Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen tata kelola obat terapi COVID-19 di Kota Depok dalam menghadapi tren pandemi yang fluktuatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Egidius Ulukyanan Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Manajemen Pengelolaan Obat Dalam Keadaan Bencana di Rumah Sakit Darurat RSUD dr.H.Ishak Umarella Provinsi Maluku Tahun 2019 Pembimbing : Dr. Dra.Dumilah Ayunigtyas, MARS Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Pada dasarnya pengelolaan obat di instalasi farmasi rumah sakit meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan dan pengendalian dimana keempat tahap ini saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga harus terkoordinasi dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan obat yang dilakukan rumah sakit umum daerah dr.H.Ishk Umarella Maluku dalam keadaan bencana alam terjadi.  Dengan desain penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap informan  yang bertanggungjawab terhadap farmasi RSUD dr.H.Ishak Umarella Maluku. Hasil penelitian ini yaitu perencanaan yang dilakukan rumah sakit dalam penyediaan obat yaitu dengan menyusun sesuai formula nasional dan formula rumah sakit dengan metode konsumsi yang dilakukan oleh tim perencana yang ditetapkan oleh  rumah sakit, proses pengadaan dilakukan menggunakan e-catalog, proses penerimaan obat dilakukan oleh tim penerima obat yang berkompeten dibidang farmasi, seluruh obat disimpan dalam ruangan/tenda yang menyesuaikan dengan kondisi untuk menjaga mutu dan kualitas obat dengan sistem penyusunan sesuai dengan jenis sediaan obat. Proses pendistribusian obat dilakukan dengan resep perorangan, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Obat yang telah melewati batas kadaluarsa akan dilakukan pemusnahan dan obat yang disimpan dikendalikan dengan stok opname untuk menghindari kekosongan obat. Kendala yang dihadapi pada saat bencana yaitu ketersediaan sarana untuk penyimpanan obat. Disarankan kepada RSUD dr.H.Ishak Umarella agar dapat melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan nasional meskipun tidak maksimal dikarenakan dalam keadaan bencana. Kata kunci: Manajemen obat, IFRS, Farmasi

---

ABSTRACT Name : Egidius Ulukyanan Study Program : Public Health Title : Management of Drug Management in a Disaster in the Emergency Hospital of Dr.H.Ishak Umarella Regional Hospital, Maluku Province in 2019 Counsellor : Dr. Dra.Dumilah Ayuningtyas, MARS Pharmaceutical Services is an activity that aims to identify, prevent and solve drug related problems. Basically the management of drugs in a hospital pharmacy installation includes planning, procurement, acceptance, storage, distribution, deletion and control where these four stages are interrelated and influence each other so that it must be coordinated optimally. This study aims to determine the management of drug management conducted by the regional general hospital Dr.H.Ishak Umarella Maluku in the event of a natural disaster. With a qualitative research design carried out by means of in-depth interviews with respondents who are responsible for the pharmacy Dr.H.Ishak Umarella Maluku General Hospital. The results of this study are the planning carried out by the hospital in the supply of drugs, namely by compiling in accordance with national formula and hospital formula with the consumption method carried out by the planning team prepared by the hospital, the procurement process is carried out using e-catalogs, the process of receiving drugs is carried out by the receiving team competent medicine in the pharmaceutical field, all drugs are stored in a room / tent that adjusts to the conditions to maintain the quality and quality of the drug with a drafting system according to the type of drug. The process of drug distribution is done by individual prescriptions, both outpatients and inpatients. Drugs that have passed the expiration date will be destroyed and the stored drug is controlled with the stock ofname of the drug to avoid the vacancy of the drug. The obstacle faced at the time of the disaster is the availability of facilities for drug storage. It is recommended to the RSUD Dr.H.Ishak Umarella to be able to manage the management of drugs in accordance with national standards, although not optimal because in a state of disaster. Keywords: Drug management, IFRS, Pharmacy

Abstrak: Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam

Abstrak:

---

Abstrak: Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan manajemen penanganan COVID-19 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul Kabupaten Bangka pada tahun 2021. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil: Hasil penelitian ini merupakan gambaran manajemen penanganan COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul tahun 2021 yang ditinjau dari gambaran input (SDM, Dana, Metode, Sarana dan Prasarana), gambaran manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) serta gambaran output (penanganan kasus COVID-19).

Abstrak: Pendahuluan: Covid-19 yang unprecedented menjadi wakeup call bagi banyak negara di dunia mengenai betapa tidak siapnya sistem kesehatan yang ada dalam menghadapi wabah penyakit berskala besar. Beberapa studi mendukung bahwasanya pandemi merupakan peristiwa struktural yang serupa, sehingga dunia selalu mencari hal-hal yang dapat dipelajari dari respons terhadap wabah penyakit. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dan menanggapi wabah yang akan datang dengan lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran respons berbagai negara terhadap pandemi Covid-19 dan mendapatkan lessons learned-nya untuk menjadi masukan dalam memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi wabah di masa yang akan datang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan memanfaatkan berbagai database elektronik internasional seperti SCOPUS, PubMed, Embase, dan EBSCO Host. WHO Covid-19 Strategic Preparedness and Response Plan 2021 (SPRP) serta WHO Six Building Blocks of Health System (building blocks) digunakan sebagai kerangka dalam menyusun analisis terhadap respons sistem kesehatan dan lessons learned yang didapatkan. Hasil: Pencarian literatur menghasilkan 16 artikel terinklusi yang dipublikasikan pada tahun 2020-2021. Hasil analisis melalui kerangka SPRP menemukan bahwa respons berbagai negara sangat beragam dan dipengaruhi oleh kekuatan sistem kesehatan, kesiapsiagaan, serta karakteristik negara. Lessons learned yang didapatkan berdasarkan building blocks adalah masih diperlukannya investasi, komitmen jangka panjang, perencanaan mitigasi pandemi, serta perlindungan yang adekuat bagi tenaga kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan. Selain itu, regulasi pendukung yang jelas juga penting, terutama terkait dengan penggunaan data pribadi masyarakat untuk penanganan pandemi yang lebih baik di masa yang akan datang

Abstrak: Latar belakang: Covid-19 adalah wabah pneumonia baru yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di Indoesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama Forkopimda adalah membentuk kampung Tangguh bencana Covid-19 di tingkat kelurahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kampung Tangguh dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualilatif dengan metode case study. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Dan upaya validitasi data dilakukan melalui triangulasi metode dan sumber. Hasil: Pelaksanaan Kampung Tangguh Payobasung dan Kampung Tangguh Kubang Gajah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh telah berhasil sampai bulan Oktober, dibuktikan dengan tidak adanya kasus positif di kedua kampung Tangguh tersebut. Namun sejak terjadi kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh terutama kegiatan piket di posko, pada bulan November sampai sekarang ditemukan peningkatan kasus positif di kedua Kampung Tangguh tersebut. Disamping itu di tahun 2021, ada beberapa pengalihan peran kader yang disesuaikan dengan kebijakan terbaru terutama dalam mensukseskan vaksinisasi. Kegiatan kader dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi warga untuk vaksin telah berhasil mencapai cakupan vaksin di atas 30% pada kedua kampung tangguh tersebut. Kesimpulan: Kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh Kubang Gajah disebabakan oleh kekurangan dana dan menurunnya kesadaran warga sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat berkolaborasi meningkatkan peran masing-masing dalam pengoptimalan pelaksanaan kampung tangguh sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selanjutnya untuk Kelurahan lain dapat menerapkan/mengadopsi kekompakan kader dalam berkerja sama, pemanfaatan IT oleh Kampung Tangguh Kubang Gajah dan program Hatinya PKK sebagai Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Payobasung untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kelurahan masing-masing.

---

Background: Covid-19 is a new pneumonia outbreak that has caused a public health emergency, including in Indonesia. Various efforts have been made by the Indonesian government and in collaboration with local governments for the prevention and control of Covid-19. One of the efforts made by the regional government together with Forkopimda is to form a Covid-19 disaster-resilient village at the village level. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Kampung Tangguh in efforts to prevent and control Covid-19 at Payakumbuh city. Method: This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques are conducted through in-depth interviews, observations and document studies.And data validity efforts are carried out through triangulation of methods and sources. Result: The implementation of Kampung Tangguh Payobasung and Kubang Gajah in an effort to prevent and control Covid-19 in Payakumbuh City has been successful until October, as evidenced by the absence of positive cases in both Kampung Tangguh. However, since the implementation of Kampung Tangguh has been relaxed, especially picket activities at the post, in November until Now, an increase in positive cases has been found in both Kampung Tangguh. Besides that, in 2021, in 2021, there are several transfer of cadre roles adapted to the latest policies, especially in the success of vaccination.Cadre activities in socializing and facilitating citizens for vaccines have managed to achieve vaccine coverage above 30% in both Kampung Tangguh. Conclusion: The loose implementation of Kampung Tangguh Kubang Gajah is caused by underfunding and decreased awareness of citizens since the enactment of New Habit Adaptation. It is expected that all parties involved can collaborate to increase their respective roles in optimizing the implementation of resilient villages as an effort to prevent and control Covid-19. Furthermore, for other villages can apply / adopt the cohesiveness of cadres in cooperation, IT benefits by Kampung Tangguh Kubang Gajah and Hatinya PKK program as Food Security of Kampung Tangguh Payobasung for the prevention and control of Covid-19 in their respective villages

Abstrak: Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs.

Abstrak: Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok.

---

Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City.