Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 40933 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Ismi Rizkina Hakiki; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Diana Mustikasari
Abstrak: Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, Negara juga memiliki peran penting dalam meningkatkan status kesehatan bagi warga negaranya dengan menyediakan asuransi kesehatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dan National Health Insurance di Korea Selatan, serta memperlihatkan aspek-aspek persamaan dan perbedaan antara kedua program. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur tersistematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara kedua program, antara lain kesamaan pada program yang diatur oleh Undang-Undang negara, jenis kepesertaan, sistem pembayar tunggal, sistem pemungutan iuran, dan adanya sistem rujukan. Sedangkan perbedaan terletak pada cakupan yang lebih luas pada peserta WNA di NHI, adanya klasifikasi kelas perawatan dan tidak adanya sistem copayment di JKN. Kesimpulan penelitian ini adalah baik JKN maupun NHI keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam aspek landasan hukum, kepesertaan, sistem pembiayaan, dan pelayanan , serta proses maupun metode yang dilakukan untuk mencapai cakupan semesta. Kata Kunci: Cakupan Semesta, Jaminan Kesehatan Nasional, National Health Insurance
Read More
S-10019
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fahria; Pembimbing: Jaslis Iljas; Penguji: Pujiyanto, Samsul Bahri
Abstrak: Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan National Health Insurance (NHI) di Thailand sebagai pembelajaran bagi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pelaksanaan JKN di Indonesia masih tergolong baru sehingga memerlukan berbagai evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas program JKN. Untuk meningkatkan kualitas program JKN, Indonesia harus belajar dari negara lain yang memiliki sistem kesehatan dan karakteristik yang hampir serupa dengan Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode telaah kepustakaan secara sistematis dari berbagai sumber sekunder yang dipublikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis anotasi bibliografi yang bersifat deskriptif analitik. Terdapat beberapa penerapan sistem pelaksanaan NHI di Thailand yang dapat diterapkan di Indonesia, seperti perluasan kepesertaan, metode pembiayaan kepada penyedia pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Kata kunci: asuransi kesehatan sosial, NHI, JKN This study focuses on the implementation of National Health Insurance (NHI) in Thailand as a learning for the implementation of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) in Indonesia. NHI in Thailand has similar applications with JKN in Indonesia in terms of expansion of assurance membership, payment method for health service provider, health service system, and integrated health information system. JKN in Indonesia is still considered new despite its years of execution. Therefore, JKN needs some development to improve the quality of JKN itself by learning from other country who has similar health system and characteristics as Indonesia. This study is using systematic literature review as the research method and the data were collected from various published secondary sources. After collecting data, the data were analyzed using bibliography annotations analyzation. Key words: national health insurance, NHI, JKN
Read More
S-9623
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Berliana Lailatul Akhsya; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah.

Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions.
Read More
S-11533
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Syifa Nadya Virgin; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Agus Rahmanto, Pujiyanto
Abstrak: Setiap negara berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya. Hal tersebut memerlukan suatu kelembagaan untuk menuju Universal Health Coverage (UHC). Setiap proses pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan suatu sistem pembiayaan Kesehatan. Pelaksanaan fungsi pembiayaan kesehatan yang baik dan efisien akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga akan membantu Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pada sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional. Thailand merupakan salah satu negara yang sudah lama mencapai UHC serta men-erapkan sistem pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional berdasarkan tiga fungsi pembiayaan kesehatan, yaitu fungsi penampungan dana, fungsi pengumpulan dana dan fungsi pembelian. Analisis perbandingan sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional Indonesia dan Thailand dilakukan dengan mengkaji aspek peran, persamaan dan perbedaan serta lesson learn pada tiga fungsi pembiayaan kesehatan kedua negara tersebut agar dapat menjadi bahan dalam peningkatan mutu dan evaluasi setiap kebijakan sistem pem-biayaan kesehatan yang telah dijalankan di Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Each country strives to continuously improve the health quality of its population. This re-quires an institution to achieve Universal Health Coverage (UHC). Every process of health care cannot be separated from a health financing system. The implementation of a good and efficient health financing function will be able to improve the quality of health services so that it will help Indonesia to overcome the challenges faced in the national health insurance health financing system. Thailand is one of the countries that has long achieved UHC and has implemented a health financing system for the national health insurance based on three health financing functions are collecting funds, collecting funds and purchasing. Comparative analysis of the health financing systems of NHI in Indonesia and Thailand was carried out by examining aspects of the roles, similarities and differences as well as lessons learned in the three health financing functions of the two countries so that they can be used as material for quality improvement and evaluation of every health financing system policy that has been implemented in Indonesia in the implemention of health development.
Read More
S-11105
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rahmakarina Ekoputri Desabrina; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran kunci dalam kesuksesan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan. Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini membandingkan fungsi pembiayaan kesehatan di keempat negara tersebut melalui metode literature review dengan menggunakan data dari artikel jurnal akademik dan laporan resmi dari kementerian kesehatan masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dengan dana dari kontribusi peserta dan alokasi pemerintah. Thailand memiliki tiga skema utama: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), dan SSS (Social Security Scheme), yang didanai oleh kombinasi anggaran pemerintah dan kontribusi tripartit. Singapura menggunakan sistem 3M (Medisave, Medishield Life, dan Medifund) yang menggabungkan tabungan wajib dan subsidi pemerintah. Malaysia menerapkan sistem dua pilar, yaitu layanan kesehatan publik yang didanai pajak dan layanan kesehatan swasta yang didanai oleh berbagai sumber termasuk jaminan sosial dan asuransi kesehatan swasta.

The health financing system plays a crucial role in the success of national health insurance programs, particularly in ensuring equitable access to healthcare services. Indonesia, Thailand, Singapore, and Malaysia each employ distinct approaches in managing health financing functions to achieve Universal Health Coverage (UHC). This study compares the health financing functions in these four countries through a literature review method, using data from academic journal articles and official reports from the respective ministries of health. The findings reveal that Indonesia manages its National Health Insurance (JKN) through BPJS Kesehatan, funded by participant contributions and government allocations. Thailand operates three main schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), and SSS (Social Security Scheme), funded by a mix of government budgets and tripartite contributions. Singapore employs the 3M system (Medisave, Medishield Life, and Medifund), which combines mandatory savings with government subsidies. Malaysia utilizes a dual-pillar system, comprising publicly funded healthcare services supported by taxes and private healthcare services funded by various sources, including social insurance and private health insurance.
Read More
S-11588
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Vany Tri Heidyanti; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto, Herman Dinata Mihardja
Abstrak:
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menempatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan berjenjang. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan tingginya angka rujukan dari FKTP ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik rujukan peserta JKN pada dua Puskesmas di Jakarta Selatan, yaitu Puskesmas dengan angka rujukan tertinggi (Jagakarsa) dan terendah (Setiabudi) sepanjang tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan angka rujukan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah dan rate ketersediaan dokter, kecukupan fasilitas penunjang, ketersediaan laboratorium klinik, serta ketersediaan obat-obatan. Meskipun kedua Puskesmas telah memiliki fasilitas penunjang yang sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019, keterbatasan SDM, beban kerja, dan diagnosa medis pasien turut mendorong terjadinya rujukan yang sebenarnya dapat dihindari. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi berkala terhadap rate dokter dan manajemen fasilitas, serta penguatan tata kelola layanan dan distribusi tenaga kesehatan agar sistem rujukan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

The National Health Insurance (JKN) program places primary healthcare facilities (FKTP) at the forefront of health services through a tiered referral system. However, in its implementation, there is still a high rate of referrals from FKTP to advanced referral health facilities (FKRTL). This study aims to compare the referral characteristics of JKN participants at two Puskesmas in South Jakarta, namely Puskesmas with the highest (Jagakarsa) and lowest (Setiabudi) referral rates throughout 2024. This research was conducted using in-depth interviews, observation, and document review. The results showed that the difference in referral rates was influenced by several factors such as the number and ratio of doctor availability, adequacy of supporting facilities, availability of clinical laboratories, and availability of medicines. Although both Puskesmas have supporting facilities in accordance with Permenkes No. 43 of 2019, limited human resources, workload, and patient medical diagnoses also encourage referrals that can actually be avoided. This study suggests the need for periodic evaluation of doctor ratios and facility management, as well as strengthening service governance and health worker distribution to make the referral system run more efficiently and on target.
Read More
S-11943
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andi Kayla Ardani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Laksmi Damaryanti
Abstrak:

Latar belakang: Penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TB), masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dengan prevalensi yang tinggi dan dampak signifikan terhadap sistem kesehatan. Komorbiditas seperti Diabetes Mellitus (DM) dan koinfeksi HIV memperburuk pengobatan TB, memperpanjang durasi terapi, serta meningkatkan beban biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan biaya rawat inap pada pasien TB dengan komorbid DM dan koinfeksi HIV di fasilitas kesehatan Indonesia, khususnya yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan: Mengetahui perbandingan biaya rawat inap pada layanan FKRTL peserta JKN penderita TB/DM dan TB/HIV di Indonesia selama satu tahun. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi cross-sectional menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Sampel penelitian ini adalah peserta dengan diagnosis primer TB yang memiliki diagnosis sekunder DM dan HIV pada pelayanan FKRTL. Hasil: Terdapat sebanyak 4.753 peserta RITL JKN tahun 2022. Dari total kunjungan, sebanyak 4.531 merupakan peserta komorbid TB/DM dan 232 peserta koinfeksi TB/HIV. Pada tahun 2022, BPJS Kesehatan membayarkan sebesar Rp28,8 miliar untuk peserta RITL komorbid TB/DM dan Rp3,1 miliar untuk peserta RITL koinfeksi TB/HIV. Kesimpulan: Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya komorbid TB/DM pada kunjungan RITL peserta JKN 2022 adalah umur, hak kelas rawat, segmen kepesertaan, dan rujukan FKTP. Sedangkan, faktor-faktor yang beruhubungan dengan biaya koinfeksi pada kunjungan RITL pada kunjungan peserta JKN 2022 adalah jenis kelamin, umur, hak kelas rawat, dan segmen kepesertaan.


Background: Infectious diseases, particularly Tuberculosis (TB), remain a major challenge in Indonesia, with high prevalence and significant impact on the healthcare system. Comorbidities such as Diabetes Mellitus (DM) and HIV coinfection worsen TB treatment, prolong therapy duration, and increase healthcare costs. This study aims to analyze the comparison of inpatient costs for TB patients with comorbid DM and HIV coinfection in Indonesian healthcare facilities, specifically those enrolled in the National Health Insurance (JKN) program. Objective: To determine the comparison of inpatient costs for JKN FKRTL services for TB/DM and TB/HIV patients in Indonesia over the course of one year. Method: This study employs a quantitative approach with a cross-sectional design using BPJS Health sample data from 2023. The research sample includes participants with a primary TB diagnosis and secondary diagnoses of DM and HIV in FKRTL services. Results: There were 4,753 JKN inpatient participants in 2022. Of these, 4,531 were TB/DM comorbid patients, and 232 were TB/HIV coinfected patients. In 2022, BPJS Health paid Rp28.8 billion for TB/DM comorbid patients and Rp3.1 billion for TB/HIV coinfected patients. Conclusion: Factors related to the cost of TB/DM comorbidity for JKN inpatient visits in 2022 include age, inpatient class entitlement, membership segment, and FKTP referral. Meanwhile, factors related to the cost of coinfection for JKN inpatient visits in 2022 include gender, age, inpatient class entitlement, and membership segment.

Read More
S-11835
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ahmad Saepu Bahril Ulum; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Puput Oktamianti, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Gagal ginjal kronis (GGK) merupakan penyakit kronik yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan menimbulkan beban biaya kesehatan yang tinggi, khususnya dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beban biaya tersebut berpotensi meningkat apabila pasien GGK disertai dengan komorbiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cost of illness kasus gagal ginjal kronis dengan dan tanpa komorbiditas pada peserta JKN di Indonesia tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder sampel BPJS Kesehatan tahun 2024 yang merepresentasikan pelayanan kesehatan peserta JKN tahun 2023. Populasi penelitian adalah seluruh peserta JKN dengan diagnosis gagal ginjal kronis, baik dengan maupun tanpa komorbiditas. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif terhadap biaya pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien gagal ginjal kronis merupakan pasien dengan komorbiditas. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang usia 45–64 tahun. Biaya pelayanan rawat jalan relatif rendah dan stabil, sedangkan biaya rawat inap menunjukkan variasi yang lebih besar. Perbedaan yang signifikan ditemukan pada lama rawat inap antara pasien GGK dengan dan tanpa komorbiditas, sementara perbedaan biaya total tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komorbiditas tidak selalu meningkatkan biaya pelayanan kesehatan per episode pada pasien gagal ginjal kronis. Oleh karena itu, pengelolaan penyakit kronik secara terintegrasi serta penguatan upaya promotif dan preventif perlu terus ditingkatkan untuk menekan beban biaya pelayanan GGK dalam sistem JKN.

Chronic kidney disease (CKD) is a chronic condition that requires long-term treatment and imposes a substantial financial burden on the healthcare system, particularly within Indonesia’s National Health Insurance (JKN) scheme. This burden may increase when CKD patients have comorbid conditions. This study aimed to analyze the cost of illness of chronic kidney disease with and without comorbidities among JKN participants in Indonesia in 2023.  This study employed a cross-sectional design with a quantitative approach. The data used were secondary sample data from BPJS Kesehatan in 2024, representing healthcare services for JKN participants in 2023. The study population consisted of all JKN participants diagnosed with chronic kidney disease, both with and without comorbidities. Data analysis was conducted descriptively and comparatively to assess outpatient and inpatient healthcare costs.  The results showed that the majority of CKD patients had comorbidities, with the largest proportion found in the 45–64 age group. Outpatient costs were relatively low and stable, while inpatient costs showed greater variation. A significant difference was observed in the length of hospital stay between CKD patients with and without comorbidities, whereas total healthcare costs did not show a statistically significant difference.  In conclusion, the presence of comorbidities does not always lead to higher healthcare costs per episode among CKD patients. Therefore, strengthening integrated chronic disease management as well as promotive and preventive efforts is essential to reduce the financial burden of CKD within the JKN system.
Read More
S-12176
[s.l.] : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Bella Marisa; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto; Siswanto
Abstrak: Penelitian ini membahas proses pengambilan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada program JKN di wilayah Jakarta Selatan tahun 2016. Jenis penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Variabel yang diteliti menggunakan teori pengambilan keputusan konsumen dan teori perilaku konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan badan usaha dipengaruhi oleh cara pendekatan, motivasi, keinginan dan kebutuhan badan usaha, dan sanksi yang berlaku. Alasan badan usaha yang sudah mendaftar menjadi peserta yaitu karena sanksi dan kewajiban dari peraturan. Alasan badan usaha yang belum mendaftar menjadi peserta yaitu karena perusahaan sudah memiliki asuransi komersial dan merasa keberatan dengan beban iuran JKN. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman badan usaha terhadap prinsip BPJS Kesehatan yang berlandaskan kegotongroyongan. Kata kunci: Pengambilan Keputusan Konsumen, Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Usaha, BPJS Kesehatan This research discusses the decision making process of company in the participation of National Health Insurance program in South Jakarta area in 2016. This type of research is qualitative by using in-depth interview techniques. The variables studied use consumer decision making theory and consumer behavior theory. The results of the research indicate that the decision-making process of companies is influenced by the approach, motivation, desire and needs of companies, and applicable sanctions. The reason for the company that has signed up to participant is because of sanction and obligation of regulation. The reason for the company that has not signed up is because the company already has commercial insurance and object to the contribution fee that must be paid. This happens because the lack of understanding in the company against the principle of BPJS Kesehatan which is based on mutual cooperation. Keywords: Decision-Making Process, National Health Insurance, Companies, BPJS Kesehatan
Read More
S-9504
Depok : FKM-UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Khansa Asikasari; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Tri Yunis Miko Wahyono, Dwi Nurmawaty
Abstrak: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Cipayung dan Puskesmas Cimanggis Kota Depok tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan pengumpulan data secara bertahap (sequential mixed methods), menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa medis, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, ketersediaan, lama kerja sebagai dokter, rasio dokter dengan peserta terdaftar, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, serta ketersediaan obat adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan. Dokter berperan penting untuk menekan angka rujukan yang bukan berdasarkan pada indikasi medis dan kriteria syarat yang diperbolehkan untuk merujuk, serta dibutuhkan koordinasi antara pihak puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas dan sarana para-sarana kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas. Kata kunci: Kasus rujukan, dokter, puskesmas, pasien JKN Kata kunci: Kasus rujukan, dokter, puskesmas, pasien JKN This study aims to determine the description of factors related to the case of referral of JKN participants at Cipayung Primary Health Center and Cimanggis Primary Health Center of Depok City in 2018. This research used mixed methods research with quantitative and qualitative approach with collecting data in sequence, using secondary data from primary care apps in puskesmas and in-depth interviews with informants. The results of this study found that factors of age, sex, type of membership, medical diagnosis, distance between primary health center and referral center, completeness of health care supporting equipment, availability, length of doctor's work, doctor's ratio with registered participants, physician's understanding of gatekeeper and capitation role, and the availability of drugs are the factors related to referral cases. Doctors play an important role to suppress referral rates that are not based on medical indication and criteria of conditions that are allowed to refer, and coordination between Puskesmas, BPJS Kesehatan and Dinas Kesehatan is required in providing health facilities and facilities needed at primary health center (Puskesmas). Keywords: Referral cases, doctor, primary health center, patient JKN
Read More
S-9734
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive