Abstrak: Penelitian ini menganalisa pelaksanaan kebijakan pelayanan, yang menjadi faktor penyebab pembatalan operasi elektif di IBS RSUP Persahabatan. Angka pembatalan operasi elektif merupakan parameter kualitas pelayanan bedah suatu rumah sakit. Yang dimaksud pembatalan operasi elektif adalah operasi terencana, namun tidak dilaksanakan pada hari yang telah dijadwalkan. Pembatalan operasi elektif di IBS RSUP Persahabatan masih di atas angka standar IBS, yang seharusnya angka pembatalan operasi IBS sama atau kurang dari ≤ 5 % . Penelitian ini merupakan studi deskriptif analisis dengan metode kualitatif. Wawancara mendalam kepada dua belas informan dengan latar belakang jabatan, profesi, pendidikan, masa kerja dan usia yang berbeda di lingkungan RSP Persahabatan yang terkait dengan pelayanan IBS, dilaksanakan pada bulan April- Mei 2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab pembatalan operasi karena sosialisasi kebijakan yang tidak adekuat, masih ada bahasa kebijakan yang rancu. kapasitas ICU yang tidak memadai, Jumlah perawat IBS kurang, ada dokter bedah yang kurang komitmen. Sehingga IBS RSUP Persahabatan perlu terus memperbaharui (revisi) SOP dan kebijakan agar sesuai kebutuhan terkini, perlu memiliki sistim informasi online berbasis komputer yang terkait pelayanan bedah.

---

This study, analyzes the implementation of the Service Policy, which is the factor causing the cancellation of elective surgery in IBS RSUP Persahabatan. The number of cancellations elective surgery is a parameter of the quality of surgical services of a hospital. The termination of elective Surgery is a planned operation, but not on a scheduled day. The cancellation of elective surgery at IBS Persahabatan Hospital is still above the IBS standard number, which should be the number of cancellation of IBS surgery equal to or less than ≤ 5%. This research is a descriptive analysis study with qualitative method. In-depth interviews with twelve informants with different backgrounds of occupations, professions, education, years of service and age in the Persahabatan hospital to IBS services were conducted in April-May 2017. The results suggest that factors causing cancellation of operations due to socialization of policies Inadequate, there is still an ambiguous policy language. Inadequate ICU capacity, Number of IBS nurses is lacking, there are less committed surgeons. So IBS Persahabatan RSUP needs to keep updating (revision) SOP and policy according to the current condition, need to have computer based online information system that connects between rooms related to surgical service. 

Abstrak: Analisis waktu tunggu operasi elektif memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya untuk pasien operasi elektif. Adapun tujuan daripenelitian ini yaitu untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu operasi elektif pasienkhususnya dari rawat inap dan untuk mengetahui penyebab lamanya waktu tunggu dilihat dari input, proses dan output. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan desain cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pencatatan waktu, telaah dokumen dan wawancara mendalam. Waktutunggu dihitung 2 kali, yaitu ketika pasien di poliklinik dan ketika pasien di rawatinap. Hasil penelitian didapatkan rata-rata waktu tunggu operasi elektif (daripoliklinik) yaitu 5.39 hari, dan 0.32 hari (dari rawat inap). Lamanya waktu tungguoperasi elektif dipengaruhi oleh kekurangan kamar perawatan, kamar dan alatoperasi, kekurangan SDM medis operasi, serta kondisi fisik pasien. Kesimpulan padapenelitian ini adalah waktu tunggu operasi elektif pasien rawat inap masih cukuplama, yaitu 5.39 hari yang melebihi standar SPM Rumah Sakit.

