Abstrak: Universal access sanitation merupakan salah satu target RPJMN 2015-2019 danSDGs 2030. Berdasarkan data WHO (2016), terdapat sekitar 842.000 orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meninggal akibat air, sanitasi dan higieneyang tidak memadai, serta diperkirakan sejumlah 58% dari total kematiantersebutdiakibatkan oleh diare. Jawa Barat menjadi salah satu pemilik prevalensi diareklinis diatas angka nasional, jumlah angka kejadian diare tertinggi terdapat padaKabupaten Bogor yaitu sebanyak 163.904 kasus (149,25%).STBM merupakan programnasional yang digalakkan sejak tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah penyakitberbasis lingkungan, melalui 5 pilar yang diusung.Cakupan layak sanitasi di Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah sebesar 4.027.279jiwa (72,1%) dari target capaian 71,13%. Hal tersebut bertolak belakang denganpelaksanaan STBM saat ini yang menunjukkan bahwa masih 45 desa yang berstatuskanopen defecation free (odf) dari jumlah 434 desa yang ada di Kabupaten Bogor. Laporankemajuan pelaksanaan STBM nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan STBM pilar1Kabupaten Bogor dengan berpatokan pada desa odf tertinggi ada di Cigombong,karena adanya komitmen dari pihak pelaksana maupun masyarakat. Sementara laporanodf terendah ada di Rumpin, dikarenakan Rumpin belum menjalankan program STBMyang salah satu penyebab utamanya karena keterbatasan jumlah SDM.Laporan odf tersebut tidak menunjukkn adanya pengaruh terhadap angka kejadiandiare.Angka kejadian diare di Cigombong yang seluruh desa diwilayahnya sudah odfjustru lebih tinggi dibandingka Rumpin yang seluruh desa diwilayahnya belum odf, haltersebut dikarenakan masih ada faktor lain selain BABS yang dapat menyebabkanterjadinya diare.
Kata kunci:Diare, STBM, Odf

---

Universal access sanitation is one of the targets of the RPJMN 2015-2019 andSDGs 2030. Based on data WHO (2016), there are approximately 842.000 people inlow and middle income countries dying effect from inadequate water, sanitation andhygiene, and an estimated 58% of the total deaths caused by diarrhea. West Java hasbecome one of the prevalence of clinical diarrhea above the national rate, the highestnumber of diarrhea occurrence is in Bogor Regency, which is 163,904 cases(149.25%). CLTS is a national program promoted since 2008 to solve the problem ofenvironment-based disease, through 5 points that carried.The coverage of decent sanitation in Bogor Regency in 2016 is 4.027.279 people(72.1%) of the target achievement 71.13%. This is in contrast to the currentimplementation of CLTS indicating that, there are still 45 villages with open defecationfree (odf) status of 434 villages in Bogor Regency. The progress report of the nationalCLTS showed that the implementation of CLTS point 1 in Bogor Regency the highest isin Cigombong, due to the cooperation of cross-sector and comitment from thecommunity. While the lowest odf report is in Rumpin, because Rumpin has not doingthe CLTS program which is one of the main causes due to the limited of humanresources.The odf report did not indicate any effect on the incidence of diarrhea. Theincidence of diarrhea in Cigombong that all villages in the region have odf is higherthan Rumpin that all villages in the region has not odf, it is because there are still otherfactors besides BABS that can cause diarrhea.
Key words:Diarrhea, CLTS, Odf.

Abstrak: Kota Serang telah menjalankan program Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun masih ditemukan perilaku BuangAir Besar Sembarangan (BABS) dan akses masyarakat terhadap penggunaanjamban masih cederung sama dengan sebelum dilaksanakan program yaitu barumencapai 60% dari target sebesar 90%. Penelitian ini bertujuan menganalisisimplementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Serang.Subyek penelitian adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program STBM PilarPertama di Kota Serang belum dilaksanakan secara optimal, media informasisebagai sarana sosialisasi kebijakan masih kurang. Sikap pelaksana menunjukkankurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengimpelentasikankebijakan program STBM. Koordinasi dengan pihak eksternal belum berjalandengan baik. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dan merata kepada semuakalangan.
Kata kunci : STBM, implementasi, evaluasi

---

Serang has been doing the program of Community Based Total Sanitation(STBM) since 2012. However, there are still found the behavior of defecationcarelessly (BABS) and the public access toward of the use of toilet is still same asbefore the program implemented, it is only reach 60% of the target of 90%. Thisstudy aims to analyze the implementation of program of Community Based TotalSanitation in Serang. The subjects are the Department of Health, Clinic, cadresand the public.The results of the study shows that the implementation of the First PillarSTBM program in Serang city has not been implemented optimally, media as ameans of policy socialization is still lacking. The attitude of executive shows thelack of commitment of implementing policy in implementing the program policiesSTBM. Coordination with external parties have not been going well. It needsproper and equitable socialization strategy to all parties.
Keywords: STBM, implementation, evaluation.

Abstrak: Kabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun, ditemukan kendala dalam implementasinya. Insidens diare pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan cenderung sama dengan sebelum dilaksanakan program. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi program STBM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program (implementor) dan kelompok sasaran program (masyarakat). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi program STBM tahun 2013 berjalan kurangoptimal, disebabkan kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya partisipasi aktif darimasyarakat dan dana yang relatif terbatas serta tidak berkesinambungan.Dibutuhkan perbaikan dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran (masyarakat)setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasarsehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besarsembarangan, setiap individu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dan setiap rumah tangga mengelola limbah sampah dengan benar. Diharapkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitandengan sanitasi dan perilaku dapat berkurang.
Kata kunci: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Evaluasi, Kualitatif.

---

Central Lampung Regency has been executing Community-Based TotalSanitation (CBTS) Program since 2012. However, challenges are still found. In2013, diarrhea incidence rate did not significantly change. This study aimed toanalyze the implementation of CBTS Program in Central Lampung Regency,2013, by using qualitative in-depth interview with program implementer(implementor) and target group (community). The result showed that CBTSProgram was not well implemented due to lack of human resource, lack ofcommunity participation, and limited fund. The study suggested to improve theprogram both from provider perspective as well as target group to achive the goal: everyone has an access to basic sanitation facilities, free from open defecation,properly wash their hand with soap, and correctly handle garbage. It is expectedthat the incidence of diarrheal diseases and other environmental related diseasescould be reduced through improvement of sanitation and community behavior.
Keywords : Community-Based Total Sanitation (CBTS), Evaluation, Qualitative.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Posbindu PTMdi wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tahun 2018. Jenispenelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupawawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Cempaka Putih belum optimal. Pada variabel input, kemampuan danketerampilan kader Posbindu PTM masih perlu ditingkatkan terutama dalamperhitungan IMT, belum sepenuhnya masyarakat bersedia membayar biaya pemeriksaanfaktor risiko PTM, dan ketersediaan sarana dan peralatan yang belum lengkap. Padavariabel proses, tahapan wawancara, pengukuran lingkar perut, dan perhitungan IMTbelum dilaksanakan secara rutin di beberapa Posbindu PTM. Pada variabel output,cakupan kegiatan pemeriksaan faktor risiko tekanan darah pada bulan Oktober-Desember tahun 2017 masing-masing sebesar 0,68%, 0,58%, 0,48% termasuk kategorimerah (<10%). Proporsi faktor risiko obesitas sentral dan tekanan darah tinggi padabulan Oktober tahun 2017 masing-masing sebesar 76,9% dan 46,4% juga termasukkategori merah. Saran dari penelitian ini antara lain memberikan bimbingan tekniskepada kader, meningkatkan sosialisasi dan advokasi, mengembangkan Posbindu PTMbergerak, melakukan penilaian secara berkala, dan menjalin kemitraan dan kerjasamalintas sektor.Kata kunci:Evaluasi Program, Posbindu PTM.

Abstrak: Kabupaten Bogor daerah endemis filariasis, microfilaria-rate 1,92. Diadakan POPM Filariasis setahun sekali, minimal 5 tahun untuk eliminasi filariasis 2020. Tujuan penelitian mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di 3 kecamatan. Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian, jumlah obat berlebih, kerja sama lintas sektor baik, ada dana 4 miliar. Hambatannya beredar rumor efek samping obat, dan kurangnya sosialisasi program, jumlah tenaga kesehatan, kader, obat pendamping, serta pendanaan. Sebaiknya dilakukan peningkatan cakupan minum obat dengan sosialisasi audiovisual, testimoni, role model, meredam rumor, sweeping di hari libur, dan mengadakan duta filariasis.
Kata Kunci: POPM Filariasis, faktor pendukung, faktor penghambat

---

Bogor District is filariasis endemic area, microfilaria-rate 1.92. MDA Filariasis is held once a year, at least 5 years for elimination of filariasis in 2020. The purpose of research to know the supporting factors and inhibiting the implementation of the program in 3 districts. Type of qualitative research with case study design. The results of the study, the number of drugs is over, good cross-sectoral cooperation, there are 4 billion funds. Constraints circulated rumors of drug side effects, and lack of socialization programs, the number of health workers, cadres, and funding. Should be increased drug coverage with audiovisual socialization, testimonials, role models, muffled rumors, sweeping on holidays, and filariasis ambassadors.
Keywords: POPM Filariasis, supporting factors, inhibiting factors.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya dan manajemen proses organisasi pemerintahan dalam melaksanakan ketercapaian kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Matraman. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode cross sectional menggunakan kuesioner dan didukung wawancara mendalam untuk konfirmasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan sumber daya dan manajemen proses dalam organisasi pemerintahan telah baik, namun demikian pencapaian SPM dan PHBS di kedua wilayah tersebut masih belum mencapai target nasional. Disarankan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur agar melakukan penguatan manajemen organisasi agar semakin mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan membangun kerja sama lintas sektor serta upaya pemberdayaan masyarakat harus diintegrasikan ke dalam tatanan pengorganisasian masyarakat di tingkat Kelurahan dengan melengkapi kompetensi pegawai. Kata kunci: kesehatan masyarakat, evaluasi pelaksanaan, organisasi pemerintah

---

This research aimed to evaluating availability of resources and management processes of government organizations in implementing the achievement of public health in Jatinegara District and Matraman. The research using cross sectional method with questionnaire and supported by in-depth interview to confirm the result. The results show that in general the availability of resources and process management in government organizations have already been higher, however the achievement of SPM and PHBS in both areas still has not reached the national target. It is suggested to East Jakarta Municipal Administration to strengthen organizational management in order to increase public health and build crosssectoral cooperation and the effort of community empowerment should be integrated with overall community organization at village level by completing employee competency. Keywords: public health, implementation evaluation, government organization