Abstrak: Walaupun pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia sudah dapat berlangsung secara tatap muka, bukan berarti ancaman terhadap paparan COVID-19 pada warga sekolah telah hilang. Hal tersebut terlihat dari tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia, di mana Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Selain itu, keberadaan klaster penularan COVID-19 di sekolah-sekolah juga menunjukkan pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. SDN Ujung Menteng 02 merupakan salah satu sekolah yang harus ditutup selama dua minggu akibat terdapat beberapa warga sekolah yang positif COVID-19. Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi protokol kesehatan COVID-19 di SDN Ujung Menteng 02 dengan melihat variabel yang terdapat pada Model Implementasi Edward III. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Berdasarkan data yang diperoleh, SDN Ujung Menteng 02 telah cukup baik dalam mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19. Namun, masih terdapat perilaku warga sekolah yang harus dibenahi, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Sumber daya, komunikasi, dan disposisi (sikap) warga sekolah sudah baik dalam mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19 di SDN Ujung Menteng 02. Namun, struktur birokrasi pada Satgas COVID-19 SDN Ujung Menteng 02 masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

---

Although schools in various regions in Indonesia have been opened, the threat of exposure to COVID-19 for the school residents has not disappeared. This can be seen from the number of positive cases of COVID-19 in Indonesia, where DKI Jakarta Province is the province with the highest positive cases of COVID-19 in Indonesia. The COVID-19 transmission clusters in schools also show the importance of implementing COVID-19 health protocols in schools. SDN Ujung Menteng 02 was one of the schools that had to be closed due to several school residents who were positive for COVID-19. This study discusses the implementation of the COVID-19 health protocol at SDN Ujung Menteng 02 by looking at the variables from Edward III Implementation Model. The type of research used is qualitative research with case study design, using in-depth interviews and observation. Based on the data obtained, there are still behaviors of school residents that must be addressed, such as the use of masks, physical distancing, etc. Resources, communication, and disposition of school residents are good in implementing the COVID-19 health protocol at SDN Ujung Menteng 02. However, the bureaucratic structure of the Satgas COVID-19 SDN Ujung Menteng 02 still needs to be improved.

Abstrak: Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri dalam bentuk surat edaran Menkes pada bulan Mei 2020. Periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID-19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif dengan perspektif teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan yaitu sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia dan tidak melakukan pengisian eHAC. Peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, tracking penumpang dan mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. To prevent and control it, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular in May 2020. From May to September 2020, were found 704 passengers that RDT results were reactive to COVID-19. The purpose of this thesis research is to analyze the implementation of health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analytic research with the perspective of policy implementation theory. The results found that the implementation of the health protocol policy not working effectively because there were still found problems in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. Researchers suggest to consider making higher legal force regulations than the circular letter, so can regulate sanctions for passengers who do not obey.In additions, it is necessary to increase supervision and commitment between sectors and develop eHAC applications to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and passenger tracking

Abstrak: Sekolah memainkan peran penting dalam penularan COVID-19, oleh karena itu memahami proses penularan di sekolah dapat meningkatkan kemampuan untuk merencanakan intervensi yang efektif dalam menanggapi pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar negeri dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan desain non eksperimental dan comparative descriptive pada rentang waktu dari bulan April-Juni 2022. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam terhadap 13 informan dari sekolah maupun guru dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap 8 informan dari siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTM terbatas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 4 SDN dari 4 kecamatan tersebut sudah diterapkan dengan perencanaan matang, pelaksanaan yang cukup terarah, dan rutin melakukan evaluasi kegiatan PTM terbatas meskipun ada beberapa hambatan yang dialami sehingga belum dapat memenuhi semua persyaratan SKB 4 Menteri Tahun 2021 secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor maupun sekolah agar melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam penyebaran informasi, pengawasan sekaligus penegakan disiplin, sosialisasi terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh, serta melakukan evaluasi dalam mempersiapkan PTM dengan acuan regulasi terbaru yaitu SKB 4 Menteri tahun 2022.

