Ditemukan 32921 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Arda Yunita Subardi; Pembimbing: Wiku Bakti B. Adisasmito; Penguji: Adang Bachtiar, Puput Oktamianti, Sri Enny Mainiarti, Ida Hariyanti
Abstrak:
Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksananya, bagaimana kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian ini adalah desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO. Penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: penelitian ini adalah RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil skor 96% pada saat penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Kesimpulan penelitian bahwa RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas para pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.
Read More
T-6399
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Erlin Friska; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Novita Setiyanti, Amirati Dwishinta Widhiasri Widjajanto
Abstrak:
Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.
The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.
Read More
The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.
T-6476
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rosmala Atina Rusadi; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Ascobat Gani, Mardiati Nadjib, Baequni, Achmad Farich
Abstrak:
Read More
Pandemi COVID 19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID 19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID 19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID 19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID 19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID 19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara Mendalam, Observasi dan Telaah Dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa Implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi internet serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian ini adalah adanya penguatan koordinasi antar organisasi dan intra organisasi, pembuatan SOP serta struktur organisasi, optimalisasi peran Dinas Kesehatan dalam penyelesaian klaim pasien COVID 19
The COVID 19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID 19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of PIE patients including COVID 19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID 19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in differences in perception between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and claim expiration dates. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 T with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) disputed cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 T for 536,482 cases. In 2021 total claims Rp. 90.20 T with completed verification of Rp. 50.1 T with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28, t. There are cases of pending, disputed and expired claims occurred in the area of RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen where based on Governor's Decree No. 445 became one of the COVID 19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of claims for costs of COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020 2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . SRAGEN, DEPARTMENT OF HEALTH KAB. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, inter-organizational communication, disposition and the social, economic and political environment that are mutually influence. Suggestions in this study are strengthening inter-organizational and intra-organizational coordination, making SOPs and organizational structures as well as optimizing the role of the health department in resolving claims for COVID 19 patients
T-6389
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Monika Niken Pratiwi; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Ascobat Gani, Imam Suryaman, Tintin Gantini
Abstrak:
Sekolah memainkan peran penting dalam penularan COVID-19, oleh karena itu memahami proses penularan di sekolah dapat meningkatkan kemampuan untuk merencanakan intervensi yang efektif dalam menanggapi pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar negeri dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan desain non eksperimental dan comparative descriptive pada rentang waktu dari bulan April-Juni 2022. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam terhadap 13 informan dari sekolah maupun guru dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap 8 informan dari siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTM terbatas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 4 SDN dari 4 kecamatan tersebut sudah diterapkan dengan perencanaan matang, pelaksanaan yang cukup terarah, dan rutin melakukan evaluasi kegiatan PTM terbatas meskipun ada beberapa hambatan yang dialami sehingga belum dapat memenuhi semua persyaratan SKB 4 Menteri Tahun 2021 secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor maupun sekolah agar melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam penyebaran informasi, pengawasan sekaligus penegakan disiplin, sosialisasi terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh, serta melakukan evaluasi dalam mempersiapkan PTM dengan acuan regulasi terbaru yaitu SKB 4 Menteri tahun 2022.
Schools play an important role in Covid-19 transmission, therefore understanding the transmission pattern helps improve capability in planning effective intervention to address covid-19 pandemic. This study aims to define public schools preparedness in implementing the health protocol for limited Face-to-face meeting during Covid-19 pandemic in Bogor District. This study uses qualitative data types with non-experimental and comparative descriptive designs was conducted during April-June 2022. Data was derived from documents review, observation, and in-depth interview to 13 informants from schools including teachers, Focus Group Discussion (FGD) with 8 students. This study shows that the implementation of Face-to-face meeting, organized by the education authorities in 4 schools from 4 villages has been well-planned, focused, and has routinely conducted evaluation, despite the hurdles in achieving SKB 4 2022 requirements. This study suggests Bogor District Education Authorities and schools to keep increasing both quality and quantity in distributing information, monitoring and enforcing discipline. Socializing the way to improve immunity, and doing evaluation in planning PTM according to new regulation, SKB from 4 Ministries 2022.
Read More
Schools play an important role in Covid-19 transmission, therefore understanding the transmission pattern helps improve capability in planning effective intervention to address covid-19 pandemic. This study aims to define public schools preparedness in implementing the health protocol for limited Face-to-face meeting during Covid-19 pandemic in Bogor District. This study uses qualitative data types with non-experimental and comparative descriptive designs was conducted during April-June 2022. Data was derived from documents review, observation, and in-depth interview to 13 informants from schools including teachers, Focus Group Discussion (FGD) with 8 students. This study shows that the implementation of Face-to-face meeting, organized by the education authorities in 4 schools from 4 villages has been well-planned, focused, and has routinely conducted evaluation, despite the hurdles in achieving SKB 4 2022 requirements. This study suggests Bogor District Education Authorities and schools to keep increasing both quality and quantity in distributing information, monitoring and enforcing discipline. Socializing the way to improve immunity, and doing evaluation in planning PTM according to new regulation, SKB from 4 Ministries 2022.
T-6475
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nurul Septiani; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Rina A Anggorodi, Budiarimunastri
S-5307
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dian Trisna Delfyan; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Puput Oktamianti, Ede Surya Darmawan, R. Sopyan Rahayu, Windhy Mauly
Abstrak:
Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masingmasing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.
Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.
Read More
Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.
T-6171
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sonia Ariyanti Sareng; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Mira Miranti Puspitasari, Adang Bachtiar
Abstrak:
Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 dan ketidakpastian berakhirnya penyebaran dari COVID-19 memberikan dampak di berbagai sektor salah satunya pada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara global, menunjukkan bahwa stres adalah perasaan yang paling sering dilaporkan oleh tenaga kesehatan, dengan 93% dari mereka secara teratur mengalami stres dalam 3 bulan terakhir, hal ini diikuti oleh kecemasan sebanyak 86%, frustasi 77%, kelelahan 76%, dan perasaan kewalahan 75%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik tenaga kesehatan, gambaran tingkat stres pada tenaga kesehatan dan penyebab dari terjadi tingkat stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di UPTD Puskesmas Tanah Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional dilakukan kepada 25 responden tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Tanah Baru berupa pengisian kuisioner DASS-21 serta pendekatan kualittatif berupa wawancara mendalam kepada 4 narasumber. Hasil pada penelitian ini, tenaga kesehatan yang bertugas selama masa pandemi COVID-19 sebanyak 72% tidak mengalami stres, 24% mengalami stres ringan, dan 4% mengalami stres sedang dengan berbagai macam ternjadinya faktor penyebab terjadinya resiko seperti presepsi reiko pada peningkatan kasus COVID-19, kelengkapan sarana berupa APD, peningkatan durasi kerja yang terjadi selama masa pandemi COVID-19, dan stigmatisasi terhadap tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
Read More
S-11090
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Shanti Lestari; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Ede Surya Darmawan, Mardiati Nadjib, Elisa Adam, Emma Rachmawati
Abstrak:
Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi
Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation
Read More
Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation
T-6335
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ekasafitri A.S. Sangadji; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty Permanasari, Enny Ekasari, Widyawati
Abstrak:
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi
Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020. The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment. In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts
Read More
Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi
Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020. The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment. In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts
T-6063
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fitria Kusuma Ratih; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Dumilah Ayuningtyas, Setyadi Nugroho, Amroussy Marsis
Abstrak:
Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEANFramework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepadaKesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia MenghadapiLiberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadapMNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada diIndonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan ImplementasiKebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa DalamKerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitiandisimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakansalah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarahkesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangkukebijakan.
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan
This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.
Read More
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan
This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.
T-4172
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