Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak: Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi menghadapi perubahan sudah dilakukan secara administratif, alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Selain itu juga pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. field. The results of this study obtained changes that have occurred in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy is carried out administratively, service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline

Abstrak:

---

Abstrak: Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporategovernance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutupelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalahinstansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktikberbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkanPeraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai PengelolaanKeuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagaiinstansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasitata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawadan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaiankelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat)unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktorterkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman,yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA,pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapantarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan &pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatankualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU diKementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruhpemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi &evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment,peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai.Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilansuatu negara dalam mencapai tujuannya.Kata kunci:Good corporate governance, RS BLU, 4 RS vertikal tipe A, evaluasi, PP 23/2005.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Senior, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Kepala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Karya Bhakti Kota Bogor Tahun 2008. Kerangka teori dari penelitian ini diambil dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) bagi institusi kesehatan dalam Hertz (2008). Kriteria MBCfPE yang diambil adalah kepemimpinan (leadership) yang dijabarkan menjadi variabel Kepemimpinan Senior, Tata Kelola Dan Tanggung Jawab Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan memakai alat bantu kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Responden penelitian ini adalah semua perawat ruang rawat inap Dahlia Anyelir Rumah Sakit Karya Bhakti Kota Bogor Tahun 2008. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kepemimpinan Senior, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial mempengaruhi Kinerja Kepala Ruang sebesar 57.59 % sedangkan sisanya 42.41 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Variabel yang paling besar mempengaruhi kinerja kepala ruang adalah kepemimpinan senior (30.44 %) disusul oleh variabel tata kelola (22.96 %) dan Tanggung Jawab Sosial (4.18 %). Tanggung Jawab Sosial mempunyai koefisen jalur yang tidak bermakna dan sangat kecil, namun tetap dipertahankan dalam model akhir karena secara substantif penting dalam menentukan kinerja kepala ruang. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kepemimpinan senior, tata kelola dan tanggung jawab sosial guna meningkatkan kinerja kepala ruang dengan cara (1) melakukan pembinaan terhadap kepala ruang dari dalam hal kepemimpinan mencakup kemampuan (ability), keterampilan (skill) dan perilaku (behaviour). (2) Menciptakan kebijakan guna terciptanya kondisi peningkatan kemampuan kepemimpinan senior, tata kelola dan tanggung jawab sosial kepala ruang, termasuk memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan (3) Dalam pemilihan kepala ruang disarankan untuk memilih kepala ruang dengan memperhatikan kapasitas kepemimpinan (kemampuan, keterampilan dan tingkah laku), tata kelola dan tanggung jawab sosial dari calon kepala ruang.

---

 

This study has an objective to know the influence of senior leadership, governance, social responsibility to performance of roomcare head nurses in Karya Bhakti hospital Kota Bogor 2008. Theoretically, this concept is taken from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), in Health Care (Hertz, 2008). The choosen criteria MBCfPE is Leadership. Leadership criteria consist of senior leadership, governance and social responsibility variables. The study design is a survey design with quantitative approaches. The method being used in this study is path-analysis-method. The data are primer taken by the questionaires. Respondance are taken among nurses at Dahlia Anyelir roomcare Karya Bhakti Hospital Kota Bogor 2008. The result shows that senior leadership, governance and social responsibility influenced work performance of roomcare head nurses is 57.59 % while the rest 42.41 % is influenced by other factors which is not included in this study. The biggest variable which influenced work performance of roomcare head nurses is senior leadership (30.44 %), followed by governance (22.96 %) and social responsibility (4.18 %). Social responsibility variable is not significant to work performance of roomcare head nurses, but it being defended because of substantive importance. According to the result of this study, it is recommended to give more attention to improve senior leadership, governance and social responsibility to improve work performance of roomcare head nurses, such as: (1) To maintance ability, skill and behaviour of roomcare headnurses (2) To create regulation to support improvement senior leadership capacity, governance and social responsibility with opportunity to improve knowledge (3) To give suggestion for election roomcare head nurses must have leadership capacity (ability, skill and behaviour), governance and social responsibility from the candidate.

Abstrak: Akhir-akhir ini dunia kesehatan sedang mendapatkan sorotan akibat isu malpraktek yang semakin merebak. Tuntutan dan gugatan terhadap kelalaian medis semakin sering terdengar. Masyarakat lebih kritis dan selektif memilih pelayanan kesehatan. Sebagai lembaga institusi yang memberikan jasa pelayanan medis, seyogyanyalah rumah sakit sudah menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisasi dan mencegah tuntutan dan kerugian baik financial maupun reputasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, persepsi dan pelaksanaan Manajemen risiko klinis mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, pengelolaan, monitoring, komunikasi dan pemetaan risiko. Penelitian dilakukan di 5 (lima) rumah sakit umum swasta dan pemerintah di DKI Jakarta dan Banten dengan 13 (tiga belas) informan yang terdiri dari para Direktur utama / CEO, Direktur Medik, Ketua Komite Medik dan Manajer risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen dan pengisian kuesioner. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (Content analysis) yaitu membandingkan hasil penelitian dengan teori dalam kepustakaan.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan dan persepsi sebagian besar informan untuk definisi, macam risiko dan tujuan serta fungsi risiko secara umum sudah cukup baik. Mengenai pengetahuan dan persepsi pengorganisasian, kebijakan dan proses manajemen risiko sudah baik pada informan yang berasal dari dari rumah sakit yang telah menjalankan manajemen risiko secara formal dan terstruktur. Sedangkan untuk informan yang berasal dari rumah sakit yang belum melaksanakan manajemen risiko secara formal dan terstruktur belum memahami manajemen risiko. Untuk pelaksanaan manajemen risiko secara formal dan terstruktur, sudah dilaksanakan di 2 (dua) rumah sakit.

