Abstrak: Tingkat konsumsi rokok di Indonesia meningkat setiap tahun sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Konsumsi rokok merupakan salah satu penyebab faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Upaya pemerintah dalam mengendalikan rokok diatur dalam PP 109 tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok terhadap status kesehatan masyarakat dalam upaya pengendalian produk tembakau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) dengan metode mix method. Desain penelitian ini sequential eksplanatory design, didahului analisis data kuantitif pada 5.221 responden dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Variabel independen terdiri dari provinsi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, usia mulai merokok, jumlah rokok, jenis rokok, dan kesulitan menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum. Variabel dependen yaitu status kesehatan masyarakat Indonesia. Hasil akhir menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan status kesehatan adalah provinsi (OR 1,504); jenis kelamin (OR 2.574); pekerjaan (OR 8,730-19,275); penghasilan (OR 0,501-1,366); usia mulai merokok (OR 1,019); jenis rokok (OR 1,076-3,023). Pengendalian tembakau belum berhasil, pemerintah harus lebih serius, tegas, dan ketat dalam membuat regulasi pengendalian tembakau sehingga dapat menekan tingkat konsumsi rokok di Indonesia

Abstrak:

---

Abstrak: Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, tempat tinggal, sanitasi pembuangan kotoran manusia dan pendapatan rumah tangga memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian balita stunting. Dampak stunting terhadap pendidikan anak ketika dewasa sebesar 2,3%, dampak stunting terhadap status pekerjaan sebesar 3,7% dan dampak stunting terhadap status ekonomi sebesar 8,3%.

Abstrak: Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial

Abstrak: Puskesmas Muara Labuh mempunyai persentase TMDR relatif tinggi (71,1%) dan Puskesmas Talunan mempunyai persentase TMDR yang relatif rendah (15,1%). Berfokus pada dua puskesmas ini, penelitian ini mengevaluasi promkes TMDR dengan teori CDC dan Bowen dengan menganalisis stakeholder, uraian program, disain evaluasi, pengumpulan bukti yang kredibel, kesimpulan yang diambil dari evaluasi, serta sharing pembelajaran dari temuan evaluasi. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner kader dan pelaksana promkes di puskesmas dan wawancara mendalam kepada stakeholders. Temuan penelitian ini adalah: 1. Keterlibatan wali nagari dan tokoh masyarakat ternyata berperan penting dalam keberhasilan TMDR, 2. Belum semua stakeholder terlibat dalam promkes TMDR, 3. Sumber daya belum memadai untuk promkes TMDR, 4. Belum ada perencanaan khusus untuk kegiatan promkes TMDR, 5. Advokasi dan kemitraan terkait promkes TMDR belum pernah dilakukan, dan 6. Teori CDC dan Bowen (Canadian Institute of Health Research) dapat digunakan untuk mengevaluasi program kesehatan. Disarankan agar disusun peran yang jelas dari wali nagari dan tokoh masyarakat untuk promkes TMDR, dibentuknya kebijakan lokal TMDR, dan menyususn indikator strategi promkes untuk TMDR.
Kata kunci: Evaluasi, Promosi Kesehatan, Tidak Merokok dalam Rumah

---

Puskesmas Muara Labuh shows high NSH percentage (71,1%) and Puskesmas Talunan has low NSH percentage (15,1%). Focusing on these two Puskesmas, this study evaluated the health promotion program using on theories of CDC and Bowen (analysis of stakeholder, program implementation, evaluation design, evidence based data, highlights of evaluation and sharing of the evaluation findings). The study used quantitative and qualitative approach. The findings were: 1. The involvement of wali nagari and community leaders play high role in the success of the activities of health promotion NSH, 2. Not yet all relevant stakeholders were involved, 3. Low resources, 4. Not specific plan for health promotion NSH, 5. Lack of advocacy on health promotion NSH, and 6. The theories of CDC and Bowen (Canadian Institute Of Health Research) could be used for evaluating health program. It is recommended to create clear role of the wali nagari and community leaders, the need for local regulation on NSH and to create indicators to measure the achievements of the activities on NSH.
Keywords: Evaluation, Health Promotion, Health Promotion on NSH.

Abstrak:

Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Rujukkan, Kementerian Kesehatan melaksanakan Transformasi Akreditasi Rumah Sakit. Hal ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun, masih terdapat kendala dalam akreditasi yaitu pada pembinaan survei akreditasi, pre dan pasca survei. Melihat mutu pelayanan Kesehatan di Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan peningkatan, maka perlu diketahui upaya apa saja yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi di Rumah Sakit di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber yang mencakup wawancara dengan berbagai informan, serta triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi.  Hasil dari penelitian ini ialah Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi melibatkan Sumber Daya Manusia mulai dari Menteri, Ketua Tim, Staff, yang memiliki kompetensi sarjana kesehatan maupun tidak dengan catatan memiliki pengalaman di fasyankes. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN & APBD. Pedoman utama dalam percepatan ini ialah Standar Akreditasi yang memberikan efektivitas dari segi substansi, tarif, dan metode penyelenggaraan Survei. Pencatatan dan pelaporan terintegrasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit (SINAR). Permasalahan terdapat pada keterbatasan SDM, pengajuan anggaran, serta ruangan untuk konsultasi. Namun capaian Rumah Sakit terakreditasi per Desember 2022 sudah tinggi yaitu 82% dari 100% target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024).

---

 

In order to support Referral Service Transformation, the Ministry of Health implements Hospital Accreditation Transformation. It's become one of the efforts of the Ministry of Health to provide quality health services. However, there are still obstacles in accreditation, namely in the development of accreditation surveys, pre, and post-surveys. Seeing the quality of health services in Indonesia which continues to grow and requires improvement, it is necessary to know what efforts are being made by the government to realize quality health services. The purpose of this study is to find out the description of efforts to accelerate the implementation of accreditation in hospitals in Indonesia by the Indonesian Ministry of Health. The research methodology used is qualitative research using in-depth interviews. Data validation was carried out through source triangulation, which included interviews with various informants and method triangulation by document review and observation. The results of this study are Efforts to Accelerate the Implementation of Accreditation involving Human Resources starting from Ministers, Team Leaders, Staff, who have a competency degree in health or not with a record of having experience in health facilities. The funding is sourced from APBN & APBD. The primary guideline in this acceleration is the Accreditation Standards which provide effectiveness in terms of substance, rates and methods of conducting Surveys. Integrated recording and reporting through the Hospital Accreditation Information System (SINAR). The problem lies in the limited human resources, submission of submissions, and the council for consultation. However, the achievements of accredited hospitals as of December 2022 are already high, namely 82% of the 100% target of the Medium Term Development Plan (2020-2024).

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Astuti Purbaningsih Program Studi : Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Dampak Jaminan Kesehatan Sosial  Bagi Masyarakat Miskin Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan (Data Indonesia Family Life Survey 2000, 2007 dan 2014) Dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dari risiko kesehatan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaminan kesehatan sosial bersubsidi bagi masyarakat miskin Askeskin. Program ini kemudian diperluas target dan manfaatnya menjadi Jamkesmas. Penelitian ini meneliti dampak jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap utilisasi layanan kesehatan berupa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap, proporsi belanja kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga, serta self-assessed health. Analisis dilakukan pada semua populasi dan subpopulasi termiskin (kuintil pertama dalam populasi). Peneliti menggunakan metode propensity score matching dan difference-in-difference untuk analisis data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2000, 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki dampak positif signifikan terhadap jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap; di sisi lain program tidak memiliki dampak signifikan terhadap proporsi belanja kesehatan rumah tangga dan self-assessed health. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, namun tidak signifikan melindungi masyarakat miskin dari risiko belanja kesehatan dan tidak signifikan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin. Kata kunci: askeskin, jamkesmas, jaminan kesehatan, analisis dampak, ekonometri, kemiskinan

---

ABSTRACT Name : Astuti Purbaningsih Study Program : Magister of Public Health Judul : The Impact of Social Health Insurance for The Poor on Health Services Utilization (Indonesia Family Life Survey Data 2000, 2007 and 2014) To improve the poor’s access to healthcare services, the Indonesian government introduced Askeskin, a subsidized social health insurance for the poor. Later, Askeskin had policy expansion and became Jamkesmas. We examine the effects of this social health insurance for the poor on health services utilization — outpatient visits, inpatient admissions, household budget share of health spending, and self-assessed health. We analyze all samples and the poorest (1 st ) quartile of the sample. Using propensity score matching and difference-in-difference matching strategies on Indonesia Family Life Survey (IFLS) datasets 2000, 2007 and 2014, we find the insurance have positive significant impact on outpatient visits and inpatient admissions; it does not seem to have significant impact on household budget share of health spending and self-assessed health, however. This finding suggests that social health insurance for the poor increases health services utilization (outpatient visits and inpatient admissions), on the other hand it does not significantly protect the poor from health spending and not significantly improve health outcome of the poor. Keywords: askeskin, jamkesmas, health insurance, impact evaluation, econometric, poor

Abstrak: Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangatdiperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatanterhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidak sesuaian isi kebijakan hospital by laws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital by laws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah. Kata Kunci : Hospital Bylaws, Adverse events, perlindungan hukum, tenaga kesehatan

---

One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.

Abstrak: Jaminan kesehatan merupakan salah satu langkah pencegahan agar terhindar dari ketidakmampuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat perdesaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey 5 dengan jumlah sampel 12.398 responden. Hasil penelitian didapatkan hanya 40,3% masyarakat perdesaan Indonesia yang telah memiliki asuransi kesehatan. Individu dengan karakteristik berusia produktif (25-44 tahun), berpendidikan tinggi, berstatus kawin, memiliki pekerjaan, berpendapatan tinggi, memiliki riwayat rawat jalan dan rawat inap bermakna secara statistik untuk berkemungkinan memiliki jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia. Kata kunci: Faktor, Kepemilikan Jaminan Kesehatan, Perdesaan, IFLS 5 Health insurance is one of the preventive way to avoid the inability to obtain health services. However, there are still many rural residents who do not have health insurance. This study aims to determine the associated factors of health insurance ownership in rural Indonesia. This study is an observational study with a cross sectional design and a quantitative approach. The source of secondary data is from Indonesian Family Life Survey 5 with a sample size of 12.398 respondents. The results showed that only 40,3% of rural residents in Indonesia who have health insurance. Individuals with the characteristics of productive age (25-44 years old), higher education, being married, being employed, higher income, have past utilization in outpatient and inpatient care are statistically significant for the possibility of having health insurance in rural Indonesia. Key words: Factors, Health Insurance Ownership, Rural, IFLS 5

Abstrak: Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan data sekunder Susenas 2015 DAN Podes 2014, didapatkan hasil densitas bidan meningkatkan persalinan ditolong bidan sebesar (11%) pada model probit. Tujuan dari penelitian ini untuk memberi masukan pagi pembuat kebijakan agar peningkatan densitas bidan diiringi dengan pemnfaatan persalinan ditolong bidan. Penelitian ini dilakukan di Depok pada bulan Februari-Juni 2017. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah individu yang menjadi sampel dalam data Susenas 2015 dan Podes 2014 yang memenuhi prosedur sampling masing-masing survey dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 282.433 individu. Diketahui bahwa sebesar 51,3% ibu bersalin ditolong oleh bidan dan densitas bidan sebesar 74%. Pada deskriptif faktor Predisposisi didapatkan bahwa rata-rata umur bersalin terdapat pada kelompok umur 2, yaitu usia 20-29 tahun, dimana 50% ibu sudah memiliki jaminan kesehatan, dan berpendidikan SLTA/MA ke atas. Pada deskriptif faktor Enabling , didapatkan bahwa 15% dari ibu memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah Rp. 350.000,00. Ibu yang tinggal di perkotaan sebanyak 45% dan yang tinggal di region pulau Jawa sebanyak 30%. Pada model probit densitas bidan meningkatkan persalinan ditolong bidan sebesar (11%) pada model probit. Variabel yang mempengaruhi persalinan ditolong bidan adalah umur (13%) dan pendidikan(70%) serta urban (67,6%). Saran bagi pemangku kebijakan untuk meningkatan kompetensi dan kontrol terhadap praktek bidan sehingga angka densitas bidan yang terus menambah akan berbanding lurus dengan pemanfaatan persalinan oleh bidan Kata Kunci ; Densitas Bidan, Persalinan ditolong Bidan, Model Probit Based on the research conducted with secondary data of Susenas 2015 AND Podes 2014, the result of midwife density increased delivery assisted by midwives (11%) on probit model. The purpose of this research is to give policy makers morning input to increase midwife density accompanied by the delivery of childbirth assisted by midwife. This study was conducted in Depok in February-June 2017. The study used a cross sectional study design. Samples in this study were individuals sampled in data of Susenas 2015 and Podes 2014 which fulfill the sampling procedure of each survey and fulfill the inclusion and exclusion criteria, the population in this study were 282,433 individuals. It is known that 51.3% of maternity mothers were helped by midwife and midwife density by 74%. In the descriptive Predisposisi factors found that the average age of maternal age group is found in age 2, the age of 20-29 years, where 50% of mothers already have health insurance, and educated high school / MA and above. On the descriptive Enabling factor, it was found that 15% of mothers have per capita expenditure per month below Rp. 350,000.00. Mothers who live in urban as much as 45% and who live in the region of Java as much as 30%. In the probit model the density of the midwife increased the delivery assisted by the midwife (11%) in the probit model. The variables affecting childbirth assisted by midwives are age (13%) and education (70%) and urban (67,6%). Advice for stakeholders to increase competence and control of midwife practices so that the increasing number of midwives density will be directly proportional to the utilization of birth by midwife Keywords ; Midwife Density, Delivery Assisted by Midwife, Probit Model