Pandemi COVID-19 masih berlangsung di seluruh dunia. Terjadinya dua lonjakan kasus pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka menunjukkan adanya peningkatan resiko penularan COVID-19 di sekolah. Penelitian dilakukan untuk melihat gambaran penerapan protokol kesehatan di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMAN 1 Jakarta Tahun Ajaran 2022/2023, sampel penelitian adalah 290 siswa SMAN 1 Jakarta yang diambil dengan metode non probability sampling. Data dianalisis secara univariat. Hasil analisis univariat menunjukkan 51,4% siswa memiliki pengetahuan baik, 53,4% siswa memiliki sikap positif, 55,5% siswa memiliki dukungan teman kurang, 60% siswa memiliki dukungan guru baik, 65,9% siswa memiliki dukungan keluarga baik, 51,7% siswa menyatakan dukungan sekolah baik, 52,4% siswa memiliki perilaku penerapan protokol kesehatan baik. Secara umum lebih dari separuh siswa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Rekomendasi bagi peneliti berikutnya untuk meneliti secara kualitatif untuk mendapat gambaran yang lebih faktual.

Latar Belakang : Kabupaten Karawang adalah salah satu daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia. Tingginya jumlah pekerja di industri tersebut membuat klaster industri menjadi penyumbang kasus Covid-19 di wilayah Kab.Karawang. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor individu, faktor specific health belief, dan faktor lingkungan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan (3M) pencegahan Covid-19 pada pekerja industri manufaktur. Metode : Desain studi yang digunakan adalah cross sectional. Data dikumpulkan pada bulan Agustus ? September 2022 melalui survei online secara non-probablity sampling dengan sampel 454 pekerja. Hasil : Sebagian besar responden pekerja industri manufaktur memiliki perilaku yang baik (50.2%) dalam perilaku penerapan protokol kesehatan (3M). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan bermakna dengan perilaku penerapan protokol kesehatan (3M) pencegahan Covid-19 adalah pengetahuan (p value = 0.038, OR=1.66), dukungan keluarga (p value = 0.001, OR=2.23), & penerapan kebijakan pencegahan Covid-19 di tempat kerja (p value = 0.034, OR=1.66). Pekerja dengan dukungan keluarga yang rendah berpeluang 2.2 kali lebih tinggi memiliki perilaku penerapan protokol kesehatan (3M) yang kurang dibandingkan pekerja dengan dukungan keluarga inti yang tinggi setelah dikontrol variabel pengetahuan, penerapan kebijakan pencegahan Covid-19, sikap, persepsi kerentanan, persepsi manfaat, dukungan rekan kerja, & dukungan tenaga kesehatan. Kesimpulan : Untuk meningkatkan perilaku penerapan pencegahan Covid-19 pekerja tetap perlu diberikan edukasi yang rutin oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan keluarga pekerja serta didukung dengan pengawasan dari penerapan kebijakan pencegahan Covid-19 dari manajemen perusahaan.

Jakarta Timur menjadi kota dengan jumlah SD terbanyak yang dibuka selama PTM, padahal kota tersebut memiliki penduduk yang paling banyak terinfeksi COVID- 19. Guru di sekolah memiliki peran penting selama PTM berlangsung, yaitu menjadi role model dalam menerapkan prokes di sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku prokes guru selama PTM di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif desain cross-sectional dengan total sampel 239 di 20 SD. Pengumpulan data dilakukan melalui tautan google form yang disebarkan melalui grup WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor guru yang telah menerapkan perilaku protokol kesehatan dengan baik selama PTM adalah 11,2 dari skala 0-12. Berdasarkan hasil analisis didapatkan sikap dan dukungan tenaga kesehatan merupakan variabel yang berhubungan dengan penerapan perilaku prokes sedangkan dukungan sekolah merupakan konfonding pada hubungan tersebut. Sikap guru menjadi faktor yang paling dominan terhadap penerapan perilaku prokes, guru yang bersikap mendukung prokes menerapkan perilaku prokes 3 kali dibanding guru yang tidak mendukung seteah dikontrol oleh dukungan tenaga kesehatan dan dukungan sekolah (OR= 3,08, 95% CI: 1,73-5,47, p=0,001). Sekolah harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada guru untuk tetap menerapkan perilaku prokes selama pandemi belum berakhir, disamping memperkuat vaksinasi bagi warga sekolah.

 

Salah satu kegiatan Program JPS-BK adalah pelayanan kesehatan melalui pemberian KS pada Gakin. Pemberian KS merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu Gakin untuk dapat menggunakan pelayanan kesehatan. Upaya ini mencoba menghilangkan salah satu faktor penghambat dalam penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu faktor pembiayaan. Jakarta Timur merupakan daerah yang mempunyai jumlah Gakin terbanyak (32,9%) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dari serapan dana juga merupakan daerah yang paling banyak (29,9%) mendapatkan dana JPS-BK (Tim Koordinasi Program JPS-BK Provinsi DKI Jakarta, 2000). Dari data yang diambil dan profil kesehatan wilayah Jakarta Timur tahun 1999 didapat bahwa jumlah kunjungan Gakin ke Puskesmas adalah 30,929 KK (33,5% dari seluruh Gakin) dan jumlah ini sangat kurang bila dibandingkan dengan angka kunjungan Gakin ke Puskesmas di Indonesia (81,4%). Kerangka konsep pada penelitian ini diambil dari model Precede dari Green (1980). Green menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempunyai konstribusi terhadap perilaku kesehatan. Ketiga faktor tersebut adalah faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Gakin memanfaatkan KS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan jumlah Gakin, dimana Kelurahan Cipinang Besar Utara (CBU) sebagai daerah dengan jumlah Gakin terbesar dan kelurahan Pekayon sebagai daerah dengan jumlah Gakin terkecil. Informasi dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing dalam penelitian ini didapat dari ibu balita gizi buruk, ibu kartu sehat, bidan, kepala dan staf Puskesmas , kader dan toma. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang KS maka pemanfaatan KS semakin baik. Jarak yang jauh dan sulitnya angkutan untuk mencapai tempat pelayanan dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan KS. Perlakuan adil dengan tidak memberikan perbedaan pelayanan merupakan pengalaman yang menyenangkan dalam memanfaatkan KS. Jenis pekerjaan dan persepsi terhadap waktu tunggu tidak menjadi hambatan bagi informan dalam memanfaatkan KS-nya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disarankan perlunya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya KS dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan dan adanya alokasi biaya transportasi. Disarankan juga untuk melibatkan toma kelurahan dalam keanggotaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kelurahan yang dapat memantau pelaksanaan program JPS-BK. Perlunya klinik swasta dan dokter praktek swasta (selain Puskesmas) diikut sertakan sebagai tempat pemanfaatan KS, sehingga hambatan jarak dan transportasi dapat diatasi. Selain itu perlu adanya pembekalan terhadap kader dan toma tentang tujuan dan manfaat dari program JPS-BK sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat dan benar, disamping perlu adanya penjelasan tentang manfaat KS pada Gakin saat pemberian KS. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan Gakin.

Pattern Usage Analysis of Health Card (HC) on the Social Safety Net in the Health Sector Program by the Poor Households to Acquire Health Services in East of Jakarta 2001One of the many activities of the Social Safety Net in the Health Sector Program was provision of health services through Health Card for the poor households. This program was aimed to enable them to reach health services. This effort was intended to remove one of the obstacles to the access ability of the health services, which was financial factor. The East Jakarta owned the highest concentration (32,9%) of poor households in the Jakarta Province and had the largest (29,9%) recipient of the Social Safety Net in the Health Sector Program among other region (Coordination Team JPS-BK Jakarta Province, 2000). Data taken from the East Jakarta Health Profile, showed that the number of poor household visited to the Puskesmas (public health center) in 1999 was 39,929 (33,5% of all the poor households). This figure was significantly lower than that ' of The average national figure (81,4%) of the poor household visited Puskesmas. The framework for this research was taken from Green's (1980) Precede model. Green described 3 (three) contributing factors affecting health behavior: namely predisposing, enabling and reinforcing factors. A qualitative research method was used to better describe how the poor households utilize Health Card to get health services. The location of the research was selected based on the number of the poor household. The kelurahan (village) North Cipinang Besar (CBU) was the home of the largest poor household in the eastern of Jakarta while the kelurahan Pekayon the smallest figure. Information concerning the predisposing, enabling and the reinforcing factor, were collected from different informants of the study namely mother of the malnourished under fives, mother who had Health Card, health personnel of the Puskesmas (Puskesmas chief and staff), cadre and community leaders. The methods of the data collection were in-depth interviews and focus group discussions. Findings from this research suggested of possible correlation between the level of education and knowledge about Health Card of the users. Those who had higher level of education were likely to use the Health Card Travel distance as well as ease of transport could become barrier to the Health Card utilization. Work status and perception about waiting time of the visit seemed do not affect the client to use the Health Card to receive health services. Reorganization of the geographical coverage of the Health Card and transportation allowance was strongly advisable to be provided to remove the distance barrier. The involvement of the community leader in the Community Grievance Unit (Unit Pengaduan Masyarakat) at the Kelurahan level should be encouraged to help in monitoring in the implementation of the Social Safety Net in the Health Care Program. To reduce the distance bather, both private doctors and clinics should be taken into consideration as provider of services to the poor household. Besides it is extremely necessary to equip the cadre and community leaders an in-depth knowledge concerning the objective an benefit of the Social Safety Net in the Health Sector. This effort would be useful for further socialization of the Social Safety Net in the Health Sector Program. It was also necessary to explain the benefit of the Health Card when it was given to the client. Future studies were required to determine the actual health services needed by the poor households.