Abstrak: Eliminasi malaria suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu. Penanggulangan penyakit malaria dipantau dengan menggunakan indikator Annual Parasite Incidence (API), untuk mengetahui suatu insidensi penyakit malaria pada suatu daerah tertentu selama satu tahun. Penurunan API bermakna bila disertai peningkatan Annual Blood Examination Rate (ABER). Oleh karena itu, penurunan API yang disertai penurunan ABER belum dapat diartikan sebagai penurunan insiden malaria. Selain ABER untuk menilai API juga digunakan Slide Positivity Rate (SPR) untuk melihat besaran tingkat infeksi pada kelompok populasi tertentu. Angka SPR bermakna bila ABER tinggi. Depkes membuat tahapan eleminasi malaria yaitu dari tahap pemberantasan, tahap pra eleminasi, tahap eleminasi dan tahap pemeliharaan. Tahap pra eleminasi salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah Semua unit pelayanan kesehatan mampu memeriksa kasus secara laboratorium (mikroskopis) dan semua penderita malaria klinis di unit pelayanan kesehatan sudah dilakukan pemeriksaan sediaan darah dan SPR mencapai <5%. Target SPR ini harus tercapai karena untuk melihat besaran tingkat infeksi pada kelompok populasi tertentu. Di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun API mengalami penurunan (0.15%) tahun 2016, namun dilihat per kecamatan SPR mengalami perubahan yang fluktuatif dan ABER masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan yang belum tuntas dalam upaya pengendalian malaria di kabupaten Musi Rawas. Dalam pelaksanan program eleminasi Malaria, perlu dilakukan Evaluasi tentang pelaksanaan eliminasi Malaria di kabupaten Musi Rawas tahun 2020.sehingga dapat diketahui hambatan dari sumber daya maupun proses dalam pelaksanaan eliminasi Malaria di kabupaten Musi Rawas tinjauan tahun 2018.
Kata Kunci : Evaluasi, Eliminasi malaria

---

Malaria Elimination is an effort to stop local malaria transmission in a certain geographical area. The effort of malaria elimination can be monitored by using Annual Parasite Incidence (API) indicator. The usefulness of API is to recognize the malaria incidence in a certain area within one year. The decrease of API is more valuable if it is followed by the increase of Annual Blood Examination Rate (ABER). Thus the decrease of ABER does not mean the decrease of malaria incidence. Besides ABER, Slide Positivity Rate (SPR) is also used to see the magnitude of infection level on a certain population. The SPR digit is more valuable if ABER is high. The Department of Health has made stages in eliminating malaria. They are pre elimination, elimination, and alimination and maintenance. In pre elimination stage, one of the conditions which has to be fullfiled is all health service units have been able to examine a case microscopically and all clinical patients of malaria in a health service unit have sufficient blood and the SPR is 5%. The SPR target has to be accoplished due to the function to see the magnitude of infection level in a certain population. In Musi Rawas Regency from years API has a decrase (0.15%) in 2016, but if it is investigated per districts. SPR has a change fluctuativelly and ABER remains low. This shows there is a problem which is not solved yet in order to eliminate malaria in Musi Rawas Regency. In the implementation program of malaria elimination, evaluation is a must to implement the malaria elimination in Musi Rawas Regency in 2020 so that the obstacles of human resource of the implementation of malaria elimination in Musi Rawas Regency reviews can be detected in 2018.
Keyword: evaluation,malaria elimination

Abstrak:

Latar Belakang: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi masalah gizi dan kemiskinan. Pelaksanaan awal program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Beliti ditandai dengan perubahan krusial dalam mekanisme pendanaan, dari sistem reimburse menjadi pembayaran di muka (upfront funding) yang diterapkan mulai April 2025, bertujuan untuk mengatasi masalah keterlambatan pencairan dana dan mengurangi beban finansial mitra.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan sistem pendanaan pada pelaksanaan awal Program MBG di SPPG Muara Beliti, meliputi perbandingan dua sistem pendanaan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), mekanisme pengajuan dan pengelolaan dana, dampak terhadap pelaksanaan program, serta persepsi pelaksana, guna menilai efektivitasnya.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SPPG Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.
Hasil: Terdapat perbedaan fundamental pada kedua sistem: sistem reimburse mewajibkan mitra menalangi biaya operasional di awal, sementara sistem pembayaran di muka menyalurkan dana sebelum kegiatan melalui virtual account. Namun, ditemukan kesenjangan kompetensi teknis SDM SPPG dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena ketiadaan pelatihan formal dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun demikian, kelancaran operasional program (pengadaan bahan pangan, operasional, sewa) tidak terganggu oleh kedua sistem pendanaan, yang disebabkan oleh kapasitas finansial mitra pelaksana yang mampu menalangi dana talangan saat terjadi keterlambatan. Pelaksana program menilai sistem pembayaran di muka lebih efektif dan responsif, tetapi menyuarakan kekhawatiran mengenai risiko terhentinya program jika pencairan dana dari pusat terlambat dan mitra tidak lagi bersedia menalangi.
Kesimpulan dan Saran: Sistem pembayaran di muka dinilai lebih efektif, namun keberhasilan awal program sangat ditopang oleh peran dana talangan mitra. Disarankan agar BGN memastikan ketepatan waktu pencairan dana sesuai skema pembayaran di muka dan segera melaksanakan pelatihan teknis yang terstruktur untuk staf SPPG guna meningkatkan kapasitas SDM dan akuntabilitas program.

---

Background: The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a strategic initiative to address malnutrition and poverty. The initial implementation of the program at the Nutritional Fulfillment Service Unit (SPPG) Muara Beliti was marked by a crucial change in the funding mechanism, shifting from a reimbursement system to upfront funding starting in April 2025, aimed at overcoming issues of delayed disbursement and reducing the financial burden on partners. Objective: This research aims to analyze the challenges of the funding system during the initial implementation of the MBG Program at SPPG Muara Beliti, covering a comparison of the two funding systems, the readiness of Human Resources (HR), the mechanism for fund submission and management, the impact on program execution, and the perceptions of implementers, in order to assess its effectiveness. Method: This study used a qualitative method with a case study approach at SPPG Muara Beliti, Musi Rawas Regency. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and document review. Results: There are fundamental differences between the two systems: the reimbursement system required partners to front the operational costs initially, while the upfront funding system channeled funds before activities through a virtual account. However, a gap was found in the technical competence of SPPG HR in preparing the Accountability Report (LPJ) and Budget Plan (RAB) due to the absence of formal training from the National Nutrition Agency (BGN). Nevertheless, the smooth operation of the program (procurement of food ingredients, distribution, rent) was not disrupted by either funding system, which was attributed to the financial capacity of the implementing partners who were able to cover the bridging funds when delays occurred. Program implementers considered the upfront funding system to be more effective and responsive but voiced concerns about the risk of the program stalling if fund disbursement from the central government was delayed and partners were no longer willing to cover the shortfall. Conclusion and Suggestion: The upfront funding system is considered more effective, but the program's initial success was heavily supported by the role of bridging funds from partners. It is recommended that the BGN ensure timely fund disbursement according to the upfront payment scheme and immediately conduct structured technical training for SPPG staff to enhance HR capacity and program accountability.

Abstrak: Pelaksanaan Desa Siaga Aktif di Kecamatan Karangsembung sudah sesuai dengan kriteria. Semua Desa Siaga Aktif telah mencapai strata mandiri. Namun, hal tersebut belum dikuti dengan peningkatan status kesehatan seperti masih tingginya jumlah kematian bayi dan masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Desa Siaga Aktif di Kecamatan Karangsembung Tahun 2013. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif menggunakan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan Desa Siaga Aktif di Kecamatan Karangsembung sudah sesuai dengan delapan kriteria Desa Siaga Aktif. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat diantaranya dukungan dana dari pemerintah desa masih terbatas, peran serta masyarakat dan ORMAS masih rendah, kapasitas kader dan pengurus masih kurang, kerjasama lintas sektor yang belum ada, Pokjanal tingkat Kecamatan belum terbentuk dan faktor pendorong diantaranya setiap desa sudah mempunyai Forum Masyarakat Desa, Kegiatan Dana sehat berjalan, terdapat tujuh mobil desa siaga aktif, jumlah sumber daya tenaga yang cukup. Kata Kunci: Evaluasi, Desa Siaga Aktif, Pendekatan sistem.

Abstrak: Nama : Frengklin Pasik Program Studi : 1706093920 Judul : Evaluasi Efektivitas Program Kelambu Anti Nyamuk Dalam Eliminasi Malaria Di Kota Jayapura Tahun 2018 Pembimbing : Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM Propinsi papua secara khusus kota Jayapura masih bermasalah dan malaria dikota jayapura sekitar 19.504 kasus. Distribusi kelambu secara rutin setiap tahun dilakukan, di tahun 2018 kota jayapura mendapat 163.161 unit. Peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa efektif jalannya program tersebut dari berbagai sisi di wilayah dinas kesehatan kota Jayapura untuk eveluasi program Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan telaah dokumen, wawancara dan untuk memperjelas capaian program kelambu dilakukan survey atau pengukuran (Spot chek) pada 130 orang terpilih. Hasil penelitian ditemukan efektivitas kelambu untuk distrbusi 100%, kememilikan kelambu 66,15%, penggunaan kelambu 60,8%, kelambu tersisa di 6 puskesmas, sedangkan hubungan dengan kejadian malaria di kota meningkat 11,05% dengan yang tertinggi pada puskesmas koya barat 45%, sedangkan puskesmas kotaraja sukses menurunkan hingga 18 %. Faktor penyebab malaria adalah sering keluar dengan tidak menggunakan baju dan atau berbaju lengan pendek di malam hari. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas seperti sumber daya manusia cukup , dana terbatas, dukungan kurang, keterlambatan waktu dan aksebilitas terpenuhi. Diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berkontrbusi agar distribusi dan monitoring evaluasi dapat teratasi terutama untuk masalah pendanaan, ketepatan waktu program dan dukungan lintas sektor. Kata kunci: Efektivitas, kelambu anti nyamuk, eliminasi malaria ABSTRACT Name : Frengklin Pasik Study Program : 1706093920 Title : Evaluation of the Effectiveness from the Mosquito Netting Program in The Eliminating Malaria in The city of Jayapura in 2018 Counsellor : Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM Papua Province specifically, Jayapura city still has problems and malaria in the city of Jayapura, around 19,504 cases. Routine distribution of mosquito nets every year is carried out, in 2018 the city of Jayapura gets 163,161 units. The researcher was interested to find out how effective the program was from various sides in the Jayapura city health service area for program evaluation in 2018. This study used a qualitative approach by reviewing documents, interviews and clarifying the achievements of the survey program (Spot check) on 130 chosen person. The results of the study found the effectiveness of bed nets for distribution of 100%, mosquito net ownership of 66.15%, use of mosquito nets 60.8%, mosquito nets remaining in 6 health centers, while the relationship with malaria incidence in the city increased 11.05% with the highest in west koya 45 health centers %, while the Kotaraja health center has successfully reduced it to 18%. The causative factor of malaria is often going out without wearing clothes and or wearing short-sleeved clothes at night. Other factors that affect effectiveness such as sufficient human resources, limited funds, lack of support, delay in time and accessibility are fulfilled. It is expected that the regional government can contribute more so that the distribution and monitoring of evaluations can be overcome especially for funding issues, program timeliness and cross-sector support. Key words: Effectiveness, mosquito nets, malaria elimination

Abstrak: Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayananpuskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuanroadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkanlangsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen,penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitassarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian iniadalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisiinput, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan pra-survei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan denganwawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwaketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaianakreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhankompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukanadalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumenserta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement publichealth centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public healthcenters in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of thefiling of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only uponappointment directly, without measuring the readiness of public health centers both interms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability ofresources includes human resources, funds and facilities infrastructure standardinstrument of accreditation of public health centers. The purpose of this research is toknow accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed theinput, process and output based on variable phase and readiness resources pre-accreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depthinterviews conducted with the review document. The results showed that the availabilityof funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centersaccreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of humanresource competency and the completeness of the documents is still low. A proposedrecommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperworkand do a self assessment regularly and scheduled.

Abstrak: Puskesmas berfungsi untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UKP dan UKM pada puskesmas di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer melalui metode wawancara mendalam. Sebagai triangulasi maka dilakukan telaah dokumen berupa peraturan kementerian kesehatan, peraturan dinas kesehatan, serta dokumen penunjang dari puskesmas lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem dengan variabel masukan (SDM, biaya, metode, dan sarana pra sarana), proses (perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian), dan keluaran (kinerja puskesmas). Kesimpulan yang didapatkan adalah puskesmas telah melakukan manajemen puskesmas berpedoman pada Permenkes no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas sudah baik dalam pelaksanaan UKP dan UKM dengan SDM, biaya, dan sarana pra sarana yang tersedia. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. SDM yang tidak sesuai standar dapat menjadi penghambat pelaksanaan UKP dan UKM. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka rekomendasi bagi pelaksanaan UKP dan UKM di Puskesmas adalah perlu adanya evaluasi secara terpadu untuk kegiatan yang dilaksanakan UKP dan UKM. Pemenuhan SDM untuk memenuhi standar dapat dilakukan dengan pengangkatan SDM non ASN menggunakan dana BOK atau BLUD.

---

The function of the Puskesmas is to organize Individual Health Efforts (UKP) and Community Health Efforts (UKM). This study aims to analyze the implementation of UKP and UKM at puskesmas in Semarang City. The method used is a qualitative approach with primary data sources through in-depth interviews. As a triangulation, a document review was carried out in the form of regulations from the ministry of health, regulations from the health department, as well as supporting documents from the health centers where the research was located. This study uses a sistems theory approach with input variables (HR, costs, methods, and infrastructure), process (planning, mobilization, and implementation, as well as supervision, control, and assessment), and output (health center performance). The conclusion obtained is that the puskesmas has carried out the management of the puskesmas based on Permenkes no. 44 of 2016 concerning Guidelines for Management of Community Health Centers. The Puskesmas has been good in implementing UKP and UKM with available human resources, costs, and facilities. However, there are still some obstacles encountered. HR that doesn't according to standards can be an obstacle to the implementation of UKP and SMEs. Based on the results of existing research, the recommendation for the implementation of UKP and UKM in the Puskesmas is the need for an integrated evaluation for activities carried out by UKP and UKM. Fulfillment of HR to meet standards can be done by appointing non-ASN HR using BOK or BLUD funds

Abstrak:

Abstrak: Pemerintah telah berupaya mencegah dan mengurangi angka kejadian penyakit dengan Inpres No.1 Tahun 2017 tentang GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota Depok tahun 2019. Desain penelitian ini adalah cross-sectional dan data dikumpulkan dari 30 Puskesmas di Kota Depok. Analisis data statistik univariat dengan distribusi frekuensi, analisis bivariat menggunakan chi-square dan analisis multivariat dengan korelasi logistik Hasil penelitian menunjukkan 83,3% Puskesmas melaksanakan sosialisasi GERMAS dan edukasi sehat, 100% Puskesmas melakukan penyuluhan ASI ekslusif, 83.3 % Puskesmas melakukan kegiatan deteksi dini penyakit, IVA dan Ca mammae dan 80% Puskesmas melakukan kegiatan sosialisasi gemar aktivitas fisik. Ketersediaan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota depok memadai, namun belum adanya petunjuk pelaksana/SK dari Dinas Kesehatan maupun SK Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan GERMAS di Puskesmas. Saat ini petunjuk pelaksana yang dipakai sebagai pedoman kegiatan GERMAS masih mengikuti Perwal yang ada. Perencanaan dan pengorganisasiannya belum mempunyai roadmap pelaksanaan GERMAS di Puskesmas dan 70 % Puskesmas pengawasannya baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kegiatan GERMAS (p-value<0,05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan terhadap kegiatan GERMAS (p-value >0,05) dan terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan pelaksanaan GERMAS . Analisis multivariat menunjukkan faktor yang dominan mempengaruhi kegiatan GERMAS adalah pengawasan. Puskesmas diharapkan meningkatkan sosialiasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS.