Abstrak: Pijakan kebijakan tentang layanan kedokteran olahraga di rumah sakit di Indonesia masih bersifat umum sehingga butuh adanya pedoman. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan pedoman penyelenggaraan pelayanan kedokteran olahraga di rumah sakit umum kelas B di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di 4 lokasi rumah sakit, yang berlangsung pada bulan September sampai Desember 2020 dengan teknik triangulasi dan metode Delphi 2 tahap, kemudian dianalisis. Saat ini pada lokasi penelitian masih terlihat adanya variasi pelayanan, mulai dari alur, ketenagaan, prasarana, peralatan, dan proses penyelenggaraan layanan. Begitupula pada metode Delphi dimana terdapat 59 topik yang tidak berhasil mencapai konsensus sehingga perlu dianalisis dan dicari penguatan dari sumber lainnya. Adapun rekomendasi rancangan pedomannya pada kondisi yang ideal (gold standard) yaitu layanan dilakukan secara tim yang dipimpin dokter spesialis kedokteran olahraga dan anggota yang terdiri dari manajer, tenaga klinisi dan tenaga sains olahraga dengan konsep multidisiplin dan interdisiplin; prasarana dan peralatan gold standard seperti CT-Scan, DXA Scan, Echocardiography, dan CPET perlu disediakan lengkap di dalam satu area; optimalisasi alur layanan; upaya promotif diberikan kepada seluruh pasien, pelatih, dan tenaga kesehatan; MCU yang melibatkan unit kedokteran olahraga dari awal hingga akhir; dilakukannya program exercise is medicine sesuai FITT; pengawasan terhadap doping; coding diagnostik spesifik; serta pasien atlet yang perlu ditangani secara kolaboratif sejak awal sampai return to sports, sedangkan pasien non atlet, alih rawat pasien dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kepada dokter spesialis kedokteran olahraga dilakukan setelah pasien bebas cedera. Rekomendasi ini diharapkan menjadi awal dari disusunnya naskah akademik dan kemudian ditetapkan sebagai kebijakan guna mewujudkan pelayanan terintegrasi, one stops services, athlete /patient centered-care, dan paripurna.

---

The policy foundation for sports medicine services in hospitals in Indonesia is still general in nature, so guidelines are needed. This study aims to develop guidelines of sports medicine services in class B general hospitals in Indonesia. This research is a qualitative study in 4 hospital locations, which took place from September to December 2020 with triangulation techniques and the 2-stage Delphi method, then analyzed. Currently, at the research location there are still variations in services, starting from the flow, workforce, infrastructure, equipment, and service delivery processes. Likewise in the Delphi method where there were 59 topics that failed to reach a consensus so that it needed to be analyzed and sought reinforcement from other sources. The recommendations for draft guidelines in ideal conditions (gold standard), namely services are carried out in a team led by sports medicine specialists and members consisting of managers, clinicians and sports science personnel with multidisciplinary and interdisciplinary concepts; gold standard infrastructure and equipment such as CT-Scan, DXA Scan, Echocardiography, and CPET need to be fully provided in one area; optimization of service flow; promotive efforts are given to all patients, trainers, and health workers; MCU involving the sports medicine unit from start to finish; doing exercise is medicine program according to FITT; supervision against doping; specific diagnostic coding; as well as athletic patients who need to be handled collaboratively from the start to return to sports, while non-athletic patients, transfer of patient care from a physical medicine specialist and rehabilitation to a sports medicine specialist is carried out after the patient is free of injury. This recommendation is expected to be the beginning of the preparation of an academic paper and then set as a policy to realize integrated services, one stop services, athlete /patient centered-care, and plenary.

Abstrak: Tesis ini membahas kelayakan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana dan prasarana yang dimiliki RSU Kota Tangerang Selatan saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Pesatnya pembangunan di Kota Tangerang Selatan dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Banten, dengan pertumbuhan penduduk 3.04 % pertahun, pertumbuhan ekonomi 3.75%, pendapatan perkapita yang tinggi dan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021 akan ada pembangunan dua RS kelas C di Kota Tangerang Selatan dan RSU Kota Tangerang Selatan akan menjadi RS Rujukan dan rencana peningkatan menjadi Kelas B dibutuhkan studi kelayakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data sekunder yang dilakukan di RSU Kota Tangsel dengan menggunakan data sekunder selama 3 tahun (2017-2019). Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B menggunakan self Assesment berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020 dan menggunakan analisis SWOT pada faktor internal dan eksternal. Dari hasil analisis pemenuhan standar pelayanan, SDM, Bangunan dan Prasarana, dan Peralatan sudah sangat memenuhi standar rumah sakit umum kelas B, hanya pemenuhan standar minimal tempat tidur rumah sakit kelas B yang belum terpenuhi, berdasarkan situasi faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT mendapatkan nilai EFE 3.54 dan IFE 3.21, berada pada sel I yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B. Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Self Assessment pemenuhan standar permenkes 3/2020 dan analisis SWOT (faktor eksternal dan internal) layak untuk diimplementasikan

---

This thesis discusses the feasibility of the South Tangerang City General Hospital with the service standards, human resources, equipment and infrastructure currently owned by South Tangerang General Hospital that have exceeded the standards of Class C hospitals. Rapid development in South Tangerang City with the highest human development index in Banten Province, with a population growth of 3 , 04% per year, 3.75% economic growth, high per capita income and with a growing population, based on the 2016-2021 South Tangerang City RPJMD there will be the construction of two class C hospitals in South Tangerang City and South Tangerang General Hospital will become Referral hospital and quality improvement to Class B required a feasibility study. This research is a case study research with a quantitative quantitative approach with secondary data analysis methods conducted at South Tangerang General Hospital using secondary data for 3 years (2017-2019). Increasing Class Upgrading of South Tangerang General Hospital to become a Class B hospital using self-assessment based on Permenkes No. 3/2020 and using a SWOT analysis on internal and external factors. From the results of the analysis of the fulfillment of service standards, human resources, buildings and infrastructure, and equipment, it has met the standards of a class B public hospital, only the fulfillment of the minimum standard for class B hospital beds has not been fulfilled, based on the situation of internal and external factors using SWOT analysis to get a value EFE 3.54 and IFE 3.21, are in cell I which supports the growth and upgrading of the South Tangerang City Hospital class into a Class B hospital. Feasibility of Class Upgrading South Tangerang General Hospital to be Class B General Hospital based on the Self-Assessment of the fulfillment of Permenkes 3/2020 standards and SWOT analysis (external and internal factors) is feasible to implement

Abstrak:

---

Abstrak: Insiden Keselamatan Pasien diasosiasikan dengan kehilangan nyawa ataupun disabilitas permanen. RSUD Jati Padang, rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta, baru setahun berdiri, namun sudah ada 11 insiden yang diketahui dari Laporan dan Analisis Insiden Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Januari Juni 2018 di RS tersebut. Dalam rangka persiapan akreditasi, peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Jenis penelitian merupakan studi kasus, didahului dengan pengisian checklist yang disesuaikan dengan persyaratan permenkes No 11 tahun 2017 yang dikuantifikasi untuk melihat gap antara current situation dengan persyaratan permenkes. Penelitian dilanjutkan dengan Consensus Decission Making Group (CDMG) untuk menganalisis penyebabnya dan tindak lanjut untuk meningkatkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang masih kurang. Dari CDMG didapatkan 11 akar penyebab masih rendahnya penyelenggaraan Keselamatan Pasien di RSUD Jati Padang.

Abstrak: Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak bagi Negara Indonesia dari sisi keuangan, sehingga pemerintah Indonesia harus memikirkan strategi pembiayaan pelayanan pasien COVID-19. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dialami rumah sakit pada saat mengajukan klaim, yaitu jumlah dispute klaim yang tinggi. Dispute klaim merupakan klaim yang setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan terdapat ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran penyebab dispute klaim COVID-19 ditinjau dari faktor input, proses, dan output di RSUD Matraman. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di unit casemix RSUD Matraman pada bulan September-Desember 2020. RSUD Matraman adalah rumah sakit pemerintah yang berstatus BLUD yang membiayai sendiri operasional rumah sakitnya, sehingga jika pembayaran klaim ini tertunda maka cashflow rumah sakit akan terganggu. RSUD Matraman telah mengajukan klaim COVID-19 bulan pelayanan Maret-Agustus 2020 sebanyak 157 berkas. Jumlah klaim yang terdispute sebanyak 94 berkas (60%) lebih banyak dibandingkan jumlah klaim yang lolos verifikasi sebanyak 63 berkas (40 %). Hasil penelusuran didapatkan bahwa penyebab dispute klaim yang terjadi di RSUD Matraman disebabkan karena hasil swab yang tidak terlampir, resume medis yang tidak tepat dan juga tidak lengkap. RSUD Matraman segera menyelesaikan kasus dispute klaim yang terjadi supaya pembayaran klaim segera cair sehingga cashflow rumah sakit tidak terganggu.

---

The COVID-19 pandemic has a financial impact on the State of Indonesia, so the Indonesian government must think about a strategy for financing COVID-19 patient services. Hospitals that provide COVID-19 services can submit claims to the Ministry of Health to get reimbursement for patient care costs. In its implementation, there are obstacles experienced by hospitals when submitting claims, namely the high number of dispute claims. Dispute claims are claims that after verification by BPJS Kesehatan there is a mismatch between the Hospital and BPJS Kesehatan. This study aims to determine and analyze the description of the causes of the COVID-19 claim dispute in terms of input, process, and output factors at Matraman Hospital. This research is an observational study with a qualitative approach. The research was conducted at the casemix unit of the Matraman Hospital in September-December 2020. RSUD Matraman is a government hospital with a BLUD status that self-finances the operation of the hospital, so if this claim payment is delayed, the hospital cash flow will be disrupted. The Matraman Regional Hospital has submitted 157 COVID-19 claims for the month of service from March-August 2020. The number of claims that were dispatched was 94 files (60%), more than the number of claims that passed verification of 63 files (40%). The results showed that the cause of the dispute claim that occurred at the Matraman Regional Hospital was due to the results of the swab which was not attached, the medical resume was incorrect and also not complete. Matraman Regional Hospital immediately resolves the dispute claim case so that the claim payment is immediately disbursed so that the hospital cash flow is not disturbed

Abstrak:

Dalam menjawab keluhan perawat mengenai besarnya beban kerja di ruang rawat inap Cattleya B RSU Bhakti Yudha, perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga perawat dengan menggunakan beberapa formula yaitu, Workload Indicator Staff Needs (WISN), formula Gillies, PPNI, dan formula Ilyas. Penelitian dilakukan di ruang rawat inap Cattleya B menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan observasi terhadap aktivitas perawat menurut metode work sampling serta in-depth interview pada 21-30 Mei 2012. Hasil penelitian menyatakan beban kerja perawat pada kategori produktif (80%) dengan hanya 33.98% yang merupakan aktivitas keperawatan langsung dan 47.4% merupakan aktivitas keperawatan tidak langsung. Penggunaan waktu untuk kegiatan pribadi dan non produktif perawatmasih di dalam standar ILO (14.98%) Formula Gillies dan PPNI, dan Ilyas tidak menggambarkan sejumlah kegiatan keperawatan tidak langsung dari perawat seperti administrasi dan pencatatan laporan, yang justru pada saat observasi membutuhkan proporsi yang lebih besar. Sebaliknya metode WISN yang menghasilkan jumlah perawat sebesar 35 orang ditambah dengan 1 kepala ruangan dianggap lebih tepat dan sesuai dengan RS karena menggambarkan beban kerja nyata. Diharapkan pihak manajemen dapat memberikan toleransi seperti pemberian hari kepelatihan bagi perawat, menambah jumlah tenaga baik perawat dan non perawat sesuai kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

---

 In order to answer the concern of high workload nursing care at Cattleya B Ward of Bhakti Yudha Hospital, there is a need to analyze the requirement of nursing staff with some formulas:Workload Indicator Staff Needs (WISN), Gillies?, PPNI, and Ilyas? Formula. This Research was held in Cattleya B Ward of Bhakti Yudha Hospital on May 21st-30th 2012 using Quantitative and Qualitative approach with an observation to nursing activity based on work sampling method and also in-depth interview with some informants to gain any information for analysis. The result of this research proved that nursing workload is in productive state (80%) with only 33.98% are direct nursing care activities and 47.4% are indirect nursing care activities. The usage of time for individual activity and non-productive activity are still in the ILO Standard (14.98%) Gillies?, PPNI, and Ilyas? Formula did not described some of indirect activity like administration, and making nursing report which in observation need higher proportions than others. In the contrary, WISN, which results 35 nurses as staff with 1 additional nurse as the head of Cattleya B ward, is suitable with hospital because described the real work load in the ward. In the future, hopefully manager can give any tolerance like training day for nurse; add some staff both nursing staff and non-nursing staff as needs for service quality.

Abstrak:

---

Abstrak: LATAR BELAKANG Begitu tinggi kasus gangguan jiwa yang dialami oleh prajurit baik dalam masa pertempuran maupun pasca tempur atau post-combat, salah satunya adalah Gangguan Terkait Stres. Timbulnya masalah yang dialami oleh prajurit dengan gangguan ini menghambat pelaksanaan tugas pokok dan perintah yang harus dilaksanakan oleh prajurit, dan dapat merusak hubungan dengan atasan ataupun rekan kerja hingga menimbulkan terjadinya berbagai pelanggaran. Prajurit yang seharusnya berperan sebagai benteng negara, pelindung rakyat justru dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat akibat gejala atau gangguan yang dialaminya. Terdapat berbagai stresor yang dapat dialami oleh personel militer sebagai individu, dan telah lama dikaitkan dengan Gangguan Terkait Stres. Merupakan suatu kebutuhan (need) untuk menemukan adanya hubungan stresor dengan gangguan ini, dan perlunya kebijakan serta sistem manajemen dalam pengendalian stres pada prajurit atau Combat Stress Control (CSC), baik dalam pencegahan maupun penanganan di lingkungan satuan tempur hingga fasilitas kesehatan rujukan. METODE Studi ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang dipilih berdasarkan pusposive sampling dan penyaringan sesuai kriteria. Studi dilaksanakan selama 3 bulan dengan menggunakan instrumen Holmes and Rahe Stress Scale, Instrumen Penilaian Stres Psikososial, dan wawancara mendalam. HASIL Bertambahnya stresor dengan score total di atas 300 menurut Holmes and Rahe menyebabkan gangguan terkait stres pada prajurit. Stresor dapat menyebabkan stresor lain, dan memperlambat kesembuhan. Belum ada kebijakan dan sistem manajemen khusus Combat Stress baik di satuan tempur maupun di fasilitas kesehatan TNI dalam mengatasi hal ini. KESIMPULAN Perlu diminimalisir adanya stresor tambahan dalam kedinasan prajurit, terutama bagi prajurit yang mengalami Gangguan Terkait Stres. Cara meminimalisir melibatkan seluruh sektor baik dari kebijakan, sistem manajeman, hingga kemampuan personel dalam mengenali dan mengatasi stresor

Abstrak:

---

Abstrak:

---