Abstrak: Indonesia saat ini memiliki beban kanker ginekologi besar yaitu insidensi,morbiditas dan mortalitasnya. Salah satu penanganan kanker ginekologi adalahpembedahan yang akan membantu kesintasan pasien. Waktu tunggu penjadwalanoperasi kanker ginekologi hendaklah memperhatikan progresifitas kankersehingga waktu tunggu operasinya tidak melebihi 2 minggu. Waktu tungguoperasi menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit.Tujuan penelitian ini adalah,untuk menganalisis waktu tunggu penjadwalan operasi kanker ginekologi diRSUP dr. Moehammad Hoesin Palembang dengan menggunakan prinsip Lean.Hasil penelitian menunjukan penegakan diagnosis selama 43.844 menit dan waktutunggu operasi selama 66.700 menit, dengan menerapkan prinsip lean makapenegakan diagnosis 10.328,5 menit dan waktu tunggu operasi 10.325 menit.Kesimpulan penelitian, pada current state terdapat 26 aktifitas; 12 aktifitas VA(value added ratio / VAR waktu 0,46%; VAR jarak 89,6%) dan 14 aktifitas NVA(waste) pasien dan 4 waste aktifitas petugas. Aliran proses yang menghambat(bottle neck) terdapat di pendaftaran, di poliklinik, di pemeriksaan penunjang dandi bagian praoperatif (waktu tunggu paling lama). Future State memiliki 15aktifitas VA (VAR waktu 33%; VAR jarak 95,8%) dengan 8 aktifitas NVA(waste) aktifitas pasien dan 0 waste aktifitas petugas, dengan waktu tunggudiagnosis 10.328,5 menit sedangkan waktu tunggu penjadwalan operasi 10.325menit. Hasil perbandingan current state dengan future state didapatkanpeningkatan aktifitas value added sebanyak 7,7% dengan penurunan waktutunggu 81,3% dan penurunan jarak tempuh 0,42%. Analisis akar masalahpenyebab waktu tunggu lama penjadwalan operasi kanker ginekologi di RSMHdikarenakan kekurangan SDM (registrasi, rekam medis, DPJP) dan keterbatasaninfrastruktur (CT scan, kamar operasi dan instrumen) dan kelemahan mengelolaproses penjadwalan operasi tersebut. Saran peneliti adalah peningkatan kinerjadan penambahan SDM, membuat regulasi untuk memprioritaskan pelayananpasien kanker ginekologi, serta integrasi Sistem Informasi Manajemen RumahSakit di setiap unit pelayanan.Kata Kunci : prinsip lean, value added (VA), non value added (NVA), waste,waktu tunggu penegakan diagnosis, waktu tunggu operasi, kanker ginekologi.

Abstrak: PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MEGEVALUASI PENULISAN ASESMEN DAN REASESMEN PADAHARI LIBUR OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN (DPJP) DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONTINUTAS PELAYANAN MENGGUNAKAN CLINICAL PATHWAY DENGAN RENCANA HARI RAWAT ≤5 HARI. DESIGN YANG DIGUNAKAN ADALAH CROSSSECTIONAL DENGAN PENDEKATAN KUANTITATIF.DATA DIKUMPULKAN MELALUI TELAAH DATA SEKUNDER REKAM MEDIS 368 PASIEN SECARA REALTIME DENGAN KERANGKA WAKTU SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGISIAN ASESMEN YAITU 1 X 24 JAM SETELAH PASIEN MASUK RAWAT INAP DAN SETIAP HARI UNTUK PENGISIAN REASESMEN. 31,7% ASESMEN DAN 13,5 % ASESMEN DAN REASESMEN DITULIS OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN (DPJP) PADA HARI LIBUR. TIDAK DITEMUKAN ADANYA HUBUNGAN ANTARA PENULISAN ASESMEN/REASESMEN DENGAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM, RADIOLOGI DAN PEMBERIAN TERAPI OBAT. PENULISAN ASESMEN/REASESMEN SECARA SIGNIFIKAN BERHUBUNGAN DENGAN LAMA HARI RAWAT PASIEN, P VALUE = 0,049. KATA KUNCI : ASESMEN, KONTINUITAS, CLINICAL PATHWAY THIS RESEARCH AIM TO EVALUATE THE IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT AND REASSESSMENT WRITTEN BY PRIMARY RESPONSIBLE PHISYCIAN AT DAYS OFF INCLUDING WEEKEND AND THEIR ASSOCIATION TO CONTINUITY OF CARE USING CLINICAL PATHWAYS WITH ≤ 5 DAYS LENGTH OF STAY. CROSSECTIONAL STUDY WITH KUANTITATIVE APPROACHES WAS USED TO 368 MEDICAL RECORD. 31,7% ASSESSMENT COUNTED AS WRITTEN BY THE PRIMARY RESPONSIBLE PHISYCIAN DUE TO THE TIME FRAME, 1 X 24 HOURS IN PATIENT ADMITTED ON DAYS OFF AND ONLY 13,5% REASSESSMENT WRITTEN AT DAYS OFF INCLUDING WEEKEND. ASSESSMENT/REASSESSMENT IS NOT A SIGNIFICANT FACTORS ASSOCIATED TO THE CONTINITY OF CARE MEASURED BY NUMBERS OF APPROPRIATE DIAGNOSTIC WORK UP (RADIODIAGNOSTIC AND LABORATORY TEST), AND THERAPY BY CLINICAL PATHWAYS. ASSESSMENT/REASSESSMENT ON DAYS OFF WAS SIGNIFICANTLY ASSOCIATED WITH IN PATIENT LENGTH OF STAY, P VALUE = 0, 049. KEYWORD : ASSESSMENT, CONTINUITY OF CARE, CLINICAL PATHWAY

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini membahas proses pelayanan rawat jalan poli bedah, jantung dan penyakit dalam dengan perspektif lean hospital di RSUP Fatmawati tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis proses pelayanan rawat jalan pasien poli bedah, jantung dan penyakit dalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah operational research dengan menggunakan pendekatan time motion study. Hasil dalam penelitian didapatkan diagram Values Stream Mapping dengan perbandingan nilai value added: non value added: non value added but necessary adalah 14%: 86%: 1%. Rata-rata pasien mendapatkan waktu pelayanan 151 menit. Jenis waste yang ditemukan adalah motion waiting waste, motion waste, extra processing waste, dan defects waste. Jenis waste terbesar adalah waiting waste. Penyebab pemborosan adalah waktu kedatangan pasien yang penuh pada pagi hari, rekam medis yang tidak sesuai standar waktu pelayanan, kedatangan dokter yang tidak sesuai jam pelayanan, dokter yang tidak memiliki komitmen untuk datang tepat waktu, standar pelayanan pada instalasi yang sama menyebabkan waktu tunggu menjadi lama.

---

This research discussed service process outpatient poly surgical, the heart and internal medicine with perspective lean hospital in fatmawati hospital in 2015. The purpose of this research is get the analysis service process outpatients poly surgical, cardiovascular and internal medicine. The kind of research use is operational research using approach time motion study. Results obtained in the diagram Value Stream Mapping study comparison of Value Added: Non-Value Added: Non-Value Added but Necessary is 14%: 86%: 1%. Average time to spent service on patient is 151 minutes. A kind of waste found waiting waste, motion waste, extra. The biggest waste types are waiting waste and waste services with the greatest care poly destination. Causes of waste is the arrival time of patients who come in the morning, the medical records that don't match the standard of service time, the arrival of a doctor who does not fit service hours, doctors don't have the commitment to arrive on time, service standards at the same installation causes the waiting time becomes longer.

Abstrak:

Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management. This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents. The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors. File Digital: 1

Abstrak:

Penggunaan obat yang tidak tepat dan berlebihan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya kesehatan, karena sebagian besar pasien membayar obat dengan biaya pribadi sehingga dapat menyebabkan kerugian biaya dan selain itu dapat menyebabkan reaksi obat yang merugikan dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. Selain itu, penggunaan antimikroba yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi kuman terhadap obat ( untuk jenis antibiotika ) dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. Untuk itu WHO merekomendasikan 12 langkah intervensi untuk lebih meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang pemahaman penggunaan obat rasional serta penerapan kebijakan RS terhadap 8 dari 12 langkah intervensi yang direkomendasikan oleh WHO untuk lebih meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan POR sangat penting untuk dilaksanakan, dan dipahami secara keseluruhan dan RSUP Persahabatan telah menerapkan 8 dari 12 langkah rekomendasi WHO untuk lebih meningkatkan pengunaan obat rasional sebesar 70,49%.

---

 Drugs using need to be examined and we also need a correct data of quality and quantity of antibiotic use in order the antibiotic that being recommended by the doctor was safe, rational and effective. Inaccurate drugs using could cost the patient paid more money than he should be and made the patient facing the side effect of the antibiotic that have been given by the doctor, not to mention influencing their own health. Inaccurate antimicrobial using, could increase the resistance of bacteria against the drugs (the antibiotic ones), and also force the patient facing the side effect of the drugs. For those reasons above, WHO recommended 12 steps of intervention promoting rational drugs use. The purpose of this research was to describe the understanding of rational drugs use and also system implementation and hospital policy of eight out of twelve intervention steps recommended by WHO to enhance the rational drugs use. The research result showed that POR policy was so essential, not just to be understood but also need to be properly and entirely done. They already implemented 8 of 12 steps to promoting rational use of medicine and show the number of 70,49%.

Abstrak: Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah di RS X tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui gambaran kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengisian kuesioner dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen formulir informed consent menggunakan daftar tilik serta menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 56,9% dari total formulir yang diamati telah diisi secara lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasional dan Kriteria tentang kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan bedah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir informed consent tindakan bedah di RS X.
Kata Kunci : Formulir Informed consent, Kelengkapan, Tindakan Bedah, Rekam Medis

---

This study explores the completeness of filling surgery informed consent forms at Hospital X in 2016. The aim of this study is to illustrate the degree of completeness of filled in consent forms pertaining to surgical actions. The design of this study uses a quantitative method through questionnaires, a qualitative method through in-depth interviews and document review informed consent forms through checklists, and also the use of secondary data. Results of this study shows that an average of 56.9% of consent forms were completely filled. This study also reveals that there is a lack of Standard Operating Procedure and criteria about completed informed consent forms for surgery, which may be one of the factors contributing to incomplete surgery informed consent forms at Hospital X.
Keyword : Informed consent Form, Completeness, Surgical, Medical Record