Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikanpelayanan yang bermutu sesuai dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak Januari 2015 di Kabupaen Brebesdiberlakukan pola keuangan BLUD dengan sistem holding salah satunya di UPTDPuskesmas Banjarharjo melalui Peraturan Bupati No.91 Tahun 2014 tentang Pola TataKelola BLUD UPTD Puskesmas Banjarhajo. Silpa dari tahun ke tahun di UPTDPuskesmas Banjarharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggali lebih dalam hambatan dan kendala mengenaiImplementasi Pola Keuangan dengan sistem holding di UPTD Puskesmas Banjarharjotahun 2018. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Banjarharjo dan 9 puskesmasdi bawahnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datadilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan terdiridari 11 orang pejabat keuangan BLUD yang terdiri dari 1 orang KPA, 1 orang PPK dan9 orang PPTK. Penelitian ini menunjukan hambatan dan kendala implementasi polakeuangan BLUD dengan sistem holding dikarenakan belum konsistennya informasiyang diberikan, SDM yang belum kompeten dan masih kurangnya tenaga akuntansiserta sikap para pelaksana yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Dinas KesehatanKabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan danevaluasi dengan pihak BLUD dan membentuk tim khusus guna menanganipermasalahan di BLUD UPTD Puskesmas, melakukan diklat keuangan bagi bendaharaBLUD dan Puskesmas. Sedangkan UPTD Puskesmas Banjarharjo diharapkanmeningkatan monitoring baik ke puskesmas maupun terhadap staf dalam pelaksanaanpola keuangan BLUD, Memberikan pengarahan pada staf, Pengadaan tenaga akuntansidimasing- masing puskesmas.

Abstrak: Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum (BLU) di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer-oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service (BLU) isestablished in every Public Health (Puskesmas). In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency (BLUD). This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in-depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency.

Abstrak: Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayananpuskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuanroadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkanlangsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen,penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitassarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian iniadalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisiinput, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan pra-survei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan denganwawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwaketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaianakreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhankompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukanadalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumenserta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement publichealth centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public healthcenters in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of thefiling of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only uponappointment directly, without measuring the readiness of public health centers both interms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability ofresources includes human resources, funds and facilities infrastructure standardinstrument of accreditation of public health centers. The purpose of this research is toknow accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed theinput, process and output based on variable phase and readiness resources pre-accreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depthinterviews conducted with the review document. The results showed that the availabilityof funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centersaccreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of humanresource competency and the completeness of the documents is still low. A proposedrecommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperworkand do a self assessment regularly and scheduled.

Abstrak: Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang masih menjadi penyebab utama masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Beban penyakit tuberculosis semakin bertambah seiring meningkatnya penemuan kasus TB MDR (Tuberkulisi Resistant Obat Ganda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan peningkatan prevalensi kejadian TB MDR di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2018. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol dengan populasi seluruh pasien tuberkulosis dewasa di Kabupaten Brebes tahun 2017. Jumlah sampel kasus 46 dan jumlah sampel kontrol adalah 92.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktorfaktor resiko yang berpengaruh terhadap peningkatan prevalensi kejadian TB-MDR di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2017 adalah kepatuhan minum obat (OR 6,7; 95%CI 2,2-19,7), Riwayat pengobatan TB sebelumnya (OR 5,3; 95%CI 1,2-14,1), dan kesesuaian dosis/obat (OR 5,2; 95%CI 1,2-22,8).Penyuluhan atau KIE kepada pasien, keluarga dan atau PMO tentang pentingnya kepatuhan minum obat dan konsekuensi yang timbul akibat dari ketidakpatuhan minum obat sangat penting untuk mengendalikanpeningkatan kejadian TB MDR.

---

Tuberculosis is a contagious disease that is still the main cause of public health problems in Indonesia. The burden of tuberculosis is on the rise with the rise of MDR TB (Tuberculosis Resistant Drug Double) cases. This study aims to determine the risk factors associated with increasing the prevalence of MDR TB incidence in Brebes District Year 2011-2018. The design of this study was a control case with a population of all adult tuberculosis patients in Brebes District by 2017. The number of case samples 46 and the number of control samples was 92.
The results showed that risk factors had an effect on increasing the prevalence of MDR-TB incidence in Brebes Regency 2011-2017 is medication adherence (OR 6.7, 95% CI 2.2-19.7), previous TB treatment history (OR 5.3, 95% CI 1.2-14.1), and dose conformity / drug (OR 5,2; 95% CI 1,2-22,8). Counseling to patients, families and / or PMOs on the importance of medication adherence and the consequent consequences of non-adherence to taking medication is essential to control the incidence of MDR TB.

Abstrak: Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur utama pantura dengan kondisi geografis yang berbukit banyak turunan, tanjakan, dan tajam menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Batang membentuk PSC 119 Si Slamet pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 4 tahun 2013, Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2017. Kabupaten Batang melakukan inovasi meluncurkan aplikasi berbasis android bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dibidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Public Safety Center (PSC) 119 SI SLAMET sebagai inovasi layanan gawat darurat Pra Rumah Sakit menggunakan teori Knowledge Management dan Servqual. Metode pengumpulan data secara kualitatif dengan indepth interview dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSC119 SI SLAMET adalah pemberian cara baru layanan kegawatdaruratan yang memberi kemudahan akses kepada masyarakat dengan cara menelepon ke nomor 119, sms, whatsapp atau aplikasi berbasis android selama 7 hari 24 jam dengan target respon time maksimal 10 menit. Layanan ini berkualitas baik lihat dari dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance serta empathy. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sosialisasi yang kurang maksimal kepada sebagian masyarakat. Rekomendasai yang diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisai PSC 119 Si Slamet, melengkapi dokumen, dan peningkatan mutu pelayanan PSC 119.

---

Batang regency is one of the regencies in Central Java province which is located in main line of pantura with geographical condition which is hilly many derivative, incline, and sharp become one cause of high traffic accident number. Batang regency establishes PSC 119 Si Slamet in 2016 as stated in Presidential Instruction No. 4 of 2013, Permenkes No. 19 of 2016 and Pergub Jawa Tengah No. 15 of 2017. Batang District innovation launched android-based applications aimed at improving the quality of health services in the field of health in particular emergency services. The purpose of this research is to know service quality of Integrated Emergency Management System (SPGDT) Public Safety Center (PSC) 119 SI SLAMET as an innovation of pre hospital emergency service using Knowledge Management and Servqual theory. Method of collecting data qualitatively with indepth interview and document review. The results show that the PSC119 SI SLAMET is a new way of emergency service that provides easy access to the public by calling to the number 119, sms, whatsapp or android based applications for 7 days 24 hours with a target response time of maximum 10 minutes. The service is of good quality see from tangible dimension, reliability, responsiveness, assurance and empathy. However, in the implementation of socialization is less than the maximum to some communities. Recommendations include the need to improve the socialization of PSC 119 Si Slamet, complete the document, and improve the service quality of PSC 119.

Abstrak: Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang. 18.5% bangunanPuskesmas rusak sedang hingga berat dan 26.3% puskesmas memiliki kelengkapan alatkurang dari 40%. 40.9% tidak memiliki ruang tunggu, dan 22.3% tidak memiliki airbersih. Penelitian di PKM UI Tahun 2013 menunjukkan hasil 45% puas akan pelayanankesehatan di PKM UI, yaitu 57% puas pada tangible, 52% pada assurance, 43% padareliability, 42% pada empathy, dan 45% pada tangible. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelayanan kesehatan yang ada di layanandokter umum Klinik Satelit UI Tahun 2018. Design penelitian ini adalah kuantitatifdengan responden 160 mahasiswa UI yang baru saja menggunakan pelayanan kesehatandi layanan dokter umum Klinik Satelit UI. Diteruskan dengan penelitian kualitatifdengan metode wawancara mendalam kepada provider.Hasil penelitian menunjukkan 96% mahasiswa memiliki persepsi baik terhadapkualitas pelayanan kesehatan di layanan dokter umum Klinik Satelit UI, yaitu 86.9%pada tangible, 73.8% pada reliability, 77.5% pada responsiveness, 80.7% padaassurance, dan empathy 73.3%. Harapan mahasiswa tertinggi pada reliability, yaitu98.6%. Beberapa hal yang belum memenuhi harapan mahasiswa dan memiliki prioritastinggi adalah prosedur pelayanan, kegiatan administrasi, sikap petugas, dan kecakapanperawat dalam menjalankan tugas. Disarankan untuk mempertegas prosedurpendaftaran terutama bagi mahasiswa yang tidak membawa lengkap syarat pendaftaranawal, membuat sistem registrasi online atau menerima siswa magang, menerapkanbudaya pelayanan 5S, dan terus mengusahakan pembuatan sistem antrian monitor ataumenerapkan proses pemanggilan pasien seperti sistem monitor antrian.

Abstrak: Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional, melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas, namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua (2). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang, yaitu Kementerian Kesehatan, Sudinkes Jakarta Selatan,Kepala Puskesmas, Dokter poli, pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan, adanyadukungan Kepala Puskesmas, SOP pelayanan, dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala, komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi (kejelasan dan konsistensi) belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana, aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah, aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Di Indonesia, saat ini mempunyai beban ganda dalam pembangunan di bidang kesehatandiantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sangat sulit untukmemberantas penyakit menular karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah.Imunisasi adalah salah satu tindakan yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke wilayahlain dan terbukti sangat efektif dalam hal biaya, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahdalam bentuk Permenkes No.12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Penelitian inibertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perencanaan program imunisasi berdasarkanpencapaian target Universal Child Immunization di Puskesmas Kabupaten Bandung denganmembandingkan antara Puskesmas UCI dengan Puskesmas non UCI dalam satu kecamatanyang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi deskriptif dengan analisis kualitatifmelalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa komponen perencanaan yang mempengaruhi tercapainya target UCI pada PuskesmasUCI dan Puskesmas non UCI adalah perencanaan SDM jumlah pegawai, motivasi, dankepemimpinan dan lingkungan. Saran yang diajukan untuk Dinas Kesehatan yaitu menambahjumlah pegawai di Puskesmas non UCI agar tidak ada alasan lagi mengenai keluhan bebankerja dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan tercapainya target UCI. Sedangkan saranbagi Puskesmas, khususnya Puskesmas non UCI dapat meningkatkan motivasi pegawai,meningkatkan sweeping dan mengatasi masalah lingkungan lainnya sehingga dapatmeningkatkan cakupan imunisasi dan mencapai target UCI di wilayah kerjanya.