Ditemukan 36919 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Iyana Putri; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Ascobat Gani, Irene Adyatmaka, Nana Mulyana
Abstrak:
Penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi pada masa pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada penurunan penggunaan bahan kesehatan pada prakter dokter gigi. Diperlukan strategi dan kebijakan dalam pemasaran produk bahan kesehatan pada pandemi COVID-19. Tujuan penelitian adalah menganalisa manfaat media sosial dalam loyalitas penggunaan bahan kesehatan pada praktek dokter gigi. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross-sectional. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 441 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam grup whatsapp (80,9%) adalah promoters. Sedangkan pada responden yang bukan dalam grup whatsapp, hanya sebagian kecil responden (41,6%) yang merupakan promoters. Hasil uji statistik menggunakan uji chi-square ditemukan bahwa p-value<0,001. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok media sosial dengan loyalitas pelanggan. Dari faktor pemanfaatan media sosial antara sebelum dan sesudah COVID-19, NPS responden pada kelompok grup whatsapp sesudah pandemi COVID-19 jauh lebih tinggi dari sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan, NPS responden yang bukan grup whatsapp sama antara sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa dalam grup whatsapp terdapat lebih banyak loyal customer yang akan terus membeli dan merekomendasikan produk
The decrease in the utilization of dental health services during the COVID-19 pandemic will have an impact on the use of health materials. Strategies and policies are needed in the marketing of health products during the COVID-19 pandemic. This study used to analyze the benefits of social media in the loyalty of the use of health materials in dental practices. This study used a cross-sectional design, consist of 441 respondent. Data was collected through an online questionnaire. The results showed that the majority of respondents in the WhatsApp group (80.9%) were promoters. Meanwhile, for respondents who are not in the WhatsApp group, only a small proportion of respondents (41.6%) are promoters. The results of the chi-square test found that the p-value <0.001. This means that there is a significant relationship between social media groups and customer loyalty. From the factor of using social media between before and after COVID-19, the NPS of respondents in the WhatsApp group after the COVID-19 pandemic was higher than before the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the NPS of respondents who are not in the WhatsApp group are the same. In the WhatsApp group, there are more loyal customers who will continue to buy and recommend products
Read More
The decrease in the utilization of dental health services during the COVID-19 pandemic will have an impact on the use of health materials. Strategies and policies are needed in the marketing of health products during the COVID-19 pandemic. This study used to analyze the benefits of social media in the loyalty of the use of health materials in dental practices. This study used a cross-sectional design, consist of 441 respondent. Data was collected through an online questionnaire. The results showed that the majority of respondents in the WhatsApp group (80.9%) were promoters. Meanwhile, for respondents who are not in the WhatsApp group, only a small proportion of respondents (41.6%) are promoters. The results of the chi-square test found that the p-value <0.001. This means that there is a significant relationship between social media groups and customer loyalty. From the factor of using social media between before and after COVID-19, the NPS of respondents in the WhatsApp group after the COVID-19 pandemic was higher than before the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the NPS of respondents who are not in the WhatsApp group are the same. In the WhatsApp group, there are more loyal customers who will continue to buy and recommend products
T-6304
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Jefri Thomas Alpa Edison Silalahi; Pembimbing: Hendrik M. Taurany; Penguji: Anhari Achadi, Marsis, Amroussy D.T.
T-3563
Depok : FKM UI, 2012
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ardiansyah Bahar; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Daeng Mohammad Faqih, Akmal Budi Yulianto
Abstrak:
Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.
Read More
T-5661
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rizza Norta Villeny Rosita Dewi; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Dian Muliawati
Abstrak:
Read More
Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei- Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Pada variable ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu system informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDS yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variable disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS
The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the Law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist dentists. This research is a qualitative research with a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi provincial health offices. The research was conducted from May to June 2023. The research results show that policy implementation has been going well. The size and objective of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and measurable and are contained in the performance indicators for the Directorate of Provision of Health Personnel activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. Resources in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete PPDS-PPDS scholarship implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the magnitude of the support of relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial aid policy
The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the Law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist dentists. This research is a qualitative research with a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi provincial health offices. The research was conducted from May to June 2023. The research results show that policy implementation has been going well. The size and objective of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and measurable and are contained in the performance indicators for the Directorate of Provision of Health Personnel activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. Resources in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete PPDS-PPDS scholarship implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the magnitude of the support of relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial aid policy
T-6711
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Riandi Verdi; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Mardiati Nadjib, Wachyu Sulistiadi, Doddy Izwardy, Indra Rachmad Dharmawan
Abstrak:
Read More
Prevalensi karies gigi anak masih sangat tinggi di Kota Bekasi. Hal ini sangat memprihantinkan karena anak-anak merupakan salah satu modal utama dalam membangun masa depan bangsa. Salah satu cara dalam membantu mengatasi masalah tersebut adalah melalui program UKGS. Program UKGS di Kota Bekasi dilaksanakan oleh semua Puskesmas, termasuk Puskesmas Mustikajaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi program UKGS pada masa adaptasi kebiasaan baru di Puskesmas Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program UKGS di Mustikajaya. Tidak ada perbedaan komponen hasil implementasi antara masa sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi kepada Puskesmas Mustikajaya dan dilanjutkan ke sekolah. Terdapat SOP pelaksanaan program UKGS yang bersumber dari Kementerian Kesehatan. Sumber daya manusia dirasakan masih kurang tercukupi, fasilitas dan pendanaan berasal dari BLUD dan BOK. Terdapat SK penunjukkan penanggung jawab program UKGS. Para responden menyatakan berkomitmen penuh pada program UKGS. Paket I dan II Program UKGS Puskesmas Mustikajaya memiliki nilai sebesar 99,8% dan Paket III memiliki nilai 26,9%. Hal ini menandakan program UKGS belum berjalan dengan maksimal dan perlu ada perbaikan dan peningkatan pelayanan UKGS lebih lanjut.
Dental caries children’s prevalence in Bekasi City is still very high. This is a concerning matter since children are one of the main assets to build the nation’s future. UKGS become one of the solutions to overcome the problem. The UKGS program in Bekasi city is implemented by all Community Health Centers (CHC), including Mustikajaya CHC. The aim of the research is to determine the results of the implementation of UKGS program during the adaptation of new habit period at the Mustikajaya CHC in 2023. There is no difference in the components of implementation results between the prepandemic and post-pandemic periods. Qualitative methods was conducted in the research by using depth interview method through the parties that involved in the UKGS program in Mustikaya PHC. The results showed that the socialization was carried by the Bekasi Public Health Office to Mustikajaya CHC and continued to schools. There is an SOP for the UKGS program that made by Ministry of Health. Human resources are still inadequate, facilites and funds come from BLUD and BOK. A decree was appointed to the people in charge of the program. The respondents were fully commited to the UKGS program. The value of UKGS Package I and II are 99,8% while the Package III is 26,9%. This indicates that the UKGS program is not running optimally and need a further improvement and enhancement of UKGS services.
T-6951
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Himma Illiyana; Pembimbing: Masyitoh; Pegnuji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Elastria Widita, Indra Rachmad Dharmawan
Abstrak:
Radiologi gigi dan mulut tidak lepas dari efek paparan radiasi sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatur pemanfaatan peralatan radiasi dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur pelayanan radiologi di Indonesia melalui Permenkes No.24 /2020 untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan yang diselenggarakan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan meliputi sumber daya manusia dan peralatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenkes No.24/2020 dalam pelayanan gigi dan mulut, serta untuk mengetahui apakah kebijakan ini dapat terlaksana di RS Umum dan Khusus. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan didasarkan pada berbagai teori top down dengan variabel yang diteliti berupa output, sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, dukungan organisasi, perhatian pers, budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Permenkes No.24/2020 tidak dapat dilaksanakan di RS Khusus karena adanya perbedaan kebutuhan dengan RS Umum sehingga tidak sejalan dengan terminologi dan persyaratan yang disebutkan dalam Permenkes No.24/2020. Permenkes No.24/2020 tidak memfasilitasi tenaga spesialis radiologi dan peralatan seperti CBCT. sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak tersampaikannya isi peraturan kepada pelaksana pelayanan. Organisasi profesi dan perhatian pers tidak secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tetapi penting dalam tahap perumusan kebijakan. Perlu adanya koreksi dan tinjauan ulang terhadap muatan Permenkes No.24/2020 terkait dari aspek efektivitas kebijakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Dental radiology cannot be separated from the effects of radiation exposure. Radiology policies are needed to regulate the use of radiation equipment in health services. The government regulates radiology services in Indonesia through Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 to improve the quality of health services by paying attention to safety and security aspects which are organized based on the capabilities of health facilities including human resources and equipment. This study aims to analyze the implementation of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 in dental care services, and to find out whether the policy can be implemented in General and Dental Hospitals. This research is a policy analysis with a qualitative approach through in-depth interviews and document review. The conceptual framework is based on various top down theories with the variables studied in the form of output, human resources, infrastructure, funding, organizational support, press attention, work culture, communication and bureaucratic structure. The results show that Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 cannot be implemented in Dental Hospitals because there are differences in needs with General Hospitals so that they are out of sync with the terminology and requirements stated in Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020. Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 does not facilitate dental radiology specialists and equipment such as CBCT thus creating legal uncertainty. Work culture, communication and bureaucratic structure are not functioning as they should because the contents of the regulations are not conveyed to service providers. Support from organizations and press attention do not directly affect service delivery but are important in policy process. Review of the contents of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 is needed, especially related to the aspects of policy effectiveness, clarity of policy formulation, and transparency.
Read More
Dental radiology cannot be separated from the effects of radiation exposure. Radiology policies are needed to regulate the use of radiation equipment in health services. The government regulates radiology services in Indonesia through Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 to improve the quality of health services by paying attention to safety and security aspects which are organized based on the capabilities of health facilities including human resources and equipment. This study aims to analyze the implementation of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 in dental care services, and to find out whether the policy can be implemented in General and Dental Hospitals. This research is a policy analysis with a qualitative approach through in-depth interviews and document review. The conceptual framework is based on various top down theories with the variables studied in the form of output, human resources, infrastructure, funding, organizational support, press attention, work culture, communication and bureaucratic structure. The results show that Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 cannot be implemented in Dental Hospitals because there are differences in needs with General Hospitals so that they are out of sync with the terminology and requirements stated in Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020. Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 does not facilitate dental radiology specialists and equipment such as CBCT thus creating legal uncertainty. Work culture, communication and bureaucratic structure are not functioning as they should because the contents of the regulations are not conveyed to service providers. Support from organizations and press attention do not directly affect service delivery but are important in policy process. Review of the contents of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 is needed, especially related to the aspects of policy effectiveness, clarity of policy formulation, and transparency.
T-6662
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fatira Ratri Audita; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Prihandriyo Sri Hijranti, Luigi
Abstrak:
Read More
Pandemi COVID-19 mengganggu berbagai aspek sistem dan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan penyakit tidak menular (PTM). Dampak gangguan pelayanan dan penanggulangan PTM dikhawatirkan dapat mengakibatkan efek katastropik jangka panjang setelah pandemi COVID-19, dan PTM perlu menjadi masalah kesehatan prioritas dalam kebijakan kesehatan pasca-pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan teori social determinants of health, teori pengembangan kebijakan berbasis bukti, model pengembangan kebijakan sosial berbasis kebijakan sains, dan determinan dampak kebijakan terhadap luaran kesehatan. Penelitian ini melakukan penilaian dari kebijakan penanggulangan PTM dan pelayanan PTM sebelum, ketika terdampak COVID-19, dan setelah pandemi COVID-19. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan PTM di Indonesia sudah mencerminkan strategi global, dengan advokasi dan kemitraan, promosi kesehatan dan penurunan faktor risiko, penguatan sistem pelayanan kesehatan, penguatan surveilans, monitoring-evaluasi, dan riset, dan menunjukkan capaian yang baik sebelum pandemi COVID-19. Ketika terdampak pandemi COVID-19, aspek pelayanan PTM yang terganggu adalah pembatasan sosial, SDM, pemberhentian layanan, ketidaksiapan infrastruktur dan fasilitas, hambatan pelaksanaan program dan tidak tercapainya target layanan maupun program. Dari dampak yang terjadi, dilakukan adaptasi dalam penanggulangan PTM saat COVID-19, antara lain dengan integrasi layanan, dan menunjukkan hasil yang baik dengan ketercapaian sasaran. Masalah yang ditemukan dalam upaya penanggulangan dan pelayanan PTM sebelum dan saat pandemi antara lain dibutuhkannya peningkatan sistem rujukan, pencatatan dan pelaporan, serta pengendalian faktor risiko PTM. Dampak dari COVID-19 juga membentuk kebijakan transformasi kesehatan Indonesia, dengan enam pilar, di antaranya berupa transformasi layanan kesehatan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Diharapkan kebijakan penanggulangan dan pelayanan PTM pasca pandemi COVID-19 menjadi salah satu masalah kesehatan prioritas yang mengikuti transformasi kesehatan.
The COVID-19 pandemic has disrupted various aspects of the healthcare system and services, including the management of noncommunicable diseases (NCDs). The potential long-term catastrophic effects of the disruption in NCD services and management post-COVID-19 pandemic are a cause for concern. NCDs need to be prioritized as a health issue in post-COVID-19 health policies. This research employs a qualitative method and utilizes the social determinants of health theory, evidence-based policy development theory, social policy-based policy development model, and determinants of policy impact on health outcomes. The study assesses NCD prevention policies and NCD services before, during the COVID-19 impact, and after the pandemic. Findings indicate that NCD prevention policies in Indonesia already reflect global strategies, including advocacy and partnerships, health promotion, and the reduction of risk factors, strengthening healthcare systems, surveillance enhancement, monitoring and evaluation, and research, showing good achievements before the COVID-19 pandemic. When affected by the COVID-19 pandemic, disrupted aspects of NCD services include social restrictions, human resources, service discontinuation, infrastructure and facility unpreparedness, program implementation barriers, and unmet service and program targets. Adaptations in NCD management during COVID-19, such as service integration, have shown positive results in achieving targets. Challenges identified in NCD prevention and services before and during the pandemic include the need for referral system improvement, recording and reporting, and the control of NCD risk factors. The impact of COVID-19 has also shaped Indonesian health transformation policies with six pillars, including the transformation of primary health services, referral services, health resilience systems, health financing, healthcare workforce, and health technology. It is hoped that NCD prevention and services policies after COVID-19 pandemic become one of the priority health issues following health transformation.
T-6860
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andina Sri Fahmi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Atik Nurwahyuni, Puput Oktamianti, Haruddin, Yorisa Sativa
Abstrak:
Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas
The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.
Read More
The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.
T-6142
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sulastri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Pamian Siregar, Ayu Amalia Rachman
Abstrak:
Read More
Pengembangan bahan baku obat dalam negeri mutlak diperlukan untuk mencapai kemandirian sektor farmasi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 guna mewujudkan hal tersebut dengan mendorong kerja sama lintas sektor. Namun demikian, hingga saat ini impor bahan baku obat masih sangat tinggi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres tersebut, khususnya pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2016 dikatakan belum berhasil (unsuccessful implementation), masih terdapat kesenjangan antara tujuan dan capaian kebijakan. Dimensi kebijakan, pengoperasian, serta perencanaan implementasi dan sumber daya belum cukup baik dalam mendukung implementasi Inpres, meskipun dimensi lain, yaitu kepemimpinan, pemangku kepentingan, dan umpan balik sudah cukup baik. Selain itu, masih terdapat sejumlah dukungan kebijakan yang diperlukan industri farmasi dalam rangka pengembangan bahan baku obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang belum cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi Inpres, peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau penyusunan kebijakan baru yang diperlukan.
The development of local drug raw materials is urgently needed to achieve the independence of Indonesia's pharmaceutical sector. The government has issued Presidential Instruction No. 6/2016 to realize this by encouraging cross-sector collaborations. However, the import of drug raw materials is still very high. For this reason, this study aims to analyze the implementation of the Presidential Instruction, particularly the execution of each Ministry/Agency's responsibilities. The research was conducted using a qualitative approach by utilizing data from in-depth interviews and document review. The research showed that the implementation of Presidential Instruction No. 6/2016 was unsuccessful; there is still a gap between policy objectives and achievements. The dimensions of policy, operations, and implementation planning and resources are not good enough to support the implementation of the Presidential Instruction, although the other dimensions such as leadership, stakeholders, and feedback are quite good. Other than that, there are several policy supports that the pharmaceutical industry still needed in order to develop drug raw materials. Therefore, it is necessary to improve the dimensions that are not good enough to encourage the successful implementation of the Presidential Instruction, review the policies that have been issued by related Ministries/Institutions and/or develop the new policies as needed.
T-6869
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Juli Sapitri Siregar; Pembimbing: Adik Wibowo, Puput Oktamianti; Penguji: Yolak Dalimunthe, Alghazali Samapta
Abstrak:
Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir atau dihindari. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas organisasi dalam menghadapi bencana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan daerah Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam belum ditunjang oleh ketersediaan regulasi/peraturan, struktur organisasi dan dana. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan belum berjalan sebagaimana seharusnya. Penguatan kapasitas sumberdaya hanya terfokus pada pemberian pelatihan pada sumber daya manusia. Kegiatan pengurangan risiko kesehatan akibat bencana difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta gizi. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor belum terselenggara dengan baik, dengan sektor lain masih kurang. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan melibatkan kader posyandu dalam kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, namun belum ditunjang oleh pembinaan terhadap masyarakat terkait penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Kesimpulan: Kapasitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana masih belum memadai, perlu penguatan kapasitas organisasi melalui penetapan regulasi/peraturan, struktur organisasi yang jelas, penyediaan sistem informasi, meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pengerahan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat
Read More
T-5598
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