Abstrak: Dalam sistem tatakelola rumah sakit budaya keselamatan menjadi hal penting, dimana tidak hanya terfokus pada keselamatan pasien saja, tetapi juga keselamatan kerja petugas. Hal tersebut terkait pada keselamatan dari berbagai aspek, baik dalam hal pengobatan maupun keamanan fasilitas. Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit dengan baik dan sesuai standar pedoman yangada sangat mendukung kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa bangunan dan utilitas di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo melaui komponen input, proses, dan output kegiatan tersebut. Desain penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, pengamatan dan analisis. Pada penelitian ini digunakan kerangka pendekatan sistem dengan memasukkan sarana manajemen pada unsur input, pendekatan siklus manajemen kualitas berupa PPEPP pada unsur proses, hasil kegiatan berupa keterselesaian kegiatan pada unsur outputnya, serta melakukan penilaian efektivitas kegiatan menggunakan pendekatan hasil (goal oriented approach). Informan pada penelitian ini terdiri dari Komandan Satuan Markas, Kepala Bagian Program dan Rencana Anggaran, Kepala Bagian terkait pemeliharaan fasilitas dan utilitas, kepala tata usaha bagian pemeliharaan, dan petugas pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, telaah dokumen, pengamatan, serta penilaian efektivitas kegiatan diketahui bahwa kegiatan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit untuk yang bersifat rutin sudah dianggap efektif dengan nilai perbandingan OS/OA ≥ 1, sementara untuk kegiatan yang bersifat insidentil belum efektif dengan nilai OS/OA < 1. Komponen kegiatan pemeliharaan dari unsur input yang dapat menjadi potensi menghambat efektivitas adalah kurangnya SDM, pengalihan anggaran rutin akibat adanya kegiatan insidentil yang tak terduga, serta manajemen stok bahan material yang dipakai. Sedangkan dari komponen proses ditemukan tahap penetapan yang masih belum detail, aktivitas pengendalian terhadap kegiatan yang belum efektif yang pasif, serta tahap peningkatan kualitas hasil pekerjaan yang masih samar. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah belum efektifnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit memerlukan tindakan pengendalian lebih lanjut dengan melakukan koreksi serta pemecahan masalah yang ditemukan pada komponen input yang terdiri dari SDM, anggaran, bahan material, dan SOP yang berlaku. Untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang telah efektif sebaiknya dilakukan aksi peningkatan kegiatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dapat menghasilkan output dengan mutu yang semakin baik

Abstrak:

Abstrak:

Salah satu pelayanan penunjang medik yang terpenting dalam proses pelayanan pasien adalah pelayanan farmasi, yang merupakan salah satu komponen biaya operasional yang besar dari seluruh biaya operasional rumah sakit, sehingga harus dikelola dengan efisien agar rumah sakit tidak mengalami kerugian. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pengendalian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perbekalan farmasi di Departemen Farmasi RSAL Dr.Mintohardjo Jakarta.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan content analysis, dengan menggali data dan informasi dari berbagai informan sebagai data primer, serta dokumen yang terkait sebagai data sekunder, untuk validasi data dilakukan triangulasi sumber dan metode.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perbekalan farmasi belum berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan karena sarana pengawasan dan pengendalian (Organisasi, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, pencatatan dan pelaporan) yang diperlukan belum memadai. Selain itu juga disebabkan belum adanya Pemeriksa Intern.Untuk memecahkan masalah penulis mengusulkan mengubah struktur organisasi dengan meletakkan Departemen Farmasi dibawah wewenang dan tanggung jawab Wakabin sebagai pengendali angggaran, membuat job description, sampai ke tingkat pelaksana, membentuk Tim pembelian dan Tim penerimaan agar ada pemisahan fungsi, membuat kebijakan 1 peraturan 1 prosedur tetap yang mengatur pelaksanaan pengelolaan bekal farmasi, membuat rencana pengadaan dan distribusi, membentuk KFT untuk mengawasi kelompok profesi, membentuk satuan pengawas intern sebagai alat bagi pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian perbekalan farmasi, merekap isi resep sehingga dapat dipakai sebagai dasar perencanaan kebutuhan dan anggaran, serta memonitor pemakaian bekal farmasi oleh ruangan melalui pencatatan dan pelaporan, menggunakan sistem komputerisasi sebagai sarana dalam kegiatan pengelolaan pebekalan farmasi agar lebih efisien dan efektif.Daftar bacaan : 26 (1982 - 2002 )

---

 

One of the most important medical support services in relation to patient services is the pharmacy service, which is one of the largest components of a hospital's operational budget. Pharmacy services must be managed efficiently to prevent any financial losses to the hospital. One method to ensure this is to conduct supervision and control.The objective of this research was to obtain an illustration on how the Pharmacy Department of RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta conducted supervision and control of pharmaceutical supply.This research utilized the qualitative method with content analysis gathered from various sources as primary data and other related documents as secondary data. Data validation was done using triangulation between source and method.The research revealed that the supervision and control of the pharmacy supply was not conducted optimally due to the lack of provisions for supervision and control (organizational, policy, planning, procedural, recording and reporting). Besides that, the absence of an internal audit was also another reason why supervision and control of the pharmacceutical supply had not been carried out optimally.This research proposed to change in the organizational structure by placing the Pharmacy Department under the authority and responsibility of the deputy director for development as the budget controller; to drafti job descriptions until the operational levels, to form of a separate purchasing team and a receiving team in order to separate their functions; to develop policies/regulations/procedures that will regulate the management of pharmacy supply; to plan supply and distribution; to build a Pharmacy and Therapy Committee to supervise professional groups, and an internal auditor as a means for the director to conduct supervision and control of pharmacy supply; to recapitulate of medical prescriptions as the basis for the planning of demand and budget, to monitor the use of pharmacy supplies by users through record keeping and reporting, to implement a computerized information system to ensure a more efficient and effective management of pharmacy supply.List of references: 26 (1982 - 2002)

Abstrak: Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, Grup Rumah Sakit Hermina pada tahun 2020 telah menerapkan pelayanan telemedicine Halo Hermina, namun efektivitas dari layanan ini masih belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelayanan telemedicine di Grup Rumah Sakit Hermina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi metode potong lintang yang dilakukan pada tahun 2022, terhadap total 680 sampel yang terdiri 212 pasien, 239 karyawan dan 229 manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telemedicine dengan aplikasi Halo Hermina dipandang efektif oleh 94% pasien, 88% karyawan, dan 91% manajemen. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan efektivitas pelayanan telemedicine adalah perspektif proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, dan keuangan, pelanggan, persepsi manfaat yang didapatkan, kemudahan, sikap terhadap penggunaan, kecenderungan perilaku. Hasil uji multiple regresi menunjukkan bahwa variabel sikap terhadap penggunaan, kecenderungan perilaku, pertumbuhan dan pembelajaran, pelanggan memiliki hubungan yang bermakna terhadap efektifitas pelayanan telemedicine. Variabel terkait balanced scorecard (BSC) memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 32,9 % untuk pihak manajemen dan variabel terkait technology acceptance model (TAM) memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 58,4% untuk pasien dan 49,8% untuk karyawan, dengan nilai p<0,05. Rumah sakit dapat menggunakan pendekatan berbasis TAM dan BSC dalam meningkatkan layanan telemedicine Halo Hermina agar dapat menjadi lebih efektif. Untuk meningkatkan capaian penggunaan layanan Halo Hermina, grup rumah sakit Hermina dapat mengembangkan aplikasi halo hermina menjadi lebih mudah digunakan, selain itu secara bertahap memperbaiki sistem digitalisasi rumah sakit termasuk pencatatan pendapatan telemedicine sehingga telemedicine lebih terlihat perananya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit.

---

As a response to the COVID-19 pandemic, Hermina Hospital Group in 2020 had implemented a telemedicine service known as Halo Hermina; however, the effectiveness of this service remains unknown. The aim of this study is to analyze the effectiveness of telemedicine services in Hermina Hospital Group. This study is conducted in 2022 on 680 subjects consist of 212 patient, 239 staff and 229 management, using a quantitative approach and a cross-sectional design. The results of this study shows that the telemedicine services using Halo Hermina application was deemed effective by 94% of patients, 88% of hospital employees, and 91% of management staffs. Bivariate analysis showed that variables significantly associated with effectiveness were internal business process, learning and growth, customer as well as finance, perceived usefulness, attitude toward using, and behavioral intention to use. Multiple regression model showed that attitude toward using, behavioral intention to use, learning and growth, as well as customer had significant association with effectiveness of telemedicine. Variables related to balanced scorecard (BSC) in the form of internal processes learning & growth, and finance have a determination coefficient of 32,9 % for hospital management, all with p values of <0.05. Variables related to technology acceptance model (TAM) in the forms of attitude towards using and behavioral intent to use have determination coefficient of 58,4 % and 49.8% for patients and employees, respectively. The hospital may use a TAM- and BSC-based approach to increase the effectiveness of telemedicine service with the Halo Hermina application. To increase the use of the Halo Hermina application, Hermina Hospital Group should improve the application in order to make it more user-friendly, in addition to gradually improve the digitalization of healthcare services including the recording of revenues from telemedicine, in order to more prominently view the impact of telemedicine services to the hospital?s performance.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation. Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form. Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed, identification of patients, identification of doctor , approver identification , important information and autentication was still not with completed. The average identification patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family

Abstrak: Tesis ini membahas analisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Aisyiyah Bojonegoro. Kebijakan implementasi KRIS JKN ini akan berdampak pada tata kelola rumah sakit perlunya penyesuaian kebutuhan pada sumber daya rumah sakit dan manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 & Kepdirjenyankes Nomor HK.02.02/I/1811.2022. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro dengan cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta terbesar di Bojonegoro, tahun 2021 jumlah pasien rawat inap sebesar 50% jaminan JKN dan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN Perkembangan program JKN dengan adanya peningkatan jumlah peserta JKN dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (RS swasta 63.8%). Peningkatan pemanfaatan JKN dengan proporsi pembiayaan rawat inap yang terbesar. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjalankan implementasi kebijakan KRIS JKN mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas

Abstrak:

---