Abstrak: Pembangunan sistem kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perlu adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah terutama dalam kasus penemuan tuberkulosis. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan inovasi kebijkan dengan mempertimbangkan seperti telaah terkait peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang penanggulangan Tuberkulosis, perencanaan jadwal dan pelatihan untuk puskesmas dan lintas sektor, meningkatkan sosialisasi dan advokasi lintas sektor terkait peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Wilayah Jakarta Barat.

Abstrak:

Abstrak: Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional, melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas, namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua (2). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang, yaitu Kementerian Kesehatan, Sudinkes Jakarta Selatan,Kepala Puskesmas, Dokter poli, pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan, adanyadukungan Kepala Puskesmas, SOP pelayanan, dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala, komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi (kejelasan dan konsistensi) belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana, aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah, aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

Abstrak: Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi tantangan global. Dalam rangka menanggulangi penyakit Tuberkulosis, terbentuklah kerangka kerja oleh WHO untuk mengendalikan tuberkulosis, yang kemudian menjadi strategi global yaitu DOTS atau Directly Observed Treatment Short-Course. Salah satu yang menghambat kemajuan dari penanggulangan tuberkulosis adalah adanya kasus Multidrug Resistant Tuberculosis atau MDR-TB. Kasus MDR TB terjadi salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi dari strategi DOTS. Di Kota Depok, Puskesmas Pancoran Mas dan Puskesmas Rangkapan Jaya Baru adalah puskesmas dengan angka MDR-TB tertinggi. Dari dua puskesmas tersebut, gambaran akan manajemen atau pengelolaan dari pelaksanaan strategi DOTS pada program Penanggulangan TB khususnya dalam merespon MDR-TB sangatlah menarik untuk dianalisis lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan Logic Model, peneliti menelaah bagaimana keberlangsungan program di kedua puskesmas dari sudut pandang input, activity, dan output nya. Peneliti mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, dengan melakukan telaah dokumen dan juga wawancara mendalam ke tiga belas informas. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa kedua Puskesmas sebenarnya telah mengimplementasikan strategi DOTS dengan baik yaitu salah satunya dengan melakukan pengobatan sesuai dengan standar, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksananaan program tersebut yang dapat menjadi faktor pengahambat dari berjalannya program, baik masalah dari segi sumber daya seperti tidak adanya laboratorium disalah satu puskesmas, hingga dari segi pelaksanaan kegiatan, yang menyebabkan kedua puskesmas pada akhirnya tidak dapat mencapai target Penilaian Kinerja Puskesmas. Adanya berbagai macam kendala yang berasal dari berbagai aspek menjadi faktor masih belum sempurnanya pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas Pancoran Mas dan Rangkapan Jaya Baru.

Abstrak: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dantradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisisehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmasmerupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatantradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Baratmempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkandengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudahmempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan PuskesmasCiomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional diPuskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhioleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melaluiinventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya,dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatihasuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasiakupresur untuk keluhan ringan.
Kata kunci: Implementasi, kesehatan tradisional, puskesmas

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines.Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side ofconventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility thatprioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be saidimplementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff,carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller numberof health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor(District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nursesAnalisis implementasi..., Evita Diniawati, FKM UI, 2018ixUniversitas Indonesiacertified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discoverinformation of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, PuskesmasCaringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review,observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those threepuskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidancecould be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional healthservices in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas didnot implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff butcan be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minorcomplaints.
Key words: implementation, integration, traditiona l medicine, primary health care

Abstrak: ABSTRAK Dampak yang ditimbulkan dari keadaan stunting adalah terganggunya fungsi kognitif. Masa-masa seribu hari pertama kehidupan adalah waktu kritis pertumbuhan anak. Kondisi stunting pada balita di Indonesia dan dunia masih tinggi. Prevalensi stunting pada baduta di Bojong Kamal mengalami peningkatan dari 18,3% pada tahun 2017 menjadi 30,9% pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui persentase stunting pada baduta dan mencari faktor paling dominan terhadap kasus stunting pada baduta usia 13-23 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bojong Kamal tahun 2018. Sampel penelitian sebanyak 89 orang yang dipilih secara systematic random sampling. Data dikumpulkan melalui pemeriksaan antropometri untuk menentukan kasus stunting pada baduta, kuesioner untuk mengumpulkan data riwayat pemberian ASI, riwayat penyakit infeksi, pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, dan kunjungan posyandu, serta dari kuesioner food recall 24 jam untuk asupan makan. Persentase stunting baduta usia 13-23 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bojong Kamal adalah sebesar 32,6%. Asupan energi menjadi faktor dominan yang membedakan kejadian stunting pada baduta usia 13-23 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bojong Kamal dikontrol oleh riwayat penyakit infeksi, asupan protein dan pendidikan ibu. Kata kunci: Stunting, asupan energi, baduta ABSTRACT The effect of stunting is cognitive disfunction. The first 1000 days period of life is a critical time for child's growth. The number of stunting condition in children in Indonesia and around the world are still high. The prevalence of stunting in children under 2 years old on Bojong Kamal have been increased from 18.3% in 2017 to 30.9% in 2018. This study is a quantitative research and with cross sectional design. The purpose of this study is to know the persentage of stunting and to find out the most dominant factor in stunting cases in children age 13-23 month living on the working region of Puskesmas Bojong Kamal. Samples of the study about 89 children were choosen by systematic random sampling. Datas collected from the samples are from ix Universitas Indonesia antopometry examination, questionnaire to collect the history of breast feeding, history of infection disease, education level of the parents, income of the parents, visit to Posyandu, and questionnaire of food recall 24 hours for food consumption. Percentage of stunting in children age 13-23 months in working region of Puskesmas Bojong Kamal is 32.6%. Energy intake is the dominant factor which differentiate the stunting cases in children age 13-23 months in working region of Puskesmas Bojong Kamal controlled by history of infection disease, protein intake and mother's education. Key words: Stunting, energy intake, baduta

Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsongImplementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara.Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yangsiap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitimenyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber dayapuskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan;juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi kepemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

 

ABSTRACT

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance2014. This study was a quantitative research with cross sectional design featuresinterview with key informants. From the analysis of the study variables mentionedthat no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization andquality of health services. Researchers suggested that the health departement inKetapang Regency to adds resources center specially for the core professional suchas doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment andprimary health care medicines; by advocating to local governments for increase thehealth budget.

Abstrak: Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.