Dalam merencanakan suatu pelayanan kesehatan yang dikehendaki dan dapat dijangkau sesuai kemampuan masyarakat perlu dipertimbangkan demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demand terhadap pelayanan kesehatan berfungsi untuk mengetahui pola pemanfaatan pelayanan kesehatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemakainya.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang demand ibu hamil terhadap pertolongan persalinan di Kabupaten Bogor serta ingin mengetahui faktor predisposisi dan faktor kemampuan yang berhubungan dengan demand tersebut. Dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian adalah untuk meningkatkan pelayanan pertolongan persaiinan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu {AKI). Penelitian ini menggunakan rancangan survey cepat dan memakai kuesioner untuk wawancara dalam pengumpulan data terhadap 218 ibu hamil yang telah dipilih. Dilakukan pengambilan sampel dua tahap yaitu kluster yang dipilih dengan cara  "probability proportional size" dan metode EPI untuk pemilihan rumah tangga dengan responden yang memenuhi kriteria. Tehnik analisis yang digunakan adalah uji chi-square dan uji anova.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa demand yang tertinggi dari ibu hamil terhadap pertolongan persalinan adalah persalinan oleh tenaga non kesehatan yaitu sebesar 46,33 % (95 % CI 39 % - 53 %). Demand terendah adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan pemerintah yaitu 8.72 % (95 % Cl 6% - 12 %) . Faktor predisposisi yang berhubungan dengan demand tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan ibu dan kepala keluarga serta sikap terhadap pertolongan persalinan. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tidak bekerja ibu dan semakin tidak tetap pekerjaan kepala keluarga serta semakin rendah nilai sikap terhadap pertolongan persalinan maka demand pertolongan persalinannya lebih mengarah kepada tenaga non kesehatan. Sedangkan faktor kemampuan yang berhubungan dengan demand pertolongan persalinan adalah pengeluaran rumah tangga per bulan, sumber biaya, jarak, dan biaya pelayanan. Semakin pengeluaran keluarga rendah, sumber pembiayaan pertolongan persalinannya "old of pocket", dan biaya pelayanan untuk pertolongan persalinan rendah maka demand pertolongan persalinannya cenderung kepada tenaga non kesehatan. Untuk mereka yang tidak memilih pertolongan persalinan di rumah maka jarak menentukan demand pertolongan persalinannya. Pelayanan kesehatan swasta lebih dipilih responden karena jarak yang lebih dekat dan waktu yang lebih sedikit dibandingkan ke pelayanan kesehatan pemerintah.Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu perlunya keterlibatan Pemerintah Daerah termasuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu dengan program Gerakan Sayang Ibu. Meningkatkan penyuluhan dengan pendekatan pada Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA), mengupayakan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan dalam pertolongan persalinan, meningkatkan kemitraan antara tenaga non kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan serta meningkatkan kinerja bidan di desa dalam pertolongan persalinan di rumah.

The Demand of Pregnant Mothers for the Birth Delivery Service and Factors Related, in the District of Bogor, 2002An expected and accessible health care planning needs to consider the public's demand for the health care. Demand for health care is used to assess the pattern of health service utilization and its determinant factors.The research was aimed to obtain information of the demand of pregnant mothers for the birth delivery service in the District of Bogor, and also to assess the predisposing and enabling factors dealing with the demand itself. This study used a rapid survey design. Data collection was conducted by using questionnaire for interviewing 218 selected pregnant mothers. Two-step sampling method was used that is cluster sampling which selected base on probability proportional size (PPS) and EPI method to select the household with respondents that suitable with the criteria. In this study, the technical analysis used was a chi-square and anova test.The results of this study showed that the highest demand of pregnant mothers for the birth delivery service conducted by traditional attendant was 46.33% (95% CI 39%--53%). Meanwhile, the lowest demand for the birth delivery service conducted by health provider at the government health facilities was 8.72 % (95% CI 6%--12%). Predisposing factors related to such demand were education, occupation of pregnant mothers and their husband, as well as their attitude towards the birth delivery service. The lower the educational level, the more the unemployed mothers, the more non-permanent husband's job, and the lower the mother's attitude to the birth delivery service, so demand for the birth delivery service the more concern to the birth traditional attendant. Hence, powerful factors related to the demand for birth delivery service were monthly household expenditure, income sources, distance, and tariff. The lower the household expenditure, income source that is out of pocket and the lower the tariff, so the demand for the birth delivery tends to the birth traditional attendant. For those who did not choose the birth delivery at home, so the distance determined their demand for the birth delivery service. Private health care was more favorable by respondents because the nearer distance used in comparison with government health care.Some efforts could probably be conducted to improve the birth delivery service done by health provider are local government and community participation in line with Friendly Mother Movement program, to maintain the campaign (communication, information, and education) towards the Mother and Child Health Group, to make possible the availability of social security in the birth delivery service, to maintain the partnership between health provider and non-health provider (birth traditional attendant) in delivering services, and to improve the performance of village midwife in conducting birth delivery service at home.

Dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) perlu terus dipantau dan dievaluasi dari berbagai aspek.Salah satu aspek yang cukup penting dan banyak konstribusinya dalam menopang keberhasilan program KIA adalah aspek kemampuan manajerial dan bidan Puskesmas. Meskipun pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan dengan penempatan bidan di desa, namun hasilnya sampai sekarang belum sesuai dengan harapan yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kemampuan manajerial bidan dalam pelaksanaan program KIA di Puskesmas, dan faktor-faktor yang berhubungan.Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional dengan unit analisis Bidan Puskesmas dan bidan di desa (individu) dan pengambilan sampel dilakukan dengan total populasi, sebanyak 105 responden.Variabel yang diteliti meliputi variabel dependen yaitu fungsi-fungsi pelaksanaan manajemen program KIA (perencanaan, penggerakan dan penilaian), sedangkan variabel independen adalah faktor internal (umur, pendidikan dan lama bekerya) dan faktor eksternaI ( supervisi, pelatihan, umpan balik, dorongan masyarakat dan sarana kerja).Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial bidan di Puskesmas dan desa proporsinya tidak jauh berbeda antara yang baik dan yang kurang baik. Dengan Kai Kuadrat dan multivariate, bermakna yang berhubungan dengan kemampuan manajerial bidan yaitu , supervisi, pelatihan dan dukungan masyarakat, dan yang paling bermakna adalah supervisi dengan p. value 0,000.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor , Kepala Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor dan Kepala Puskesmas agar mengingatkan serta menegaskan kembali pentingnya melaksanakan manajemen program KIA oleh Bidan di Puskesmas, selalu melakukan bimbingan teknis dan segera memberikan umpan balik hasil kerja bidan di Puskesmas dan desa.

In discreasing Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) as one of the effort in the human resource improvement, the implementation of Mother and Child Care must be monitored and evaluated on several aspects.One of the aspect that is necessary which will contribute to success of break through Mother and Child Care program in Public Health Centre of Midwife is the midwife's managerial competence. While although government base distributed some midwife in Public Health Center and the village midwife, but the result is unmet with the expectation it is can be prospek by the highly Maternal Mortality Rate and Infant Mortality Rate.The goal of this study is feed back to describe the ralation factors in managerial competence of midwife in implementing Mother Chuld Care program in Public health. Design research is using cross sectional with analysis unit in Public Health Centre midwives and village midwives. Sampel has taken by total population, sum 105 respondent.The variables which was researched involve dependent variable by the function of the Application of Management Mother and Child Health Care program namely planning, actuating, and evaluation, where as the independet variables were age, educuation , periode of work, supervision, training, community support, jof feed back and infra structure. Result of this study is that midwif's managerial competence in Health Centre and in the village midwife is not so different. By the Chi-Square statistic exam and Multivariate, known that supervision was a factor related with comptence manajerial midwife of the mother and child Health care Program (p.value = 0,000).According to the reseach, recommended for District Health Bogor and Ciawi Health Area and head of Public Health centre in order to remind and will focus how necessary application of Mother and Child care by midwife, always technical guidance and job feed back with midwife resulted in Public Health Centre.

Program Imunisasi di Indonesia tahun 1997 mencakup 7 (tujuh) jenis antigen sesuai anjuran WHO. Pada tahun 1990 secara nasional Indonesia mencapai status Universal Child Immunization (UCI). Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) terbukti telah berhasil memantau cakupan sampai mencapai target Universal Child Immunization (UCI), Meskipun cakupan imunisasi di Kota Bekasi cukup tinggi, namun wabah campak masih tetap tinggi, sehingga perlu dilihat penyebabnya.Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebabnya adalah faktor kepatuhan petugas coldchain dan vaksin dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur Imunisasi.Penelitian tentang kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur Imunisasi (SOPI) pada pengelola coldchain dan vaksin dilakukan dengan disain cross-Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Banyaknya responder 62 orang dengan total populasi yang berasal dari 31 puskesmas yang tersebar di Kota Bekasi.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan petugas dalam menerapkan SOPI yang dilihat dari faktor internal dan eksternal. Prosentase petugas yang patuh terhadap SOPI sebanyak 32 orang (52 %), sedangkan yang tidak patuh 30 orang (48 %). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat faktor eksternal hanya terdapat satu variabel (variabel imbalan) yang memiliki hubungan bermakna dengan kepatuhan, karena variabel imbalan p < 0,05. Selain itu faktor internal dan eksternal yang memiliki p < 0,25, menjadi kandidat dalam model.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 (empat) variabel dengan p < 0,25, yaitu dari faktor internal adalah pendidikan, pengetahuan, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal adalah imbalan.Adapun anaiisa keeratan hubungan pada 4 (empat) variabel tersebut menyatakan bahwa, petugas dengan latar belakang pendidikan medis mempunyai peluang untuk patuh 2,18 kali dibanding non-medis. Sedangkan petugas dengan tingkat pengetahuan baik mempunyai peluang untuk patuh 2,33 kali dibanding petugas dengan tingkat pengetahuan buruk.Selain itu petugas yang memiliki motivasi baik tingkat kepatuhannya 5,26 kali dibanding petugas yang memiliki motivasi buruk. Begitu pula dengan variabel imbalan, terlihat bahwa petugas yang mendapat imbalan baik berpeluang untuk patuh sebesar 8,46 kali dibanding petugas yang mendapat imbalan buruk.Berdasarkan hal tersebut diatas, kesimpulan secara umum adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Opersional Prosedur Imunisasi pada pengelola coldchain dan vaksin di Kota Bekasi tahun 2002 belum balk, dan disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi perlu menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan strategi intensifikasi peningkatan penerimaan keuangan, dan membuat kebijakan kesehatan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan pengetahuan melalui peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan dan supervisi petugas coldchain dan vaksin.Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan selaku pengelola program disarankan supaya meningkatkan alokasi biaya untuk pelatihan petugas imunisasi.

The Fact which is Have a Relation with Employee Obedience to the Operational Immunization Standard Procedure for Executor of Coldchain and Vaccine in Bekasi, West Java 2002Indonesia immunization program in 1997 has 7 (seven) contents of antigent that suitable with the WHO suggest.In 1990 by a national, Indonesia get the status Universal Child Immunization (UCI). Small fresh district has successful to water fish until it gets the Universal Child Immunization (UCI) target.Eventhough the immunization in Bekasi is high enough, but the measles epidemic still high, so that we have to find the cause.From the observation, we know that the one of the cause is an employee obedience factor of Coldchain and Vaccine in making decision of The Operational Immunization Standard Procedure.The observation about the employee obedience by the Operational Immunization Standard Procedure (SOPI :Standart Operasional Prosedure Imunisasi), for executor Coldchain and Vaccine is done by cross sectional design with Quantitative approximation.More respondence 62 persons with population who come from 31 public clinic in Bekasi. The purpose from this observation is for knowing the employee in running the SOPI which is get from the internal and external factor.Presentation of employee who's obey by SOPI is 32 persons (52%), and then who hasn't obey is 30 persons (48%). The observation shows that there hasn't got a good relation between the internal and external factor with obedience, because P>0.005, and the external there is only one variable (wages variable), which is has a good relation with obedience, because the wages variable is P<0.005.Beside of that, the internal and external which have P<0.25, can be a candidate in models. The observation shows us that there are 4 (four) variables with P<0.25 from internal factor, they are study, knowledge, and motivation, but the external factor is a wages.The analyze fixed relation at 4 (four) variables, tell us that the medical educational background has an opportunity for obey 2.18 times than non medical. And an employee with a good step education has an opportunity for obey 2.33 times than employee who has bad education.Beside of that, the employee who has a good motivation, the step obedience is 5.26 times than the employee who has bad motivation. The same with wages variable, show us that an employee who has good wages, has opportunity for obey 8,46 times than an employee who has bad wages.Base from that case, the regular summary is a step obedience for Operational Immunization Standard Procedure at the executor of Coldchain and Vaccine in Bekasi in 2002, hasn't good enough, and there is a suggestion for the healthy dines service to make a healthy policy about the important grade Quality of human resource, which have relation with knowledge by the grade of frequency and training quality and employee supervisor of Coldchain and Vaccine.Directorate General Communicable Disease Control and Environmental Health as a program executor is suggest for manage a cost to an employee training immunization.