Pelayanan fisioterapi sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi mencakup penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi selama masa pandemi COVID-19 di RSUP Persahabatan tahun 2020-2021 dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan teknik FGD maupun in-depth interview, dimulai dari tenaga Fisioterapis, Bidang Pelayanan Medik RSUP Persahabatan, hingga Bidang IV ? Standarisasi Pelayanan PP PERFI disertai telaah dokumen dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini, baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan kuat satu sama lain sehingga berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan berupa jumlah kunjungan pasien dan ketercapaian indikator mutu. Komunikasi menjadi faktor utama dalam penelitian ini yang dilakukan dengan berbagai cara dan media sehingga menjadi sebuah komitmen agar terbentuknya kolaborasi antar SDM dan lintas sektor sesuai kebijakan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan, yaitu untuk semakin meningkatkan kualitas pemberian layanan fisioterapi yang dititikberatkan pada penambahan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan dukungan berupa peraturan atau regulasi turunan yang lebih spesifik, alur birokrasi secara jelas agar koordinasi dan peran andil antara PERFI dengan rumah sakit khususnya di tingkat manajemen, serta tenaga Fisioterapis yang juga memerlukan pemahaman tentang manajerial fisioterapi.

Data dari Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa penyakit kronis didominasi oleh penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi. Direktur BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran No. 14 tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional selama masa pencegahan Covid-19 khususnya Prolanis. Kebijakan tersebut berisi tentang himbauan untuk menunda pemberian layanan berupa kegiatan yang mengumpulkan masa seperti Senam Prolanis, Edukasi Klub dan sebagainya, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan Prolanis pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III. Jumlah informan adalah 11 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2022 di Puskesmas Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penghentian kegiatan Prolanis berdasarkan regulasi/peraturan pemerintah pusat, bukan berdasarkan pada Surat Edaran No. 14 tahun 2020 yang dikeluarkan sebagai respon dari kebijakan terkait PSBB tersebut. Tidak ada upaya sosialisasi terkait kebijakan Prolanis pada Era Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sub variabel transmisi, kejelasan, dan konsistensi tidak berjalan dengan baik. Pada Variabel Sumberdaya, petugas pelaksana kegiatan belum lengkap dikarenakan tidak ada petugas laboratorium yang ikut pada pelaksanaan Prolanis. Selanjutnya pada sub variabel anggaran, terdapat sumber anggaran yang jelas namun pengklaiamannya sedikit terhambat. Lalu sub variabel fasilitas, terdapat beberapa alat yang belum ada sehingga menyebabkan sedikit terhambatnya pelaksanaan Prolanis. Terakhir sub variabel wewenang, ada beberapa informan yang mengeluhkan adanya tumpang tindih tugas yang diberikan. Selanjutnya pada proses Disposisi, penyampaian informasi khususnya kebijakan Prolanis ini masih kurang terkoordinasi. Variabel Struktur Birokrasi, kerjasama lintas program juga belum sepenunya berjalan yang menyebabkan data peserta Prolanis sangat jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penderita DM dan HT di Puskesmas Krui. Selain itu juga Puskesmas Krui tidak memiliki SOP sebagai acuan pelaksanaan Prolanis.

Data from Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 shows that Diabetes and Hypertension dominate chronic diseases. The Director of BPJS Kesehatan has issued Circular No. 14 of 2020 concerning health services for national health insurance participants during the Covid-19 prevention period, especially Prolanis. The policy contains an appeal to postpone the provision of services in the form of mass gathering activities such as Prolanis Gymnastics, Club Education, and so on, so research is needed to find out the description of the implementation of Prolanis policies during the COVID-19 Pandemic. This research is qualitative research using the policy implementation model theory of George C. Edward III. The number of informants is 11 people. The types of data used are primary data and secondary data, then data collection is carried out using observation, in-depth interviews, and document review. The research was conducted in May-June 2022 at the Krui Health Center, West Coast District, Lampung Province. From the research results it is known that the termination of Prolanis activities is based on regulations/regulations of the central government, not based on Circular Letter No. 14 of 2020 which was issued as a response to the PSBB-related policy. There were no socialization efforts related to Prolanis policies during the Covid-19 Pandemic Era which caused the transmission, clarity, and consistency of sub-variables to not work well. In the Resource Variable, the activity implementing officers were incomplete because no laboratory staff participated in the implementation of Prolanis. Furthermore, the sub-budget variable has a clear source of budget, but the claim is a little hampered. Then the facilities sub-variable, several tools do not yet exist, causing a slight delay in the implementation of Prolanis. Finally, in the authority sub-variable, several informants complained about the overlap of the tasks given. Furthermore, in the Disposition process, the delivery of information, especially the Prolanis policy, is still poorly coordinated. The bureaucratic structure variable, cross-program collaboration has not fully worked out which has resulted in the Prolanis participant data being very much lower than the number of DM and HT sufferers at the Krui Health Center. In addition, the Krui Health Center does not have an SOP as a reference for implementing Prolanis.

Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial, salah satunya pelayanan imunisasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Kemendagri dan Kemenkes serta Juknis pelayanan imunisasi pada saat pandemi agar pelayanan imunisasi dapat dilakukan secara aman pada saat pandemi. Penelitian ini memotret respon penyesuaian pelayanan imunisasi pada saat pandemi COVID-19 dan memberikan rekomendasi penguatan kebijakan layanan program kedepan. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Telaah dokumen dan observasi dilakukan untuk mendukung analisis. Purposive random sampling digunakan untuk pemilihan lokasi penelitian. Pada saat pandemi, pelayanan imunisasi dasar lengkap di posyandu dan puskesmas terdisrupsi karena keterbatasan tenaga kesehatan dan penurunan minat masyarakat untuk imunisasi. Upaya pembukaan pos imunisasi di tingkat RT/RW, sweeping dengan mekanisme janji temu, dan penjadwalan dengan pelibatan kader memberikan kontribusi positif pada peningkatan cakupan imunisasi hingga lebih dari 1,6 kali lipat dibandingkan pada bulan sebelumnya pada semua jenis antigen imunisasi. Respon cepat dan fleksibel perlu diberlakukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan, seperti imunisasi, pada saat pandemi berlangsung. Hal itu juga perlu dukungan dari berbagai aktor yang perlu terlibat.

Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.

Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.

Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.