Abstrak: Retur obat dan alat kesehatan sering terjadi pada pasien rawat inap. Rata-rata retur RS Royal Taruma tahun 2016 sekitar 10% dari transaksi penjualan. Penelitian bertujuan mencari faktor penyebab, dampak dan permasalahan retur dengan desain penelitian studi kasus secara kualitatif dan kuantitatif atas transaksi retur April 2017. Berdasarkan penelitian, penyebab retur dibagi menjadi faktor penyebab dari pasien (3,1%), dokter (63,1%) yaitu pasien pulang (33%), penghentian/ penggantian terapi (30,1%) serta faktor internal (33,8%) yang berhubungan dengan SDM, prosedur, sistem informasi dan pengawasan. Permasalahan retur dan ketidakefisien sistem informasi mengakibatkan pemborosan waktu, biaya sehingga disarankan untuk memperbaiki sistem distribusi obat dan sistem informasi. Kata kunci : retur obat, sistem distribusi obat, sistem distribusi dosis unit Medications and disposable medical equipment returned are common in hospitalized patients. The average of medications return at Royal Taruma Hospital in 2016 is about 10% of sales transactions. The purpose of the research is to find the causal factors, impacts and problems of medication returned applying case study designs with qualitative and quantitative data on the return transactions of April 2017. Based on the research, the causes were divided into factors of the patient (3.1%), physician (63.1%) consist of returning patients (33%), discontinuation/ replacement therapy (30.1%) and internal factor (33.8%) related to human resources, procedures, information systems and supervision. Problems of returns and inefficiencies of information systems lead to waste of time, costs. It is advisable to improve drug distribution systems and information systems. Keywords : medication return, drug distribution system, unit dose distribution system

Abstrak: ABSTRAK Kelengkapan penulisan diagnosis pada resume medis dan ketepatan penulisan diagnosis akhir dengan Panduan Praktik Klinik dan Clinical Pathway diperlukan untuk verifikasi tagihan rawat inap pasien dan penentuan tarif INA CBG yang didassari klasifikasi diagnosis penyakit. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dengan pengambilan data dari 192 rekam medis Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta untuk menilai perilaku, pengetahuan, sikap dokter akan kelengkapan dan ketepatan penulisan diagnosis. Terdapat sebesar 17.2% penulisan diagnosis yang tidak lengkap. Dari 44 rekam medis dengan tindakan medis, sebanyak 25 % tindakan medis tidak dicantumkan di resume medis. Sebanyak 11.5% diagnosis utama yang tidak dicantumkan koding dan dari koding yang tercantum untuk diagnosis utama hanya sebesar 48.4% koding yang tepat. Belum semua dokter memahami pentingnya penulisan diagnosis pada resume medis dengan lengkap berkaitan dengan ketepatan klasifikasi penyakit dengan ICD sebagai dasar untuk penentuan grouper tarif pada INA CBG, walaupun semua dokter memiliki sikap mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Sikap dokter terhadap Panduan Praktik Klinis dan Clinical pathway pada beberapa bidang yaitu spesialisasi Penyakit Dalam dan Saraf adalah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan variasi-variasi yang ditemukan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kelengkapan dan ketepatan diagnosis antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan dokter akan ICD-10 dan ICD 9 CM, implementasi rekam medis elektronik, peningkatan kemampuan petugas koder, dan meningkatkan keterlibatan dokter dalam pembuatan Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway. Kata kunci: kelengkapan diagnosis, kelengkapan rekam medis, ketepatan Panduan Praktik Klinis, Clinical Pathway Physician expected to write down complete diagnosis in medical discharge report and in accordance to clinical practice guidelines and clinical pathway to insure verification process of Universal Health Coverage which is based of INA CBG grouper of ICD 10 and ICD 9 CM codes. This research is to measure physician behavior, attitude, and knowledge towards filling medical discharge report by in depth interview and sampling of 192 medical records of Royal Taruma Hospital, Jakarta. There are 17.2% incomplete diagnosis in medical discharge records. Out of 44 medical records with medical procedures, 25% of records not stating medical procedures in discharge report. 11.5% out of 192 samples were not ICD 10 coded for principal diagnosis, and out of those coded only 41.6% were coded correctly. Not all physician know the importance of complete filling of diagnosis in medical discharge report especially for INA CBG grouper. Some informant in Internal Medicine and Neurology has negative attitute towards Clinical Practice Guideline and Clinical Pathways as wide variety in the course of illness. Efforts of to increase completeness of diagnosis in medical discharge report and accordance to Clinical Practice Guidelines and/or Clinical Pathways are increasing physician knowledge of ICD 10 and ICD 9 CM, implementation of electronic medical record, increasing coder ability and increasing physician involvement in development of Clinical Practice Guideline and Clinical Pathway. Keyword: Medical record completeness, diagnosis completeness, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathway

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family

Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital

Abstrak:

---

Abstrak: Latar Belakang: Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas atau lembaga penyedia jasa pelayanan kesehatan (health provider) dan sesuai dengan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu syarat yang masih sering dibahas dan menemui kendala saat ini adalah kelengkapan rekam medis. Masalah ini jugalah yang menjadi perhatian peneliti setelah melihat dan melakukan penelitian awal di Rumah Sakit Bali Royal. Ditemukan bahwa kelengkapan rekam medis di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Bali Royal masih dibawah standar yang ditetapkan Kemenkes yang tercantum dalam Kepmenkes RI No.129/MENKES/SK/II/2008 yaitu sebesar 100%. Kelengkapan rekam medis bagi pasien rawat inap sangat penting untuk proses kesembuhan pasien dan memaksimalkan pelayanan rumah sakit pada pasien. Dimana tingkat kepatuhan dokter dalam pengisian rekam medis di RS BROS masih belum mencapai target rumah sakit yaitu 90%.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif cross sectional dimana variabel bebas dan variabel terikat diukur secara bersamaan. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah teknik sampling jenuh, jadi jumlah sampel yang digunakan adalah keseluruhan jumlah populasi yaitu 80 sampel.

Result: Melalui analisis multivariate menunjukkan bahwa variabel jumlah pasien dan insentif memiliki p value masing-masing 0,009 dan 0,041, dimana p value < 0,05. Sedangkan variabel lainnya nilai p value > 0,05.

Simpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengisian rekam medis di Rumah Sakit Bali Royal adalah variabel jumlah pasien dan variabel insentif

Kata kunci: Tingkat Kepatuhan, Rekam Medis, Teori Lawrence Green, Teori Malcolm Baldridge

---

Introduction: The hospital is one of the facilities or institutions of health service providers (health providers) and in accordance with Law No. 36 of 2009 on Health. One of the conditions that are still often discussed and encountered the current obstacle is the completeness of medical records. This problem is also the attention of researchers after seeing and doing initial research at Bali Royal Hospital. It was found that the completeness of the medical record at Bali Royal Hospital Inpatient Unit is still below the standard set by Ministry of Health stated in Kepmenkes RI No.129 / MENKES / SK / II / 2008 which is 100%. The completeness of medical records for inpatients is crucial to the patient's healing process and maximizing hospital services to patients. Where the level of compliance of doctors in filling out medical records at RS BROS still not reached the target of the hospital that is 90%

Method: This research is a cross sectional quantitative research where independent variable and dependent variable are measured simultaneously. Sampling method to be used is a saturated sampling technique, so the number of samples used is the total population of 80 samples.

Results: Through multivariate analysis showed that the variable number of patients and incentives had p values of 0.009 and 0.041, respectively, where p value 0,05.

Conclusion: The results showed that the variables that have a significant relationship to the compliance level of medical record at Bali Royal Hospital are variable of patient number and incentive variable

Keywords: Compliance Level, Medical Record, Lawrence Green Theory, Malcolm Baldridge Theory

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan Farmasi merupakan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan rumah sakit. Lamanya waktu tunggu di farmasi akan memengaruhi mutu layanan di rumah sakit secara menyeluruh. Demikian juga di RSU Bali Royal, didapatkan waktu tunggu diatas dari standar pelayanan minimal rumah sakit. Lamanya waktu tunggu di farmasi rawat jalan disebabkan belum berjalannya manajemen mutu yang baik di RSU Bali Royal. Peneitian ini akan melihat bagaimana proses pelayanan farmasi rawat jalan dengan menggunakan metode lean, di tahun 2017 dengan observational action process research, dengan melakukan observasi terhadap 15 pasien dari bulan oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 di farmasi rawat jalan RSU Bali Royal, dengan melihat waste yang ada. Ditemukan kegiatan yang bersifat value added sebesar 45,65% dan kegiatan non value added (waste) sebesar 54,28%. Waste yang banyak ditemukan adalah waste waiting dan waste defect. Eliminasi waste yang sudah ditemukan dengan implementasi intervensi antara lain: memindahkan konter kasir, merubah lay out farmasi, membuat loket antara konter farmasi dengan ruang pengerjaan obat mengunci pintu ruang farmasi dan merubah alur layanan farmasi rawat jalan, sehingga kegiatan non value added dapat di eliminasi menjadi 18,28% dan kegiatan value added menjadi 81,72%. Dari segi outcome dapat dilihat adanya perbaikan waktu tunggu, perbaikan kepuasan pelanggan, peningkatan kunjungan dan peningkatan omset di farmasi. Peneitian ini menyimpulkan adanya peningkatan mutu layanan setelah dilakukan perbaikan proses pelayanan farmasi rawat jalan dengan menggunakan metode lean.
Kata kunci : Mutu; Lean; Farmasi

---

Pharmaceutical Services is a service that cannot be separated from hospital services. The length of waiting time in the pharmacy will satisfy the overall quality of hospital services. Currently the waiting time in Bali Royal Hospital pharmacy for out patient is still above the standard waiting time, which is not in accordance with the hospital guidelines. The standard waiting time for outpatient pharmacy cannot be achieved due to lack of quality management at RSU Bali Royal. This study will look at how the process of outpatient pharmacy service using lean method, in 2017 with observational action process research, by observing 15 patients from October 2017 to January 2018 at outpatient pharmaceutical RSU Bali Royal, by looking at the waste. It is founded that there are 45.65% value added activities and non-value added activities (vaste) of 54.28%. Most of the wastes that are found are waste waiting and waste defect. Elimination of waste that has been done by the implementation of intervention, among others: moving cashier counters, changing the lay out of pharmacy, making counter between the pharmaceutical counter with space lock pharmaceutical door lock and change in outpatient pharmacy service, so that non value added activities can be eliminated to 18.28% and value added activities to 81.72%. In terms of outcome can be seen the improvement of waiting time, improvement of customer satisfaction, increased visits and increased turnover in pharmacy. This study concludes that there is a significant improvement of service quality after the refinement of outpatient pharmacy service process using lean method.
Keyword : Quality; Lean; Pharmacy