Abstrak: ABSTRAK Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RI telah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaian tingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untuk memperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasi pengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dan telaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistem kendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan program penjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untuk evaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar audit serta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksana kebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yang melaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yang mengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlu melengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapat perhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalah perlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan. Kata kunci : Kendali mutu audit; Inspektorat Jenderal; Permenpan 19/2009; PKMA In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditing standards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen-PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI has established an audit quality control system, but based on the assessment of APIP capability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fully implemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need to perform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepth information related to how the implementation of quality control audit in Itjen Kemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done by comparing the information obtained from several different informants and comparing the results of the document review. The result of the research shows that Itjen Kemenkes has built an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fully implemented according to audit quality control measures in PER-PAN RB Number 19 of 2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, it has not yet designed and has not established the quality assurance and improvement programme so that there is no mechanism for evaluation / review and assessment on the conformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on the application of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal the implementation of audit quality control is from the aspect of communication is still not optimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementing the policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs the main task of its function so that the need for a section / team that coordinate to conduct monitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to the implementation of quality control of audit, besides need to complete guidance / SOP which arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitment of all policy implementers. Key words : Audit quality control; Inspectorate General; Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009; PKMA

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, suatu organisasi perlu didukung dengan struktur organisasi yang mencerminkan sasarandan strategi organisasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari dan memberikan pandangan mengenai peran, tugas, dan fungsi PPJK agar dapat mendukung pembangunan kesehatan secara nasional melalui upaya pembiayaan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penataan struktur organisasi PPJK yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.Kata kunci : organisasi, perubahan organisasi, pembiayaan kesehatan

---

Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supportingelement for the implementation of the duties of the Ministry of Health in healthfinancing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functionsoptimally, an organization needs to be supported with an organization structurethat reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing ofliterature and interviewing the experts to search and obtain their views in theroles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development ofnational health programs through the health financing. At the end, this research isexpected to provide input for the organizational structure of PPJK that align withthe environtmental strategic changing, in both internally and externally.Keywords: organization, organizational change, health financing

Abstrak:

---

Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

---

 

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.

Abstrak:

---

Abstrak: Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.

Abstrak:

---