Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa)  di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.

---

ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.

Abstrak: Makanan prelakteal adalah makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi sebelum menyusui dalam 3 hari pertama kehidupan yang dapat menyebabkan gagalnya pemberian ASI Eksklusif dan mendorong risiko infeksi dan malnutrisi yang kemudian berdampak pada stunting. Satu dari dua bayi yang pernah diberikan ASI di Indonesia pernah diberikan makanan prelakteal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan perilaku pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari SDKI tahun 2017 dengan rancangan studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0 ? 23 bulan yang memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah 1.224 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54,4 persen ibu yang memberikan makanan prelakteal. Pada analisis hubungan didapatkan hasil bahwa usia ibu, paritas, IMD, dan jenis persalinan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian makanan prelakteal pada bayi (p-value < 0,05). Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan IMD sebagai faktor dominan yang menyebabkan pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera (OR 6,06) yakni ibu yang terlambat memberikan IMD berpeluang 6 kali lebih berisiko untuk memberikan makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera setelah dikontrol oleh variabel berat lahir, ANC, jenis persalinan, usia ibu, paritas, dan tenaga penolong persalinan.

---

Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.

Abstrak: Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.

Abstrak: Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJSKesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompokPBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitasimplementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output diBPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatifmenggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaahdokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP (Context, Input,Process, Product) dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkankomunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program KaderJKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sertaterdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32% menjadi68,80% pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59% jumlah penduduk kota Depok yangbelum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanngperlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauankembali insentif untuk Kader.
Kata kunci:Kader JKN-KIS, PBPU, Jaminan Kesehatan Nasional, Implementasi, BPJS Kesehatan

---

National Health Insurance (JKN-KIS) Cadre Program has been running for one year,since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection ofcontributions to PBPU group are the main objectives of the program. This studydiscusses the effectiveness of JKN-KIS Cadre program implementation through input,process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This typeof research is qualitative using in-depth interview, Focus Group Discussion (FGD), anddocument review. The variables studied use a combination of CIPP Model (Context,Input, Process, Product) and George Edward III Model. The result of the research showsthat communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activityof Kader JKN-KIS have been run well and in accordance with the implementationguidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32% to68.80% in January 2018 and the remaining 25.59% of the total population of Depok citythat has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are severalthings that need to be improved in this program, namely the re-management of humanresources and incentive review for the Cadre.
Key words:Cadre of JKN-KIS, PBPU, National Health Insurance, Implementation, BPJS Kesehatan.

Abstrak:

---

Abstrak: Latar belakang: Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Gini Ratio) dengan mengakomodir pemanfaatan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pada data Riskesdas tahun 2018 proporsi persalinan pada perempuan umur 15- 49 tahun, melakukan persalinan tidak pada fasilitas kesehatan sebesar 16 %. Salah satu Komponen kesehatan yang diwajibkan sebagai Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH adalah ibu hamil wajib bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh PKH terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk bersalin di Indonesia. Metode: Penelitian ini degan desain cross sectional yang menggunakan data Susenas dan Podes tahun 2018 dengan jumlah sampel 8.636 ibu berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir pada periode dua tahun sebelum survei dilaksanakan. Analisis menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan model Logit yang melihat nilai OR Hasil: PKH memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan bersalin di fasilitas kesehatan. faktor dominan yang mempengaruhi ibu dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk bersalin adalah Wilayah tempat tinggal di perkotaan, ibu dan kepala keluarga dengan pendidikan tinggi, kepemilikkan alat komunikasi dan informasi, kepemilikkan sarana transportasi dan bantuan komplementer JKN-PBI Kesimpulan: Implmentasi PKH serta faktor pendukung lainnya memiliki manfaat yang cukup besar dalam rangka membantu masyarakat, terutama penduduk miskin dan rentan untuk mendapat hak Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk bersalin.

---

Program Keluarga Harapan (PKH) aims to improve the standard of living of the community by accommodating the utilization of health services. One health component that is required as a PKH Beneficiary Family (KPM) is that pregnant women must deliver in a health care facility. The purpose of this study is to look at the effect of PKH on the use of health facilities for delivery in Indonesia. This study used a cross sectional design using Susenas and Podes data in 2018 with a total sample of 8,636 mothers aged 15-49 who had had their last live deliver in the two-year period before the survey was conducted. The analysis uses the Propensity Score Matching (PSM) method with the Logit model that looks at the OR value. PKH has an influence on the use of maternity in health facilities. Dominant
factors that influence mothers in utilizing health facilities for deliveryh are urban residential areas, mothers and household heads with higher education, ownership of communication and information tools, ownership of transportation facilities and complementary assistance JKN-PBI. PKH implantation and other supporting factors have beneficial benefits quite large in order to help the community, especially the poor and vulnerable population to get the right to Utilize health care facilities for delivery.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.

Abstrak: Indonesia dalam hal pengendalian campak menargetkan untuk memasuki fase eliminasi campak pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kinerja program pengendalian penyakit campak di Puskesmas Bojongsari dengan menggunakan metode Malcolm Baldrige pada tahun 2018. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 7 informan yang terlibat dalam pengendalian penyakit campak serta telaah dokumen. Hasil penelitian ini mendapatkan gambaran 7 kategori: kepemimpinan, strategi perencanaan, pelanggan, manajemen pengukuran, sumber daya manusia, operasional, dan hasil. Pada kategori kepemimpinan, visi dan nilai sudah dijalankan secara komunal melalu internalisasi kegiatan puskesmas, komunikasi sudah dilakukan dua arah, tata kelola organisasi dibangun melalui pohon komitmen, dan dukungan masyarakat diperoleh lewat kerja sama lintas sektor. Pada kategori strategi perencanaan, perencanaan dirumuskan berdasarkan PKP, renstra, dan hasil analisis kebutuhan yang outuputnya berupa RUK dan RPK. Pada kategori pelanggan, media untuk mengetahui kepuasan, ketidakpuasan, keluhan, saran, dan harapan didapatkan melalui sistem kancing, kotak saran, survei indeks kepuasan masyarakat, dan facebook. Pada kategori manajemen pengukuran, analisis, dan pengetahuan, sistem pencatatan dan pelaporan program surveilans campak dilakukan dengan melaporkan W2 secara mingguan ke Dinkes Jabar dan melaporkan C1 secara bulanan ke Dinkes Depok. Sistem pencatatan dan pelaporan program imunisasi campak dengan merekap kegiatan imunisasi rutin lalu melaporkan laporan secara bulanan ke Dinkes Depok. Pada kategori SDM, peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui pelatihan pada program imunisasi. Lingkungan kerja yang mendorong produktivitas dibangun melalui pemahaman, dukungan dari atasan, dan rasa kekeluargaan. Pada kategori operasional, sudah ada RPK tahunan dan bulanan program surveilans dan program imunisasi campak yang menjadi acuan operasional pelaksanaan program. pada kategori hasil, cakupan imunisasi campak meningkat pada tahun 2018 menjadi 92.1% dan kasus campak menurun menjadi 54 kasus. Kesimpulannya untuk mencapai target cakupan imunisasi 95%, perlu ada perbaikan di dua kategori triad hasil, yaitu kategori sumber daya manusia dan kategori operasional.

Abstrak: Mengingat kondisi tugas TNI yang begitu berat dengan berbagai resiko, maka pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan TNI terutama yang telah menjadi penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas jumlah personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang masih aktif pada tahun 2016 berjumlah 5.163, pada tahun 2017 berjumlah 5.574 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 6.635 orang. Salah satu upaya peningkatan derajat hidup penyandang disabilitas adalah dengan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas fungsional serta menambah tingkat kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja implementasi program rehabilitasi medik penyandang disabilitas bagi personel Kemhan dan TNI di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam terhadap informan, observasi serta telaah dokumen. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 12 informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program rehabilitasi medik di Pusrehab secara umum belum berjalan dengan optimal, sudah ada ukuran dan tujuan, namun ukuran dan tujuan yang di tetapkan belum dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi program rehabilitasi medik tersebut, Tranmisi dan kejelasan dalam komunikasi belum berjalan dengan optimal, hubungan antar organisasi belu berjalan dengan baik untuk tingkat kotama ke bawah, serta lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung program rehabilitasi medik. Implementasi program rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas personil TNI dan PNS Kemhan masih memiliki kendala, sehingga perlu dilakukan perbaikan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi, hubungan antar organisasi untuk keberhasilan implementasi program rehabilitasi medik