Abstrak: Sumber daya manusia kesehatan menjalankan peran penting dalam pembangunankesehatan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalahkrisis ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Permintaan akan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan terus meningkat sehingga perlu upaya lebih untukmenyeimbangkan ketersediaan dengan permintaan akan kebutuhan sumber dayamanusia kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia dalammemerangi krisis ini adalah dengan memperbaiki sistem manajemen sumber dayamanusia kesehatan dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan sumber dayamanusia kesehatan memegang kendali besar dalam perhitungan kebutuhan yang harusdipenuhi di masa yang akan datang. Dalam menyusun perencanaan sumber dayamanusia kesehatan diperlukan sebuah pendekatan yang dapat memberikan proyeksikebutuhan dimasa yang akan datang dengan tujuan memberikan keseimbangan antarapermintaan akan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di masa yang akan datangdan ketersediaannya. Pendekatan atau model yang diterapkan dapat mencegahterjadinya kekurangan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di masa yang akandatang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode literaturereview dengan basis data PubMed, Lancet dan Google Scholar. Pendekatan InputProcess Output (IPO) juga dilakukan agar penelitian yang dilakukan terarah. Hasilpenelusuran dari penelitian ini menunjukan data dari Belanda dan Irlandia sebagaiperwakilan dari 10 negara dengan angka IPM tertinggi didunia pada tahun 2019. Hasilpenelitian memberikan gambaran terkait metode yang digunakan oleh negara Belandadan Irlandia dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia kesehatan dalammencegah terjadinya kekurangan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di masayang akan datang. Belanda dan Irlandia melakukan proyeksi kebutuhan untuk masayang akan datang dengan melakukan analisis kesenjangan yang disertai pengembanganelemen-elemen dari model perencanaan yang digunakan dari tahun dimulainyaperencanaan hingga tahun yang ditargetkan. Dari hasil penelitian ini, penelitimendapatkan 3 hal penting yang dapat digunakan sebagai strategi dalam perencanaandalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di tingkat nasional yaitudengan penentuan elemen dalam model perencanaan berdasarkan isu strategis;menetapkan metode pengambilan data yang reliabel dalam rangka menjamin akurasidata; dan penyusunan skenario yang mempertimbangkan perkembangan diberbagaisektor.Kata kunci :Sumber Daya Manusia Kesehatan ; Perencanaan SDM ; Analisis Kesenjangan

---

Human resources for health play an important role towards health development. One ofthe challenges faced in health development is the crisis in the availability of humanresources for health. Demand upon human resource for health continues to increase,therefore bigger efforts needed to be made in order to balance availability of humanresources for health. Efforts made by various countries in the world in combating thiscrisis by improving the human resource for health management system start fromplanning to evaluation. HRH planning holds great control in calculating the needs thatmust be met in the future. In compiling health human resource planning, an approach isneeded which can provide projections of future needs with the aim of providing abalance between the demand for HRH needs in the future and the availability. Theapproach or model adopted can prevent the shortage of HRH in the future. This researchis a qualitative study using literature review method with the PubMed, Lancet andGoogle Scholar as the databases. The Input Process Output (IPO) approach is alsocarried out so that the research conducted is well-directed. Results from this studyshows data from the Netherlands and Ireland as representatives from 10 countries withthe highest HDI numbers in the world in 2019 released by UNDP. The results providean overview of the methods used by the Netherlands and Ireland in HRH planning inorder to prevent the shortages of HHR availability in the future. Netherlands and Irelandprojected future needs by conducting a gap analysis accompanied by developingelements of the planning model used from the year planning began to the targeted year.From the results of this study, researchers get 3 important things that can be used as aplanning strategy to fulfill the needs of HRH at the national level, those strategy are bydetermining the elements for the planning model based on strategic issues; establishreliable data collection methods in order to guarantee data accuracy; and developingscenarios that consider developments in various sectors.Keywords :Health Workforce ; Workforce Planning ; Gap Analysis.

Abstrak: Kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir di provinsi DKI Jakarta tahun 2010

Abstrak:

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mencakup jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar menjadi syarat utama untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan jenis dan jumlah SDMK pada Puskesmas BLUD di Kota Depok tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada enam Puskesmas terpilih serta instansi terkait di Kota Depok. Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDMK eksisting dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebutuhan SDMK Kota Depok. Kesenjangan ini menyebabkan multitasking dan task shifting, yang berdampak pada beban kerja dan mutu layanan. Faktor yang memengaruhi pemenuhan SDMK meliputi sistem manajemen kepegawaian, kepemimpinan, kemitraan/jejaring, ketersediaan anggaran, pendidikan/pelatihan, serta kebijakan yang berlaku. Temuan juga menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui BLUD belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan SDMK. Diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengadaan SDMK secara strategis berbasis data dan analisis beban kerja untuk memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai baik secara jumlah maupun jenis.

---

Community health centers (Puskesmas) as primary health care facilities play an important role in supporting public health programs. The fulfillment of health human resources (SDMK), which includes the type and number of health workers in accordance with standards, is a key requirement for ensuring quality services. This study aims to analyze the adequacy of the type and number of SDMK at BLUD Puskesmas in Depok City in 2024 and the factors that influence it. The study employs a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews and document reviews at six selected Puskesmas and related institutions in Depok City. The results indicate that there is still a gap between the existing number of HHR and the needs based on job analysis and workload as outlined in Depok City's planning documents and HHR requirements. This gap leads to multitasking and task shifting, which impacts workload and service quality. Factors influencing the fulfillment of SDMK include human resource management systems, leadership, partnerships/networks, budget availability, education/training, and applicable policies. The findings also indicate that the flexibility of financial management through BLUD has not been optimally utilized to support the fulfillment of SDMK. A commitment from the local government is needed in strategic planning and procurement of SDMK based on data and workload analysis to ensure the availability of healthcare personnel that are appropriate in both quantity and type.

Abstrak: Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan.Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014.Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan.Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important.

Abstrak: Abstrak

Sejak penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, di lingkungan Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) terdapat tiga puluh tiga (33) Politeknik Kesehatan. Dari kesemuanya yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat institusi pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi atau disingkat JKG yang belum pelaksanaan implementasi nama jenis pendidikan Diploma bidang kesehatan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor:1192/MENKES/PER/X/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 yaitu Jurusan Keperawatan Gigi dan bukan Jurusan Kesehatan Gigi -sebagaimana yang digunakan hingga kini-.Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PerMenKes tersebut (faktor komunikasi,sumber daya dan disposisi) dan sebagaimana teori yang terkait sebagaimana peneliti George C.Edward III,2006 dalam riset implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan pendekatan studi deskriptif cross sectional terhadap Pejabat Pelaksana Jurusan Kesehatan Gigi pada 18 Poltekkes seluruh Indonesia. Dari 36 orang yang masing-masing Jurusan diambil data dari Ketua dan Sekretaris Jurusan. Teknik pengambilan sampelnya adalah nonprobability sampling. Pengolahan datanya menggunakan SPSS Complex Sample versi 13. Analisis datanya menggunakan chi square dan regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua responden siap mengimplementasikan PerMenKes tersebut sedangkan menurut pernyataan Edward III(1984:P.1) bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan ouput atau outcomes bagi masyarakat. Variabel yang paling berpengaruh atau dominan terhadap implementasi kebijakan adalah pemberian wewenang Exp.(b) =Hasil penelitian menyarankan perlunya pemberian wewenang secara formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, berkenaan pula dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Dengan demikian melakukan hubungan dan mengaktifkan berbagai saluran komunikasi secara baik, serta ketersediaan sumber daya dalam hal ini adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk dan pedoman. Dan kesemuanya sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan untuk implementasi nama jenis institusi pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi berlangsung lancar.

Since the publication of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number: 890/MENKES/PER/VIII/2007 on Organization and Administration of Health Polytechnic, in the Ministry of Health (now Ministry of Health) there were thirty-three (33) Health Polytechnic. From all of which spread across Indonesia, there are educational institutions or abbreviated Dental Health Programs JKG but until now there has been implementation of the name of the type of education diploma in the field of health as contained in the Minister of Health number: 1192/MENKES/PER/X/2004 dated October 19, 2004 the Department of Nursing and Dental Health Programs Dental-not as used up to now-.This thesis discusses the factors that influence the readiness of the implementation of the Health Minister (individual factors, communication, resources and disposition) and as relevant as the researcher's theory that George C. Edward III, 2006, inresearch policy implementation. This study uses primary data in a cross-sectional descriptive study approach to Officer Executing Dental Health Programs in 18 polytechnic entire Indonesia.Dari 36 people who each retrieved data from the Department Chair and the Secretary of the Department. Sample collection techniques are nonprobability sampling. Processing the data using SPSS Complex Sample version 13. Analysis of the data using chi square and logistic regression.The results showed that not all respondents are ready to implement it while according to a statement Health Minister Edward III (1984: P.1) that policy implementation is an activity that looks after the legal directives issued from a policy that includes efforts to manage the inputs to produce outputs or outcomes for the community . Variables of the most influential or dominant over the readiness of policy implementation is the empowerment Exp. (b) = The results suggest the necessity of giving formal authority to command can be executed effectively, is also concerned with how policy is communicated to the organization and or the public. Thereby engage and activate a variety of communication channels are good, and the availability of resources in this regard is the Standard Operating Procedures as instructions and guidelines. And all of them indispensable in the implementation of policies for implementation type name Programs Nursing Dental education institutions takes place smoothly.