (dokter dan perawat) yang mengisi kuesioner dengan skala Likert, ditunjang dengan wawancara semi terstruktur terhadap 4 orang informan dari manajemen rumah sakit untuk mengkonfirmasi informasi lebih lanjut terkait hasil yang diperoleh dari kuesioner. Hasil: Mayoritas responden adalah perawat berusia diatas 30 tahun, dan berjenis kelamin perempuan. Hampir seluruh responden memahami komputer, namun hanya sebagian kecil yang sudah pernah pelatihan terkait rekam medis elektronik. Sebanyak 56,1% responden setuju bahwa RME bermanfaat dalam hal integrasi, akurasi dan akses informasi yang diberikan. 64,1% responden setuju bahwa RME mempermudah pekerjaannya dan menilai bahwa kualitas sistem RME adalah baik dari segi kecepatan dan keakuratan informasi maupun tampilan yang dimunculkan. Namun 52,6% menilai bahwa dukungan manajemen dan IT masih belum memadai terutama terkait pengadaan pelatihan formal penggunaan RME. Kesimpulan : Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas RME dan dukungan manajemen/IT dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan RME 

Since 2021 electronic medical records has been implemented in RSUD Embung Fatimah. End of 2022, utilization rate of EMR in outpatients unit was 50%. Until now the medical records are done electronically and paper based. This study aims to determine the effectiveness of using RME from the perspective of health professionals (doctors and nurses) who work in the outpatient unit of Embung Fatimah Hospital and what factors are related to the use of electronic medical records. Methods: This case study using cross-sectional method involved 57 respondents (doctors and nurses) who filled out a questionnaire with a Likert scale, supported by semi-structured interviews with 4 informants from hospital management to confirm further information regarding the results obtained from the questionnaire. Results: Majority of respondents were nurses aged over 30 years, and female. Almost all respondents understand computers, but only a small number have had training related to electronic medical records. As many as 56.1% of respondents agree that RME is beneficial in terms of integration, accuracy and access to the information provided. 64.1% of respondents agree that RME makes their work easier and considers that the quality of the RME system is good in terms of speed and accuracy of the information and display that appears. However, 52.6% considered that management and IT support were still inadequate, especially regarding the procurement of formal training on the use of RME. Conclusion: Perceived usefulness, perceived ease of use, quality of RME and management/IT support are needed to increase the effectiveness of using RME
Read More
B-2374
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Arda Yunita Subardi; Pembimbing: Wiku Bakti B. Adisasmito; Penguji: Adang Bachtiar, Puput Oktamianti, Sri Enny Mainiarti, Ida Hariyanti
Abstrak: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksananya, bagaimana kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian ini adalah desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO. Penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: penelitian ini adalah RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil skor 96% pada saat penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Kesimpulan penelitian bahwa RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas para pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.
Read More
T-6399
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Swesti Sari Suciati; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Ede Surya Darmawan, Benny Christanto, Amilia Megraini
Abstrak: Integrated Care Pathway merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu berdasarkan standar pelayanan medis berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. ICP Apendiktomi dibentuk tahun 2013 di RS Awal Bros Batam. Namun belum terdapat analisa ICP terhadap Patient Outcomes dan lama rawat. Penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif dilengkapi kualitatif berdasarkan 7 kriteria Malcolm Baldrige. Hasil penelitian ini adalah kepatuhan pelaksanaan ICP menurunkan lama rawat. Namun kepatuhan ICP tidak memiliki hubungan dengan patient outcomes. Hasil analisis berdasarkan kriteria Baldrige menyarankan adanya indikator pencapaian untuk efektifitas pelaksanaan ICP. Kata Kunci : Integrated Care Pathway (ICP), Patient Outcomes, kriteria Malcolm Baldrige
Read More
B-1818
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Alfi Sina Vinci; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Purnawan Junadi, Wayan Sri Agustini
S-9824
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Tita Rosita; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Kurnia Sari, Tati Suryati, Hendrianto Tersnowibowo
Abstrak:

ABSTRAK Nama : Tita Rsoita Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan : Ekonomi Kesehatan Judul : “Implikasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kinerja Keuangan : Analisis Laporan Keuangan dan Hospital Base Rate 2 RSUD Tipe C di Jawa Barat “ Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak tahun 2014 telah mengubah sebagian besar pola pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit dari sistem fee for service menjadi prospective payment system berdasarkan paket INA CBGs. Hal ini memberikan dampak terhadap rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah sebagai provider utama pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Diperlukan strategi yang fokus pada peningkatkan kinerja secara terintegrasi untuk meminimalkan cost, merasionalisasi waste, serta meningkatkan efisiensi business process tanpa mengabaikan clinical pathway yang mengacu pada standar pelayanan profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberlakuan JKN terhadap kinerja rumah sakit umum daerah yang meliputi aspek kinerja keuangan dan hospital base rate. Penelitian dilakukan menggunakan data laporan keuangan periode 2012 – 2015 dan data klaim BPJS untuk menghitung hospital base rate di dua RSUD tipe C di kabupaten Sukabumi. Selama periode 2012 – 2015 terjadi kenaikan dari total aset dan aset lancar, terutama kas dan setara kas sangat meningkat setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan Aset disertai juga dengan peningkatan liabilitas. Peningkatan pendapatan layanan lebih tinggi setelah pemberlakuan JKN jika dibanding periode sebelumnya dan pendapatan dari APBD berkurang setelah pemberlakuan JKN di RSUD A. Sedangkan untuk komponen biaya justru peningkatannya lebih rendah setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional. Secara umum dilihat dari ratio keuangan, kinerja RSUD mengalami peningkatan, terutama RSUD A. Case mix indeks meningkat baik pada rawat jalan dan rawat inap di RSUD A, sedangkan di RSUD B case mix indek rawat inap meningkat sedangkan rawat jalan menurun. Hospital Base Rate untuk rawat inap dan rawat inap di kedua RSUD meningkat pada periode 2014 – 2015. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, kinerja keuangan, hospital base rate, RSUD.


ABSTRACT Name : Tita Rosita Study Programe : Public Health Majority : Health Economic : “The Implications of National Health Insurance on District Public Hospital Perfomance: Financial Analysis and Hospital Base Rate 2 District Hospital Type C in West Java” Title National Health Insurance (NHI) implementation in Indonesia since 2014 has transformed most of the payment system in the hospital from fee for service into a prospective payment system based on INA CBGs. Necessary strategies for management hospital that focus on enhancing performance in an integrated to minimize cost, rationalize waste, and improve business process efficiency without neglecting clinical pathways refers to the standard of professional services. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of NHI on the performance of district public hospitals were covering aspects of financial performance and hospital base rate (HBR). In order to conduct a financial analysis this study uses financial statement period 2012 – 2015 and BPJS claims period 20142015 to calculate the HBR in two type C public hospitals in Sukabumi. During 2012 - 2015 there was an increase of total assets and current, primarily cash and cash equivalents greatly increased after NHI period in 2014. The increase in assets is accompanied also by an increase in liabilities. Improved medical revenue after NHI period higher if compared to the previous period and revenues from the local goverment budget (APBD) was reduced after NHI period. As for the expenses precisely the increase is lower after NHI period. In general, if viewed from the financial ratios, the performance of hospitals has increased. Case mix index increased on both outpatient visit and inpatient admission at District Hospital A, while in District Hospital B case mix index increased on inpatient admission and decreased on outpatient visit. Hospital Base Rate on inpatient admission and outpatient visit in both hospital increased during 2014-2015. Keywords : NHI, financial performance, HBR, district public hospital.

Read More
T-5069
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Indra Darmanto; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Siti Maimunah, Sanjoyo
Abstrak:

Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut.


ABSTRACT

Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review. Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well.

 

Read More
T-3733
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive