Abstrak: Keamanan pangan merupakan salah satu isu internasional. Bahaya penggunaan antibiotik pada budidaya hewan menjadi salah satu penyumbang timbulnya resistensi pada manusia. Di Indonesia, lazim digunakan antibiotik sebagai growth promotor pada budidaya hewan. Larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan tertulis dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang KlasifikasiObat Hewan. Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan, khususnya faktor kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan faktor politik, hukum dan kesehatan. Kata Kunci : pembuatan kebijakan, hormon dan antibiotik, imbuhan pakan.

Abstrak:

Penggunaan obat yang tidak tepat dan berlebihan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya kesehatan, karena sebagian besar pasien membayar obat dengan biaya pribadi sehingga dapat menyebabkan kerugian biaya dan selain itu dapat menyebabkan reaksi obat yang merugikan dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. Selain itu, penggunaan antimikroba yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi kuman terhadap obat ( untuk jenis antibiotika ) dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. Untuk itu WHO merekomendasikan 12 langkah intervensi untuk lebih meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang pemahaman penggunaan obat rasional serta penerapan kebijakan RS terhadap 8 dari 12 langkah intervensi yang direkomendasikan oleh WHO untuk lebih meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan POR sangat penting untuk dilaksanakan, dan dipahami secara keseluruhan dan RSUP Persahabatan telah menerapkan 8 dari 12 langkah rekomendasi WHO untuk lebih meningkatkan pengunaan obat rasional sebesar 70,49%.

---

 Drugs using need to be examined and we also need a correct data of quality and quantity of antibiotic use in order the antibiotic that being recommended by the doctor was safe, rational and effective. Inaccurate drugs using could cost the patient paid more money than he should be and made the patient facing the side effect of the antibiotic that have been given by the doctor, not to mention influencing their own health. Inaccurate antimicrobial using, could increase the resistance of bacteria against the drugs (the antibiotic ones), and also force the patient facing the side effect of the drugs. For those reasons above, WHO recommended 12 steps of intervention promoting rational drugs use. The purpose of this research was to describe the understanding of rational drugs use and also system implementation and hospital policy of eight out of twelve intervention steps recommended by WHO to enhance the rational drugs use. The research result showed that POR policy was so essential, not just to be understood but also need to be properly and entirely done. They already implemented 8 of 12 steps to promoting rational use of medicine and show the number of 70,49%.

Abstrak: Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1 juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentu saja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode baru dalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time. Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsung berkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasi dan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis juga bermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung oleh dokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umum sebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum dari telemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayanan serta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, dan rekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayanan Telemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakan telemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagai upaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upaya konsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehingga seseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care. Kata kunci: Telemedis, Peraturan Menkes, konsultasi online, promotif & preventif Internet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million of them are smart-phone users. Their application feature allows people to access information and the fulfillment of their daily needs. The rapid development of information technology in the field of course affect the health of the world, Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use of information and communication technologies combined with the expertise of medical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosis and how to planning of medical action, without being confined space or conducted remotely, the system requires a communication technology that enables the transfer of data such as video, voice and images interactively performed in real time. Telemedicine may have beneficial for the community, including in addition to directly online consultation and also saves much time, transportation costs are cheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have many benefits, such as for the people who live at remote areas which so far from health facilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of reference and handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can be performed by a general practitioner as the gate-keeper of health services. However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does not have any regulations and standardized implementation services. Informed consent, confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to be considered in accordance reference Telemedicine service regulations and legislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of health care, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attempt prescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts of consultation, education for patients, promotive and preventive health, that person will get feedback like self- care and follow-up care. Keywords: Telemedicine, Regulation of the Minister of Health, online consultation, promotive and preventive.

Abstrak: Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500.
Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.
This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.
The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.
From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration.

Abstrak: ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar berdasarkan rekomendasi WHO dan Permenkes. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan jenis studi deskriptif dan data diperoleh dari penelusuran rekam medis secara retrospektif dan wawancara. Analisis data meliputi karakteristik pasien berdasarkan usia dan indikasi, gambaran penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar berdasarkan jenis, dosis, waktu pemberian, dan cara pemberian, serta kejadian infeksi luka operasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa kejadian bedah sesar paling banyak terjadi pada ibu dengan usia 20 ndash; 35 tahun 73 dengan indikasi terbanyak yaitu pre eklamsia berat PEB 13,33 . Antibiotik profilaksis yang paling banyak digunakan adalah Cefazolin 53,33 , dengan dosis 2 gram 54,67 , diberikan 100 secara intravena, dengan waktu pemberian yang paling sering yaitu > 60 menit 47,33 . Jenis antibiotik yang digunakan 60,66 sesuai. Dosis dan cara pemberian antibiotik 100 sesuai. Waktu pemberian antibiotik 52,67 sesuai. Terdapat 2 kasus ILO 1,33 dari 150 sampel pasien bedah sesar yang mendapatkan antibiotik profilaksis.

---

ABSTRACTThis study discusses the use of prophylactic antibiotics in patients with cesarean section at dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. The purpose of this study was to determine the description and appropriateness of prophylactic antibiotic use in cesarean section patients based on the recommendation of WHO and Permenkes. This study is a non experimental study with descriptive study type and data obtained from retrospective by tracking data from the medical record document of patient who where undergoing cesarean section uring 2016 and interview. Data analysis included patient characteristics by age and indications, use of antibiotic prophylaxis in patients with cesarean sections based on the type, dose, timing and mode of administration, and the incidence of surgical site infection. The result of the research shows that the incidence of cesarean section is most common in women aged 20 35 years 73 with the highest indication of severe pre eclampsia PEB 13.33 . Antibiotic prophylaxis is the most widely used is Cefazolin 53.33 , with a dose of 2 g 54.67 , given intravenously 100 , with the most frequent time of administration that is 60 minutes 47.33 . The type of antibiotic used is 60.66 accordingly. Dosage and method of administration of antibiotics 100 appropriate. The timing of antibiotics is 52.67 appropriate. There are 2 cases of ILO 1.33 of the 150 samples of caesarean section patients receiving prophylactic antibiotics.

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020. The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment. In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts