Abstrak: PTM merupakan masalah kesehatan yang sedang dihadapi saat ini. PTM menyebabkan 71% kematian di dunia dan diperkirakan sebesar 73% kematian di Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan kontribusi minuman berpemanis terhadap PTM seperti kelebihan berat badan dan obesitas, diabetes mellitus, dan PTM lainnya. Minuman berpemanis adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi minuman berpemanis di Indonesia Tahun 2017. Metode yang digunakan menggunakan analisis logit dan regresi OLS serta data sekunder Susenas 2017. Hasil penelitian ini diketahui bahwa sebesar 70,91% dari 897.088 individu mengkonsumsi minuman berpemanis. Variabel dengan arah koefisien konsisten adalah variabel harga, pendidikan, status pekerjaan, jenis kelamin, pendapatan (kuintil), kepemilikan TV, Regional Jawa dan Maluku & Papua. Variabel paling berhubungan menurunkan probabilitas konsumsi minuman berpemanis adalah usia >65tahun dan yang meningkatkan adalah variabel konsumsi makanan dan camilan. Variabel paling berhubungan menurunkan jumlah konsumsi minuman berpemanis dalam satuan gram gula adalah harga minuman berpemanis dan yang meningkatkan adalah pendapatan pada kuintil 5. Kesimpulannya adalah hasil elastisitas sebesar -1,935 artinya jika harga dinaikkan sebesar 10% maka menurunkan konsumsi minuman berpemanis sebesar 19,35%. Saran kebijakan untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis adalah menaikkan harga minuman berpemanis. Berdasarkan simulasi kenaikan harga, ketika terjadi kenaikan harga minuman berpemanis akan menurunkan rata-rata konsumsi minuman berpemanis. Sebab pada saat harga meningkat maka jumlah konsumen pun menurun dan pendapatan suppier ikut menurun. Kenaikan harga di titik 40% merupakan paling optimal untuk pemerintah mendapatkan pendapatan akibat cukai

Abstrak: Jumlah tenaga kerja informal lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja formal di Indonesia. Cakupan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih sangat rendah sedangkan angka kecelakaan kerja masih cenderung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja informal di Indonesia. Variabel yang diamati yaitu, wilayah, umur, jenis kelamin, status pernikahan, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, lama bekerja, Kepemilikan JKN, rawat jalan dan pendapatan tenaga kerja informal. Data yang digunakan adalah Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 diolah menggunakan stata dengan uji logit serta dianalisis dengan pendekatan model ekonometri. Hasil penelitian dengan p value <0,05 menunjukkan adanya hubungan antara wilayah, umur, jenis kelamin, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, Kepemilikan JKN, dan pendapatan tenaga kerja informal terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia. Sedangkan variabel umur, status pernikahan, rawat jalan tidak berhubungan secara statistik dengan kepemilikan JKK. Nilai Ods Ratio (OR) tertinggi antara lain variabel pendapatan (OR 6,37), pendidikan tinggi (OR 2,99) dan kepemilikan JKN (OR 2,44) sedangkan yang terendah adalah variabel jenis kelamin (0,71).

Abstrak: Jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2010-2017 terus mengalami peningkatan dari 238 juta jiwa menjadi 261 juta jiwa pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,34 % per tahun dan angka kematian ibu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Persentase putus pakai (Drop Out) kesertaan ber KB sebesar yaitu 34 persen dan persentase wanita kawin umur 15-49 dengan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) sebesar 11%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pemilihan jenis kontrasepsi pada wanita usia subur yang berstatus kawin. Variabel yang diamati cukup bervariasi, yaitu umur, pendidikan, status pekerjaan, wilayah tempat tinggal, status ekonomi, jumlah anak, jenis kelamin anak, tempat pelayanan KB, dan kepemilikan jaminan kesehatan nasional (JKN) wanita usia subur. Data yang digunakan adalah Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 dan dianalisis dengan menggunakan regresi logistik multivariat. Hasilnya membuktikan bahwa variabel umur, pendidikan, status pekerjaan, wilayah tempat tinggal, status ekonomi, jumlah anak, jenis kelamin anak, tempat pelayanan KB, dan kepemilikan jaminan kesehatan nasional (JKN) mempengaruhi pemilihan metode KB wanita usia subur di Indonesia. Dari hasil temuan ini, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan gerakan penyuluhan kesehatan kepada wanita usia subur agar bersedia ber-KB dan meningkatkan jumlah tenaga terlatih khususnya bidan desa.

---

The population of Indonesia from 2010-2017 continues to increase from 238 million to 261 million in 2017 with a population growth rate of 1.34% per year and maternal mortality rate is 359 per 100,000 live births. The percentage of drop out of family planning participation is 34% and the percentage of married women aged 15-49 with unmet need for family planning is 11% . This study aims to analyze the determinants of the choice type of contraception in women of childbearing age. Variables observed were age, education, work status, domicile, economic status, number of children, gender of children, place of family planning services, and ownership of national health insurance (JKN) women of childbearing age. The data used are Susenas Data (National Socio- Economic Survey) in 2017 and analyzed using multivariate logistic regression. The results explain that the variables of maternal age, education, work status, domicile, economic status, number of children, gender of children, place of family planning services, and ownership of national health insurance (JKN) influence the choice of birth control methods for women of childbearing age in Indonesia. From the results of this finding, it is expected that the government will be able to improve the health education movement for women of childbearing age to be willing to use family planning and increase the number of trained personnel, especially village midwives

Abstrak: Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.

Abstrak: Variabel yang paling dominan berhubungan pemanfaatan penolong persalinan di Provinsi Jawa Barat adalah jumlah anak dimana nilai OR dengan nilai P=0.0000 dan 95% di tahun 2019. Peningkatan pemahaman kesehatan bagi reproduksi remaja terkait umur tidak berisiko hamil dan risiko melahirkan terlalu sering serta komplikasi yang menyertai terutama untuk pengendalian kehamilan terlalu muda digitalisasi buku KIA agar memudahkan dalam pemantauan kesehatan ibu hamil.

Abstrak:

Abstrak: Defisit yang dialami oleh BPJS-Kesehatan sebagai pelaksana program JKN diperkirakan mencapai Rp16.5 triliun. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi defisit yang terjadi pada BPJS-Kesehatan, memberikan dana talangan sebesar Rp. 4.9 triliun namun upaya tersebut belum mengatasi akar penyebab dari defisit itu sendiri. Diungkapkan bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya defisit adalah besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Penelitian ini akan mengidentifikasi besaran ability to pay (ATP) iuran jaminan kesehatan nasional dengan menggunakan data Susenas 2017 dengan unit analisis rumah tangga di seluruh Indonesia. Hasil didapatkan median ATP masyarakat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 131.902 per rumah tangga. Dari besaran median ATP didapatkan nilai per orang per bulan adalah Rp 39.000. Apabila iuran ditetapkan sebesar Rp 42.714 per orang per bulan hanya ada 34.69% rumah tangga yang mampu membayar iuran. Hipotesis terbukti bahwa faktor sosial demografi, faktor kesehatan, faktor sumberdaya secara statistik berhubungan dengan besaran ATP dan dari keseluruhan variabel independen, variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran ATP adalah status sosial ekonomi.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan.

Abstrak: Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefit yang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selaku gatekeeper.

---

Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers