Abstrak: Tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuan tentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadap prosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKN adalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dari Pemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanya perbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dari Pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.
Kata kunci : Bidan Praktik Mandiri, Jaminan Kesehatan Nasional, Keikutsertaan

---

On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.
Keywords : Independent Midwife Practices, National Health Insurance, Participation

Abstrak: Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi yang membutuhkan pemanfaatan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, khususnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan menganalisis utilisasi pelayanan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh peserta JKN penderita hipertensi di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023 dan dianalisis secara univariat, bivariat, serta multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, jenis FKTP, segmentasi kepesertaan, dan wilayah tempat tinggal berhubungan dengan utilisasi pelayanan rawat jalan. Hypertension is a major non-communicable disease requiring continuous health service utilization through the National Health Insurance (JKN) program. This study aimed to analyze outpatient service utilization at Primary Health Care Facilities among JKN participants with hypertension in West Java Province in 2023. This cross-sectional study used secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data and applied univariate, bivariate, and multivariate analyses. The results showed that age, sex, type of primary health care facility, membership segmentation, and area of residence were associated with outpatient service utilization.

Abstrak:

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan sistem dan insfrastrukturkesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai provider BPJS untukmengimplementasikan progam universal health coverage dalam SJSN. Tujuanpenelitian untuk mengetahui kebutuhan tempat tidur di Kabupaten BolaangMongondow Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi program SJSN.Metode penelitian yaitu penelitian operasional yang membuat estimasi danproyeksi kebutuhan tempat tidur, Pendekatan kualitatif dengan indepth interview(wawancara mendalam) kepada informan tertentu juga dilakukan agar dapatgambaran strategi kebijakan. Hasil penelitian yaitu estimasi jumlah TT tahun2013 antara ketersediaan TT dan kebutuhan TT mencukupi. Proyeksi jumlah TTtahun 2018 dan tahun 2023 yaitu kebutuhan TT meningkat tetapi ketersediaankurang. Strategi kebijakan yaitu pemerintah daerah membangun RS tipe C danakan mengembangkan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan.Hasil penelitian ini lebih lanjut diarahkan kepada pemerintah Kabupaten BolaangMongondow.

---

 

The Indonesian government has to reform the health system and infrastructure inparticular hospitals and health centers as providers BPJS for implementationuniversal health coverage program in the Social Security System. Researchpurposes to determine the bed needs in Bolaang Mongondow Regency NorthSulawesi Province in SJSN program implementation. Research methods thatoperational research to make estimates and projected needs bed, qualitativeapproach with indepth interview to specific informants also done in order tooverview policy strategy. The results are estimates of the number of beds in 2013between the availability of beds and beds needs sufficient. Projected number ofbeds in 2018 and in 2023 the need for beds increased but the availability is less.Policy strategies that local governments establish hospitals type C and willdevelop PHC Non Care into Care PHC. Results of this study further directed togovernment Bolaang Mongondow Regency.