Ditemukan 33328 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ira Heriawati; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Albertus Yudha Poerwadi, Mirna Putriantiwi
Abstrak:
ABSTRAK Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RI telah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaian tingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untuk memperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasi pengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dan telaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistem kendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan program penjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untuk evaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar audit serta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksana kebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yang melaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yang mengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlu melengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapat perhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalah perlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan. Kata kunci : Kendali mutu audit; Inspektorat Jenderal; Permenpan 19/2009; PKMA In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditing standards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen-PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI has established an audit quality control system, but based on the assessment of APIP capability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fully implemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need to perform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepth information related to how the implementation of quality control audit in Itjen Kemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done by comparing the information obtained from several different informants and comparing the results of the document review. The result of the research shows that Itjen Kemenkes has built an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fully implemented according to audit quality control measures in PER-PAN RB Number 19 of 2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, it has not yet designed and has not established the quality assurance and improvement programme so that there is no mechanism for evaluation / review and assessment on the conformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on the application of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal the implementation of audit quality control is from the aspect of communication is still not optimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementing the policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs the main task of its function so that the need for a section / team that coordinate to conduct monitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to the implementation of quality control of audit, besides need to complete guidance / SOP which arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitment of all policy implementers. Key words : Audit quality control; Inspectorate General; Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009; PKMA
Read More
T-5451
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Susanna Mutmainnah; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ede Surya Darmawan, Dumilah Ayuningtyas, Nana Mulyana, Dadi Suhardiman
Abstrak:
Read More
Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan pilar strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Pemberlakuan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigma dari pemenuhan administratif menuju kualitas hasil pengawasan yang berorientasi pada nilai tambah. Transformasi ini memicu fase transisi yang berdampak pada penurunan sementara capaian kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (dari Level 4 menjadi Level 2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menuju peran yang efektif di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan, auditor, dan pembina BPKP, serta didukung oleh telaah dokumen strategis. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mengungkap terjadinya kesenjangan antara tingginya mandat wewenang regulasi dengan kapasitas operasional di lapangan. Pada aspek komunikasi, efektivitas terdegradasi oleh ambiguitas instruksional dari pihak regulator dan tertahannya transmisi informasi di level pimpinan. Pada aspek sumber daya, penambahan auditor baru belum mampu menutup defisit keahlian analisis akar masalah (root-cause analysis), sementara metode remote audit justru mendegradasi daya paksa APIP terhadap entitas binaan. Pada aspek disposisi, kuatnya komitmen pimpinan puncak berhasil menjadi penahan disfungsi birokrasi, namun auditor pelaksana mengalami kelelahan adaptif akibat praktik beban kerja ganda (role overload) tanpa diimbangi insentif finansial yang proporsional. Pada aspek struktur birokrasi, koordinasi informal pimpinan efektif meredam tumpang tindih tugas, namun inefisiensi pencarian data masih terjadi akibat ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) masa transisi dan tingginya fragmentasi data digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi berada pada fase adaptasi yang rentan terhadap inefisiensi. Organisasi direkomendasikan untuk segera menerbitkan Buku Saku Transisi Pengawasan, memberlakukan aturan kepatuhan penyediaan data digital bagi auditee, merasionalisasi beban kerja dengan usulan insentif berbasis risiko, mengesahkan SOP transisi internal, serta membangun pangkalan data pengawasan yang terintegrasi.
Enhancing the capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is a strategic pillar in safeguarding government governance. The enactment of BPKP Regulation Number 6 of 2025 shifted the paradigm from administrative compliance to value-added supervision quality. This transformation triggered a transition phase that resulted in a temporary decline in the APIP capability achievement at the Inspectorate General of the Ministry of Health (from Level 4 to Level 2). This study aimed to analyze the implementation of the APIP capability enhancement policy towards an effective role at the Inspectorate General of the Ministry of Health. A qualitative approach with a case study design was employed, where data were collected through in-depth interviews with leaders, auditors, and BPKP supervisors, supported by strategic document reviews. The analysis utilized George C. Edwards III's policy implementation theory, encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure variables. The findings revealed a gap between high regulatory mandates and operational capacity in the field. Regarding communication, effectiveness was degraded by instructional ambiguity from the regulator and stagnant information transmission at the leadership level. In terms of resources, the addition of new auditors had not resolved the skill deficit in root-cause analysis, while the remote audit method degraded APIP's enforcement power over the auditees. Concerning disposition, strong top leadership commitment successfully buffered bureaucratic dysfunction, but implementing auditors experienced adaptive fatigue due to role overload practices without proportional financial incentives. In the bureaucratic structure aspect, informal leadership coordination effectively reduced overlapping tasks, yet data retrieval inefficiency persisted due to the absence of transition Standard Operating Procedures (SOPs) and high digital data fragmentation. This study concludes that the implementation is in an adaptation phase vulnerable to inefficiency. The organization is recommended to immediately publish a Supervision Transition Pocketbook, enforce digital data compliance rules for auditees, rationalize workloads alongside proposing risk-based incentives, legalize internal transition SOPs, and build an integrated supervision data warehouse.
T-7724
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ajeng Hadiati Sarjono; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Wayang Rai Suarthana, Mirna Putriantiwi
Abstrak:
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala yaitu sosialisasi dilakukan baru sebatas pada sebagian pegawai Itjen belum dilakukan secara keseluruhan. Belum ada Tim Khusus terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus. Belum dibuat peraturan turunan dari Internal Audit Charter (IAC). Belum ada sistem reward dan punishment. Belum ada dokumentasi kertas kerja pengawasan. Kebijakan belum terinternalisasi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan belum tercapai dengan optimal berdasarkan PerKa BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kapabilitas APIP. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu. Kata kunci: IACM, Kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan The capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is the ability to carry out supervisory tasks consisting of three interrelated elements of capacity, authority, and competence. The objective of the research is to analyze the implementation of the policy of enhancing the capability of APIP in the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used qualitative analysis with in-depth interview method and literature study. The result shows that there are some obstacles: the socialization done only to some employees of Itjen; no Special Team on the process of improving APIP capability; the time and task division is unclear; has no special budget yet; There has not been a derivative rule from the Internal Audit Charter (IAC); no reward and punishment system; no documentation of supervision working papers; The policy has not been internalized. The conclusion is that the implementation of the policy has not been reached optimally based on PERKA BPKP Number PER-1633/K/JF/2011. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of APIP enhancement policy. The suggestion is to consistently socialize to employees within the Inspectorate General, make Standard Operating Procedures (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. Keywords: IACM, Capability of APIP, Inspectorate General of the Ministry of Health
Read More
T-4950
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Matta Ernita; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Pujiyanto, Elizabeth Sarah A., Luci Fransisca S.
T-5501
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ardiansyah Bahar; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Daeng Mohammad Faqih, Akmal Budi Yulianto
Abstrak:
Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.
Read More
T-5661
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Gustian Yondi Pramudita; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Purnawan Junadi, Kanser Arif Ardiyanto
Abstrak:
Read More
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan menunjukkan fenomena kesenjangan data yang signifikan secara nasional (4,9%), dimana keaktifan pelaporan pihak industri (pemberi) tidak diimbangi oleh pihak tenaga medis dan tenaga kesehatan (penerima). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghambat dan pendorong perilaku kepatuhan implementasi regulasi pelaporan sponsorship di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan wilayah Jabodetabek, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif, penelitian ini membedah akar disfungsi secara sistemik melalui integrasi Teori Implementasi Kebijakan Publik (Mazmanian & Sabatier) dan model perilaku COM-B (Michie). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan (makro, meso, dan mikro) serta triangulasi telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan di level makro terhambat oleh disharmonisasi aturan standar biaya dan ketiadaan integrasi sistem pelaporan antar-lembaga. Di level meso, kepatuhan tersendat oleh birokrasi perizinan internal yang kaku dan salah tafsir kebijakan. Kondisi tersebut membebani kapabilitas dan menurunkan motivasi di level mikro akibat tingginya kelelahan klinis, persepsi kompleksitas administratif, dan ketiadaan umpan balik. Akumulasi kelemahan tata kelola ini berimplikasi pada kepatuhan semu (pseudo-compliance) pada kelompok sasaran berupa taktik bypass perizinan dan lobi penunjukan nama secara informal. Sebaliknya, perilaku kepatuhan dapat didorong melalui keteladanan pimpinan puncak, strategi pengawasan proaktif, serta kuatnya infrastruktur kepatuhan dari vendor multinasional. Berdasarkan kerangka Behaviour Change Wheel (BCW), peningkatan kepatuhan kelompok sasaran menuntut intervensi pada tahapan formulasi kebijakan (policy formulation) melalui fasilitasi sistem dari otoritas, yang disusun dalam wujud kaskade kebijakan (policy cascading matrix). Intervensi tersebut mencakup pengaturan mandatori ekosistem pelaporan digital terpadu, legitimasi formasi staf administrasi kepatuhan (enablement), penerapan transparansi publik terbatas (Public Disclosure), serta penegakan pakta integritas vendor.
The implementation of the Minister of Health Regulation Number 58 of 2016 concerning Sponsorship for Healthcare Professionals reveals a significant national data discrepancy (4.9%), where active reporting by the industry (providers) is not balanced by healthcare professionals (recipients). This study aims to analyze the barriers and facilitators to compliance behavior with the implementation of sponsorship reporting regulations in Vertical Hospitals of the Ministry of Health in the Greater Jakarta (Jabodetabek) area, and to formulate policy recommendations. Using a qualitative approach with a comparative case study design, this research systemically dissects the root of dysfunction through the integration of the Public Policy Implementation Theory (Mazmanian & Sabatier) and the COM-B behavioral model (Michie). Data were collected through in-depth interviews with 13 informants (macro, meso, and micro) as well as triangulation of document reviews. The results indicate that compliance at the macro level is hindered by the disharmonization of cost standard regulations and the lack of integration in inter-institutional reporting systems. At the meso level, compliance is obstructed by rigid internal licensing bureaucracy and policy misinterpretation. These conditions burden the capability and decrease the motivation at the micro level due to high clinical burnout, perceived administrative complexity, and the absence of feedback. The accumulation of these governance weaknesses leads to pseudo-compliance among target groups in the form of bureaucratic bypass tactics and informal name-appointment lobbying. Conversely, compliance behavior can be facilitated by top leadership role-modeling, proactive supervisory strategies, and the robust compliance infrastructure of multinational vendors. Based on the Behaviour Change Wheel (BCW) framework, enhancing target group compliance demands interventions at the policy formulation stage through system facilitation from authorities, structured in a policy cascading matrix. These interventions include the mandatory regulation of an integrated digital reporting ecosystem, the legitimacy of compliance administrative staff formation (enablement), the application of a limited Public Disclosure policy, and the enforcement of vendor integrity pacts.
T-7537
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hanisa Rizkamilna Fitriadewi; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Ede Surya Darmawan, Masyitoh, Prastuti Soewondo, Indra Rachmad Dharmawan
Abstrak:
Read More
Perundungan terhadap peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan permasalahan sistemik dalam pendidikan kedokteran di Indonesia yang berdampak pada kesehatan mental peserta didik, kualitas pendidikan klinis, keselamatan pasien, dan mutu pelayanan kesehatan. Sebagai respons terhadap berbagai kasus yang terjadi, Kementerian Kesehatan menerbitkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 589 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan, pimpinan Rumah Sakit Pendidikan, pengelola Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan peserta didik PPDS, serta didukung telaah dokumen kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi dan aktivitas penegakan, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 589 Tahun 2025 telah berjalan melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan, penyusunan regulasi internal, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, namun implementasinya belum optimal. Standar kebijakan dinilai telah memberikan definisi dan mekanisme yang jelas, tetapi masih menyisakan area abu-abu dalam membedakan pembinaan klinis dengan perundungan. Sasaran kebijakan dipahami tidak hanya untuk melindungi peserta didik, tetapi juga mendukung keselamatan pasien, meskipun target zero bullying dinilai belum realistis. Implementasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya komunikasi dan koordinasi lintas institusi, kompleksitas hubungan antar pelaksana, budaya hierarkis, hidden curriculum, fear of retaliation, serta budaya pendidikan kedokteran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 589 Tahun 2025 telah memperkuat sistem pencegahan dan penanganan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi perundungan. Penguatan implementasi memerlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan kelembagaan dan sistem pelaporan, penyusunan pedoman operasional yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas pelaksana, penguatan perlindungan peserta didik, serta pengembangan mekanisme deteksi dini dan integrasi indikator budaya anti-perundungan ke dalam sistem monitoring dan akreditasi Rumah Sakit Pendidikan.
Bullying among residents in Specialist Medical Education Programs (Program Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS) has become a systemic issue in medical education in Indonesia, adversely affecting residents' mental health, the quality of clinical education, patient safety, and healthcare service quality. In response to a series of reported cases, the Ministry of Health issued Minister of Health Instruction Number 589 of 2025 concerning the Prevention and Management of Bullying against Medical Trainees in Teaching Hospitals under the Ministry of Health. This study aimed to analyze the implementation of this policy in teaching hospitals under the Ministry of Health. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with policymakers, teaching hospital leaders, residency program administrators, and medical residents, complemented by a review of relevant policy documents. Data were analyzed using the Van Meter and Van Horn model for policy implementation, which comprises policy standards and objectives, resources, communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, economic, social, and political conditions, and implementers' disposition. The findings indicate that the implementation of the Minister of Health Instruction Number 589 of 2025 has progressed through the establishment of Bullying Prevention and Management Teams, the development of institutional regulations, and the implementation of reporting and case management mechanisms. However, implementation has not yet been fully optimal. Although policy standards provide clear definitions and procedures, ambiguities remain in distinguishing legitimate clinical supervision from bullying. Policy objectives are widely understood as extending beyond the protection of residents to include patient safety, although achieving zero bullying is considered unrealistic in the short term. Policy implementation is further constrained by limited resources, suboptimal communication and inter-institutional coordination, complex relationships among implementing actors, hierarchical culture, the hidden curriculum, fear of retaliation, and resistance to cultural change within medical education. This study concludes that the implementation of Ministry of Health instruction No. 589 of 2025 has strengthened the system for preventing and managing bullying in teaching hospitals. However, its implementation has not yet been fully effective in addressing the structural factors underlying bullying. Strengthening policy implementation requires cross-sectoral policy harmonization, institutional strengthening, and improvements to the reporting system; the development of more specific operational guidelines; capacity building for implementers; enhanced protection for medical residents; as well as the development of early detection mechanisms and the integration of anti-bullying culture indicators into the monitoring and accreditation systems of teaching hospitals.
T-7608
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ika Trisia; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Sandi Iljanto, Pujiyanto, Abdurrahman, Gunawan Widjaja
Abstrak:
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, suatu organisasi perlu didukung dengan struktur organisasi yang mencerminkan sasarandan strategi organisasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari dan memberikan pandangan mengenai peran, tugas, dan fungsi PPJK agar dapat mendukung pembangunan kesehatan secara nasional melalui upaya pembiayaan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penataan struktur organisasi PPJK yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.Kata kunci : organisasi, perubahan organisasi, pembiayaan kesehatan
Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supportingelement for the implementation of the duties of the Ministry of Health in healthfinancing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functionsoptimally, an organization needs to be supported with an organization structurethat reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing ofliterature and interviewing the experts to search and obtain their views in theroles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development ofnational health programs through the health financing. At the end, this research isexpected to provide input for the organizational structure of PPJK that align withthe environtmental strategic changing, in both internally and externally.Keywords: organization, organizational change, health financing
Read More
Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supportingelement for the implementation of the duties of the Ministry of Health in healthfinancing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functionsoptimally, an organization needs to be supported with an organization structurethat reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing ofliterature and interviewing the experts to search and obtain their views in theroles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development ofnational health programs through the health financing. At the end, this research isexpected to provide input for the organizational structure of PPJK that align withthe environtmental strategic changing, in both internally and externally.Keywords: organization, organizational change, health financing
T-4205
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ekasakti Octohariyanto; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Ali Maulana Hakim, Purnawan Junadi
Abstrak:
Read More
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan kesehatan masyarakat, higiene sanitasi pangan, keamanan pangan, surveilans, dan pengendalian risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pembinaan, pengawasan, dan pengendalian SPPG dalam Program MBG di Provinsi DKI Jakarta serta merumuskan model penguatan tata kelola antara BGN dan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, telaah regulasi, dan analisis dokumen. Analisis menggunakan kerangka agenda setting, policy transfer, formulasi kebijakan, dan governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan semata keterbatasan kapasitas, tetapi governance gap yang ditandai oleh ketidakjelasan kewenangan, fragmentasi koordinasi, belum terintegrasinya data, belum adanya SOP lintas sektor, serta belum kuatnya mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan mitigasi penyimpangan. Capacity gap berupa keterbatasan SDM, anggaran, waktu, dan variasi wilayah menjadi faktor sekunder yang memperkuat masalah tata kelola. Penelitian ini merekomendasikan model tata kelola binwasdal terpadu berbasis risiko, dengan BGN sebagai regulator, penyusun standar, pengelola dashboard nasional, dan evaluator; sedangkan pemerintah daerah menjalankan pembinaan, inspeksi, surveilans, investigasi kejadian, dan tindak lanjut lapangan melalui perangkat yang sudah tersedia. Penguatan binwasdal tidak harus melalui pembentukan unit baru, melainkan melalui koordinasi formal, SOP lintas sektor, dashboard bersama, audit trail, dan optimalisasi kelembagaan yang lebih efisien.
The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a national priority program implemented through the National Nutrition Agency (BGN) and Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG). At the same time, local government retains authority over public health guidance, food hygiene and sanitation, food safety, surveillance, and health risk control. This study aims to analyze the governance of guidance, supervision, and control of SPPG in the MBG Program in DKI Jakarta Province and to formulate a governance strengthening model between BGN and local government. This qualitative case study used in-depth interviews, focus group discussions, regulatory review, and document analysis. The analysis was guided by agenda setting, policy transfer, policy formulation, and governance frameworks. The findings show that the main problem is not merely limited capacity, but a governance gap characterized by unclear authority, fragmented coordination, nonintegrated data systems, the absence of cross-sector standard operating procedures, and weak accountability, transparency, and deviation-mitigation mechanisms. Capacity gaps, including limited human resources, budget, time, and regional variation, act as secondary factors that intensify governance problems. This study recommends an integrated, risk-based governance model for guidance, supervision, and control, positioning BGN as regulator, standard-setter, national dashboard manager, and evaluator, while local government conducts coaching, inspection, surveillance, incident investigation, and field follow-up through existing institutional resources. Strengthening governance does not require establishing a new unit; instead, it should be pursued through formal coordination, cross-sector SOPs, shared dashboards, audit trails, and more efficient optimization of existing institutions.
T-7698
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farid Kharisma; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Fitria, Joyce M.Tibuludji
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan Bantuan Pendanaan Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen, penelitian ini bertindak sebagai evaluasi formatif untuk mendeteksi bottleneck saat kebijakan sedang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian yang asimetris. Implementasi pada tahap hulu (pusat dan kampus) berjalan sangat efektif; sistem seleksi berhasil memitigasi elite capture dengan memprioritaskan "Putra Daerah", dan mutu akademik lulusan terbukti sangat baik. Namun, implementasi pada tahap hilir mengalami deviasi struktural. Dari 257 lulusan, baru 125 yang didayagunakan, sementara sisanya terjebak dalam Time Lag Constraint akibat antrean magang (internship) nasional dan dinamika transisi politik lokal. Kendala utama pendayagunaan berakar pada benturan regulasi ketatanegaraan amanat penempatan Kemenkes berbenturan dengan larangan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang melahirkan kebijakan "Unfunded Mandate" bagi daerah. Hal ini memicu ketiadaan insentif, minimnya sense of belonging dari Pemerintah Daerah, pergeseran penempatan dari Puskesmas ke RSUD berstatus BLUD, serta masifnya GAP kekosongan akibat bias geografis pelamar. Penelitian ini merekomendasikan kerangka "Grand Design Retensi Tenaga Medis" yang mencakup: elevasi hierarki regulasi menjadi Perpres/SKB untuk menjamin afirmasi ASN berbasis merit, earmarking Dana Alokasi Umum (DAU), penerapan fast-track internship, eksekusi "SIP Menteri", serta jaminan prioritas beasiswa spesialis (PPDS) untuk menembus bias geografis.
This study aims to evaluate the implementation conformity of the Medical and Dental Education Funding Assistance policy by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia based on the Minister of Health Regulation Number 37 of 2022. Utilizing a qualitative approach with in-depth interviews and document reviews, this study serves as a formative evaluation to detect operational bottlenecks. The results indicated an asymmetrical conformity. The upstream implementation (central government and universities) was highly effective; the selection system successfully mitigated elite capture by prioritizing local candidates (Putra Daerah), and the academic quality of the graduates proved to be excellent. However, the downstream implementation faced significant structural deviations. Out of 257 graduates, only 125 have been deployed, while the rest are trapped in a Time Lag Constraint due to the national internship queue and local political transitions. The main deployment bottleneck stems from a regulatory clash the Ministry of Health's deployment mandate conflicts with the State Civil Apparatus (ASN) Law No. 20 of 2023 creating an "Unfunded Mandate" for local governments. This has led to the absence of financial incentives, a lack of sense of belonging among local governments, a shift in placements from Primary Healthcare Centers (Puskesmas) to Regional General Hospitals (RSUD), and massive vacancy gaps exacerbated by applicants' geographical bias. This study recommends a "Grand Design for Medical Personnel Retention" framework, which includes: elevating the regulatory hierarchy into Presidential Decree/Joint Ministerial Decree to ensure merit-based ASN affirmation, earmarking the General Allocation Fund (DAU), implementing a fast-track internship, executing the "Ministerial SIP", and guaranteeing priority quotas for specialist scholarships (PPDS) to break the geographical bias.
T-7717
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