Abstrak: Mengingat kondisi tugas TNI yang begitu berat dengan berbagai resiko, maka pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan TNI terutama yang telah menjadi penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas jumlah personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang masih aktif pada tahun 2016 berjumlah 5.163, pada tahun 2017 berjumlah 5.574 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 6.635 orang. Salah satu upaya peningkatan derajat hidup penyandang disabilitas adalah dengan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas fungsional serta menambah tingkat kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja implementasi program rehabilitasi medik penyandang disabilitas bagi personel Kemhan dan TNI di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam terhadap informan, observasi serta telaah dokumen. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 12 informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program rehabilitasi medik di Pusrehab secara umum belum berjalan dengan optimal, sudah ada ukuran dan tujuan, namun ukuran dan tujuan yang di tetapkan belum dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi program rehabilitasi medik tersebut, Tranmisi dan kejelasan dalam komunikasi belum berjalan dengan optimal, hubungan antar organisasi belu berjalan dengan baik untuk tingkat kotama ke bawah, serta lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung program rehabilitasi medik. Implementasi program rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas personil TNI dan PNS Kemhan masih memiliki kendala, sehingga perlu dilakukan perbaikan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi, hubungan antar organisasi untuk keberhasilan implementasi program rehabilitasi medik

Abstrak: Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadappengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakanrehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspekkesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwakebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspekkesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu jugadari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapatmengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkanterganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwakebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiapwarga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakanperintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnyaprajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untukdirehabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotikapada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugassehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukumanpenjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilakupenyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkanprajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika.Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untukmerehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakanPanglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelakupenyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan.Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwaprajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya,untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itudiperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution)yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. Kata kunci: Rehabilitasi, narkotika, rehabilitasi narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

---

This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drugusers on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy forthe rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health,social, legal, defense security, and politics aspects are known that therehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, theeffects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the socialaspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere withperformance of duties that ultimately resulted in the disruption of theimplementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitationin mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authorityholder must submit and execute commands of the law so that all citizens,especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated.Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier onsoldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security.Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are gettingcloser to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissalallows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate.There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitatetheir soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI CommanderLetter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers byproviding criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in theinterests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute itscore functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the militaryinstitution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) thatthe military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiersalso be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry outtheir duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.Keywords:Rehabilitation, narcotics, drug rehabilitation, the Indonesian National ArmedForces (TNI)

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: Penyebab bayi dengan HIV sebagian besar terjadi karena penularan dari ibunya. Ibu hamil dengan HIV dapat menularkan virus kepada bayinya selama proses kehamilan, persalinan atau saat menyusui. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) merupakan intervensi yang sangat efektif untuk mencegah penularan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi program pencegahan penularan penyakit HIV dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih dan Puskesmas Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara dan telaahan dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu perlu adanya komitmen dalam menanggulangi masalah HIV dalam pelaksanaan program pencegahan penularan penyakit HIV dari ibu ke anak dengan meningkatkan sosialisasi kepada sasaran program yakni ibu hamil, pelatihan untuk SDM pelaksana program, peningkatan kualitas kegiatan konseling pra-tes dan pasca tes tentang HIV/AIDS, pengintegrasian pencatatan dan pelaporan serta penjadwalan monitoring dan evalusi yang lebih jelas. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu komunikasi, dana, standar operasional prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas mempengaruhi pelaksanaan proses pelayanan PPIA yang meliputi kegiatan konseling pra-tes dan pasca tes tentang HIV/AIDS, skrining HIV pada Ibu hamil, mekanisme rujukan, pencatatan dan pelaporan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Seluruh proses tersebut memberikan pengaruh terhadap ketercapaian cakupan tes HIV kepada semua Ibu hamil

---

The cause of babies with HIV is mostly due to transmission from their mother. Pregnant women with HIV can pass the virus to their babies during pregnancy, childbirth or while breastfeeding. Prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) is a very effective intervention to prevent such transmission. This study aims to understand the implementation of the prevention program of mother-to-child transmission (PMTCT) of HIV in Puskesmas Cempaka Putih and Puskesmas Johar Baru Central Jakarta 2020. This study uses a qualitative approach by interviewing and reviewing documents. The results of this study are that there needs to be a commitment to tackling the problem of HIV in the implementation of prevention programs for HIV transmission from mother to child by increasing socialization to program targets, namely pregnant women, training for program implementing human resources, improving the quality of pre-test and post-test counseling activities about HIV/AIDS, the integration of recording and reporting as well as a clearer scheduling of monitoring and evaluation. The conclusion of this study is that communication, funds, standard operating procedures, human resources, and facilities affect the implementation of the PMTCT service process which includes pre-test and post-test counseling activities about HIV/AIDS, HIV screening for pregnant women, referral mechanisms, recording and reporting, as well as monitoring and evaluation activities. The entire process has an impact on the achievement of HIV testing coverage for all pregnant women

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa)  di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.

---

ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.

Abstrak:

---

Abstrak: Universal access sanitation merupakan salah satu target RPJMN 2015-2019 danSDGs 2030. Berdasarkan data WHO (2016), terdapat sekitar 842.000 orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meninggal akibat air, sanitasi dan higieneyang tidak memadai, serta diperkirakan sejumlah 58% dari total kematiantersebutdiakibatkan oleh diare. Jawa Barat menjadi salah satu pemilik prevalensi diareklinis diatas angka nasional, jumlah angka kejadian diare tertinggi terdapat padaKabupaten Bogor yaitu sebanyak 163.904 kasus (149,25%).STBM merupakan programnasional yang digalakkan sejak tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah penyakitberbasis lingkungan, melalui 5 pilar yang diusung.Cakupan layak sanitasi di Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah sebesar 4.027.279jiwa (72,1%) dari target capaian 71,13%. Hal tersebut bertolak belakang denganpelaksanaan STBM saat ini yang menunjukkan bahwa masih 45 desa yang berstatuskanopen defecation free (odf) dari jumlah 434 desa yang ada di Kabupaten Bogor. Laporankemajuan pelaksanaan STBM nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan STBM pilar1Kabupaten Bogor dengan berpatokan pada desa odf tertinggi ada di Cigombong,karena adanya komitmen dari pihak pelaksana maupun masyarakat. Sementara laporanodf terendah ada di Rumpin, dikarenakan Rumpin belum menjalankan program STBMyang salah satu penyebab utamanya karena keterbatasan jumlah SDM.Laporan odf tersebut tidak menunjukkn adanya pengaruh terhadap angka kejadiandiare.Angka kejadian diare di Cigombong yang seluruh desa diwilayahnya sudah odfjustru lebih tinggi dibandingka Rumpin yang seluruh desa diwilayahnya belum odf, haltersebut dikarenakan masih ada faktor lain selain BABS yang dapat menyebabkanterjadinya diare.
Kata kunci:Diare, STBM, Odf

---

Universal access sanitation is one of the targets of the RPJMN 2015-2019 andSDGs 2030. Based on data WHO (2016), there are approximately 842.000 people inlow and middle income countries dying effect from inadequate water, sanitation andhygiene, and an estimated 58% of the total deaths caused by diarrhea. West Java hasbecome one of the prevalence of clinical diarrhea above the national rate, the highestnumber of diarrhea occurrence is in Bogor Regency, which is 163,904 cases(149.25%). CLTS is a national program promoted since 2008 to solve the problem ofenvironment-based disease, through 5 points that carried.The coverage of decent sanitation in Bogor Regency in 2016 is 4.027.279 people(72.1%) of the target achievement 71.13%. This is in contrast to the currentimplementation of CLTS indicating that, there are still 45 villages with open defecationfree (odf) status of 434 villages in Bogor Regency. The progress report of the nationalCLTS showed that the implementation of CLTS point 1 in Bogor Regency the highest isin Cigombong, due to the cooperation of cross-sector and comitment from thecommunity. While the lowest odf report is in Rumpin, because Rumpin has not doingthe CLTS program which is one of the main causes due to the limited of humanresources.The odf report did not indicate any effect on the incidence of diarrhea. Theincidence of diarrhea in Cigombong that all villages in the region have odf is higherthan Rumpin that all villages in the region has not odf, it is because there are still otherfactors besides BABS that can cause diarrhea.
Key words:Diarrhea, CLTS, Odf.