Abstrak:

Abstrak:

---

Abstrak:

Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian anak umur di bawah 5 tahun. Perkiraan kematian yang disebabkan batuk dan nafas cepat sebesar 6 permil. Program pemberantasan penyakit ISPA diupayakan untuk mengurangi kematian karena pneumonia. Penatalaksanaan kasus pneumonia oleh petugas menggunakan tata laksanana ISPA. Keberhasilan upaya program P2 ISPA merupakan daya ungkit penurunan kematian karena ISPA.. Secara teori target penemuan kasus pneumonia adalah 10 % dari jumlah balita. Penemuan kasus pneumonia didukung oleh tenaga kesehatan terlatih penatalaksanaan ISPA dan sarana penemuan kasus pneumonia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan cakupan penemuan kasus pneumonia di Puskesmas, diantaranya faktor tenaga, sarana dan manajemen.Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan cross sectional dengan sampel sebanyak 33 puskesmas atau total populasi di Kabupaten Bekasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner dan data sekunder dari data hasil cakupan penemuan kasus pneumonia tahun 2001. Analisis data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan perangkat lunak Epi Info dan perangkat lunak statistik lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan penemuan kasus pneumonia di 75,8 % puskesmas adalah kurang. Secara proporsional faktor tenaga yang kurang, berada pada puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia kurang. Begitu pula faktor sarana yang kurang, berada pada puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia yang kurang. Sementara faktor manajemen, bila dilihat satu per satu yaitu pembuatan rencana kerja tahunan, staff meeting, bimbingan teknis dan evaluasi tidak memberikan pengaruh terhadap cakupan penemuan kasus pneumonia.Penelitian ini hendaknya dilanjutkan dengan penelitian kualitatif dengan penajaman kuesioner atau observasi serta melihat faktor lain melalui pendekatan individu sehingga didapatkan gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan cakupan penemuan kasus pneumonia.

---

 

Correlation Factors of Number of Pneumonia Case Finding in Public Health Center in Bekasi District for year 2001Pneumonia is the one of cause of death in under five children. The estimated of death caused by cough and rapid breath are sixth per miles. The Acute Respiratory Infections (ARI) Program is an effort to reduce of death caused by pneumonia. The management of pneumonia by health worker is using the management of ARI. The aim of ARI Program is to decrease the death caused by ARI. Theoretically, the target of pneumonia case finding is 10 % from the number of under five children. The pneumonia case finding is done by specially trainee health workers in ARI management. The aim of this research is to know about the factors correlated with the number of pneumonia case finding in public health center, including human factor, equipment factor and management factor.The research is designed with descriptive analysis by cross sectional on 33 Public Health Center (PHC) as samples which are similar with total PHC District Bekasi. Primary data was collected trough interviewing respondent with questioner; secondary data was collected from annual report of the number of pneumonia case finding in Bekasi District 2001. The data was analyzed using to Epi Info software and related statistical software.The result of this research indicated that the prevalence of pneumonia found in PHC 75,8 % was considered as under reported. Proportionally, it trained health worker shows that the lower the number of pneumonia case found in PHC. Also, PHC having less equipment has lower number of pneumonia case found. Analysis on individual management factors including annual planning, staff meeting, technical assistance, and evaluation, shows no impact on the number of pneumonia case finding.This research must be followed up by qualitative research using more accurate questioner or observation and other factors with individual approach to get the complete picture about factors correlated with the number of pneumonia case finding.

Abstrak: Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok.

---

Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City.

Abstrak: COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan menjadi sebuah pandemi. COVID-19 dapat menyebar antar negara melalui pelaku perjalanan. Terdapat kasus-kasus importasi varian baru yang merupakan kasus yang berasal dari negara lain dan tertangkap di pintu masuk negara, salah satunya Bandara Soekarno Hatta. Dalam menanggapi permasalahan mengenai kasus importasi pemerintah dapat melakukan upaya cegah tangkal penyakit dan melaksanakan manajemen penemuan kasus pada pelaku perjalanan di Bandara Soekarno Hatta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan manajemen penemuan kasus COVID-19 pada pelaku perjalanan dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari Donabedian dan teori pendekatan sistem yaitu struktur, proses, dan output. Hasil penelitian didapatkan SDM kurang dan terbatas sehingga dibutuhkan tenaga tambahan. Sarana prasarana tercukupi atas dukungan dari berbagai pihak namun belum tersedia perangkat deteksi pemeriksaan RT-PCR di pintu masuk. Pendanaan tercukupi dari Dana Siap Pakai BNPB dan revisi anggaran Kementerian Kesehatan. Sistem informasi sudah tersedia, namun belum dapat digunakan maksimal. Koordinasi, jejaring, dan kemitraan sudah berjalan dan dilaksanakan oleh lintas program/lintas sektor. Kebijakan bersifat dinamis dan bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas. Perencanaan berjalan baik terdapat rencana operasi di tingkat nasional dan di Bandara. Pengorganisasian terdapat Satgas COVID-19 baik di tingkat pusat maupun di Bandara. Pelaksanaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan berjalan baik karena adanya alat monitoring Intra Action Review. Pelaku perjalanan yang melakukan karantina/isolasi sebesar 95,5% melakukan karantina dan menyelesaikan masa karantina/isolasi. Penemuan kasus konfirmasi pada pelaku perjalanan sebanyak 1,1% dari total kedatangan. Penemuan Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi penemuan kasus penting dilakukan untuk penemuan kasus di pintu masuk negara. Rekomendasi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan evaluasi dan monitoring serta perbaikan dari kekurangan

---

COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered type of coronavirus and has become a pandemic. COVID-19 spreads between countries through travelers. There are importation cases of new variants, originated from other countries and found at the entrance of the country, one of which is Soekarno Hatta Airport. In responding to problems regarding imported cases, the government can make efforts to prevent disease and carry out case finding management for travelers at Soekarno Hatta Airport. This study aims to find out how to implement the COVID-19 case finding management for travelers from abroad at Soekarno-Hatta Airport. This study used a qualitative method with primary data obtained through in-depth interview and secondary data through document review. The theory used in this research is a modification of Donabedian and the theory of systems approach, namely structure, process, and output. The results of the study found that human resources were lacking and limited so that additional personnel is needed. Sufficient infrastructure facilities with the support of various parties, but the RT-PCR examination detection device is not available at the entrance. Sufficient funding from the BNPB Ready to Use Fund and the revised budget of the Ministry of Health. The information system is already available, but cannot be used optimally. Coordination, networking, and partnerships have been running and implemented across programs/cross sectors. The policy are dynamic and sourced from the Ministry of Health and the Task Force. Planning is going well, there are operational plans at the national level and at the airport. Organizing, there is a COVID-19 Task Force both at the central level and at the airport. Implementation is carried out in accordance with applicable regulations. Supervision went well because of the Intra Action Review monitoring tool. 95.5% of travelers who carry out quarantine/isolation followed quarantine and complete the quarantine/isolation period. 1.1% confirmation cases found in travelers of the total arrivals. The conclusion is that the implementation of case finding is important to do case finding at the Point of Entry. The recommendation of this research is that successful implementation will be achieved if evaluation and monitoring are carried out as well as improvement of deficiencies