Kata kunci : Manajemen risiko klinis, Pengetahuan , Persepsi .

---

These days, medical industry is under the spotlight due to growing malpractice issues. Charges and sues on the improper medical treatment is heard more often. People become more critical and selective in choosing a medical service. As an institution providing medical service, a hospital should have implemented risk management to minimize and avoid charges and losses in both financial and reputation.

This research is aimed to understand the knowledge, perception, and implementation of clinical risk management starting from identification, analysis, evaluation, management, monitoring, communication, and risk mapping. Research was performed in 5 (five) private and public general hospitals in DKI Jakarta and Banten involving 13 (thirteen) information sources consisting of President Directors / CEOs, Director of Medic, Chief of Medical Committee, and Risk Manager. Research method used are both qualitative and quantitative methods i.e. in-depth interview, filling-in questioners, and document analysis. Data analysis was performed using Content analysis method i.e. comparing results of research to literature theory.

It was found from the research that the knowledge and perception of the information about definition, type of risk and aim and function risk management resources were good in general. About organization, judgement and process of risk management in hospital where implementing is good. The other side informant from the hospital where not implementing risk management yet, could not understand. Implementation of risk management in formal and structured forms has been performed in 2 (two) hospitals.

Key Words : Clinical Risk Management, Knowledge, Perception.

Abstrak: Abstrak

Dokumentasi keperawatan merupakan bukti dari pelaksanaan keperawatan yang menggunakan metode proses keperawatan, berisi tentang catatan respon pasien terhadap tindakan medis dan tindakan keperawatan serta merupakan indikator mutu asuhan keperawatan. Agar pelayanan keperawatan berkualitas maka perawat diharapkan dapat menerapkan asuhan keperawatan dengan pendokumentasian yang benar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelengkapan dokumen asuhan keperawatan terkait dengan faktor individu, faktor organisasi dan faktor psikologis, menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Observasi memungkinkan peneliti mengamati langsung tantangan perawat dalam melengkapi dokumen pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, implementasi, evaluasi dan catatan keperawatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengisisan kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan di rumah sakit Santo Antonio masih di bawah standar Depkes. Perawat sudah menyadari pentingnya pendokumentasian asuhan keperawatan. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya tenaga dan kurangnya fasilitas yang ada seperti petunjuk teknis pengisian dokumentasi asuhan keperawatan. Selain itu, belum pernah dilakukan pelatihan terkait dengan pendokumentasian asuhan keperawatan. Perawat memanfaatkan hasil dokumentasi sebagai materi komunikasi kemajuan kondisi pasien, namun dokter belum memanfaatkan secara maksimal hasil dokumentasi yang dibuat oleh perawat.

Saran dari penelitian ini adalah agar pihak manajemen memenuhi jumlah tenaga, mengadakan pelatihan dan seminar, membuat petunjuk teknis pengisian dokumentasi asuhan keperawatan, menerapkan supervise berjenjang serta membuat lembar catatan pasien yang terintegrasi dari seluruh tenaga kesehatan. Saran untuk Kemenkes adalah mengembangkan peraturan yang memberikan pemisahan yang jelas antara tugas dokter dan tugas perawat.

Nursing documentation is an evidence of the implementation of nursing, using the nursing process method, which is contains the report of the patients’ response to the medical and nursing care also an indicator of the nursing care quality. In order to support the nursing care quality, the nurse should applied itself with proper documentation.

The aim of this research is to analyze the completion of the nursing care document, in relation to the individual, organizational, and psychological factors by using qualitative methods such as observation and in-depth interviews. This study is allow to observed nurses challenges to complete the document, diagnose, treatment planning, implementation, evaluation and medical record.

The study revealed that nursing care document completion in Saint Antonio hospital is still below standard even the nurses realized the importance of documenting nursing care. Challenges were found are the nurses work load, no technical guideline for completing the nursing document, no trainings and no workshops for the nurses. Nurses are going to use the results of the documentation to discuss the progress of patient’s condition, but clinicians do not use it as expected.

The study suggests the management to increase the number of personnel, to held trainings and seminars for nurses, to develop technical guideline for nursing documentation, to implement head nurse’s supervision and also create an integrated record sheet based on various personal’s health. Recommendation for Ministry of Health is to provide regulation of clear duty of nurses and doctors.