Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family

Abstrak: Retur obat dan alat kesehatan sering terjadi pada pasien rawat inap. Rata-rata retur RS Royal Taruma tahun 2016 sekitar 10% dari transaksi penjualan. Penelitian bertujuan mencari faktor penyebab, dampak dan permasalahan retur dengan desain penelitian studi kasus secara kualitatif dan kuantitatif atas transaksi retur April 2017. Berdasarkan penelitian, penyebab retur dibagi menjadi faktor penyebab dari pasien (3,1%), dokter (63,1%) yaitu pasien pulang (33%), penghentian/ penggantian terapi (30,1%) serta faktor internal (33,8%) yang berhubungan dengan SDM, prosedur, sistem informasi dan pengawasan. Permasalahan retur dan ketidakefisien sistem informasi mengakibatkan pemborosan waktu, biaya sehingga disarankan untuk memperbaiki sistem distribusi obat dan sistem informasi. Kata kunci : retur obat, sistem distribusi obat, sistem distribusi dosis unit Medications and disposable medical equipment returned are common in hospitalized patients. The average of medications return at Royal Taruma Hospital in 2016 is about 10% of sales transactions. The purpose of the research is to find the causal factors, impacts and problems of medication returned applying case study designs with qualitative and quantitative data on the return transactions of April 2017. Based on the research, the causes were divided into factors of the patient (3.1%), physician (63.1%) consist of returning patients (33%), discontinuation/ replacement therapy (30.1%) and internal factor (33.8%) related to human resources, procedures, information systems and supervision. Problems of returns and inefficiencies of information systems lead to waste of time, costs. It is advisable to improve drug distribution systems and information systems. Keywords : medication return, drug distribution system, unit dose distribution system

Abstrak: ABSTRAK Kelengkapan penulisan diagnosis pada resume medis dan ketepatan penulisan diagnosis akhir dengan Panduan Praktik Klinik dan Clinical Pathway diperlukan untuk verifikasi tagihan rawat inap pasien dan penentuan tarif INA CBG yang didassari klasifikasi diagnosis penyakit. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dengan pengambilan data dari 192 rekam medis Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta untuk menilai perilaku, pengetahuan, sikap dokter akan kelengkapan dan ketepatan penulisan diagnosis. Terdapat sebesar 17.2% penulisan diagnosis yang tidak lengkap. Dari 44 rekam medis dengan tindakan medis, sebanyak 25 % tindakan medis tidak dicantumkan di resume medis. Sebanyak 11.5% diagnosis utama yang tidak dicantumkan koding dan dari koding yang tercantum untuk diagnosis utama hanya sebesar 48.4% koding yang tepat. Belum semua dokter memahami pentingnya penulisan diagnosis pada resume medis dengan lengkap berkaitan dengan ketepatan klasifikasi penyakit dengan ICD sebagai dasar untuk penentuan grouper tarif pada INA CBG, walaupun semua dokter memiliki sikap mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Sikap dokter terhadap Panduan Praktik Klinis dan Clinical pathway pada beberapa bidang yaitu spesialisasi Penyakit Dalam dan Saraf adalah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan variasi-variasi yang ditemukan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kelengkapan dan ketepatan diagnosis antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan dokter akan ICD-10 dan ICD 9 CM, implementasi rekam medis elektronik, peningkatan kemampuan petugas koder, dan meningkatkan keterlibatan dokter dalam pembuatan Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway. Kata kunci: kelengkapan diagnosis, kelengkapan rekam medis, ketepatan Panduan Praktik Klinis, Clinical Pathway Physician expected to write down complete diagnosis in medical discharge report and in accordance to clinical practice guidelines and clinical pathway to insure verification process of Universal Health Coverage which is based of INA CBG grouper of ICD 10 and ICD 9 CM codes. This research is to measure physician behavior, attitude, and knowledge towards filling medical discharge report by in depth interview and sampling of 192 medical records of Royal Taruma Hospital, Jakarta. There are 17.2% incomplete diagnosis in medical discharge records. Out of 44 medical records with medical procedures, 25% of records not stating medical procedures in discharge report. 11.5% out of 192 samples were not ICD 10 coded for principal diagnosis, and out of those coded only 41.6% were coded correctly. Not all physician know the importance of complete filling of diagnosis in medical discharge report especially for INA CBG grouper. Some informant in Internal Medicine and Neurology has negative attitute towards Clinical Practice Guideline and Clinical Pathways as wide variety in the course of illness. Efforts of to increase completeness of diagnosis in medical discharge report and accordance to Clinical Practice Guidelines and/or Clinical Pathways are increasing physician knowledge of ICD 10 and ICD 9 CM, implementation of electronic medical record, increasing coder ability and increasing physician involvement in development of Clinical Practice Guideline and Clinical Pathway. Keyword: Medical record completeness, diagnosis completeness, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathway

Abstrak: ABSTRAK Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372 Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional; Sectio Caesaria; Rumah Sakit ABSTRACT The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies. The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017. The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372 It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance. Keywords: National Health Insurance; Sectio Caesaria; Hospital

Abstrak: Tesis ini membahas analisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Aisyiyah Bojonegoro. Kebijakan implementasi KRIS JKN ini akan berdampak pada tata kelola rumah sakit perlunya penyesuaian kebutuhan pada sumber daya rumah sakit dan manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 & Kepdirjenyankes Nomor HK.02.02/I/1811.2022. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro dengan cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta terbesar di Bojonegoro, tahun 2021 jumlah pasien rawat inap sebesar 50% jaminan JKN dan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN Perkembangan program JKN dengan adanya peningkatan jumlah peserta JKN dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (RS swasta 63.8%). Peningkatan pemanfaatan JKN dengan proporsi pembiayaan rawat inap yang terbesar. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjalankan implementasi kebijakan KRIS JKN mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Juanna Soehardy Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul Tesis : Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) Jaminan Kesehatan Nasional(JKN), maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 20142016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu : Pemilik Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, Ketua Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumen yang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi, kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian ini menemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan, yaitu : kesiapan organisasi (Keputusan Direksi, terbentuk Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional), kesiapan administrasi (Persyaratan menjadi FKTL dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), kesiapan manajemen keuangan (Sistem Tarif INA-CBG’s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi, Pembayaran Jasa Medis Dokter), kesiapan manajemen medis  (Penyusunan clinical pathway), dan yang masih perlu dilakukan yaitu  pengurusan akreditasi baru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu, menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf Medik Fungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf. Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter-dokter harus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat, menyusun clinical pathway,  adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012. Kata kunci : Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway.

---

ABSTRACT Name : Juanna Soehardy Study Programe : Hospital Administration Public Health Faculty University of Indonesia Thesis Title : Readiness Analysis Hospital Budi Kemuliaan in changes as anAdvanced Health Facilities National Health Insurance To see the readiness Hospital Budi Kemuliaan in the Amendment as Advanced Health Facilities National Health Insurance, the researchers conducted research with a qualitative analysis of the years 2014-2016. Conducted in-depth interviews with eight informants: Own Hospital Budi Kemuliaan, Director, Deputy Director, Chairman of the Medical Committee, Chairman of the National Health Security Control Team, Head of Unit MPKR Social Security Agency and Health Branch Batam verifier Social Security Agency of Health. Additionally conducted study of relevant documents concerning the readiness of the organization, system readiness Administration, Financial Management preparedness and readiness of medical management. This study found the Hospital Budi Kemuliaan already done some preparation, namely: the readiness of the organization (Decision of the Board of Directors, formed Control Team National Health Insurance), the readiness of administration (Conditions become FKTL of BPJS), readiness of financial management (System Rates INA-CBG's, delay claims to BPJS, claims revised, Payment Services medical Doctor), readiness of medical management (preparation of clinical pathways), and that still needs to be done, namely the maintenance of a new accreditation, sending claims on time and charging claims timely, compiling clinical pathways SMF Disease , SMF Child, Eyes SMF, SMF Neuroscience. This study proposes a policy of the Board of Directors of the doctors have to fill in a timely medical resume, make a proper diagnosis, compiling clinical pathways, their SIMRS integrated, the new 2012 version takes care accreditation. Keywords: Delay claims, claims revises, clinical pathway

Abstrak: ABSTRAK Tindakan operasi orthopaedi membutuhkan tarif yang tinggi karena dilakukan dengan alat berteknologi tinggi, proses perawatan komplek dan seringkali menggunakan implan berharga mahal. Terdapat variasi tarif rumah sakit pada operasi orthopaedi yang perlu diidentifikasi penyebabnya. Penelitian bertujuan mengetahui komponen tarif dan menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan tarif operasi orthopaedi pasien JKN pada prosedur anggota tubuh atas, sendi tungkai bawah dan fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang di RSUP Fatmawati tahun 2017. Desain penelitian adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui menghitung tagihan dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan gambaran rata-rata tarif prosedur anggota tubuh atas Rp22.264.612 terdiri atas komponen bahan alat 51%, jasa rumah sakit 14% dan jasa pelayanan 35%, gambaran rata-rata tarif prosedur sendi tungkai bawah Rp61.700.637 yaitu bahan alat 75%, jasa rumah sakit 10% dan jasa pelayanan 15%, dan gambaran rata-rata tarif prosedur fusi tulang belakang Rp79.501.208 yaitu bahan alat 63%, jasa rumah sakit 11% dan jasa pelayanan 26%. Faktor penggunaan dan harga implan, tingkat keparahan, lama hari rawat, dan penggunaan ICU mempengaruhi tarif pada tiga prosedur, sedangkan faktor metode cost plus pricing dan kelas perawatan tidak mempengaruhi tarif pada tiga prosedur. RSUP Fatmawati telah melakukan upaya untuk mengatasi variasi tarif pada komponen bahan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan. Rumah Sakit perlu melakukan perhitungan unit cost berkala, pembuatan unit cost pada tagihan yang belum memiliki unit cost, pemenuhan dan kepatuhan Clinical Pathway dan Panduan Praktik Klinis untuk tindakan operasi khususnya yang memiliki lama hari rawat dan jumlah terbanyak Kata kunci: variasi tarif operasi orthopaedi, prosedur anggota tubuh atas, prosedur sendi tungkai bawah, prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang, implan. ABSTRACT Orthopedic surgery requires high rates because it is done with high-tech tools, complex maintenance process and often use expensive implans. There are variations in hospital rates on orthopedic surgery that need to be identified. The objectives of the study were to determine the tariff components and to analyze factors related to the operating tariffs of JKN patients on upper limb procedures, lower limb joints and spinal fusion in the spinal arch at Fatmawati Hospital 2017. This study is cross-sectional study design with quantitative approach through counting the bill and qualitative approaches through in-depth interviews. The results of this study showed that the average tariff procedure of the limbs of Rp22,264,612 consisted of 51% of appliance component, 14% hospitals service and 35% service, the average cost of lower limb joint procedure Rp61,700,637,%, hospital services 10% and service 15%, and average picture tariff of spinal fusion procedure Rp79.501.208 yaitu appliance 63%, hospital services 11% and service 26%. Factors of use and implanation rates, severity, length of stay, and use of ICUs affect tariffs on three procedures, while cost plus pricing and treatment class methods do not affect tariffs on three procedures. RSUP Fatmawati has made efforts to overcome the variation of tariff on components of equipment, hospital services and services. Hospital need to calculate unit cost periodically, unit cost creation on bills that do not have unit cost, compliance and compliance Clinical Pathway and Clinical Practice Guidelines for surgery, especially those with long days of service and the highest number Key words : tariif variations of orthopeadi surgery, upper limb procedures, lower limb joint procedures, spine fusion procedures in the spinal cord, implans.