Abstrak: Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems

Abstrak: Tesis ini menjelaskan implementasi PermendesPDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting di Desa Tompe Kabupaten Donggala tahun 2019 secara evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian non-eksperimental metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan cross sectional. Hasil penelitian menujukkan Implementasi PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting dalam hal input, proses, dan outputnya belum efektif dan efisien. Intervensi stunting yang dilakukan juga sesuai pedoman serta masih banyak terdapat hambatan. Oleh karena itu, harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat desa serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan tentang dana desa dan pedoman stunting.

---

This thesis explains the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in Tompe Village, Donggala District in 2019 through formative and summative evaluation. This non-experimental research is a qualitative method with a crosssectional and case study approach. The results of this study showed that the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/ 2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in terms of inputs, processes and, outputs are not yet effective and efficient. Stunting interventions are also carried out according to the guidelines and there are still many obstacles. Therefore, it must involve the active participation of all components and levels of village society as well as the need to socialize the regulations on village funds and stunting guidelines

Abstrak: AKB dan AKBA di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, permasalahan disparitas AKB dan AKBA antara pedesaan dan perkotaan juga masih terus menghambat pencapaian program kesehatan bayi dan balita. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar, dimana dalam penyelenggaraannya dipengaruhi oleh penyediaan dana operasional, salah satunya adalah Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah diketahui pengelolaan Dana Desa pada kegiatan Posyandu KIA melalui partisipasi masyarakat serta berbagai tantangan di lapangan di Desa Kalidesel, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data penelitian menggunakan wawancara dan diskusi terarah di lingkungan desa Kalidesel. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat perbedaan pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) antara Posyandu Dusun Kalidesel dengan Dusun LamukJawera. Penganggaran kegiatan telah dilakukan oleh Bidan Desa bersama dengan sekretaris desa, akan tetapi realisasi dana selalu berbeda dengan anggaran yang ditetapkan. Selain itu ditemukan bahwa ketepatan pencairan Dana Desa Kalidesel sangat bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian administrasi. Masyarakat Desa Kalidesel berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan Musrenbang, menjadi kader Posyandu, mendapatkan kegiatan Posyandu dan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa dengan melihat infografis yang dipasang di setiap Dusun di Desa Kalidesel.

---

IMR and U5MR are declining every year. However, the disparities of IMR and U5MR between rural and urban still hinder the progress of infant and under-5 health programs. Posyandu is one of the community-based health efforts that aims to facilitate access to basic health services, which in its implementation is influenced by the provision of operational funds (Dana Desa). The purpose of this study was to know the management of Dana Desa in Posyandu Maternal and Child Health services through community participation in Kalidesel Village, Watumalang District, Wonosobo, Central Java from 2018 to 2020. This study used a qualitative method with a case study approach. The research data was collected using interviews and focused group discussions. The results obtained are there were differences in management of supplementary food (PMT) between Posyandu in Kalidesel and Lamuk-Jawera. Budgeting process has been carried out by the Village Midwife and secretary of the Village Government, but the realization of funds is always different from the budget. In addition, it was found that the accuracy of fund disbursement is very dependent on the timeliness of administrative tasks. The community of Kalidesel actively participates in management of Dana Desa and Posyandu through village-scale discussion activities, becomes Posyandu cadres and visitors, and supervises the use of Dana Desa by monitoring the infographics posted in Kalidesel Village.

Abstrak:

---

Abstrak: Diperkirakan 15-20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas. Kabupaten Bogor mempunyai 40 Puskesmas dan 22 diantaranya termasuk kategori Puskesmas PONED. Puskesmas mampu PONED Parung mempunyai cakupan penanganan komplikasi yang tinggi (77,7%) , sedangkan Puskesmas mampu PONED Cileungsi mempunyai cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang rendah (50,7%). Menurut teori Edwards III , implementasi kebijakan berfokus pada 4 variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.Rancangan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas mampu PONED Parung dan Puskesmas mampu PONED Cileungsi. Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel sumber daya, Faktor sumber daya manusia (kompetensi yang tidak merata) menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel komunikasi Faktor koordinasi menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel struktur birokrasi didapatkan, struktur organisasi di Puskesmas mampu PONED Parung dan Cileungsi belum lengkap karena tidak melibatkan perawat dan belum adanya pemisahan strukur organisasi PONED di Puskesmas Cileungsi. Untuk variabel disposisi diperlukan peningkatan komitmen petugas Puskesmas terutama di Puskesmas mampu PONED Cileungsi terkait dengan penanganan komplikasi kebidanan di PONED. Kata Kunci : Puskesmas mampu PONED, implementasi kebijakan, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, disposisi

Abstrak: Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting