Abstrak: Akreditasi merupakan faktor yang menjadikan institusi pelayanan Kesehatan semakin professional, bukan hanya dari segi pengelolaan layanan tetapi juga sebagai pengelolaan manajemen yang mumpuni. Banyaknya puskesmas di Indonesia saat ini merupakan tantangan bagi pelaksana Akreditasi untuk mencapai posisi status Akreditasi Paripurna sebagai tingkatan kinerja tertinggi. Untuk mengupayakan pencapaian kinerja Akreditasi tersebut berlangsungnya aktivitas knowledge management menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan status Akreditasi Paripurna untuk melihat penerapan knowledge management pada aspek modal manusia, organisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta menganalisis gambaran pengelolaaan resource yang dimiliki dalam memaksimalkan pencapaian status akreditasi tertinggi. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain Rapid Assessment Procedures (RAP), yaitu suatu penelitian kualitatif yang dilakukan secara cepat (1-2 bulan) dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian mendapatkan bahwa modal manusia, organisasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian akreditasi paripurna. Pengelolaaan kemampuan staf dan penguasaan teknologi oleh kebanyakan staf yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab, memberi dampak yang besar terhadap staf dalam melakukan intruksi dan progres, dengan ditunjang TIK yang memadai sehingga performa Puskesmas dalam persiapan akreditasi lebih maksimal dan proses knowledge management berjalan dengan sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini knowledge management telah diterapkan dengan baik dan berperan dalam proses distribusi informasi yang dipengaruhi oleh modal manusia, organisasi dan kemampuan staf dalam pengetahuan teknologi informasi komunikasi (TIK) dimana masing-masing memberikan dampak besar dalam kelangsungan proses organisasi untuk mencapai status akreditasi paripurna

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, dengan rumah sakit sebagai fasilitas utama dalam menyediakan layanan medis yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diharuskan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai indikator. Salah satu alat evaluasi penting dalam peningkatan mutu ini adalah Indikator Nasional Mutu (INM), yang digunakan untuk menilai capaian mutu pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun INM berperan besar dalam memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi biaya, capaian INM di rumah sakit Indonesia masih mengalami kendala, terutama terkait kepatuhan dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian INM rumah sakit di Indonesia pada Juni 2024 berdasarkan status kepemilikan, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Metode yang digunakan adalah penelitian potong lintang dengan analisis data sekunder dari basis data Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator, dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih baik dibandingkan kelas C dan D, namun tantangan terkait terhadap waktu tanggap operasi sesarea emergensi dan waktu tunggu rawat jalan masih ada, terutama di kelas rendah. Capaian mutu rumah sakit di wilayah Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan Indonesia Timur, hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan sumber daya dan infrastruktur. 

---

Quality healthcare services are essential for achieving a healthy and prosperous society, with hospitals playing a central role in delivering effective and efficient medical care. According to Law No. 17 of 2023, hospitals are required to continually improve the quality of their services both internally and externally through various indicators. One of the key tools for evaluating quality improvement is the National Health Service Quality Indicators (INM), which assess the performance of healthcare facilities. While INM plays a critical role in enhancing service quality and cost-efficiency, the achievments of INM in Indonesian hospitals faces challenges, particularly related to compliance and uneven infrastructure. This study aims to analyze the achievements of the National Hospital Quality Indicators (INM) in Indonesian hospitals as of June 2024, based on ownership status, hospital class, service type, and regional location. The study uses a cross-sectional design with secondary data analysis sourced from the Ministry of Health of Indonesia’s database. The findings reveal significant differences between government and private hospitals in several indicators, with government hospitals generally performing better. Hospitals in class A and B achieved better quality outcomes compared to those in class C and D, although challenges remain in emergency cesarean section response times and outpatient wait times, particularly in lower-class hospitals. Furthermore, hospitals in the Java and Bali regions demonstrated better quality outcomes compared to those in Eastern Indonesia, with disparities in resources and infrastructure being key influencing factors.

Abstrak: Penelitian ini membahas kinerja puskesmas akreditasi yaitu Puskesmas Karang Kitri dan puskesmas yang belum terakreditasi yaitu Puskesmas Perumnas II di kota Bekasi, dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige. Kriteria Baldrige dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas mutu yang diterapkan oleh kedua puskesmas ini dengan pendekatan tujuh kriteria, yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada tim, fokus pada proses dan hasil kinerja puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan puskesmas sebanyak 34 responden di Puskesmas Karang Kitri dan 27 responden di Puskesmas Perumnas II. Penelitian Kualitatif dilakukan observasi dan wawancara mendalam, dengan informan sebanyak tiga informan pada Puskesmas Karang Kitri dan tiga informan Puskesmas Perumnas II. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja kedua puskesmas ini kategori baik, dan tidak ada perbedaan yang signifikan akan tetapi kinerja yang baik mengharuskan tercapainya hasil-hasil terbaik bagi pasien, karyawan maupun organisasi puskesmas itu sendiri, sehingga disarankan untuk menambah kelengkapan alat-alat dan sumber daya manusia baik dalam pelayanan maupun administrasi. Terlebih pada Puskesmas Perumnas II tidak terlayani pelayanan laboratorium disebabkan karena tidak adanya tenaga analis laboratorium. Kata kunci: kinerja puskesmas, akreditasi, Malcolm Baldrige This study discusses the performance of puskesmas accredited that is Puskesmas Karang Kitri and puskesmas which not yet accredited is Puskesmas Perumnas II, using Malcolm Baldrige approach. The Baldrige criteria can be used to assess the effectiveness of the quality applied by both public health centers with seven criteria approaches: leadership, strategic planning, customer focus, measurement, analysis and knowledge management, workforce focus, operations focus and outcomes of puskesmas performance. This study with cross sectional design. The sample was conducted to all puskesmas employees as many as 34 respondents in Puskesmas Karang Kitri and 27 respondents in Puskesmas Perumnas II. Qualitative research was conducted by observation and in-depth interviews, with three informants at Puskesmas Karang Kitri and three informants of Puskesmas Perumnas II. The results illustrate that the performance of both puskesmas is good category, and there is no significant difference, but good performance requires the achievement of the best results for patients, employees and organizations puskesmas itself, so it is advisable to increase the completeness of tools and human resources both in service and administration. Especially in Puskesmas Perumnas II not served by laboratory service caused by lack of laboratory analyst. Keywords: Performance of puskesmas, accreditation, Malcolm Baldrige

Abstrak: Studi ini adalah penelitian deskriptif analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, bertujuan menganalisis hubungan aspek fisik danaspek psikososial dengan status hipertensi lansia di Poli Lansia Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara Tahun 2014. Rata-rata tekanan sistolik adalah 149,47 mmHg,terendah 130 mmHg dan tertinggi 210 mmHg. Ujibivariat menunjukkan ada hubungan yang signifikan antaraaspek fisik, usia, komplikasi dan lama hipertensi dengan status hipertensi pada lansia.Uji multivariat secara bermakna menunjukkan bahwa faktor penentu menurun atau meningkatnya tekanan darah sistolik pada lansia adalah komplikasi penyakit. Secara bersama-sama, aspek fisik dan aspek psikososial ternyata tidak berperan dalam menentukan tekanan darah sistolik lansia.
Kata kunci: Aspek fisik, aspek psikososial, lansia, hipertensi, pusat kesehatan masyarakat

Abstrak:

Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals -MDGs) sebagai suatu komitmen global, yang salah satunya adalah upaya menurunkan prevalensi balita dengan gizi kurang, balita gizi buruk; menurunkan angka kematian balita; angka kematian bayi serta angka kematian ibu melahirkan; meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular; penurunan pemakaian tembakau; dan eradikasi kemiskinan. Semua ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, yang tentunya dapat diwujudkan dengan mendekatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, yang didukung oleh jumlah, jaringan dan kualitas pelayanan puskesmas yang prima, serta tenaga kesehatan yang berkualitas. Tenaga perawat merupakan salah satu tenaga terpenting di puskesmas dalam memberikan pelayananlasuhan keperawatan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh setiap orang (accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu (quality). Kenyataaannya tenaga perawat yang bertugas di puskesmas sebagian besar masih berlatar belakang pendidikan menengah, kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan bidang keperawatan masih rendah. Dengan demikian penulis ingin mengetahui penerapan peran dan fungsi perawat pada puskesmas terpencil dan tidak terpencil berkaitan dengan faktor-faktor individual dan faktor-faktor kontekstual di propinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian adalah dengan menggunakan potong lintang (cross sectional). Dengan tujuan melihat faktor-faktor variabel yang berhubungan antara variabel independen (faktor individual dan faktor kontekstual) dengan variabel dependen (penerapan peran dan fungsi perawat di puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil) yang dilakukan dalam waktu yang sama. Dengan demikian, dari seluruh proses analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dan 12 variabel independen (umur, jenis kelamin, pendidikan, larva kerja, pengetahuan, penghargaan, somber daya, diktat, pembiayaan, kebijakan, pembinaan oleh kepala puskesmas dan pembinaan oleh koordinator perawat) ternyata secara berurutan pembinaan oleh koordinator perawat, kemudian pendidikan, jenis kelamin, pendidikan/pelatihan keperawatan dan pembiayaan merupakan variabel independen yang mempunyai hubungan paling bermakna dengan variabel dependen peran dan fungsi perawat puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil. 58,0 % perawat puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil telah menerapkan peran dan fungsi perawat dengan baik. Pembinaan oleh koordintor perawat, kemudian pendidikan, jenis kelamin, pendidikanlpelatihan keperawatan dan pembiayaan merupakan variabel independen yang mempunyai hubungan paling bermakna dengan variabel dependen peran dan fungsi perawat. Dengan demikian disarankan kiranya diperlukan suatu kebijakan tentang sistim penjenjangan pendidikan profesi keperawatan, diperlukan suatu kajian lebih lanjut tentang penempatan perawat profesional pemula (AKPER) di puskesmas terpencil mau pun tidak terpeneil diseluruh Indonesia, perlu diciptakan struktur organisasi tersendiri atau penunjukkan koordinator perawat ditingkat Divas Kesehatan Kabupaten/Kota, Berta meningkatkan pembiayaan yang mendukung kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat.

Abstrak: Latar belakang : Adanya keterbatasan biaya operasional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas menbuat pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program Bantuan Operasional Puskesmas sebagai dukungan operasional Puskesmas yang disalurkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penelitian ini membandingkan pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator Gizi dan KIA di Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbanyak serta APBD kesehatan yang besar 18,89% dengan Kabupaten Ciamis yang luas wilayah dan jumlah penduduknya hanya sepertiga dari Kabupaten Bogor dan APBD kesehatan kecil 6,8%. Indikator Gizi dan KIA yang diteliti adalah indikator Program Gizi dan KIA dalam RPJPN 2005- 2025 yaitu D/S, Pn dan KN1.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator gizi dan KIA Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Ciamis tahun 2013-2014 serta mengetahui faktor pendorong & penghambatnya.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan data sekunder dari laporan tahunan BOK Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, serta dokumen terkait pelaksanaan BOK lainnya.
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 4 (empat) Puskesmas di dua Kabupaten tersebut sesuai dengan teori sistem yaitu input, process dan output didapatkan hasil bahwa Input BOK yang terdiri dari 15 (lima belas) unsur sangat berperan dalam pemanfaatan dana BOK. Proses adalah fungsi manajemen yang dijalankan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengoptimalkan unsur-unsur input agar tercapai ouput yang optimal. Faktor pendukung pemanfaatan BOK salah satunya adalah Dana BOK merupakan satu- satunya sumber dana yang membiayai UKM melalaui kegiatan promotif dan preventif. Salah satu faktor Penghambatnya adalah pengurangan alokasi pembiayaan kesehatan dari dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif berdampak pada capaian indikator SPM bidang kesehatan.
Kesimpulan: Dari pemanfaatan dana BOK Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis dari sisi input, proses dan outputnya terdapat peningkatan capaian indikator Program Gizi dan KIA tahun 2013-2014. Peningkatan capaian indikator Gizi dan KIA tahun 2013-2014 di Kabupaten Bogor adalah D/S 3,2%, Pn 3,09%, KN1 1,55%, sedangkan di Ciamis yaitu D/S 8,87%, Pn 8,8% dan KN1 2,48%.