---

Schools play an important role in Covid-19 transmission, therefore understanding the transmission pattern helps improve capability in planning effective intervention to address covid-19 pandemic. This study aims to define public schools preparedness in implementing the health protocol for limited Face-to-face meeting during Covid-19 pandemic in Bogor District. This study uses qualitative data types with non-experimental and comparative descriptive designs was conducted during April-June 2022. Data was derived from documents review, observation, and in-depth interview to 13 informants from schools including teachers, Focus Group Discussion (FGD) with 8 students. This study shows that the implementation of Face-to-face meeting, organized by the education authorities in 4 schools from 4 villages has been well-planned, focused, and has routinely conducted evaluation, despite the hurdles in achieving SKB 4 2022 requirements. This study suggests Bogor District Education Authorities and schools to keep increasing both quality and quantity in distributing information, monitoring and enforcing discipline. Socializing the way to improve immunity, and doing evaluation in planning PTM according to new regulation, SKB from 4 Ministries 2022.

Abstrak: Kota Depok merupakan kota pertama ditemukan kasus terinfeksi COVID-19. Akibat meningkatnya jumlah kasus, Pemerintah Kota Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok. Penerapan kebijakan tersebut juga memengaruhi kesehatan kesehatan jiwa dan psikososial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020.
The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment.
In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts

Abstrak: Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs.

Abstrak: Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberi dampak pada semua sektor, tidak hanya kesehatan namun juga pendidikan. Adanya pandemi dengan transmisi penularan virus melalui droplet dan kontak langsung menyebabkan dikeluarkannya kebijakan belajar dari rumah. Tesis ini membahas mengenai bagaimana manajemen pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada murid kelas 1 SDN 04 Kebon Sirih selama belajar dari rumah dengan meninjau upaya yang dilakukan puskesmas dan pendampingan orang tua murid. Selama ini, puskesmas rutin melaksanakan usaha kesehatan gigi dan sekolah (UKGS) langsung ke murid saat belajar di sekolah. Namun dengan adanya pembelajaran jarak jauh, intervensi perilaku yang selama ini diupayakan tampak menjadi tombak dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut anak usia sekolah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan penelitian adalah koordinator program UKGS di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat, puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan, petugas UKGS di puskesmas kelurahan, kepala puskesmas kecamatan dan kelurahan, orang tua murid dan guru sekolah. Hasil penelitian menunjukkan pemberian KIE dan konseling melalui daring yang belum terencana dengan baik dan penjaringan daring belum optimal. Adapun dari sisi orang tua murid, pengetahuan dan pendampingan kesehatan gigi dan mulut terhadap anak terbatas. Konseling daring diharapkan tersedia dan walaupun akses ke pelayanan kesehatan cukup dekat namun orang tua masih takut dengan keadaan pandemi. Diperlukan adanya kebijakan yang lebih kuat dan terfokus ke kegiatan UKGS melalui daring dengan kerja sama lintas sektor dan berbagai inovasi kegiatan yang dapat dilakukan secara rutin dan terarah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 pada masyarakat Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 menggunakan teori Health Belief Models. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode cross-sectional. Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Way Huwi yang berusia 18-69 tahun dalam kondisi sehat serta dapat mengakses kuesioner online pada penelitian ini dengan jumlah sampel 78 orang. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Cho Square. Hasil penelitian adalah hanya sebesar 42,3% masyarakat Desa Way Huwi yang patuh melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Variabel yang berhubungan dengan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 adalah cues to action (p value 0,002).

