Abstrak: Lembar persetujuan tindakan medis (informed consent) adalah lembar tertulis yang menjelaskan tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien. Terdapat kolom dari informed consent yang ditulis oleh dokter sebelum melakukan tindakan bedah setelah didapatkan persetujuan dari pasien. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit TNI AK MArinir Cilandak yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan TNI AL dibawah komando Korps Marinir yang siap memberikan pelayanan kesehatan terutama bagi anggota Marinir yang memiliki kerentanan mengalami resiko dalam berlatih dan bertugas. Kelengkapan informed consent merupakan adalah bukti tersampaikannya informasi oleh dokter kepada pasien mengenai kondisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan untuk menghindari adanya kesalah pahaman antara pasien dan dokter. Kesinambungan untuk mendapatkan kepercayaan dari pasien yang didapat dari interaksi yaitu dalam bentuk perilaku profesional. Perilaku profesional ditinjau dari empat aspek yaitu komunikasi, humanism, hukum etik, dan pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aspek perilaku profesional dalam kelengkapan informed consent pada tindakan bedah di Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak (informed consent). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam Informan berjumlah 4 orang dokter spesialis bedah di Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak. Hasil dari telaah dokumen informed consent sebanyak 89 ditemukan bahwa kelengkapan berjumlah 40%. Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak telah memiliki aturan mengenai pengisian informed consent. Masih diperlukan tindak lanjut untuk dapat meningkatkan kelengkapan kolom informed consent yaitu monitoring dan evaluasi mengenai kelengkapan informed consent.

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family

Abstrak: Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah di RS X tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui gambaran kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengisian kuesioner dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen formulir informed consent menggunakan daftar tilik serta menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 56,9% dari total formulir yang diamati telah diisi secara lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasional dan Kriteria tentang kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan bedah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir informed consent tindakan bedah di RS X.
Kata Kunci : Formulir Informed consent, Kelengkapan, Tindakan Bedah, Rekam Medis

---

This study explores the completeness of filling surgery informed consent forms at Hospital X in 2016. The aim of this study is to illustrate the degree of completeness of filled in consent forms pertaining to surgical actions. The design of this study uses a quantitative method through questionnaires, a qualitative method through in-depth interviews and document review informed consent forms through checklists, and also the use of secondary data. Results of this study shows that an average of 56.9% of consent forms were completely filled. This study also reveals that there is a lack of Standard Operating Procedure and criteria about completed informed consent forms for surgery, which may be one of the factors contributing to incomplete surgery informed consent forms at Hospital X.
Keyword : Informed consent Form, Completeness, Surgical, Medical Record

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ida Ayu Eka Tirta Arini Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Kelengkapan Pengisian  Informed Consent  Pada Pasien Operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram Tahun 2016 Tesis ini membahas tentang kelengkapan pengisian  informed consent  pada pasien operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 dan  faktor – faktor yang berhubungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional Study. Sampel diambil secara acak, yaitu 235 lembar informed consent pada rekam medis pasien operasi bulan Januari hingga Desember 2016 di Rumah Sakit Risa Sentra Medika serta pengisian kuisioner oleh 10 orang dokter spesialis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata pengisian lembar  informed consent pada pasien operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 adalah  21 item terisi atau sebesar 61% dan bagian yang paling banyak tidak terisi adalah bagian pemberian informasi yaitu sebesar rata – rata 7 item terisi (41%). Bagian informasi yang paling jarang diberikan adalah informasi tentang alternatif tindakan, yaitu hanya sebanyak 51 lembar dari 235 lembar informed consent yang didata (21,7%). Berdasarkan uji korelasi Spearman Rank, faktor yang memiliki hubungan dengan kelengkapan pengisian informed consent tersebut adalah faktor motivasi dan jenis tindakan operasi. Hal yang dapat disarankan  adalah melakukan penyegaran pengetahuan tentang informed consent  dan komunikasi efektif kepada dokter spesialis; lembar  informed consent juga perlu dikaji ulang agar sesuai aturan identifikasi pasien. Kata kunci : informed consent , dokter spesialis, komunikasi efektif

---

ABSTRACT Name : Ida Ayu Eka Tirta Arini Study Program : Master of Hospital Administration Title : The Completeness of  Informed Consent  Sheets In Surgery Patients at Risa Sentra Medika Hospital Mataram in 2016 This thesis discusses the completeness of informed consent in surgery patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 and related factors. This research is a quantitative research with cross sectional study design. Samples were taken at random, ie 235 informed consent sheets in medical records of surgery patients from January to December 2016 at Risa Sentra Medika Hospital and filled out questionnaires by 10 specialist doctors. The results showed that the average of filling of informed consent sheet in operation patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 was 21 items filled or 61% and the most unfilled part was the information giving section which was 7 items in average ( 41%). The most rarely informed section of information is information on alternative actions, ie only 51 sheets of 235 informed consent sheets (21.7%). Based on Spearman Rank correlation test, factors that are related to the completeness of the filling of informed consent are motivational factors and types of surgical measures. It may be suggested to refresh knowledge of informed consent and effective communication to a specialist; the informed consent sheet also needs to be reviewed to fit the patient identification rules. Keywords : informed consent  , specialist, effective communication

Abstrak: Informed consent bukanlah suatu pemberian tandatangan pada formulir, melainkan sebuah proses komunikasi di mana pasien diberi informasi tentang pilihannya untuk tes kesehatan, perawatan, atau prosedur, dan kemudian memilih opsi yang paling sesuai untuk tujuan dan nilainya. Informed consent sangat penting untuk hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Proses ini memungkinkan pasien, atau mereka yang bertanggung jawab secara hukum atas perawatan mereka, untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan atau prosedur yang dimaksud. Di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2016, tingkat kepatuhan pengisian informed consent masih rendah yaitu 58%, tingkat ketidakpatuhan penulisan singkatan sebanyak 42%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan terhadap persetujuan setelah penjelasan (informed consent) pada tindakan bedah secara menyeluruh di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2017. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan retrospektif dan crossectional. Jumlah sampel dokter bedah yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 57 dokter bedah, 647 informed consent dan tiga orang informan untuk pengumpulan data secara kualitatif.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa kelengkapan informed consent tindakan bedah di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah pada tahun 2017 hanya mencapai 30%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik dengan kelengkapan pemberian informed consent tindakan bedah dengan p-value berturut-turut 0,02 dan 0,01. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pemberian informed consent berhubungan dengan jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik.

Kata kunci: faktor-faktor, kelengkapan, informed consent

---

Informed consent is not a signature on a form, but a communication process in which patients are informed of their choice for a health, care, or procedure test, and then choose the option that is most appropriate for its purpose and value. Informed consent is essential for therapeutic relationships between physicians and patients. This process allows patients, or those who are legally responsible for their care, to make informed decisions about the treatment or procedure in question. In RSUP Sanglah Denpasar in 2016, compliance level of informed consent is still low ie 58%, non-compliance rate of writing abbreviation as much as 42%.

The purpose of this study was to know the description of the completeness of informed consent to the overall surgical procedure in surgical hospitalization of Sanglah Hospital Denpasar in 2017. This research method was a quantitative and qualitative research with retrospective and crossectional approach. The number of samples of surgeons who were the subjects of the study consisted of 57 surgeons, 647 informed consents and 3 informan for qualitative study.

From this research it is found that the completeness of informed consent of surgery in surgical hospitalization of Sanglah Hospital in 2017 only reach 30%. The results of this study indicate a significant relationship between the number of cases handled and the process of providing good informed consent with the completeness of the surgical informed consent provision with p-value 0,02 and 0,01. From this study it can be concluded that the completeness of the informed consent provision relates to the number of cases handled and the process of providing good informed consent.

Keywords: factors, completeness, informed consent

Abstrak:

Salah Satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) adalah kelengkapan pengisian rekam medis 1x24 jam setelah selesai pelayanan sebesar 100%. Indikator mutu kelengkapan Rekam Medis Elektronik (RME) di RSKD Duren Sawit pada tahun 2022 belum mencapai 100%. Penilaian kelengkapan RME secara kuantitatif pada RME rawat jalan masih belum terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor determinan kelengkapan pengisian RME di Poliklinik Non Jiwa RSKD Duren Sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk menggali fenomena kelengkapan pengisian RME di Poliklinik Non Jiwa RSKD Duren Sawit. Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan pengisian RME di Poliklinik Non Jiwa RSKD Duren Sawit sebesar 70% dan belum memenuhi SPM kelengkapan RME. Faktor yang berkontribusi berhubungan dengan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta internalisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait RME. Usulan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah meliputi struktur dan proses yang berkontribusi antara lain pembuatan dan sosialiasi SPO kelengkapan isi RME, melibatkan kelengkapan pengisian rekam medis dalam penilaian kerja SDM kesehatan dan perbaikan media RME.

---

Abstrak: Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberi kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistem klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs. Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarif INA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuan menganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakan Sectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambil sampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteria inklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterine scar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layanan aktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukan dengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagian keuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktual pelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarif INA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisih negatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalah komponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medis habis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway (CP) juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampak terhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi dengan manajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegah kemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemen dengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agar Clinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melalui briedging Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) dengan sistem INA-CBGS, dan pelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan pencapaian kinerja unit.
Kata Kunci : Biaya aktual, Sectio Caesarea, Pasien JKN kelas III, Tarif INA-CBGs

---

The implementation of the National Health Insurance (JKN) program, is expected to provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA-CBGs tariff. However, there are complaints of cost difference between actual cost with INA-CBGs tariff especially for surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze the cost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGS tariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 samples were taken from the period time of January - October 2017 with the inclusion criteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal care due to uterine scar from previous surgery, to determine the actual service utilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual cost calculation is done by using double distribution method based on data from financial section and hospital report. The results of the study found that the actual cost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariff paid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Cost components that are assessed to be controlled are the components of operational costs such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However, the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations in service components, which have an impact on the increase in service costs. It is recommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti Fraud Team that can routinely coordinate with the management so that we have known the irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be a coordination between management and specialist doctors related to Clinical Pathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of its implementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedging the hospital management information system with INA-CBGS system, and implementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency and achievement of unit performance.
Keywords: Actual Cost, Sectio Caesarea, Patients of class III with JKN, Rates INA-CBGs

Abstrak:

Dalam era globalisasi tumbuhnya rumah sakit menyebabkan terjadinya kompetisi antar rumah sakit yang makin keras untuk dapat merebut pasar yang semakin terbuka lebar. Hal ini mendorong pihak rumah rumah sakit maupun stakeholder untuk menghitung secara riil berapa biaya pelayanan yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi alat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan tanpa mengurangi mutu pelayanan yang diberikan, yaitu dengan melakukan analisis perhitungan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran biaya satuan tindakan appendiktomi akut di kamar operasi rumah sakit X dengan menghitung biaya langsung dan tidak langsung yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian operational research dan bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder rumah sakit tahun 2010 di RS X Jakarta. Metode perhitungan biaya menggunakan metode ABC (Activity Based Costing) dan distribusi sederhana. Metode ABC untuk mengalokasikan biaya langsung dengan menghitung biaya dari kegiatan yang terjadi menggunakan cost driver berdasarkan waktu kegiatan. Metode distribusi sederhana untuk mengalokasikan biaya tidak langsung yang secara tidak langsung terlibat dalam pelayanan appendiktomi dengan melakukan pendistribusian biaya dari unit penunjang ke unit produksi (kamar operasi). Biaya satuan aktual appendiktomi sebesar Rp. 5.344.551,48,- dan biaya satuan normatif sebesar Rp. 5.312.912,-. Biaya operasional jasa medis dan paramedis merupakan biaya yang terbesar.

---

 In an era of growing globalization of the hospital which led to competition among hospitals is increasingly more difficult to capture the wide open market. This prompted the hospital as well as the stakeholders to quantify how much the real cost of services is needed, and could be a reference tool in health care financing without reducing the quality of service provided by analyzing the cost calculation. The objective of this study is to determine the amount of unit cost in acute appendectomy surgery at operating room of hospital X by calculating the direct costs and indirect costs. This research type is operational research and descriptive analysis by using secondary data from hospital X Jakarta for the year 2010. Methods of cost calculation are ABC (Activity Based Costing) and simple distribution. ABC method is used for allocating direct costs by calculating the cost of activities that occur using time-based cost driver activity. Simple distribution method is used for allocating indirect costs that are not directly involved in appendectomy service by distribution of unit costs which supports the production unit (operating room). Actual unit cost of appendectomy surgery is Rp. 5.344.551,48, - and normative unit cost is Rp. 5.312.912, -. Operational costs of medical and paramedical consumable materials become the largest consumption.