Abstrak: Infeksi yang berhubungan dengan perawatan kesehatan atau infeksi yang diperoleh dalam perawatan kesehatan adalah efek samping yang paling umum dalam penyediaan layanan kesehatan di seluruh dunia. Rumah sakit bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit dan meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar layanan rumah sakit. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) adalah upaya untuk memastikan perlindungan setiap orang dari kemungkinan tertular infeksi dari sumbersumber publik dan saat menerima layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUP Persahabatan Jakarta. Desain penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam terstruktur, telaah dokumen serta observasi dengan memakai lembaran observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia masih kurang, sarana dan prasarana belum berkesinambungan dibeberapa unit layanan, kepatuhan kebersihan tangan di kalangan peserta didik masih rendah, laporan mengenai infeksi daerah operasi masih belum optimal dan pencatatan serta pelaporan kegiatan program PPI belum disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Implementasi program PPI di rumah sakit membutuhkan dukungan SDM, sarana prasarana yang berkesinambungan terutama untuk sarana prasarana kebersihan tangan, edukasi yang intens terhadap peserta didik dan karyawan rumah sakit akan kepatuhan kebersihan tangan dan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan PPI sesuai aturan yang ada.

Abstrak: Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna. Dalam prosesnya itu sejalan dengan tujuan Akreditasi Rumah Sakit agar mendapatkan pengakuan mutu serta mengutamakan keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan pemenuhan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 di rumah sakit Mitra dengan menggunakan langkah-langkah dalam problem solving cycle. Penelitian ini adalah riset operasional dengan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari sisi input terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran dan instrumen sudah maksimal meski dengan berbagai keterbatasan dan kondisi rumah sakit yang masih baru beroperasional. Dalam sisi proses untu pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sudah cukup meski pembekalan terhadap pelatihan masih minim dan terbatas pelatihan internal ataupun studi banding ke rumah sakit lain. Pengadaan sarana prasana juga masih menggunakan prioritas yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti pengadaan handrub dan hand soap program cuci tangan dan unit Central Sterile Supply Department (CSSD), londri dan gizi untuk peralatan dan ruangan yang sesuai standar PPI. Pembiayaan masih terkendala karena ketersediaan dana yang terbatas namun mampu dioptimalkan. Pelaksanaan instrumen yang meliputi monitoring evaluasi dinilai masih belum maksimal namun sudah berjalan dengan baik. Sebagai output capaian pemenuhan standar PPI melalui self assessment dari semua bagian input dinilai sudah cukup dan mampu untuk menghadapi porses akreditasi rumah sakit. Kesimpulannya kesiapan SDM, sarana prasarana, kebijakan/ regulasi, penganggaran serta instrumen Standar PPI sebagian besar sudah terpenuhi dan telah siap menghadapi survei akreditasi rumah sakit. Saran bagi Komite PPI dan Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit serta Tim Akreditasi untuk dapat berkoordinasi secara berkesinambungan agar mendapat umpan balik, melakukan sosialisasi rutin terkait edukasi standar PPI baik kepada staf maupun pasien dan keluarga pasien sehingga mutu rumah sakit terhadap PPI dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

---

The hospital as an advanced health facility is expected to provide complete services. In the process it is in line with the objectives of Hospital Accreditation in order to get quality recognition and prioritize Patient Safety. The purpose of this study was to determine the readiness to fulfill Infection Prevention and Control standards according to SNARS first edition in Mitra Jambi Hospital in terms of problem solving cycle. The research method used is qualitative research where the data collection is done by in- depth interviews and document review. The research results show that in terms of input to human resources, facilities and infrastructure, budgeting and instruments have been maximized despite various limitations and conditions of hospitals that are still operating. In terms of the process for fulfilling human resources qualifications, it is sufficient even though training on training is still minimal and limited to internal training or comparative studies to other hospitals. Procurement of infrastructure is also still using priority directly related to services such as the procurement of hand rubs and hand soap hand washing programs and Central Sterile Supply Department (CSSD) units, laundry and nutrition for equipment and rooms that comply with Infection Prevention and Control standards. Financing is still constrained due to the limited availability of funds but can be optimized. The implementation of the instrument which includes monitoring evaluation is considered to be still not maximal but has gone well. As an output, the achievement of meeting Infection Prevention and Control standards through self-assessment from all parts of the input is considered sufficient and able to deal with the hospital accreditation process. In conclusion, the readiness of human resources, infrastructure, policies/ regulations, budgeting as well as the PPI Standard instruments have been largely fulfilled and are ready to face hospital accreditation surveys. Suggestion to Infection Prevention and Control Committee and Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Nurse Department, Hospital Management and also Accreditation Team to continuous coordination each other to achieve feedback, regularly socialization for educational of Infection Prevention and Control standard to staff and also patient with their family, goals to maintain and increasing hospital quality thorough Infection Prevention and Control.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS
Kata Kunci: rumah sakit, penyebab, penundaan klaim, BPJS Kesehatan

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.
The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January- September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.
Keywords: hospital, causes, pending claims, National Health Care Security

Abstrak: Reformasi cara pembayaran dari fee for service ke arah prospective payment di era JKN menjadi fokus perhatian di rumah sakit, khususnya untuk pengendalian biaya. Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai bagian utama dari layanan kesehatan dijadikan sebagai revenue center sekaligus cost center, untuk itu perlu dikelola dengan baik agar rumah sakit mampu bertahan dan berkembang di era JKN. Dengan demikian pengendalian persediaan obat yang efektif dan efisien menjadi sesuatu hal yang prioritas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui fungsi pengendalian persediaan obat dengan metode analisa ABC Pemakaian, ABC Investasi dan ABC Indeks Kritis. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan pengendalian persediaan obat di Instalasi Farmasi RS XYZ belum berjalan dengan optimal dikarenakan belum adanya metode yang cukup tepat dan berbasis bukti. Perencanaan pengadaan obat dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan 3-4 hari kedepan dengan melihat tren pemakaian 14 hari terakhir. Analisa ABC yang dilakukan pada penggunaan obat di Instalasi Farmasi RS XYZ menunjukkan bahwa terdapat 2108 jenis obat yang digunakan, dimana hasil pada analisa ABC pemakaian, 84% atau sejumlah 1769 item obat masuk ke dalam kelompok C yang merupakan item slow moving. Hasil analisa ABC investasi kelompok A memiliki jumlah investasi paling besar dengan nominal Rp. 27.563.544.473,-. Hasil analisa ABC indeks kritis terhadap obat yang dijadikan sampel pada penelitian didapatkan ada 163 item obat yang masuk kelompok A ABC Indeks Kritis. Selanjutnya dilakukan penghitungan EOQ, SS dan ROP terhadap kelompok A ABC Indeks Kritis sebagai metode pengendalian persediaan obat sehingga diketahui berapa jumlah ekonomis yang akan dipesan, berapa stok aman selama masa tunggu dan pada jumlah berapa obat harus dipesan kembali.

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family