Ditemukan 35437 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Wahyu Pudji Nugraheni; Promotor: Hasbullah Thabrany; Ko-Promotor: Budi Hidayat, Mardiati Nadjib; Penguji: Indang Trihandini, Soewarta Kosen, Fahmi Idris, Pujiyanto, Eko Setyo Pambudi
D-374
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Read More
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.
Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andi Afdal Abdullah; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Soewarta Kosen, Ali Ghufron Mukti; Mahlil Ruby; Teguh Dartanto
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan.
Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.
D-483
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Trisna Budy Widjayanti; Peromotor: Amal Chalik Sjaaf, Anhari Achadi, Budi Hidayat; Penguji: Meiwita Budiharsana, Mardiati Nadjib, Purnawan Junadi, Trihono, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi dan klinis dengan pemanfaatan Clinical Pathway (CP) Sectio Caesaria serta outcome klinis serta pembayaran klaim pada pelayanan Ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC). Studi desain Cross Sectional pada unit analisis 1155 data rekam medis ibu melahirkan SC periode 1 Januari 31 Desember 2018 di 3 RS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan Clinical Pathway Ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari ke 3 RS studi penelitian proporsinya sebesar 43.1% dengan skor dibawah nilai mean 10. RS Pemda memiliki Proporsi tertinggi skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria dibawah nilai mean 10 (76.8%), kemudian diikuti RSP (36.8%). RSNP menunjukkan proporsi (98.1%) skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria diatas dan sama dengan (≥) nilai mean 10. Faktor sosial ekonomi dan klinis ibu melahirkan SC peserta JKN antara lain jenis RS (p=0.000), Kelas rawat (p=0.014) dan Rujukan (p=0.008), jenis SC (p=0.005), Usia Ibu (p=0.053), Paritas (p=0.016), Riwayat ANC (p=0.000), Kondisi Panggul p=0.000), kondisi plasenta (p=0.001), penyakit penyerta (p=0.000) dan riwayat SC (p=0.000) menunjukkan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria (p<0.05). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta JKN menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan Outcome klinis (p=0.002) dan pembayaran klaim (p=0.000). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria di RS menunjukkan ketidakseragaman dalam dimensi ICPAT dan tidak melibatkan kondisi pasien dalam penyusunannya. Pemerintah harus membuat payung hukum Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) yang menjadi standar prosedur operasional untuk menyelaraskam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
D-417
Depok : FKM-UI, 2020
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Misnaniarti; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto, Mardiati Nadjib; Penguji: Hasbullah Tabrany, Purnawan Junadi, Besral; Bambang Purwoko, Trihono, Vivi Yulaswati
D-365
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Marsaulina Olivia Panjaitan; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Anhari Achadi, Dwiana Ocviyanti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Supriyantoro, Chairul Radjab Nasution
Abstrak:
Read More
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan berbagai tantangan salah satunya adalah peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan yang berakibat tingginya beban biaya pelayanan kesehatan. Tren persalinan dengan metode bedah caesar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan menyusun suatu usulan kebijakan untuk pengendalian utilisasi tindakan bedah caesar dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian adalah analitik dengan mixed method melalui analisis data kuantitatif dan data kualitatif, analisis kebijakan menggunakan Eugene Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins. Penelitian kuantitif melalui analisis data rekam medis tahun 2019 pada pasien bedah caesar di tiga rumah sakit dengan aspek bisnis yang berbeda di Provinsi Jakarta. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi persalinan caesar dibanding normal di RSSP Y 99,3% di RSSK Z 63,66%, dan di RSUD X 13,42%. Tidak terdapat perbedaan karakteristik sosial dan karakteristik medis pasien bedah caesar di ketiga rumah sakit. Tidak terdapat perbedaan upaya pengendalian utilisasi operasi bedah caesar di ketiga rumah sakit. Bekas SC 1x memiliki persentase tertinggi sebagai indikasi SC dengan persentase 41,67% di RSUD X, di RSSK Z 39,48% dan di RSSP Y 24,11%. Terdapat hubungan antara usia, adanya komplikasi dalam kehamilan, malposisi janin, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dengan metode persalinan ibu secara caesar. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan belum terdapat metode/tools khusus untuk pengendalian utilisasi caesar. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins terdapat skenario/alternatif kebijakan pengendalian utilisasi bedah caesar diantaranya penyusunan program promotive preventif yang melibatkan organisasi-organisasi profesi terkait (seperti: Kebidanan Kandungan, Penyakit Dalam, Gizi, Penyakit Jantung) dengan sasaran wanita usia subur yang merencanakan kehamilan dan ibu hamil, yang khususnya berfokus untuk meminimalisir adanya penyulit kehamilan seperti: Hipertensi, Diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung. Hal ini penting dalam upaya menekan penyulit kehamilan yang dapat berpotensi meningkatkan angka utiliasi bedah caesar.
The implementation of the National Health Insurance Program faces various challenges, one of which is the increase in the utilization of health services which results in high health service costs. The trend of childbirth by Caesarean section method has increased every year. This dissertation aims to analyze the policy and prepare a policy proposal for controlling the utilization of Caesarean section procedures in the implementation of the National Health Insurance program. The type of research is analytical with a mixed method through quantitative and qualitative data analysis, policy analysis using Eugene Bardach's eightfold framework modified by Collins. Quantitative research through analysis of medical record data in 2019 on caesarean section patients in three hospitals with different business aspects in Jakarta Province. Qualitative research was conducted through in-depth interviews with stakeholders. The results showed that the proportion of caesarean deliveries compared to normal in RSSP Y was 99.3% in RSSK Z 63.66%, and in RSUD X 13.42%. There were no differences in the social characteristics and medical characteristics of caesarean section patients in the three hospitals. There were no differences in efforts to control the utilization of caesarean section operations in the three hospitals. Former 1x CS has the highest percentage as an indication for CS with a percentage of 41.67% in RSUD X, in RSSK Z 39.48% and in RSSP Y 24.11%. There is a significant influence between age, complications in pregnancy, fetal malposition, hypertension, diabetes mellitus, heart disease, and the method of maternal delivery by caesarean section. The results of qualitative research indicate that there are no specific methods/tools for controlling caesarean section utilization. Based on policy analysis using Bardach's eightfold framework modified by Collins, there are scenarios/alternative policies for controlling caesarean section utilization including the preparation of promotive preventive programs involving related professional organizations (such as: Obstetrics and Gynecology, Internal Medicine, Nutrition, Heart Disease) targeting women of childbearing age who are planning pregnancy and pregnant women, which specifically focus on minimizing pregnancy complications such as: Hypertension, Diabetes mellitus, obesity, heart disease. This is important in an effort to reduce pregnancy complications that can potentially increase the rate of caesarean section utilization.
D-561
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fadlul Imansyah; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Mardiati Nadjib, Prastuti Soewondo; Penguji: Besral, Teguh Dartanto, Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, Darwin Cyril Noerhadi
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kinerja pelayanan peserta program jaminan kesehatan nasional dengan kinerja keuangan rumah sakit swasta. Melalui pendekatan analisis data sekunder, kami menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dan model parsial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan rumah sakit. Data yang digunakan meliputi rasio keuangan dan indikator kinerja pelayanan dari sejumlah rumah sakit swasta dalam periode waktu tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, diukur dengan EBITDA Margin, Net Profit Margin (NPM), dan Return on Equity (ROE), memiliki kontribusi yang paling signifikan dalam menjelaskan variabilitas data keuangan. Kontribusi peserta program jaminan kesehatan nasional terhadap pendapatan total rumah sakit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan kinerja pelayanan. Hasil analisis menggunakan model parsial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengaruh kinerja pelayanan kesehatan terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Rumah sakit tertentu menunjukkan hubungan yang berbeda tergantung pada aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan manajer rumah sakit dalam memahami dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap keberlanjutan keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap kinerja keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta guna memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas.
This study investigates the relationship between BPJS Kesehatan patient revenue and profit private hospital financial performance in Indonesia. As the largest social health insurance provider in the country, BPJS Kesehatan's influence on hospital revenues has raised concerns regarding its impact on hospital financial sustainability. This research uses financial performance indicators to develop financial performance index – Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), EBITDA Margin, Current Ratio, and Net Profit Margin (NPM) – to assess the financial impact from BPJS Kesehatan revenue. A partial model approach of multiple linier regression is employed using secondary data from seven private-profit hospitals listed on the Indonesian Stock Exchange from 2017 to 2022. The findings indicate a significant negative effect of BPJS Kesehatan patient revenue on the hospital financial performance index. Specifically, higher BPJS Kesehatan patient revenye correlates with lower performance across key financial indicators, including ROA, ROE, EBITDA Margin, Current Ratio, and NPM. This suggests that while BPJS Kesehatan revenue is essential for hospitals, it does not necessarily improve their financial health performance. The results highlight the need for hospitals to optimize their revenue mix and explore alternative financial strategies to enhance the performance.
D-554
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asmaripa Ainy; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto, Ali Ghufron Mukti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Prastuti Soewondo, Mahlil Ruby
Abstrak:
Read More
Sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), Universal Health Coverage (UHC) menjadi agenda utama pembangunan kesehatan yang diimplementasikan di Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Pada akhir tahun 2022, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 90,45% penduduk Indonesia dan berpotensi meningkatkan utilisasi layanan kesehatan. Namun, variasi utilisasi layanan kesehatan antar kelompok peserta dan wilayah masih terjadi, sehingga pemerataan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan masih menjadi tantangan. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya estimasi variasi utilisasi layanan kesehatan pada peserta JKN guna mendukung terwujudnya kesetaraan akses layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan data kepesertaan dan kunjungan layanan kesehatan dari data sampel Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2023, data fasilitas kesehatan dari Sistem Monitoring Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), data lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari publikasi Provinsi dalam Angka Badan Pusat Statistik tahun 2023, serta data cost weight berdasarkan tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) tahun 2016. Sampel penelitian terdiri atas 1.480.031 peserta JKN aktif dengan data lengkap. Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan bobot sampel, meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan model regresi Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB). Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi utilisasi layanan kesehatan pada peserta JKN setelah mengontrol variabel kovariat. Pada layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tidak terdapat perbedaan signifikan frekuensi kunjungan rawat jalan maupun rawat inap antara peserta JKN Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, peserta PBI memiliki peluang nol kunjungan rawat jalan di FKTP yang lebih tinggi (OR 1,92; p<0,001) dan peluang nol kunjungan rawat inap di FKTP yang lebih rendah (OR 0,68; p<0,001). Sebaliknya, pada layanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), peserta PBI memiliki frekuensi kunjungan rawat jalan dan rawat inap yang lebih rendah (IRR 0,22 dan 0,43; p<0,001) serta peluang nol kunjungan yang lebih tinggi (OR 1,40 dan 5,00; p<0,001) dibandingkan peserta JKN Non PBI. Lebih lanjut, hasil analisis interaksi menunjukkan bahwa perbedaan frekuensi kunjungan antara peserta JKN Non PBI dan PBI dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, rasio FKRTL, penyakit kronis, dan tingkat keparahan penyakit. Upaya pemerataan akses layanan kesehatan melalui kebijakan JKN dan bantuan iuran PBI perlu didukung oleh peningkatan literasi kesehatan pada peserta PBI, kemudahan akses dan navigasi sistem rujukan, serta pemerataan FKRTL, terutama di wilayah yang masih menunjukkan utilisasi relatif rendah seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua.
In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), achieving Universal Health Coverage (UHC) has become a key health policy priority in Indonesia and has been pursued through the National Health Insurance (JKN) program since 2014. By the end of 2022, JKN coverage had reached 90.45% of the Indonesian population and has the potential to increase healthcare utilization. However, variations in healthcare utilization across membership groups and regions persist, posing challenges to achieving equitable access to and use of healthcare services. This study aimed to estimate variations in healthcare utilization among JKN members to support the achievement of equitable healthcare access. A cross-sectional study design was employed using 2023 membership and healthcare utilization data from the Social Health Insurance Administration Body (BPJS Kesehatan) sample database, health facility data from the National Social Security Council (DJSN) Monitoring System, educational attainment and gross regional domestic product (GRDP) per capita data from the 2023 Provincial Statistics publications of Statistics Indonesia, and cost-weight data based on the 2016 Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs) tariff system. The study included 1,480,031 active JKN members with complete data. Data were analyzed using sample weights through univariate, bivariate, and multivariable analyses with Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB) regression models. The findings revealed significant variations in healthcare utilization among JKN members after adjusting for covariates. At the primary healthcare level (FKTP), no significant differences were observed in the frequency of outpatient or inpatient visits between Contribution Assistance Beneficiaries (PBI) and Non PBI members. However, PBI members had higher odds of having no outpatient visits (OR = 1.92; p < 0.001) and lower odds of having no inpatient visits (OR = 0.68; p < 0.001) at FKTP facilities. In contrast, at the secondary and tertiary referral healthcare level (FKRTL), PBI members exhibited lower frequencies of outpatient and inpatient visits (IRR = 0.22 and 0.43, respectively; p < 0.001) and higher odds of having no visits (OR = 1.40 and 5.00, respectively; p < 0.001) compared with Non PBI members. Furthermore, interaction analyses indicated that differences in healthcare utilization between Non PBI and PBI members were modified by educational attainment, region of residence, referral healthcare facility density, chronic disease status, and disease severity. Efforts to promote equitable access to healthcare through the JKN program and PBI contribution assistance should be supported by improving health literacy among PBI members, strengthening access to and navigation of the referral system, and ensuring a more equitable distribution of referral healthcare facilities, particularly in regions with relatively low utilization, such as Sulawesi, Maluku, and Papua.
D-625
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Slamet Budiarto; Promotor: Anhari Achadi; Kopromotor: Sutanto Priyo Hastono, Pujiyanto; Penguji: Purnawan Junadi, Andi Arus Vector, Syafiq A. Mughni, Mahlil Ruby, Hasbullah Thabrany
Abstrak:
Read More
Stunting anak 0-23 bulan di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor langsung dan tidak langsung. Penelitian menggunakan data Riset Kesehatan Dasar, Survey Sosial Ekonomi Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2018 dengan pendekatan potong lintang bertujuan mengetahui model jalur hubungan langsung dan tidak langsung berbagai faktor risiko stunting dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota. Pengolahan data sekunder dilakukan pada Januari-April 2022. Sampel adalah 106 kabupaten/kota prevalensi stunting <20% dan 403 kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20% (20%-<30%, 30%-40% dan >40%) yang diagregratkan pada tingkat kabupaten/kota dari 32.095 data individu anak usia 0-23 bulan yang diukur panjang badannya. Pemodelan menggunakan analisis jalur. Model jalur pencegahan risiko stunting memperlihatkan akses terhadap makanan (r=-0,31) dan pemeriksaan kehamilan (r=-0,29) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting <20%. Keluarga Berencana (r=-0,15), pemeriksaan kehamilan (r=-0,13) dan cuci tangan pakai sabun (r=-0,11) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20%. Tablet tambah darah ibu hamil (r=-0,02) dan inisiasi menyusu dini (r=-0,03) berhubungan tidak langsung melalui ASI eksklusif dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. ASI eksklusif (r=-0,15) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. Cuci tangan pakai sabun berhubungan signifikan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 30%-40% (r=-0,22) dan >40% (r=-0,45). Model jalur menyimpulkan bahwa kabupaten/kota dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan risiko stunting dengan memodifikasi sejumlah faktor risiko terutama pada keluarga anak 0-23 bulan.
Stunting in children 0-23 months in Indonesia is a public health problem caused by various direct and indirect factors. This study uses data from Basic Health Research, National Socio-Economic Survey and Gross Regional Domestic Product per capita in 2018 with a cross-sectional approach. Secondary data processing was carried out in January-April 2022. The samples were 106 districts/cities with stunting prevalence <20% and 403 districts/cities with stunting prevalence 20% (20%-<30%, 30%-40% and >40%) Aggregated at the district/city level from 32,095 individual data for children aged 0-23 months, whose body length was measured. The modeling uses path analysis. The stunting risk prevention pathway model shows that access to food (r=-0.31) and prenatal care (r=-0.29) is directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities with stunting prevalence <20%. Family planning (r=-0.15), pregnancy check-ups (r=-0.13) and hand washing with soap (r=-0.11) were directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence 20 %. Blood supplement tablets for pregnant women (r=-0.02) and early initiation of breastfeeding (r=-0.03) were indirectly related through exclusive breastfeeding with the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence of 20%-<30% . Exclusive breastfeeding (r=-0.15) was directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in the district/city stunting prevalence of 20%-<30%. Hand washing with soap is directly related to stunting prevalence at district/city level in districts/cities, stunting prevalence is 30%-40% (r=-0.22) and >40% (r=-0.45). The pathway model concludes that districts/cities can play an important role in preventing stunting risk by modifying a number of risk factors, especially in families of children 0-23 months.
D-474
Depok : FKM UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Widyastuti Wibisana; Promotor: Amal C. Sjaaf; Ko-promotor: Hasbullah Thabrany; Penguji: Ascobat Gani, Soewarta Kosen, Purnawan Junadi, Sudijanto Kamso, Mardiati Nadjib
D-205
Depok : FKM-UI, 2007
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