Berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi (PSG) tahun 2018, sebanyak 26,64% balita di Kabupaten Lampung Utara mengalami stunting. Pada tahun 2020 Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai salah satu kabupaten lokasi fokus stunting. Tekait dengan implementasi intervensi penurunan stunting pada level masyarakat diketahui bahwa belum semua desa sudah membentuk kader pembangunan manusia (KPM) termasuk desa-desa yang ada diwilayah kerja Puskesmas Kotabumi II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, motivasi dan perilaku kader posyandu tentang stunting dan pencegahannya sebagai dasar penyususnan draf dokumen advokasi kebijakan peningkatan peran kader. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain rapid assessment procedure. Informan dalam penelitian ini adalah kader posyandu berjumlah 6 orang, dengan informan kunci berjumlah 7 orang yaitu bidan desa 5 orang, petugas gizi 1 orang dan kepala puskesmas 1 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam melalui telepon selluler,menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian ini ,menunjukan bahwa pengetahuan kader posyandu tentang stunting dan pencegahannya sebagian besar dalam katagori sedang, semua kader memiliki sikap postif tentang stunting dan pencegahannya, semua kader memilki motivasi yang tinggi, dan sebagian desa perilaku kader tentang deteksi dini stunting dan pencegahannya masih kurang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut maka dapat disusun dokumen advokasi kebijakan berupa policy brief dengan rekomendasi antara lain: perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu, dan perlu membentuk kader pembangunan manusia (KPM) sebagai tenaga yang dapat membantu dalam menanggulangi masalah stunting di desa dengan cara meningkatkan peran kader posyandu. Mengingat Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten lokasi khusus stunting, maka hendaknya ada kebijakan pencegahan stunting terintegrasi pada level masyarakat dengan menjadikan kegiatan stunting menjadi program prioritas di anggaran dana desa dan membentuk kader pembangunan manusia (KPM) dengan merekrut tenaga kader posyandu

---

Based on the results of a nutritional status monitoring survey (PSG) in 2018, as many as 26.64% of children under five in North Lampung Regency were stunted. In 2020 North Lampung Regency was established as one of the stunting focus districts. Regarding the implementation of stunting dropping interventions at the community level, it is known that not all villages have formed human development cadres (HDC) including villages in the working area of the Kotabumi II Public Health Center. The purpose of this study was to identify the knowledge, attitudes, motivations and behavior of posyandu cadres about stunting and its prevention in the context of preparing policy advocacy documents regarding the role of cadres. The study uses qualitative methods with rapid assessment procedure design. The informants in this study were 6 posyandu cadres, with 7 key informants namely 5 midwives, 1 nutritionis and 1 puskesmas head. Data collection was carried out by means of in-depth interviews via cellular telephone, using interview guidelines. The results of this study indicate that the knowledge of posyandu cadres about stunting and prevention is still largely lacking, all cadres have a positive attitude about stunting and prevention, all cadres have high motivation, and cadre behavior regarding early detection of stunting and prevention, most are still lacking. Based on the identification results, a policy advocacy document can be prepared in the form of a policy brief with recommendations including: need to increase the capacity of posyandu cadres, and the need to establish human development cadres (KPM) as staff who can assist in overcoming stunting problems in the village by increasing the role of posyandu cadres . Considering that North Lampung Regency is one of the special stunting location districts, there should be an integrated stunting prevention policy at the community level by making stunting a priority program in village fund budgets and forming human development cadres (HDC) by recruiting posyandu cadres

Tingginya angka stunting di Kabupaten Kebumen menjadikan wilayah ini sebagai salah satu lokasi khusus penanganan stunting di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena kebijakan dan regulasi intervensi stunting belum maksimal dijadikan landasan bersama dalam menangani masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan pemanfaatan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dan penyusunan advokasi pemanfaatan dana desa untuk stunting di Kabupaten Kebumen tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan RAP (Rapid Assessment Prosedure). Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang dipilih menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa serapan dana desa di bidang kesehatan termasuk di dalamnya untuk stunting masih sangat kecil. Pada lima desa lokus stunting capaiannya hanya mencapai 2,7 %. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yaitu melalui sinkronisasi dan kolaborasi kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) dengan kebijakaan dari Dinas Kesehatan

---

The high stunting rate in Kebumen District makes this region one of the special locations for handling stunting in Indonesia. One of the reasons is because the policies and regulations on stunting interventions have not been maximally used as a common foundation in dealing with this problem. One of them is the policy of utilizing village funds. The purpose of this study was to analyze the implementation of policies and formulation of advocacy for the use of village funds for stunting in Kebumen Regency in 2019. This study was a qualitative study using the RAP (Rapid Assessment Procedure) approach. The subjects of this study were stakeholders at the District, Sub District and Village level governments that were selected using a purposive technique. The results showed that the uptake of village funds in the health sector including stunting was still very small. In five villages the stunting locus reached only 2.7%. Therefore a strategy is needed, through synchronization and policy collaboration from the Office of Community and Village Empowerment (Dispermades) with policies from the Health Office

Latar Belakang: Jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin meningkat di Indonesia, merujuk pada Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, prevalensi orang gangguan jiwa berat (skizofrenia/psikosis) meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%, untuk menangani masalah kesehatan jiwa yang ada di lingkungan masyarakat, perlu adanya tenaga potensial yang ada di masyarakat yaitu kader kesehatan jiwa. Tujuan: untuk menguraikan peran kader kesehatan jiwa dalam program kesehatan jiwa di masyarakat. Metode: penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi dengan metode wawancara dan FGD. Hasil penelitian terhadap 20 orang informan didapatkan bahwa kader telah menjalankan peran kader kesehatan jiwa di masyarakat meliputi peran pencegahan primer yaitu pendataan, memotivasi keluarga dan pasien ODGJ, serta memberikan pendidikan kesehatan. Peran kader dalam pencegahan sekunder ialah deteksi dini dan sosialisasi. Pencegahan tersier yaitu memotivasi ODGJ minum obat, pendampingan minum obat dan melakukan rujukan. Saran: adanya pelatihan rutin secra berkala bagi kader kesehatan jiwa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di masyarakat.

---

Background: The amount of people with mental disorders is increasing in Indonesia. Referring to National Health Survey conducted by the Ministry of Health in 2018, the prevalence of people with severe mental disorders (schizophrenia / psychosis) increased from 0.15% to 0.18%. to determine mental health issues in the community, there is an urgency for potential workers in the community, namely mental health cadres. Objective: This study aims to describe the role of mental health cadres in mental health programs within the community. Method: Qualitative method with a phenomenological design comprises interview and FGD were used in this research. Result: Of 20 informants, we found that cadres have performed their roles including the role in primary prevention namely person with mental issues data collection (screening), motivating families and people with mental disorders, and providing health education. Subsequently, roles in detection and outreach as a secondary prevention. Tertiary prevention is to motivate people with mental disorders so they will take prescriptions, mentoring to take medication and make a referrals. Conclusion:  2 mental health cadres have performed their roles, however there are still many obstacles in society that cadres need to overcome.