Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally

Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense

Abstrak: Tarif pemeriksaan IMS di Puskesmas Mangga Besar hingga saat ini sebesar Rp. 20.000,- per kunjungan. Apabila biaya tersebut ditingkatkan ada kemungkinan daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Sementara apabila diturunkan ada kemungkinan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan yang ada. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui besar tarif pemeriksaan IMS di Klinik Jelia Puskesmas Mangga Bcsar Jakarta Barat yang rasional dengan memperhatikan biaya satuan. tingkat pemulihan biaya, tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat Jenis penelitian ini adahth study analitik dengan pendekatan perhitungan cost ana/isis. Metode analisis biaya yang digunakan adalah, Activity Based Costing (ABC) yang menelusuri biaya berdasarkan Clinical Pathway, selain itu juga mengumpulkan data mengenai tingkat kemampuan dan kemauan membayar (ATP/WTP) dari responden selaku pengguna layanan pemeriksaan IMS. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa biaya pemeriksaan IMS dari biaya invest.asi langsung Rp. l6.077.489,10,- sedangkan biaya operasional langsung diketahui scbesar Rp. 237.970.301,dengan komponen terbesar terdapat pada biaya gaji pegawai sebesar Rp. 149.ll8,504,-. Biaya tidak langsung pada pemeriksan IMS sebesar Rp. 148.719.898,- atau 36,9% dari biaya total. Biaya total pemeriksaan IMS di Klinik Jelia Puskesmas Mangga Besar tahun 2007 adalah sebesar Rp. 402.767688,-. Biaya terbesar terdapat pada biaya operasional langsung yaitu Rp. 237.970301,- atau 59% dari total biaya. Biaya satuan pemeriksaan IMS sebesar Rp. 223.388,-. CRR pemeriksaan IMS di Klinik Jelia pada tahun 2007 sebesar 8,95% ATP berkisar antara Rp. 32.250,- hingga Rp. 517500,-, dengan nilai tengah Rp. 114.500 ? WTP berkisar antara Rp. 10.000,- dengan Rp. 200.000,·, dengan nilai rata-ram Rp. 53203,·dan ni!ai rengah Rp. 37.500,-. ATP lebih tinggi daripada WTP. Tarif pemeriksaan IMS yang rasional berdasarkan simulasi ditetapkan sebesar Rp. 75.000,-. Saran yang disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang biaya pemeriksaan IMS, utilisasi terhadap pemeriksaan IMS harus selalu ditlngkatkan, pcndampingan kepada kelompok penjaja seks komersial harus selalu digalakan, perlu adanya usulan penetapan tarif pemeriksaan IMS, Dinas Kesehatan Provinsi DKJ Jakarta perlu mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan Suku dinas dan Puskesmas dalam pemmggulangan lMS. Dengan demikian dihatapkan adanya intervensi yang berkelanjutan untuk dapat menurunkan kasus HIV sehingga dapat meningkatkan produktiivitas dan kesejahteraan masyarakat.

---

The Sexual Infectious Disease (SID} medical checkup tariff at Mangga Besar Public Health Center is only Rp 20,000 for each visit. If the current price is raised, it is afraid that public purchase interest is declining. On the contraryif it is decreased, there is a possibility of public lessening trust on the quality served. The purpose of the study is to acquire the rational cost of SJD medical checkup at Jelia Clinic Mangga Besar Public Health Center West Jakarta by focusing on the unit cost, recovery cost levet. and public purchase ability and interest. The srudy ls analytical study with the cost analysis approath. Cost analysis method used is Activity Based Costing (ABC} which traces cost based on Clinical Pathway, and atso collect data pertaining public purchase ability and interest of the respondents as the customers of the SiD medical checkup services. It is derived from the srudy that SID medical checkup cost is Rp.16.077.489.10,- of the total direct investment cost; while direct operational cost is Rp. 237.970.301,- with the biggest component is on employee salary with the amount of Rp. 149.118504,-. SID medical checkup indirect cost is Rp. 148.719.898,- or 36,9% of the total cost. The total cost of SID medical checkup at ? is Rp. 53.203,- and median is Rp. 37.500,-. ATP is higher tban WTP. It is determined that the SID medical checkup rational oost based on the simulation is Rp. 70.000,-. It is suggested that further comprehensive study on SID medical checkup cost and utilization on SID medical checkup are to be improvesociety's for commercial sexual workers needs to be enhanced, DKl Jakarta Health Office needs to coordinate better with Sub Health Office and Public Health Center, and the scheme of SID medical checkup cost settlement is needed. To sum up, it is hoped that there is a sustained intervention to lessen HIV cases in order to improvesociety's productivity and wealth.

Abstrak: Penyakit infeksi seperti diare dapat menyebar melalui transmisi oral fecal. Menurut WHO, lebih dari 1,4 juta anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia meninggal akibat penyakit diare dapat dicegah dan diperkirakan bahwa 88% dari kasus-kasus ini terkait dengan air yang tidak aman atau sanitasi yang buruk. Di wilayah Asia Tenggara, hampir 48% atau diperkirakan 3.070.000 kematian setiap tahun yang dikaitkan dengan infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit diare dengan beban tertinggi penyakit diare di lima negara: Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, dan Nepal dimana penyakit ini menyebabkan 60.000 kematian setiap tahunnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) terhadap kejadian diare pada balita di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Indonesia tahun 2017. Dalam penelitian ini menggunakan analisis cross sectional. Data variabel mengenai sarana pembuangan tinja, jarak sumber air dengan tangki septik, kebiasaan membuang tinja balita, cuci tangan pakai sabun, sumber air minum, pengelolaan air minum, penyimpanan air minum, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga dan pendidikan ibu dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta dikategorikan dan disaring dengan chi square. Hasil dalam penelitian ini didapat enam variabel dengan nilai p < 0,25 yang masuk kedalam analisis regresi logistik yang menghasilkan 2 variabel yang signifikan dengan nilai p < 0,05 (kebiasaan ibu membuang tinja anak balitanya dan cuci tangan pakai sabun). Uji regresi logistik didapatkan kebiasaan membuang tinja anak (OR) 1,59 dan cuci tangan pakai sabun (OR) 1,48. Studi ini memyimpulkan bahwa kebiasaan ibu membuang tinja anak balitanya secara sembarangan dan aktivitas cuci tangan pakai sabun yang tidak memenuhi syarat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya diare

Abstrak: Latar Belakang : Pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh penyehat tradisional di Kota Tangerang cukup banyak. Namun penyehat tradisional yang melakukan pelayanan dan memiliki STPT sedikit sedangkan STPT wajib dimiliki bila melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tujuan : Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan serta faktor determinan kepemilikan STPT pada penyehat tradisional di Kota Tangerang. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods menggunakan data primer dengan desain survey. Sampel penelitian yaitu penyehat tradisionalyang berada di 5 puskesmas lokasi fokus Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kuesioner. Analisis data yang digunakan untuk kuantitatif adalah regresi logistik sedangkan untuk kualitatif adalah interpretasi makna informasi. Hasil dan Kesimpulan : Pada implementasi kebijakan terkait surat terdaftar penyehat tradisional (STPT) di wilayah Kota Tangerang saat ini belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi. Hasil penelitian ini didapatkan terdapat hubungan antara informasi tentang STPT dan pendidikan terakhir terhadap kepemilikan STPT pada Penyehat tradisional. Saran : Untuk dapat meningkatkan kepemilikan STPT pada penyehat tradisional disarankan untuk melakukan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan syarat-syarat memperoleh STPT yang memudahkan penyehat tradisional memiliki STPT. Hal ini dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan serta asosiasi terkait.

Abstrak: Program Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK melalui mekanisme DAK Non Fisik merupakan upaya penyalurkan dana operasional untuk kegiatan Puskesmas. Dana tersebut merupakan yang digunakan untuk kegiatan UKM di Puskesmas. Namun masih banyak kendala yang yang menyebabkan efektifitas dana ini menjadi belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi dana BOK melalui mekanisme DAK Non fisik untuk menunjang kegiatan UKM di Puskesmas dilihat dari waktu pencairan, anggaran, sumber daya manusia, sarana, beban kerja serta proses pengelolaan dana tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan dilakukan di antara bulan Januari sampai Mei 2019. Dana BOK ini sangat membantu kegiatan operasional puskesmas, namun cakupan SPM di kabupaten Bogor belum begitu signifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang membuat jalannya dana tersebut belum efektif dan efisien.

Abstrak: Pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan bukti tertulis bahwa proses asuhan keperawatan telah dilaksanakan dalam pemberian asuhan keperawatan pasien di rumah sakit. Kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di RS Jiwa Prof HB. Sa'anin Padang masih rendah (32,25%).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan antara lain faktor individu (karakteristik individu: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, status perkawinan dan kemampuan intelektual: pengetahuan) dan faktor organisasi (supervisi, insentif, pelatihan, beban kerja dan iklim kerja).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gambaran faktor-faktor dari variabel individu dan organisasi terhadap kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di unit rawat map RS Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan disain cross sectional dan untuk pengayaan informasi juga dilakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan observasi, sampel adalah semua perawat berjumlah 53 orang (total sampel) yang merupakan perawat pelaksana di 7 (tujuh) ruang rawat map RS Jiwa Prof FIB. Sa'anin Padang. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dengan uji chi square dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda dan tingkat kemaknaan 0,05.

Hasil penelitian menggambarkan proporsi kinerja perawat dalam pendokumentasian masih rendah, kinerja perawat yang balk hanya 41,5%. Pada analisis multivariat, faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan adalah tingkat pendidikan, supervisi dan beban kerja. Tingkat pendidikan dan beban kerja mei upakan faktor yang paling dominan setelah dikontrol oleh umur, supervisi dan iklim kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada penentu kebijakan di RS Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang untuk lebih meningkatkan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan yaitu dengan cara meningkatkan SDM perawat dengan memberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan formal/non formal seperti mengikuti pelatihan dan seminar, beban kerja perawat dikurangi dengan memberi tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksinya serta perbaikan dan perubahan semua sistem yang terkait dengan pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan seperti pelaksanaan supervisi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

---

Nursing care documentation is written evidence showing that the nursing care process has been implemented in the hospital. Nurse performance in documenting the nursing care in Prof. HB. Sa'anin Padang Mental Hospital still low (32,25%).

Factors related to performance of nurse on documenting patient's nursing care are individual factors (individual characteristic: age, sex, education level, length of work, marital status and knowledge) and organizational factors (supervision, incentive, training, work load and work climate).

The aim of this study is to identify factors related to individual variables and organizational factors and their relationship to nursing care documentation in ward unit of Prof. HB. Sa'anin Padang Mental Hospital.

The study is non-experimental cross sectional design, qualitative method may to enrich information with in depth interview, focus group discussion and observation, sample of 53 individuals (total sample) who fulfill sample selection criteria, all of them are nurse in 7 (seven) wards unit of Prof HB. Sa'anin Padang Mental Hospital. Collected data was then analyzed with univariate analysis, bivariate analysis using chi square and multivariate analysis using multiple logistic regression at p value S 0,05.

The research of performance in documenting the nursing care showed that the proportion of performance still low, good performance of nurse just only 4,5%. The multivariate analysis showed that education level, supervision and work load was variable related to nursing care documentation. Education level and work load were the most dominant variable related to nursing care documentation after controlled by age, supervision and work climate.

Based on study results, it is recommended to Prof. HB. Sa'anin Padang Mental Hospital policyrnaker to improve nurse performance in documenting nursing care through improving man power of nurse by give opportunity to improve formal education/ non formal like following seminar and trainings, nurse work load can make Iess by given jobs description and responsibility as their real work and function and also repair and change all system that related to nursing care documentation such as implementing of supervision adjust to it's principle.

Abstrak: Perawatan Metode Kanguru (PMK) merupakan salah satu metode perawatan terhadap bayi BBLR yang mulai dikembangkan di Indonesia sejak tahun 90-an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PMK, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PMK di rumah oleh Ibu pasca perawatan di RSUD Kota Depok tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen pada bulan Mei-Juni 2019 terhadap 4 orang Informan Ibu yang melakukan PMK di rumah dan 18 informan kunci. Berdasarkan hasil penelitian, belum keseluruhan Ibu melaksanakan PMK sesuai dengan kategori komponen PMK. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanan PMK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, paritas, status pekerjaan, dan dukungan yang diterima Ibu yang melakukan PMK, serta kontrol ulang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Disarankan kepada RSUD Kota Depok untuk melakukan edukasi PMK yang tepat sasaran. Selanjutnya, perlu dimaksimalkan peran Kader Kesehatan dan kelompok pendukung dalam pengawasan pelaksanaan PMK di rumah yang berkelanjutan, serta advokasi terkait kebijakan PMK di tingkat kota Depok.

Abstrak: Tenaga kerja kesehatan atau Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menjadi pilar utama atas keberhasilan berlangsungnya sistem kesehatan sehingga tercapai tujuan utama yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kualitas dan performa SDMK, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan pekerja. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang paling berisiko bagi SDMK. Agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di rumah sakit, maka terdapat Program Pelayanan Kesehatan Kerja. RSUD Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, serta di masa pandemi COVID-19 menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, menyebabkan risiko bagi SDMRS akan semakin meningkat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses dokumentasi data, monitoring, dan review di RSUD Nganjuk belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, konsisten, dan efisien. Suatu sistem informasi dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu diusulkan rancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Kerja (SIPEKA) Berbasis Web-mobile. Perancangan SIPEKA dilakukan dengan metode prototyping. Dalam tahap awal pengembangan, dilakukan analisis kebutuhan pengguna yang bersifat kualitatif, menggunakan metode analisis stakeholder serta wawancara mendalam pada 12 SDM RSUD Nganjuk, serta telaah dokumen. Kemudian dibuat software prototype sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengguna. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa rancangan SIPEKA berpeluang untuk dikembangkan karena dukungan dari pihak struktural RSUD Nganjuk cukup baik. Akan tetapi, untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi, diperlukan koordinasi dengan tim IT RSUD Nganjuk, serta membutuhkan umpan balik dari lebih banyak SDM RSUD Nganjuk tentang SIPEKA

---

Healthcare workers become the most important thing in the success ability of the health system, which the last aim is to improve community health and wellbeing. So that, maintaining the health of its workforce is so important to maintain the quality and performance of the healthcare workers. Hospital is one of the workplace with the highest risk of diseases occurrence among its workers. Occupational Health Service is a program to maintain the health and safety of workers in hospital. Public Hospital of Nganjuk is one of the referral hospital in the COVID-19 pandemic, making the risks of its workers higher. Unfortunately, the Occupational Health Service which was expected to be well implemented, still had some shortcoming in the terms of data documentations, monitoring, and review which could not be well integrated, less consistent, and not efficient. Information systems can handle these problems well. So that, it was proposed a development of Occupational Health Service Information System (SIPEKA) based on web-mobile. The development using prototyping methodology. In the initial stage of development, user requirement analysis was done with stakeholder analysis and in-depth interview to 12 (twelve) staff of Public Hospital of Nganjuk, and documents review. Based on that, the software prototype was made. From the research, resulted that SIPEKA development has great opportunity to be implemented in the next stage because of the stakeholders support was good enough. But, to be on the next development stage (implementation), coordination with the IT staff and more feedback from the Public Hospital is needed