Abstrak:

ABSTRAK
Nama : Karmellia Nikke Darnesti
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul : Analisis Kinerja Unit Pelayanan Gigi Puskesmas Kelurahan di
Wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara Tahun 2018
Pembimbing : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
Lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki permasalahan gigi dan mulut, ironisnya
berdasarkan Riskesdas 2018, hanya sekitar 10% yang mampu mendapat akses ke layanan
kesehatan gigi. Rifaskes 2011 mengindikasikan cakupan program usaha kesehatan gigi
berbasis masyarakat di puskesmas masih sangat rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kinerja unit pelayanan gigi
puskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Koja. Pendekatan wawancara mendalam,
observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada dua jenis unit pelayanan gigi yang ada di
puskesmas kelurahan wilayah Kecamatan Koja. Terdapat dua skema, yaitu Pola I yang
memiliki dokter gigi saja dan Pola III memiliki dokter gigi dan terapis gigi. Hasil
penelitian menyatakan bahwa unit pelayanan gigi pola III memiliki kinerja pelayanan gigi
yang lebih baik karena dapat menangani lebih banyak pasien dan tindakan, serta dapat
memenuhi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Upaya Kesehatan Gigi
Masyarakat (UKGM). Sebaliknya, unit pelayanan gigi pola I hanya dapat memenuhi
program UKGS dan menangani jumlah pasien yang lebih sedikit. Adanya kompetisi
waktu antara program kesehatan gigi masyarakat dan poli gigi membuat dokter gigi
kesulitan memenuhi semua pelayanan gigi. Pelaksanaan program UKGS maupun UKGM
yang dipenuhi hanya terbatas pada penyuluhan singkat dan pemeriksaan sederhana yang
dilaksanakan sekedar memenuhi target. Akibatnya, permasalahan gigi dapat terus
berkembang menjadi penyakit yang semakin parah dan membutuhkan perawatan lebih
kompleks. Hasil kajian juga menguak bahwa tindakan mayoritas, yaitu mumifikasi,
kurang sesuai dengan standar perawatan yang dibutuhkan karena keterbatasan sumber
daya. Disamping itu, tugas manajemen puskesmas ternyata menambah beban kerja dokter
gigi dan mempengaruhi kinerja unit pelayanan gigi. Kolaborasi dokter gigi dengan terapis
gigi akan meningkatkan kinerja unit pelayanan gigi karena dapat mengakomodasi
kenaikan permintaan pelayanan, membantu melaksanakan semua upaya kesehatan gigi,
dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kata kunci: kinerja, pelayanan gigi, puskesmas, dokter gigi, terapis gigi

---

ABSTRACT
Name : Karmellia Nikke Darnesti
Study Program : Public Health Science
Title : Analysis of Dental Medical Unit Performance in Puskesmas
Kelurahan at Koja District North Jakarta 2018
Counsellor : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
More than 50% of the population in Indonesia were reported to have dental problems,
ironically based on Riskesdas 2018, only around 10% are able to get access to dental
services. Rifaskes 2011 has indicated the coverage of the community-based oral health
program at the Puskesmas is quietly low, even in the DKI Jakarta. This study aims to
analyze the performance of the dental medical unit at the puskesmas kelurahan in Koja
District area. The approach is through in-depth interviews, observations, and document
studies were carried out on two types of dental medical units that mostly be divided into
Pattern I with only dentist and Pattern III which have dentist and dental therapist. The
results of the study indicated that Pattern III had higher dental service performance
primarily because it could handle more patients and type of treatments also could carry
out School-based Oral Health (UKGS) and Community-based Oral Health (UKGM)
programs. In contrast, Pattern I only fulfill the UKGS program and handle fewer patients.
Clash of time between community-based program and dental poly makes it difficult for
dentists to fulfill all dental services. The implementation of the UKGS and UKGM
programs which only brief counseling and screening tended merely meet the targets so
that dental problems become more severe then require more complex treatments. The
study also revealed that the mummification, which were among the most frequent
treatment, were not in accordance with the standard of care due to limited resources. In
addition, management duties within puskesmas adds further workload of dentists and
influenced the performance of dental service. Dentist collaboration with dental therapist
will improve the performance of the dental service, allowing them to accommodate the
increase in demand, support implementation of all dental health efforts, and improve
dental service quality in the era of National Health Insurance (JKN).
Keywords : dental services; performance; puskesmas; dentist; dental therapist

Abstrak: Universal access sanitation merupakan salah satu target RPJMN 2015-2019 danSDGs 2030. Berdasarkan data WHO (2016), terdapat sekitar 842.000 orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meninggal akibat air, sanitasi dan higieneyang tidak memadai, serta diperkirakan sejumlah 58% dari total kematiantersebutdiakibatkan oleh diare. Jawa Barat menjadi salah satu pemilik prevalensi diareklinis diatas angka nasional, jumlah angka kejadian diare tertinggi terdapat padaKabupaten Bogor yaitu sebanyak 163.904 kasus (149,25%).STBM merupakan programnasional yang digalakkan sejak tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah penyakitberbasis lingkungan, melalui 5 pilar yang diusung.Cakupan layak sanitasi di Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah sebesar 4.027.279jiwa (72,1%) dari target capaian 71,13%. Hal tersebut bertolak belakang denganpelaksanaan STBM saat ini yang menunjukkan bahwa masih 45 desa yang berstatuskanopen defecation free (odf) dari jumlah 434 desa yang ada di Kabupaten Bogor. Laporankemajuan pelaksanaan STBM nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan STBM pilar1Kabupaten Bogor dengan berpatokan pada desa odf tertinggi ada di Cigombong,karena adanya komitmen dari pihak pelaksana maupun masyarakat. Sementara laporanodf terendah ada di Rumpin, dikarenakan Rumpin belum menjalankan program STBMyang salah satu penyebab utamanya karena keterbatasan jumlah SDM.Laporan odf tersebut tidak menunjukkn adanya pengaruh terhadap angka kejadiandiare.Angka kejadian diare di Cigombong yang seluruh desa diwilayahnya sudah odfjustru lebih tinggi dibandingka Rumpin yang seluruh desa diwilayahnya belum odf, haltersebut dikarenakan masih ada faktor lain selain BABS yang dapat menyebabkanterjadinya diare.
Kata kunci:Diare, STBM, Odf

---

Universal access sanitation is one of the targets of the RPJMN 2015-2019 andSDGs 2030. Based on data WHO (2016), there are approximately 842.000 people inlow and middle income countries dying effect from inadequate water, sanitation andhygiene, and an estimated 58% of the total deaths caused by diarrhea. West Java hasbecome one of the prevalence of clinical diarrhea above the national rate, the highestnumber of diarrhea occurrence is in Bogor Regency, which is 163,904 cases(149.25%). CLTS is a national program promoted since 2008 to solve the problem ofenvironment-based disease, through 5 points that carried.The coverage of decent sanitation in Bogor Regency in 2016 is 4.027.279 people(72.1%) of the target achievement 71.13%. This is in contrast to the currentimplementation of CLTS indicating that, there are still 45 villages with open defecationfree (odf) status of 434 villages in Bogor Regency. The progress report of the nationalCLTS showed that the implementation of CLTS point 1 in Bogor Regency the highest isin Cigombong, due to the cooperation of cross-sector and comitment from thecommunity. While the lowest odf report is in Rumpin, because Rumpin has not doingthe CLTS program which is one of the main causes due to the limited of humanresources.The odf report did not indicate any effect on the incidence of diarrhea. Theincidence of diarrhea in Cigombong that all villages in the region have odf is higherthan Rumpin that all villages in the region has not odf, it is because there are still otherfactors besides BABS that can cause diarrhea.
Key words:Diarrhea, CLTS, Odf.

Abstrak: Terdapat 290 item persediaan farmasi yang termasuk dalam kategori deadstock, obat tersebut menumpuk dan berdampak pada rendahnya nilai perputaran investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengendalian persediaan antara proses pengendalian yang selama ini dilakukan oleh rumah sakit dengan proses pengendalian jika menggunakan perhitungan EOQ, SS, dan ROP. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder dari Instalasi Farmasi RS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling yaitu seluruh kategori A persediaan farmasi.

Hasil penelitian menunjukkan proses pengendalian menggunakan perhitungan EOQ, SS, dan ROP lebih efisien karena dapat meningkatkan nilai Inventory Turnover Ratio dan memiliki nilai rata-rata persediaan lebih rendah. Terdapat perbedaan Inventory Turnover Ratio yang signifikan antara pengendalian yang selama ini dilakukan oleh rumah sakit dengan proses pengendalian jika menggunakan perhitungan EOQ, SS dan ROP. Peneliti menyarankan untuk melakukan pengelompokkan obat dengan analisis ABC, perhitungan EOQ yang berulang untuk meningkatkan efisiensi pada pengendalian persediaan farmasi.

Abstrak: Healthcare Associated Infections (HAIs) merupakan peristiwa buruk yang paling sering terjadi dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Setiap tahunnya terdapat ratusan juta pasien terkena HAIs yang mengarah pada kematian secara signifikan dan menyebabkan kerugian finansial untuk sistem kesehatan. Di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, frekuensi infeksi di ICU setidaknya 2-3 kali lebih tinggi daripada negara-negara berpenghasilan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis tata laksana pencegahan dan pengendalian Health care-associated infections (HAIs) di unit perawatan intensif RSUD Koja menggunakan metode bow tie. Penelitian ini merupakan jenis penelitian operasional yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab angka HAIs di RSUD Koja masih diatas standar yakni adanya latent failure dalam upaya pencegahan dan pengendalian HAIs. Maka dari itu diperlukan perbaikan dalam beberapa variabel laten untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan pengendalian HAIs, serta dibutuhkan penelitian yang membahas kondisi pasien sebagai ancaman dalam upaya pencegahan dan pengendalian HAIs di rumah sakit

Abstrak: Balanced scorecard (BSC) adalah kerangka pengukuran kinerja yang komprehensif dengan melihat perspektif keuangan dan non keuangan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja sendiri belum menerapkan BSC. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Koja Tahun 2017-2018 dengan menggunakan BSC. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) kinerja keuangan dinilai kurang: pertumbuhan penerimaan menurun, keuangan tidak efektif. (2) Kinerja perspektif pelanggan dinilai baik: pertumbuhan kunjungan, retensi, dan kepuasan pelanggan baik serta akuisisi pelanggan kurang. (3) Kinerja proses bisnis internal dinilai baik: waktu tanggap baik, pasien tidak harus membayar uang muka, inovasi baik. (4) Kinerja pembelajaran dan pertumbuhan dinilai baik: kepuasan kerja, sistem informasi, akses diklat dinilai baik, akan tetapi produktivitasnya dianggap masih kurang. Kinerja IGD secara umum dinilai baik. Pihak manajemen disarankan untuk menetapkan kebijakan agar BSC dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja yang komprehensif guna menjaga mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Abstrak: Latar Belakang : Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal. Kinerja tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi, serta komponen lainnya yang berada di lingkungan puskesmas sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. hasil pengamatan terhadap 20 orang perawat Puskesmas dan dihasilkan bahwa sebanyak 30% pegawai tidak mencatat pendokumetasian asuhan keperawatan dengan lengkap, sebanyak 50% lebih sering melakukan kegiatan adminitratif. Subyek dan Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analitik yang dilakukan secara observasional, desain penelitian ini adalah secara potong lintang (cross sectional). Dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan puskesmas. Jumlah sampel adalah 147 dengan menggunakan total populasi yaitu perawat yang bekerja di puskesmas di kabupaten way kanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019. Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Kinerja perawat = 4,066 - 0.018 masa kerja + 1,48 imbalan + 0,013umur Dengan model persamaan ini, kita dapat memperkirakan kinerja perawat dengan menggunakan variabel umur, masa kerja dan imbalan. Adapun arti koef. B untuk masing-masing variabel adalah sbb: Setiap kenaikan imbalan sebesar 1 juta maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 1,48 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Setiap perawat yang memiliki masa kerja lebih besar 1 tahun, kinerjanya menurun sebesar 0,18 pasien, setelah dikontrol variabel masa kerja dan umur. Setiap kenaikan umur sebesar 1 tahun maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 0,13 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara umur, masa kerja, beban kerja, dan imbalan terhadap kinerja perawat Puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, sementara antara pendidikan, jenis kelamin, dan pelatihan tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja perawat puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018. Faktor yang paling dominan adalah imbalan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Posbindu PTMdi wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tahun 2018. Jenispenelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupawawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja PuskesmasKecamatan Cempaka Putih belum optimal. Pada variabel input, kemampuan danketerampilan kader Posbindu PTM masih perlu ditingkatkan terutama dalamperhitungan IMT, belum sepenuhnya masyarakat bersedia membayar biaya pemeriksaanfaktor risiko PTM, dan ketersediaan sarana dan peralatan yang belum lengkap. Padavariabel proses, tahapan wawancara, pengukuran lingkar perut, dan perhitungan IMTbelum dilaksanakan secara rutin di beberapa Posbindu PTM. Pada variabel output,cakupan kegiatan pemeriksaan faktor risiko tekanan darah pada bulan Oktober-Desember tahun 2017 masing-masing sebesar 0,68%, 0,58%, 0,48% termasuk kategorimerah (<10%). Proporsi faktor risiko obesitas sentral dan tekanan darah tinggi padabulan Oktober tahun 2017 masing-masing sebesar 76,9% dan 46,4% juga termasukkategori merah. Saran dari penelitian ini antara lain memberikan bimbingan tekniskepada kader, meningkatkan sosialisasi dan advokasi, mengembangkan Posbindu PTMbergerak, melakukan penilaian secara berkala, dan menjalin kemitraan dan kerjasamalintas sektor.Kata kunci:Evaluasi Program, Posbindu PTM.

Abstrak:

---

Abstrak: Program Operasi Katarak Gratis merupakan salah satu program kerja Dinas Kesehatan Kota Depok yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dan pada tahun 2015 target program operasi katarak di Kota Depok tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang evaluasi program operasi katarak gratis di Kota Depok pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya target program operasi katarak gratis di Kota Depok disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas kesehatan di masyarkat, kurangnya sosialisasi program operasi katarak gratis di masyarakat dan banyaknya masyarakat Kota Depok yang telah terdaftar menjadi pasien BPJS. Di era BPJS saat ini masyarakat yang terdaftar menjadi pasien BPJS tidak diperbolehkan mengikuti program operasi katarak gratis karena dapat berpotensi terjadinya pembiayaan ganda terhadap pasien tersebut.

---

Free Cataract Surgery Program has been implemented since 2004 in Depok. However, in 2015 the target of cataract surgery program in Depok is not fulfilled. This study is a qualitative descriptive study with aim to evaluate the free cataract surgery program in Depok 2015. The results showed that the target of free cataract surgery program not fulfilled caused by the lack of training that given to health workers in the community, lack of socialization about free cataract surgery program, and majority of public who already have registered in BPJS. In BPJS era, people who have registered in BPJS are not allowed to register for free cataract surgery program because it would be a double burden for BPJS.