Abstrak: Dengan diselenggarakannya program JKN telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Begitupun halnya dengan utilisasi pelayanan kesehatan di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti utilisasi dan biaya RITL dan RJTL berdasarkan jenis kepesertaan. Sumber data berupa data XML utilisasi pelayanan yang diolah secara univariat menggunakan program SPPS dan Pivot Table (MS.Excel). Hasil dari penelitian ini, yakni utilisasi kesehatan kategori peserta Mandiri lebih tinggi, dan lebih sedikit pada kategori PPU. Saran penelitian perlu melakukan utilisasi secara rutin dengan menggunakan data yang lebih lengkap dan dianalisis berdasarkan jumlah peserta terdaftar pada bulan terkait.

---

The JKN's program was increasing in healthcare utilization. It's common in Depok, there's an enhancement access after JKN's program begun. This research aims to review the inpatient and outpatient?s utilization based on the participants segmentation to control the cost. Using XML data, which is processing by SPSS program and Pivot Table (MS. Excel). The result shows that utilization by Independepent Segment was higher than others, and the smallest utilization was by PPU Segment. It's needed to review the utilization regularly by using more complete data and analyze by participant numbers which is registered in every single month.

Abstrak: Peningkatan biaya pelayanan kesehatan merupakan permasalaban yang dihadapi oleh banyak negrua di belaban dunia. Di Indonesia, pada kurun waktu antara tahun 1995 1arnpai dengan tahun 2002, teloh teljadi kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang !rastis. Biaya pelayanan kesehatan indonesia tahun 1995 tercatat 5.8 trilyun dan neningkat menjadi 41 ,8 tri1yun pada tahun 2002. Pengeluaran biaya pelayanan kesehatan li Amerika Serikat pada tahun 2011 nanti diperkirakan meneapai 2.8 trilyun usd, yang berarti naik dari 1.3 trilyun di tahun 2000.

Sehagai respons terhadap biaya pelayanan kesebatan yang terus meningkat, baik pemerintah ataupun perusahaan asuransi besar di berhagai negara mengembangkan berbagai upaya pengendalian biaya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan nengembangkan sistem pembayaran prospektif sebagni altematif sistem pembayaran jasa per pelayanan (JPP).

Di Indonesia sistem pembayaran prospektif telah direrapkan oleh beberapa pihak penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan seperti PT. Jamsostek (persero) yang nenerapkan sistem pembayaran paket per hari (PPH) untuk kasus rawat inap, dan Dinas Cesehatan DKI Jakarta yang menerapkan sistem pemhayaran paket per diagnosis yang lisebut sebagai paket pelayanan kesebatan esensial (PPE).

Hasil yang diharapkan dari penerapan sistem pembayaran di atas adaloh biaya kasebatan menjadi lehih efisien ibandingkan dengan sistem JPP. Apakah sistem pembayaran tersebut efektif dalam 1engendalikan biaya rawat inap dibandingkan dengan sistem JPP l belum diketahui.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Rancangan penelitian ini ada.iah penelitian survey yang analisisnya dilakukan ecara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa basil penelusuran okurnen rumah sakil. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya illltuk kasus demam tphoid (tilus) dan demam berdarah denue (DBD) di kelas Ill RS X tahun 2005. Sampel enelitian adalah semua kasus tifus dan DBD yang dirawat di ke!as Ill yang tidak 1empunyai penyulit atau penyakit penyerta.

Penelitian ini melibatkan 437 kasus, yang terdiri dari 379 kasus DBD dan 54 asus tifus. Dari 437 kasus, ada sejumlah 298 merupakan jaminan Dinkes DKI, 92 kasus uninan PT. Jamsostek dan sisanya merupakan jaminan asuransi kesehatan atau erusahaan lain yang menerapkan sistem pembayaran JPP. Berdasarkan basil analisis cara univariat dan bivariat, didapatkan bahwa secara statistik ditemukan perbedaan ang signifikan antara lain hari rawat kasus DBD, pada kelompuk kasus yang dijumlah dengan sistem paket per hari dengan JPP. Berdasarkan hasil uji t independen antara kelompok sistem paket per diagnosis (PPE) dengan JPP, diperoleh basil adanya erbedaan yang signi:fikan antara rata-rata biaya rawat inap kelompok sistem PPE dengan PP. Hal ini berarti bahwa secara statistik terbukti sistem PPE yang diterapkan oleh tinkes DKI efektif untuk mengendalikan biaya rawat inap pada kasus tifus.

Disarankan bagi universitas untuk beketjasama dengan organisasi profesi asuransi kesehatan, untuk melakukan penelitian serupa dengan ruang lingkup penelitian yang iperluas~ sebagai dasar pengembangan sistem pembayaran prospektif di Indonesia. Kepada Dinkes DKI Jakarta, disarankan agar seluruh tagihan rumah sakit dapat didokumentasikan secara lengkap dalam sistem data base sehingga dapat dimanfaatkan ntuk evaluas dan merubuat standar obat seperti yang dilaknkan oleh PT. Jamsostek sebagai tambahan usaha pengendalian biaya selain penerapan sistem pembayaran paket or diagnosis. Kepeda PT Iamsostek disarankan dapat meruperluas cakupan pelayanan kehatan dalam paket per hari, sehingga dapat lebih efektif.

Abstrak:

Latar belakang: Penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TB), masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dengan prevalensi yang tinggi dan dampak signifikan terhadap sistem kesehatan. Komorbiditas seperti Diabetes Mellitus (DM) dan koinfeksi HIV memperburuk pengobatan TB, memperpanjang durasi terapi, serta meningkatkan beban biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan biaya rawat inap pada pasien TB dengan komorbid DM dan koinfeksi HIV di fasilitas kesehatan Indonesia, khususnya yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan: Mengetahui perbandingan biaya rawat inap pada layanan FKRTL peserta JKN penderita TB/DM dan TB/HIV di Indonesia selama satu tahun. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi cross-sectional menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Sampel penelitian ini adalah peserta dengan diagnosis primer TB yang memiliki diagnosis sekunder DM dan HIV pada pelayanan FKRTL. Hasil: Terdapat sebanyak 4.753 peserta RITL JKN tahun 2022. Dari total kunjungan, sebanyak 4.531 merupakan peserta komorbid TB/DM dan 232 peserta koinfeksi TB/HIV. Pada tahun 2022, BPJS Kesehatan membayarkan sebesar Rp28,8 miliar untuk peserta RITL komorbid TB/DM dan Rp3,1 miliar untuk peserta RITL koinfeksi TB/HIV. Kesimpulan: Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya komorbid TB/DM pada kunjungan RITL peserta JKN 2022 adalah umur, hak kelas rawat, segmen kepesertaan, dan rujukan FKTP. Sedangkan, faktor-faktor yang beruhubungan dengan biaya koinfeksi pada kunjungan RITL pada kunjungan peserta JKN 2022 adalah jenis kelamin, umur, hak kelas rawat, dan segmen kepesertaan.

---

Background: Infectious diseases, particularly Tuberculosis (TB), remain a major challenge in Indonesia, with high prevalence and significant impact on the healthcare system. Comorbidities such as Diabetes Mellitus (DM) and HIV coinfection worsen TB treatment, prolong therapy duration, and increase healthcare costs. This study aims to analyze the comparison of inpatient costs for TB patients with comorbid DM and HIV coinfection in Indonesian healthcare facilities, specifically those enrolled in the National Health Insurance (JKN) program. Objective: To determine the comparison of inpatient costs for JKN FKRTL services for TB/DM and TB/HIV patients in Indonesia over the course of one year. Method: This study employs a quantitative approach with a cross-sectional design using BPJS Health sample data from 2023. The research sample includes participants with a primary TB diagnosis and secondary diagnoses of DM and HIV in FKRTL services. Results: There were 4,753 JKN inpatient participants in 2022. Of these, 4,531 were TB/DM comorbid patients, and 232 were TB/HIV coinfected patients. In 2022, BPJS Health paid Rp28.8 billion for TB/DM comorbid patients and Rp3.1 billion for TB/HIV coinfected patients. Conclusion: Factors related to the cost of TB/DM comorbidity for JKN inpatient visits in 2022 include age, inpatient class entitlement, membership segment, and FKTP referral. Meanwhile, factors related to the cost of coinfection for JKN inpatient visits in 2022 include gender, age, inpatient class entitlement, and membership segment.