Tuberkulosis adalah salah satu penyakit menular yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi dengan menjadi 10 penyakit mematikan di dunia tahun 2015. Menurut laporan WHO tahun 2017, di tingkat global diperkirakan 10,4 juta kasus TB baru. Sedangkan di Indonesia ditemukan jumlah kasus baru TB paru sebanyak 425.089 kasus. Jumlah yang tertinggi dilaporkan berada di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan presentase 43% dari seluruh Propinsi. Jumlah kasus di Kabupaten Bogor sebanyak 8.099 orang. Angka penemuan penderita TB Paru BTA (+) tahun 2017 sebanyak 3.861 orang (73,88%). Sedangkan untuk angka kesembuhan penderita TB paru BTA (+) di Puskesmas dan rumah sakit Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 97% hingga tahun 2018 (Triwulan 2) sebesar 82%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program penanggulangan TB Paru di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2020 mulai dari komponen input, proses maupun outputnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juli 2020. Pengambilan data dilakukan di 6 Puskesmas di wilayah kabupaten Bogor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Jumlah informan adalah 25 orang yang terdiri dari 6 Kepala Puskesmas, 6 petugas TB, 6 petugas laboratorium, 6 petugas promkes dan 1 orang wasor TB di Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka penemuan kasus Puskesmas Sukaraja dan Puskesmas Ciburayut sudah mencapai target yaitu di atas 70%, sedangkan Puskesmas Ciawi, Puskesmas Cinagara dan Puskesmas Karya mekar belum mencapai target. Untuk angka keberhasilan pengobatan hanya Puskesmas Cimandala, Puskesmas Sukaraja dan Puskesmas Karyamekar yang sudah mencapai target, sedangkan Puskesmas Ciburayut, Puskesmas Ciawi dan Puskesmas Cinagara belum mencapai target. Keberhasilan program TB di Puskesmas Cimandala dan Puskesmas Sukaraja didukung oleh SDM dengan jumlah yang cukup, pendidikan yang sesuai dan terlatih, kemudian sarana dan prasarana yang cukup memadai, pendanaan yang cukup, sistem informasi yang terintegrasi dan kontinyu, kerjasama lintas program dan lintas sektor yang baik, serta manajemen yang baik di Puskesmas. Sedangkan Puskesmas Karya mekar dan Puskesmas Cinagara belum mencapai target, karena memiliki kendala kurangnya SDM baik jumlah maupun tenaga terlatih, sarana dan prasarana TB yang kurang memadai, kerjasama lintas sektor yang belum maksimal, serta belum optimalnya peran promkes dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar keberhasilan yang dicapai melalui faktor-faktor pendukungnya dapat diterapkan bagi Puskesmas-puskemas lain di Kabupaten Bogor.

---

Tuberculosis is a contagious disease that causes high morbidity and mortality rates and have becoming 10 deadly diseases in the world in 2015. WHO have been estimating the total of 10,4 million new TB cases at the global level in 2017. There are 425.089 new TB cases have been found in Indonesia. The largest number of TB cases has been reported in Jawa Barat, Jawa Timur, and Jawa Tengah which has precentage 43% of all Province. The TB cases in Kabupaten Bogor is about 8.099 cases. In one year, the number of patients with pulmonary TB BTA (+) in the year of 2017 is 3861 people. At the same time, the number of recovery patients with pulmonary TB has  decreased from 97% (2015) to 82% (the second quarter in 2018). This Research is intended to ascertain how to implement pulmonary Tuberculosis Disease Countermeasures Program in Puskesmas on Kabupaten Bogor during 2020. The research encompass in many aspect from input component until output component. It’s use qualitative study with data collection through indepth interview, observation and review of documentation. The research data is acquired from 6 puskesmas and Public Health Office in Kabupaten Bogor in range March – July 2020. The informant consist of 6 Heads of Puskesmas, 6 tuberculosis focal persons, 6 laboratory technicians, 6 promkes officer and 1 wasor TB in Public Health Office. The result form this research show that Puskesmas Sukarja and Cibaruyut have met the target at above 70% Suspected Case numbers. Puskesmas Ciawi, Puskesmas Cinagara and Puskesmas Karya Mekar have not reached the target for case founding. The target of successful rate has been fulfilled in Puskesmas Cimandala, Puskesmas Sukaraja and Puskesmas Karyamekar, but not yet in Puskesmas Ciburayut, Puskesmas Ciawi and Puskesmas Cinagara. Puskesmas Cimandala and Puskesmas Sukaraja are quite successful in the TB Programme due to the fulfillment of adequately trained human resources, adequate infrastructure, sufficient funding, integrated of system information, collaboration on sectoral program – cross sectoral and good management in Puskesmas. Puskesmas Karya Mekar and Puskesmas Cinagara have not reached the target due to insufficient of trained human resource, inadequate infrastructures, collaboration of cross sector are not optimally implemented and leak education about health information to the public. The recommendation from this research is that the success achieved through supporting factors can be applied to the other Puskesmas in Kabupaten Bogor.

Latar Belakang: Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit yang menjadi 60% penyebab kematian di Indonesia. DM tipe 2 dapat dilakukan pencegahannya yaitu dengan melakukan deteksi dini pada kelompok tanpa gejala dan prediabetes. Adanya Posbindu PTM menjadi salah satu wadah kegiatan untuk menyebarluaskan upaya deteksi dini DM tipe 2 di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Pancoran Mas Depok pada tahun 2020. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Didapatkan informan sebanyak 11 orang dengan latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk melakukan crosscheck atau validasi data informan. Hasil: Belum semua Kelurahan di wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Depok memiliki Posbindu PTM dan pelaksanaanya masih belum optimal dalam menjangkau warga usia produktif (usia >15 tahun). Di masa pandemi Covid 19 pelaksanaan Posbindu PTM dihentikan. Permasalahan yang ditemui pada kesiapan variabel input yaitu ketersediaan SDM yang kurang memadai dan kompetensi kader yang tidak merata, keterbatasan dana operasional, sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak tersedianya petunjuk teknis bagi kader, dan kurangnya dukungan dari instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian dari kesesuaian variabel proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktuasi, kontrol dan evaluasi masih harus dimaksimalkan yaitu dengan melakukan kolaborasi lintas sektoral dengan memaksimalkan peran masing-masing pihak yang terlibat. Pada capaian output indikator kuantitas pelaksanaan Posbindu PTM sudah berjalan sesuai panduan, namun pada indikator cakupan pemeriksaan faktor risiko DM tipe 2 dan cakupan rujukan masih belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kesimpulan: Pemberdayaan Posbindu PTM dalam upaya pencegahan DM tipe 2 belum berjalan optimal yang berakibat pada belum optimalnya temuan dini pada kelompok yang rentan menderita DM tipe 2. Disarankan agar semua pihak yang terlibat untuk berkolaborasi meningkatkan peran masing-masing di dalam pemberdayaan Posbindu PTM sebagai upaya pencegahan DM tipe 2

---

Background: The existence of Posbindu PTM has become a place for activities to disseminate early detection efforts for type 2 diabetes in the community. The purpose of this study was to investigate the implementation of empowerment Posbindu PTM. Method: This study use a qualitative approach. It was found 11 informants from different backgrounds. Result: The implementation is still not optimal in reaching productive age communities. During in Covid 19 situation, the Posbindu PTM was stopped. Problems encountered in the readiness of input variables are the availability of inadequate human resources and uneven competence of cadres, limited operational funds, inadequate facilities and infrastructure, unavailability of technical instructions for cadres, and lack of support from government and private agencies. Then from the suitability of the process variables ranging from planning, organizing, actuation, control and evaluation still have to be maximized, namely by conducting cross-sectoral collaboration by maximizing the role of each party involved. At the achievement of the output indicator the quantity of Posbindu PTM has been running according to the guidelines, but the indicator coverage of risk factors for DM type 2 and referral coverage has not been achieved in accordance with the targets set by the Department of Health. Conclusion: The empowerment of Posbindu PTM in preventing type 2 DM has not run optimally. It is recommended that all parties involved to collaborate increase their respective roles in empowering Posbindu PTM to prevent DM type 2