Abstrak: Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 dan ketidakpastian berakhirnya penyebaran dari COVID-19 memberikan dampak di berbagai sektor salah satunya pada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara global, menunjukkan bahwa stres adalah perasaan yang paling sering dilaporkan oleh tenaga kesehatan, dengan 93% dari mereka secara teratur mengalami stres dalam 3 bulan terakhir, hal ini diikuti oleh kecemasan sebanyak 86%, frustasi 77%, kelelahan 76%, dan perasaan kewalahan 75%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik tenaga kesehatan, gambaran tingkat stres pada tenaga kesehatan dan penyebab dari terjadi tingkat stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di UPTD Puskesmas Tanah Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional dilakukan kepada 25 responden tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Tanah Baru berupa pengisian kuisioner DASS-21 serta pendekatan kualittatif berupa wawancara mendalam kepada 4 narasumber. Hasil pada penelitian ini, tenaga kesehatan yang bertugas selama masa pandemi COVID-19 sebanyak 72% tidak mengalami stres, 24% mengalami stres ringan, dan 4% mengalami stres sedang dengan berbagai macam ternjadinya faktor penyebab terjadinya resiko seperti presepsi reiko pada peningkatan kasus COVID-19, kelengkapan sarana berupa APD, peningkatan durasi kerja yang terjadi selama masa pandemi COVID-19, dan stigmatisasi terhadap tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19.

Abstrak:

Latar Belakang: Kondisi pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan berbagai penyesuain agar kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan dengan maksimal dan aman dengan tujuan dapat menurunkan dan menekan angka penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sangat diperlukan untuk dilakukan oleh puskesmas mengingat fungsi utama puskesmas yaitu dalam upaya promosi dan pencegahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas Kota Binjai dalam penularan infeksi COVID-19 dan diketahui rekomendasi perbaikannya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Didapatkan informan sebanyak 8 orang dengan latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk melakukan crosscheck atau validasi data informan. Hasil: Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas berjalan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Permasalahan yang ditemui pada kesiapan variabel input yaitu SDM yang belum mendapatkan pelatihan terkait COVID-19, pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes seperti penggunaan formulir pencatatan dan pelaporan serta monitoring indikator capaian keberhasilan. Kemudian dari kesesuaian variabel proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi masih harus dimaksimalkan seperti konsisten dalam menggunakan APD sesuai dengan ketentuan, mensosialisasikan COVID-19 dan program vaksin COVID-19 untuk meningkatkan cakupan, melakukan kegiatan evaluasi program secara formal dengan melibatkan pihak terkait. Pada indikator capaian output belum dapat dinilai dikarenakan Puskesmas belum melakukan monitoring indikator capaian program dan dokumen yang tersedia tidak mendukung. Kesimpulan: Implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas sudah cukup baik namun belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya deng Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Petunjuk Teknik Pelayanan Puskesmas di Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Disarankan agar semua pihak yang terlibat untuk melakukan evaluasi kegiatan sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas.

---

 

Background: The current condition of the COVID-19 pandemic requires all Health Care Facilities to make various adjustments so that service activities can continue to run optimally and safely with the aim of reducing and suppressing the spread of COVID-19. Prevent and control COVID-19 are urgently needed to be carried out by Puskesmas considering the main function of puskesmas is in promotion and prevention efforts. The purpose of this study was to describe the implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas in Binjai in the transmission of COVID-19 infection and to identify recommendations for improvement. Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which strengthened by in-depth interviews. It was found 8 informants from different backgrounds. It use the techniques of sources and method triangulations to crosscheck data from the informants. Result: The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at the Puskesmas is running according to the applicable rules and policies. However, in practice, there are still some discrepancies. The problems encountered in the readiness of the input variables are HR who have not received training related to COVID-19, the implementation of activities has not been in accordance with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health such as the use of recording and reporting forms and monitoring of indicators of success. Then from the suitability of process variables starting from planning, organizing, implementing, controlling and evaluating, it still has to be maximized such as consistently using PPE in accordance with the provisions, socializing COVID-19 and the COVID-19 vaccine program to increase coverage, conducting formal program evaluation activities involving related parties. The output achievement indicators cannot be assessed because the Puskesmas has not monitored program achievement indicators and the available documents do not support it. Conclusion: The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas has been quite good but has not run optimally due to discrepancies in its implementation with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines and Technical Instructions for Community Health Center Services during the Pandemic Period issued by the Ministry of Health. It is recommended that all parties involved evaluate activities so that they can improve implementation to maximize efforts to prevent and control COVID-19 at the Puskesmas

Abstrak: Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation