Pendahuluan: Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah jika kelahiran dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Wanita yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan persalinan. Seringkali ibu hamil tidak dapat menentukan tempat persalinannya karena keputusan tersebut ditentukan suami, mertua atau anggota keluarga lainnya. Keterlambatan mengambil keputusan pada tingkat keluarga berdampak pada keterlambatan memperoleh pertolongan difasilitas kesehatan. Tujuan: Mengetahui hubungan antara partisipasi wanita dalam mengambil keputusan di rumah tangga dengan pemilihan tempat persalinan berdasarkan analisis data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan sumber data berasal dari data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel penelitian ini yaitu wanita usia subur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir pada tahun 2012-2017 dengan data yang lengkap yakni 14.310 responden. Data dianalisis menggunakan regresi cox dan besar pengaruh dinyatakan dalam bentuk prevalensi rasio dengan confident interval (CI) 95%. Hasil: Proporsi wanita yang melahirkan pada bukan fasilitas kesehatan sebesar 26,5%, dan sebanyak 30,7% wanita tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di rumah tangga. Setelah mengendalikan variabel tempat tinggal dan status ekonomi. wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga memiliki risiko 1,633 (95%CI 1,531-1,741) kali untuk melahirkan di bukan fasilitas kesehatan dibandingkan wanita yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Kesimpulan: Wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga berhubungan signifikan dengan persalinan di bukan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya promosi kesehatan mengenai hak-hak reproduksi wanita, kesetaraan gender, serta melakukan kajian mengenai daerah yang masih menyakini persalinan di dukun.

---

Background: Maternal mortality can be prevented by delivering in a health care facility. Women who are not involved in decision making are barriers to using health facilities. Pregnant women often cannot determine the place of delivery because the decision is determined by their husband, parents-in-law or other family members. The delays of decision- making at the family level results in delays in getting help at health facilities. Objective: To determine the relationship between women's participation in household decision making with the selection of place of delivery based on analysis of the 2017 Indonesian Demographic Health Survey data. Methods: Designs study was sross-sectional and data was obtained from the Indonesia Demographic Health Survey 2017. Sample was women of childbearing age 15-49 years who had given birth to the last child in 2012-2017 with complete data, total 14,310 respondents. Data were analyzed using Cox regression and the effect was expressed by prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI). Results: The proportion of women giving birth in non-health facilities was 26.5%, and 30.7% of women were not involved in in household decision making. After controlling residence and economic status, women who did not participate in household decision making had a risk of 1,633 (1,531-1,741) times to give birth in non-health facilities compared to women who participated in household decision making. Conclusion: Women who did not participate in household decision making were significantly related to deliveries in non-health facilities. Therefore, the government needs to promote women's reproductive, gender equality, and conduct a study of regions that still birth in dukun.

Tren cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara frekuensi kunjungan antenatal care (ANC) sesuai standar dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu dengan bayi usia 0–23 bulan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Desain penelitian adalah cross sectional dengan analisis regresi Cox untuk menghitung prevalence ratio (PR) dan mengontrol variabel kovariat. Hasil menunjukkan proporsi ASI eksklusif pada bayi usia 0–5 bulan sebesar 47,10%, dan pada kelompok usia 6–23 bulan sebesar 64,90%, dengan 2,52% di antaranya mengalami keterlambatan pemberian MPASI. Kunjungan ANC ≥6 kali berhubungan signifikan dengan praktik ASI eksklusif pada bayi usia 0–5 bulan (PR adj: 3,01; 95% CI: 2,12–4,27), namun tidak signifikan pada usia 6–23 bulan. Temuan ini menekankan pentingnya edukasi menyusui berkelanjutan sejak kehamilan dan perlunya penguatan indikator pengukuran waktu pemberian MPASI dalam surveilans nasional. 

---

The exclusive breastfeeding coverage trend in Indonesia remains suboptimal. The objective of this study was to examine the relationship between the frequency of standardized antenatal care (ANC) visits and the practices of exclusive breastfeeding among mothers with infants aged 0–23 months. This investigation utilized the 2023 Indonesia Health Survey (SKI) to conduct its analysis. This cross-sectional study employed modified Cox regression to estimate prevalence ratios (PR) and adjusted for covariates. The results indicated that 47.10% of infants aged 0–5 months were exclusively breastfed, and 64.90% of those aged 6–23 months had a history of exclusive breastfeeding, with 2.52% experiencing delayed complementary feeding. A significant association was identified between ANC visits with a p-value of at least 6 and exclusive breastfeeding in the 0–5 months group (PR adj: 3.01; 95% CI: 2.12–4.27). However, no such association was observed in the 6–23 months group. These findings underscore the necessity for the incorporation of sustained breastfeeding education initiatives beginning in pregnancy, along with the integration of MPASI timing into national monitoring indicators.