Abstrak: Era JKN menuntut rumah sakit mengendalikan mutu dan biaya pelayanan dengan memberikan pelayanan medik sesuai standar. Unit cost layanan RSUD Pesanggrahan yang seharusnya menjadi dasar tarif dan perbandingan klaim BPJS, belum pernah dihitung. Clinical pathway yang menjadi dasar pengendalian mutu dan biaya sudah ada tetapi belum diketahui penggunaannya. Penyakit DBD diambil karena DBD merupakan peringkat tertinggi di rawat inap. Tesis ini bertujuan mengetahui unit cost layanan RSUD Pesanggrahan, pemanfaatan layanan untuk penyakit DBD dan cost of treatment DBD di RSUD Pesanggrahan. Penelitian kuantitatif dilakukan melalui telaah data dari sistem informasi rumah sakit, rekam medik dan data keuangan. Pada akhir penelitian didapatkan pemanfaatan layanan perawatan pasien kondisi riil dibandingkan dengan clinical pathway, yaitu: lebih banyak visite dokter spesialis, jenis pemeriksaan penunjang di laboratorium dan jenis obat-obatan. Cost of treatment perawatan pasien DBD berdasarkan clinical pathway dengan perhitungan full cost, perhitungan tanpa gaji dan perhitungan tanpa gaji dan investasi berturutturut adalah sebesar Rp.2.184.588, Rp.920.715, Rp.635.797. Sedangkan cost of treatment perawatan pasien DBD kondisi riil dengan perhitungan full cost, perhitungan tanpa gaji dan perhitungan tanpa gaji dan investasi berturut-turut adalah sebesar Rp.2.382.513, Rp.1.003.888, Rp.699.622. Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan sistem pemantauan kepatuhan terhadap clinical pathway, pembentukan tim casemix rumah sakit untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit. Kata Kunci : clinical pathway, cost of treatment, demam berdarah dengue, unit cos JKN era requires hospitals to perform quality control and service cost by providing medical service in accordance within the standard. The unit cost of RSUD Pesanggrahan service that should be the basis of tariff and comparison of BPJS claims, has never been calculated. Clinical pathways underlying quality and cost control are available but not yet evaluated. Dengue Hemorrhagic fever is taken because the disease is the highest ranking in hospitalization. This study aims to determine the unit cost of RSUD Pesanggrahan service, the utilization of hospital services for dengue disease and cost of treatment of DHF in RSUD Pesanggrahan . Quantitative research is done through the study of data from hospital information system, medical record and financial data. At the end of the study the utilization for DHF patient care services was compared with clinical pathways, ie: more doctors' special visites, more laboratory workups and more medicines. Cost of treatment of DHF patients based on clinical pathway with full cost calculation, calculation without salary and calculation without salary and investment in a row is 2.184.588 IDR, 920.715 IDR, 635.797 IDR. While the cost of treatment of DHF patients real conditions with full cost calculation, the calculation without salary and calculation without salary and investment in a row is 2.382.513 IDR, 1.003.888 IDR, 699.622 IDR. Based on the results of this study, a compliance monitoring system is required for clinical pathway, establishment of hospital case mix team for monitoring and evaluation of JKN implementation in hospital. Keyword : clinical pathway, cost of treatment, dengue hemorrhagic fever, unit cost

Abstrak: ABSTRAK Biaya perawatan (Cost Of Treatment) adalah perhitungan biaya terkait biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan atau tindakan layanan kesehatan per layanan penyakit terhadap pasien yang sesuai dengan clinical pathway dari penyakit tersebut. Rumah sakit sebagai penyelengara pelayanan kesehatan menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan yang adil dan bermutu bagi masyarakat. Menghitung unit cost layanan kesehatan sangat sangat diperlukan untuk mengetahui besaran biaya riil yang dibutuhkan untuk suatu produk layanan. Dengan menghitung unit cost berdasarkan clinical pathway adalah alat untuk mencapai pelayanan yang berkualitas dan efisien. Di Rumah Sakit Ari Canti kasus DHF merupakan kasus non bedah tertinggi dan merupakan 10 kasus terbanyak pada tahun 2016. Permasalahan yang terjadi sebelumnya adalah belum adanya unit cost berdasarkan data riil rumah sakit yang menyebabkan kendala dalam kebijakan yang membutuhkan perhitungan biaya dalam keputusan tersebut, antara lain penentuan tarif, negosiasi dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cost of treatment DHF murni kelas III Di Rumah Sakit Ari Canti, serta lebih jauh mengetahui gambaran biaya di unit produksi maupun di unit penunjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Metode analisis biaya adalah dengan metode Activity based costing untuk unit produksi dan simple distribution untuk unit penunjang. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian unit produksi terkait dan unit ix Universitas Indonesia penunjang ruah sakit tahun 2017. Dari hasil penelitian didapatkan COT adalah Rp. 1,654,884.68. UC actual RP. 1,358,859.68 dan UC simple distribution Rp. 296.025. COT adalah Rp. 1.654.884,68. Biaya Sumber daya di IGD yaitu perawat dan jasa dokter menghabiskan porsi biaya 73,77 % dari keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan di IGD, di laboratorium porsi biaya SDM sekitar 9 % dan di rawat inap sebesar 40,9 % (untuk biasa jasa medis dokter dan perawat). Khususnya di IGD menggambarkan kondisi yang belum efisien antara jumlah pegawai yang harus dibiayai dengan beban kerja yang ditanggung atau output yang dihasilkan sehingga biaya yang dibebankan kepada pasien menjadi tinggi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk rumah sakit dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai tarif dan negosiasi dengan pihak external lainnya. Kata Kunci : Cost Of treatment, DHF, biaya satuan Cost of Treatment is a cost calculation of the direct and indirect costs required to perform the care of performing treatment and / or health-care measures per patient disease service in accordance with the clinical pathway of the disease. Hospitals as health service providers must be provide a righteous and quality service for the community. Calculating unit cost of health services is very necessary to know the real cost value needed for a service product. By calculating unit cost based on the clinical pathway is a tool to achieve quality and efficient service. In Ari Canti Hospital, DHF case is the highest non-surgical case and is the top 10 cases in 2016. The problem that happened while the absence of unit cost based on real hospital data causing obstacles in the policy that require cost calculation in the decision, among others rate determination, negotiation with third parties and others. The purpose of this research is to know the cost of treatment of DHF class III At Ari Canti Hospital, and further to know the description of cost in production unit and in supporting unit. The type of this research is quantitative research with cross sectional approach. Cost analysis method is by Activity based costing method for production unit and simple distribution methode for supporting unit. The data used are secondary data from parts of related production units and supporting units in 2017. From the research results obtained COT is Rp. 1,654,884.68. Unit Cost actual Rp. 1,358,859.68. Unit Cost by simple distribution methode Rp. 296.025. xi Universitas Indonesia COT is Rp. 1.662.60306. The cost of resources in the ER is the nurses and physician services spent the cost of 73.77% of the total resources needed in the ER, in the laboratory portion of the cost of human resources about 9% and in hospitalization of 40.9% (for regular medical services physicians and nurse). Especially in the ER describes an inefficient condition between the number of employees to be financed with the workload borne or the resulting output so that the costs charged to the patient become high. It is expected that the results of this study can be considered for the hospital in determining policy and decision making on tariff and negotiation with other external partie Keywords: Cost Of treatment, DHF, unit cost.

Abstrak:

Pembiayaan kesehatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak metode dan sistem yang telah dikembangkan mengenai hal ini. Indonesia seperti halnya Negara lain, menghadapi masalah yang sama dalam pengembangan sistem pembiayaan kesehatan. Dihadapkan dengan keadaan saat ini dalam krisis pembiayaan kesehatan, DKI Jaya dipaksa untuk dapat mengendalikan biaya. Mendapatkan biaya satuan yang handal dalam semua RSUDnya merupakan kebutuhan dasar dalam pertahanan ekonomi, di masa system pembiayaan kesehatan yang masih kurang baik di Indonesia. Definisi dari biaya satuan yang handal merupakan kunci kesuksesan semua rumah sakit. Clinical pathways disadari oleh DKI Jaya sebagai alat esensial dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat. Pengembangan pathways ini kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk perhitungan biaya tiap pathway yang ada. Dengan diketahuinya biaya ini selanjutnya untuk menganalisa efektifitas biaya per pathway pun mudah dilakukan. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui metoda untuk menghitung cost of treatment berbasis clinical pathway dari diagnosa yang telah dibuat oleh RSUD DKI Jaya. Angka yang didapatkan di dalam penelitian ini adalah untuk selanjutnya dapat diklarifikasikan keakuratannya dan terbuka untuk penelitian lebih jauh, karena data yang didapatkan untuk pendukung masih belum dapat dijustifikasi. Diagnosa terpilih adalah Operasi Lensa dengan Diagnosis Katarak yang merupakan One Day Care. Diagnosa terpilih karena merupakan tindakan dengan frekuensi paling tinggi di DKI Jaya dan pelayanannya melibatkan banyak sumber daya. Budi Asih dan Tarakan adalah rumah sakit yang dipilih secara purposive sebagai perwakilan RSUD DKI Jaya.

---

 

Health financing has always been an ongoing issue in the world. There are many methods and systems that had been developed all over regarding this subject. Indonesia, like many countries, faces the same problem in developing its health financing system. Confronted with the current health care financial crisis, DKI Jaya is forced to control its cost. Setting up a reliable cost unit in its hospitals is a fundamental necessity for economic survival, given the current general conditions in Indonesia's healthcare system. Definition of a suitable cost unit is the crucial factor for success. Clinical pathways are recognized by DKI Jaya as essential tools for delivering health services to people. Developing these pathways should then be followed by evaluating the cost of each pathway. Once the cost of the pathway is known, analyzing the cost effectiveness of the pathway can easily be done. The purpose of this research is to more understand the method to calculate cost of treatments based on the clinical pathways of the diagnoses that have been developed by DKI Jaya,. As for the values are for further clarification and research as the supporting data are not yet justified as the best data provided. The diagnose that is chosen Cataract Procedure, that is representing One Day Care surgical treatments. The diagnose is selected as it is the highest frequency within DKI Jaya's hospital and the treatment involved many resources. Budi Asih and Tarakan are the hospitals that are purposively chosen for the research, as representatives of all DKI Jaya?s hospitals.

Abstrak:

Abstrak:

Desentralisasi pelayanan kesehatan mendorong terjadinya perubahan System kelembagaan Rumah Sakit di suatu daerah. Adanya UU RI No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan member peluang bagi Pembahan Rumah Sakit pemerintah yang sebelumnya swadana menjadi Badan Layanan Umum. Badan Layanan umum melupakan suatu badan kuasi pemerintah yang tidak bertujuan mencari Iaba, meningkatkan kualitas pelayanan public dan memberikan Fleksibilitas manajemen rumah sakit. Pembahan system kelembagaan Rumah sakit memerlukan standadsasi dalam pengelolaan keuangan Sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan bervariasi yang disebabkan oleh tidak adanya harga standar yang berdasarkan Unit Cost dari pelayanan tersebut. Hingga Diperlukan suatu perhitungan unit Cost menurut Diagnostic Related Groups yang tersusun dalam Clinical Pathway. Clinical Pathway merupakan suatu alat yang mampu untuk rneuinglcatkan mutu dan pengendalian biaya lcarena dapat menghindari tindakan yang tidak perlu dari suatu pelayanan di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Cost Of treatment Tonsilelctomi berdasarkan penyusunan Clinical Palhway di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi tahun 2006. Tonsilektomi merupakan salah Satu tindakan pembedahan yang tertua, yang berupa tindakan pengangkatan jaringan tonsil palatine dari fossa tonsilaris_ Di inggris tahun 1987 - 1993 telah dilalcukan 70000 - 90000 tindakan tonsilelctomi dan adenodelctomi per tahun. Sedang dari catatan medis Rumah Salcit Umum Pusat Dipilihnya Tonsilektomi dalam penelitian ini dikarenakan Salah satu tindakan Pembedahan terbanyak di Rumah Sakit dan tidak membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang bervariasi dan adanya penelitian yang menggambarkan biaya Bahan habis Pakai lebih diatas tarif yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan rancangan penelitian survey kuantiuitifi Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2007 sarnpai April 2007 dengan mempergunal-can data sekunder dari Rekam Medis pasien rawat inap dengan tindakan Tonsilektorni tahun 2006 dan data primer yang berasal dari Wawancara. Perhitungan biaya Unit Cost dihitung dengan metode Activity based Costing ( ABC ). Analisa data dilakukan secara uuivariat untuk melihat distribusi B-ekuensi dan proporsi masing - masing variable. Berdasarkan penelitian, pengelompokan menurut AR - DRG tidal: dapat diterapkan. Menurut pengelompolcan yang dilakukan di RSUD Kota Bekasi dihasilkan : Tonsilektomi murni, Tonsilektomi dengan penyakit penyerta, Tonsilelctomi dengan penyakit penyulit, Adenotonsilektomi rnurni dan Adenotonsilektomi dengan penyakit penyerta. Sedangkan penyusunan Episode Clinical Pathway didapatkan 6 tahapan yaitu Tahap pendaiizaran, Penegakkan diagnose, Pra Terapi, Terapi, Follow up dan Pulang. Hasil perhitungan Cost of Treatment Tonsilektomi di RSUD Kota Bekasi Tahun 2006 : ( 1 ). Tonsileldomi tanpa adenoidektami dengan penyakit penyulit 1 1.Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 760.582, 2.Bougenvile Utama : Rp 763.996,97, 3. WKI :Rp 577.2l0,14, 4. WKII : Rp 566.799,72, 5.WK HI I R.p s6o_o4o,'/2, 6. Mawar ; Rp 481.47102 dengan Lama hari mwar 2 hari. ( 2 ).Tonsilek1omi tanpa adenoidektomi dengan penyakit penyerta, Berdasarkan penyakit penyerta : 2.1 Anemia dan Observasi Febris ; 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP 1 Rp 2.096.988,08, 2.Bougcnvile Utama : Rp 2.l08.596,32, 3. WK I 2 Rp l.465.688,99, 4.WK [I I Rp l.463.302,56, 5. WK III 2 Rp 1.4-40.320,78, 6.Mawar : Rp l.164.5l8,35, 2.2 PKIB : 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 762.384.46, 2. Bougenvile Utama : Rp 765.798,65, 3. WK I : Rp 553.821,90, 4, WK II : Rp 57O.16l,48, S. WK III : Rp 563.402, 6. Mawar : Rp 483.344,56, 2.3 Bronchopneumonia : 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP 1 Rp 767.828,46, 2 Bougenvile Utama : Rp 771.242,82, 3 WK I : Rp S59.266,07, 4. WK II: Rp 575.605,65, 5. WK III: Rp 568.846,31, 6. Mawar: Rp 488,768.71 2.4, Hipertensi siruasional ; 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 765_564,12, 2. Bougenvile Un-una ; Rp 76s.97s,31, 3. WK 1 1 np 593_417,3, 4- WI( ll 1 Rp 6o9_756,ss, 5. WK III : Rp 602.997, 6. Mawar : Rp 524.433,94 (3) Tonsilekromi tanpa adenoidektomi mumi : 1.Ke1as Perawatan Bougenvile VIP : Rp 748.014, 08, 2. Bougenvile Utama : Rp 751.428,2, 3. WK I: Rp 564_641,43, 4. WK II: Rp 554.231, 5. WK IH: Rp 529.924,89, 6. Mawar : Rp 468.908,31 Median Lama hari rawat 2 hari. (4). Tonsilektomi dengan Adenodelctomi dengan penyakit penyerta : 1. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 775,243,691 2. Bougenvile Utama : Rp 778.657,88, 3.WK I : Rp 59l.87l,05, 4. WK II : Rp 58l.460,63, 5. WK 111 : Rp 574_701,28, 6 Mawar : Rp 496.137,93Median Lama hari rawat 2 hart( 5 ) Torzsileldomi dengan Adenodektomi murni : l. Kelas Perawatan Bougenvile VIP : Rp 771.901,31, 2. Bougenvile Utama 2 Rp 775.315,50, 3. WK I 1 Rp 588,528,67, 4. WK II 1 Rp 578.l18,25, 5. WK III :Rp 571,358,90, 6. Mawar : Rp 492,795,S5. Median Lama hari rawat 2 hari. Berdasarkan hasil diatas maka diperlukan perhitungan biaya rawat inap berdasarkan penyusunan Clinical Pathway sebagai dasar penentuan tarif rumah sakit.

---

Decentralize in health treatment lead to some changes in Hospital institution within a certain region. Based on UU RI No. 1 year 2004 in relation of State Treasury will give opportunity to State Hospitals to change which was in self funding form to become Public Health Service. Public Health Service is a non- profit Government institution, improving public service quality and giving flexibility to Hospital management. There should be a standardization in every changes of Hospital Institution, especially in finance Sevior. Up to these days, health service fee are varies which is caused by no standardization which based on Unit Cost from its services. Therefore, Unit Cost calculation are needed according to Diagnostic Related Groups which are compiled in Clinical Pathway. Clinical Pathway is an instrument that will help to increase quality and cost control, as it can avoid tiom unnecessary actions of Hospital services. The aim of this research is to lind out Cost of treatment Tonsillectomy based on compiling Clinical Pathway in Bekasi City General Hospital in the year 2006. Tonsillectomy is one of the oldest surgery, which is a surgery of removing tonsil palatine tissue from Fossa tonsillitis. In England, within the year of 1987~ 1993 there had been 70000-90000 Tonsillectomy and Adenodektorny per year. Meanwhile, fiom the medical notes of RSUP Dr Sarjito, tonsillectomy are more then half of surgery actions in THT section. This research will use case study method with quantitative survey methodology. The implementation of this research started in March 2007 to April 2007, and using secondary data recorded hospitalized Patient with Tonsillectomy surgery action in the year 2006 and also using primary data which was based on direct interviews. Unit cost are calculated using Activity Based Costing (ABC) method. Data analysis is implemented as univariatly to see frequency distribution and proportion on each variable. Based on research grouping according AR-DRG can not be implemented. Based on grouping that had been implemented at Bekasi City General Hospital are as followed: Pure Tonsillectomy, Tonsillectomy with following disease, Tonsillectomy with complication disease, Pure Adeno Tonsillectomy and Adeno Tonsillectomy with following disease. In the meantime, compiling of Clinical Pathway episode is obtaining 6 steps which are: registration , established diagnose, pre-therapy, therapy, follow up then Horne. Final Clinical Pathway is needed to get clinical pathway concept as a tool to increase quality and cost control. The result cost of treatment tonsillectomy at Bekasi City General hospital in 2006 ( 1 ). Tonsillectomy with complication disease 1 1. Bougenvile VIP : Rp 760.582, 2.Bougenvile Utama : Rp 763.996,97, 3. WK I : Rp 577.2l0,l4, 4. WK II: Rp s66.799,72, 5_wK In ; Rp 560.040,72, 6. Mawar ; Rp 481.47102 with time length of stay 2 days. ( 2 ). T onsilectongr with following disease, Based on following disease : 2.1 Anenuh dan Observasi Fabris ; I. Bougenvile VIP : Rp 2.096.988,08, 2.Bougenvile Utama : Rp 2. 108.596,32, 3. WK I : Rp l_465.688,99, 4.WK II 1 Rp 1.463.3o2,s6, 5. WK III . Rp 1.440.320,78, 6.Mawar 1 Rp 1-164.51s,35, 2.2 PKYB : 1. Bougenvile VIP : Rp 762.384.46, 2. Bougenvile Utama 2 Rp '765.798,65, 3. WK I 2 Rp 553.82l,90, 4. WK 1] : Rp 570.161,48, 5. WK III : Rp 563.402, 6. Mawar : Rp 483.344,56, 2.3 Bronchopneumonia: 1. Bougenvile VIP : Rp 767.828,46, 2 Bougenvile Utama : Rp 77l.242,82, 3 WK I : Kp 559.266,07, 4. WK II: Rp 575.605,65, 5. WK III: Rp 568.846,3l, 6. Mawar: Kp 488.768.73, 2.4, Hiperteusi simasional ; 1. Bougenvile VIP : Rp 765.564,l2, 2. Bougenvile Utama 1 Rp 768.978,31, 3. WK I : Rp 593.417,3, 4. WK Il : Rp 609.756,88, 5. WK III : Rp 602.997, 6. Mawar 1 Rp 524.433,94 (3) Pure f0l|Si??L?f0I|Q?Z l. Bougenvile VIP : Rp 748.014, 08, 2. Bougenvile Utama ; Rp 751.42s,2, 3. WK 1; Rp 564.641,43, 4. WK II: Rp 554.231, 5. WK 111: Rp 529.924,89, 6. Mawar 1 Rp 468.908,3l with time length of stay 2 days. ( 4 ). Adenotonsilectongmy with following disease: l. Bougenvile VIP :Rp 775_243,69S, 2. Bougenvile Utama 1 Rp 778.657,88, 3.WK I 1 Rp 591.871,05, 4. WK II 1 Rp 58] .460,63, 5. WK HI 1 Rp 5?74.7Ol,28, 6 Mawar : Rp 496.l37,93 with time length of stay 2 days( 5 ) Pure Adenotonsileldomiz I. Bougenviie VIP : Rp 771_90l,3l, 2. Bougenvile Utama : Rp 775_3I5,S0, 3. WK I : Rp 588,528,67, 4. WK II : Rp 578.l18,25, 5. WK 111: Rp57l,358,90, 6. Mawar : Rp 492,795,55_ With time length of stay 2 days. Based on results above, therefore, we need calculation of hospitalised fee based on compiling Clinical Pathway as a benchmark to decide the hospital tariff.

Abstrak:

ABSTRAK Tesis ini menganalisis selisih biaya rawat inap operasi reseksi prostat trans uretra pasien Jamkesmas berdasarkan tarif Peraturan Walikota, tarif INA-CBG’s dan biaya berdasarkan clinical pathway di RSUD Kota Bekasi tahun 2012,mengetahui penyebab terjadinya selisih dan mencari upaya-upaya untuk memperkecil selisih biaya tersebut. Penelitian ini adala hpenelitian kualitatif observasional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat selisih biaya cukup besar antara biaya berdasarkan tarif Perwal dan clinical pathway dengan tarif INA-CBG’s, penyebab utamanya adalah karena perbedaan dalam cara penghitungan dan penetapan tarif.Penelitian ini menyarankan agar rumah sakit dan Kemenkes menggunakan unit biaya (unit cost) dan clinical pathway sebagai instrumen dalam penghitungan biaya, kendali biaya dengan tetap menjaga mutu pelayanan.

---

ABSTRACT The study analyzed the cost discrepancy of transurethral resection of prostate on jamkesmas patient based on Perwal Tariff, INA-CBG’s Tariff and the cost based on clinical pathway in RSUD Kota Bekasi in 2012 to find the cause and the solution to minimalize it. It was an observational qualitative study. The result show that there were a quit big discrepancy between the cost based on Perwal tariff and the clinical pathway with the cost based on INA-CBG’s , with the main Analisis selisih..., Bagus Taufiqur Rachman, FKM UI, 2013 cause are the different method in calculating the cost and tariff determination. The study recommend that hospitals and The Ministry of Health use unit cost and clinical pathway as the instrument in calculating and controlling the cost while maintaining quality’

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Fenny Setianingrum Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit : Kepatuhan Dokter Penanggung Jawab Pasien Terhadap Clinical Pathway Demam Berdarah Dengue I – II/Demam Dengue Dewasa periode Januari – Agustus 2017 di RS Simpangan Depok Pembimbing Judul : Prastuti Soewondo, SE, MPH, Ph.D Kata kunci : clinical pathway, demam berdarah dengue derajat I – II/demam dengue Infeksi virus dengue masih merupakan masalah keseharian dalam praktik klinis kedokteran dan program pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan di Indonesia. Perjalanan penyakit dan luaran (outcome) yang bervariasi, mengharuskan para klinisi di fasilitas kesehatan untuk mampu menegakkan diagnosa sesuai panduan klinis yang didukung berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang standar, selain mengandalkan observasi gejala dan tanda klinis lainnya. Untuk dapat mengelola outcome dengan baik, Rumah Sakit Simpangan Depok telah menyusun dan mengoperasionalkan clinical pathway yang dapat digunakan sebagai acuan tata laksana Demam Berdarah bagi para dokter/dokter spesialis untuk menghasilkan luaran yang dapat meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kepatuhan terhadap pelaksanaan clinical pathway untuk demam berdarah dengue I - II/demam dengue di RS Simpangan Depok sebagai alat untuk mengelola outcome sebagai salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan. Menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dari rekam medik pasien dengan diagnosis demam berdarah dengue derajat I – II/demam dengue selama periode Januari – Agustus 2017 telah dilakukan, didukung inteview dari delapan responden terkait. Hasil analisis atas evaluasi rekam medis menunjukkan masih ada beberapa varian dalam tata laksana layanan pengobatan dengue dengan angka kepatuhan sebesar 11,3%. Informasi ini sangat berguna untuk memberikan umpan balik atas pelaksanaan Clinical pathway yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit tersebut. Para pemberi pelayanan kesehatan merasakan manfaat adanya clinical pathway namun juga membatasi dalam pemberian terapi kepada pasien. Kesimpulan : Pelaksanaan clinical pathway dalam penatalaksanaan demam berdarah dengue derajat I – II/demam dengue berguna sebagai alat pengelolaan outcome klinis, walau dibutuhkan upaya khusus agar para klinisi mematuhi Clinical Pathway yang telah disepakati agar terjadi peningkatan kualitas layanan di RS Simpangan Depok

---

ABSTRACT Name : Fenny Setianingrum Program of study : Hospital administration : Compliance Of Doctor Against Clinical Pathway Dengue Hemorrhagic I - II / Dengue Fever in Adult Patient period January - August 2017 at Simpangan Hospital Depok Counselor Title : Prastuti Soewondo, SE, MPH, Ph.D Keywords : clinical pathway, dengue hemorrhagic fever, dengue fever Dengue virus infection remains to be a critical problem in the clinical practice of medicine and Communicable Disease Control program under the Ministry of Health in Indonesia. The variations in how the disease manifests and thus differences in clinical outcome, require clinicians to perform diagnosis according to standardized clinical guidelines that is supported by the standard laboratory results, in addition to symptoms observed and other clinical signs. To improve and manage outcomes, Simpangan Depok Hospital has developed a clinical pathway to be used as a standard reference for doctors in handling Dengue Fever in order to produce more consistent outcomes that can improve the quality of services provided. The purpose of this study is to analyze the compliance on implementation of clinical pathways for dengue hemorrhagic fever grade I - II / dengue fever in RS Simpangan Depok as a tool to manage clinical outcomes, as one indicator of the quality of health services. Through a qualitative approach, the study analyzes secondary data of medical records of patients with a diagnosis of dengue hemorrhagic fever grade I - II / dengue fever during the period January - August 2017, supported with in-depth interviews from eight informants. The results of the secondary data analysis indicate some variance in the provision of treatment compliance rates of 11,3%. This information will serve as much needed feedback on the implementation of clinical pathways in dengue hemorrhagic grade I – II management in improving the quality of health care. Conclusions: Implementation of clinical pathways in the treatment of dengue hemorrhagic fever grade I - II / dengue fever is critical tool in managing clinical outcome, though special efforts are needed to enable clinicians to comply with the agreed upon clinical pathway to ensure the quality of health services.

Abstrak: RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun 2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitungan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsi kesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas dengan penghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasi dan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belum mampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untuk menerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikan regulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yang dipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadap pendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini. Kata Kunci : Remunerasi, Pergub DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board (BLUD). This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222/ 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221/2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system based on Governor Regulation No 222/2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research. Key word : Remuneration, Governor Regulation No 222 Year 2016.

Abstrak: SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhikebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapatmengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit,mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut ataupensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminankesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumahsakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitumenggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkanpolemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besarantara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harusdipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaanberdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways.Prioritas untukpembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yangterbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapatdiperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar proseduroperasional.Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang palingminimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yangmaksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memilikipedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saranuntuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost oftreatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yangdisepakati di RS PMI Bogor.

---

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program thataims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesianpeople. Through this program, each resident is expected to meet the basicneeds of living where things happen that can lead to lost or reduced income,because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement.Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advancedpayment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts(prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital became polemic because there is a large enoughdifference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of thecomponent that must be prepared by the hospital is making a guideline basedon clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufactureof clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost ishigh, the disease course and outcome can be expected, has provided medicalservice standards and standard procedures operasional.For herniotomyprocedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathwaywith calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a purechild herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy withconcomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculationHospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospectivepayment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation ofthe cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways inPMI Bogor hospital.