Ditemukan 38092 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Nafa Audrey Rahadyan Baroto; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Vetty Yulianty, Amila Megraini
Abstrak:
Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefit yang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selaku gatekeeper.
Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers
Read More
Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers
S-10934
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cindy Anastacia Ratu; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Popy Yuniar, Mieska Despitasari
Abstrak:
Read More
Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan
Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most.
S-11651
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Lusiana Masytoh; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Kurnia Sari, Doni Arianto, Donni Hendrawan
T-5268
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Apriliya Prihayati; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Prastuti Soewondo, Citra Jaya, Nana Tristiana
Abstrak:
Read More
Tingginya biaya pengobatan merupakan salah satu kendala dalam mengakses layanan kesehatan yang terjangkau bagi kelompok miskin dan rentan miskin, sehingga pemerintah Indonesia membuat program JKN melalui skema subsidi/bantuan iuran jaminan untuk menjamin kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan tanpa kesulitan membayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan dan biaya pelayanan kesehatan (OOP) rawat jalan bagi peserta jaminan bersubsidi dan tidak bersubsidi. Desain studi ini adalah cross-sectional menggunakan data Susenas 2018 dengan sampel memenuhi kriteria inklusi sebanyak 66.132 responden. Hasil analisis menunjukan bahwa dengan adanya jaminan kesehatan dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta asuransi jaminan bersubsidi sebesar 49% dan tidak berubsidi sebesar 48% serta dari hasil analisis masih terdapat OOP pada pelayanan kesehatan rawat jalan yang disebabkan peran ganda provider dan asimetrik informasi yang menyebabkan fenomena Supplier Induced Demand (SID). Oleh karena itu perlu dilakukan penegakan monitoring dan evaluasi terhadap fungsi kontrol BPJS Kesehatan sehingga tujuan jaminan kesehatan dapat memberikan perlindungan keuangan dapat terwujud.
The high cost of treatment is one of the obstacles in accessing affordable health services for the poor and vulnerable, so the Indonesian government created the JKN program through a guarantee scheme for contributions / subsidy assistance to ensure groups meet health care needs without difficulty paying. This study aims to determine the effect of health insurance on the utilization and cost of outpatient health services (OOP) for participants in subsidized and non-subsidized insurance. The study design was cross- sectional and quantitative approach of secondary data (data Susenas 2018) with the amount of research sampels which fit with inclusive criteria was 66,132 respondents. The analysis shows that the existence of health insurance can increase the utilization of outpatient health care services for subsidized is 49% and non-subsidized is 48% and from the results of the analysis there are still OOP in outpatient health services due to the dual role of providers and asymmetries. information that causes the supplier induced demand (SID). Therefore it is necessary to monitor and evaluate the BPJS Health control function so that the goal of health insurance can provide financial protection can be realized.
The high cost of treatment is one of the obstacles in accessing affordable health services for the poor and vulnerable, so the Indonesian government created the JKN program through a guarantee scheme for contributions / subsidy assistance to ensure groups meet health care needs without difficulty paying. This study aims to determine the effect of health insurance on the utilization and cost of outpatient health services (OOP) for participants in subsidized and non-subsidized insurance. The study design was cross- sectional and quantitative approach of secondary data (data Susenas 2018) with the amount of research sampels which fit with inclusive criteria was 66,132 respondents. The analysis shows that the existence of health insurance can increase the utilization of outpatient health care services for subsidized is 49% and non-subsidized is 48% and from the results of the analysis there are still OOP in outpatient health services due to the dual role of providers and asymmetries. information that causes the supplier induced demand (SID). Therefore it is necessary to monitor and evaluate the BPJS Health control function so that the goal of health insurance can provide financial protection can be realized.
T-5943
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Alya Pramesti Nurlitasari; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Anwar Fachry
Abstrak:
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan.
Read More
S-10872
Depok : FKM UI, 2021
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Uray Cindy Hafinur; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Kurnia Sari, Adriadiannisa Yuniar Milasari, Donni Hendrawan
Abstrak:
Read More
Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.
Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants.
Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants.
T-6597
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rizka Rachmawati; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Taufik Hidayat
Abstrak:
Jaminan kesehatan merupakan salah satu langkah pencegahan agar terhindar dari ketidakmampuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat perdesaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey 5 dengan jumlah sampel 12.398 responden. Hasil penelitian didapatkan hanya 40,3% masyarakat perdesaan Indonesia yang telah memiliki asuransi kesehatan. Individu dengan karakteristik berusia produktif (25-44 tahun), berpendidikan tinggi, berstatus kawin, memiliki pekerjaan, berpendapatan tinggi, memiliki riwayat rawat jalan dan rawat inap bermakna secara statistik untuk berkemungkinan memiliki jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia. Kata kunci: Faktor, Kepemilikan Jaminan Kesehatan, Perdesaan, IFLS 5 Health insurance is one of the preventive way to avoid the inability to obtain health services. However, there are still many rural residents who do not have health insurance. This study aims to determine the associated factors of health insurance ownership in rural Indonesia. This study is an observational study with a cross sectional design and a quantitative approach. The source of secondary data is from Indonesian Family Life Survey 5 with a sample size of 12.398 respondents. The results showed that only 40,3% of rural residents in Indonesia who have health insurance. Individuals with the characteristics of productive age (25-44 years old), higher education, being married, being employed, higher income, have past utilization in outpatient and inpatient care are statistically significant for the possibility of having health insurance in rural Indonesia. Key words: Factors, Health Insurance Ownership, Rural, IFLS 5
Read More
S-10398
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Supriyadi; Pembimbing: Habullah Thabrany
S-3774
Depok : FKM-UI, 2004
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sri Denti On Madya; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujianto; Mardiati Najib, Fani Syafani, Nia Widyanti
Abstrak:
Jumlah tenaga kerja informal lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja formal di Indonesia. Cakupan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih sangat rendah sedangkan angka kecelakaan kerja masih cenderung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja informal di Indonesia. Variabel yang diamati yaitu, wilayah, umur, jenis kelamin, status pernikahan, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, lama bekerja, Kepemilikan JKN, rawat jalan dan pendapatan tenaga kerja informal. Data yang digunakan adalah Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 diolah menggunakan stata dengan uji logit serta dianalisis dengan pendekatan model ekonometri. Hasil penelitian dengan p value <0,05 menunjukkan adanya hubungan antara wilayah, umur, jenis kelamin, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, Kepemilikan JKN, dan pendapatan tenaga kerja informal terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia. Sedangkan variabel umur, status pernikahan, rawat jalan tidak berhubungan secara statistik dengan kepemilikan JKK. Nilai Ods Ratio (OR) tertinggi antara lain variabel pendapatan (OR 6,37), pendidikan tinggi (OR 2,99) dan kepemilikan JKN (OR 2,44) sedangkan yang terendah adalah variabel jenis kelamin (0,71).
Read More
T-5599
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Reviana Annisa Mulyani; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Jaslis Ilyas, Erfan Chandra Nugraha
S-12189
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
