Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kab/Kota. Puskesmas merupakan unit terdepan dalam pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan. Capaian SPM TB di kota Depok tahun 2021 baru mencapai 36,17 % dan menjadi capaian terendah kedua dari 12 SPM bidang Kesehatan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek struktur, aspek proses peningkatan mutu dan kinerja dengan pendekatan PDSA (Plan-do-study-act) serta output dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB di Puskesmas Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus melalui wawancara mendalam kepada 31 informan, observasi lapangan dan telusur dokumen. Hasil penelitian, belum semua Puskesmas menetapkan Tim TB Dots, kurangnya tenaga yang terlatih,sarana-prasarana belum semua sesuai standar, bahan-obat belum memadai, penggunaan teknologi informasi belum optimal, komitmen pimpinan dan staf masih kurang. Pada faktor proses, kegiatan upaya peningkatan capaian SPM TB pada tahapan study belum semua Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TB.Pada output; terjadi peningkatan capaian pelayanan orang terduga TB pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun belum semua Puskesmas dapat mencapai target SPM TB yang ditetapkan. Kesimpulan: faktor struktur dan proses peningkatan mutu dan kinerja yang dilakukan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian SPM TB di Puskesmas

---

The health service for people suspected of having TB is one of the minimum service standards (MSS) in the health sector that must be met by the district/city government. The Public Health Center is the leading unit in achieving the MSS performance targets in the health sector. TB MSS achievement in Depok city in 2021 only reached 36.17% and became the second lowest achievement of the 12 MSS in Depok City Health. The aim of this study was to analyze in depth aspects of the structure, aspects of the quality and performance improvement process using the PDSA (Plan-do-study-act) approach as well as outputs in an effort to increase the achievement of health services for people suspected of having TB at the Depok City Health Center in 2022. This research used a qualitative approach using a case study design through in-depth interviews with 31 informants, field observations and document searches. The results of the study, not all Public Health Centers have established TB Dots Teams, lack of trained personnel, not all facilities are up to standard, medicinal materials are not adequate, use of information technology is not optimal, leadership and staff commitment is still lacking. In terms of process factors, not all Public Health Centers have conducted monitoring and evaluation of TB MSS achievements at the study stage. On output; there has been an increase in the achievement of services for people suspected of having TB in 2022 compared to 2021, but not all Public Health Centers have reached the set TB MSS target. Conclusion: structural factors and quality and performance improvement processes carried out influence success in achieving TB MSS at the Public Health Centers

Abstrak:

---

Abstrak:

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV/AIDS di Puskesmas Kota Depok tahun 2025 dengan pendekatan Six Building Blocks WHO. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, FGD, observasi, dan telaah dokumen di empat Puskesmas terpilih. Temuan menunjukkan capaian layanan belum merata, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pelaporan yang belum optimal, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Strategi percepatan yang disusun menekankan penguatan tata kelola, kapasitas tenaga kesehatan, sistem informasi, akses obat esensial, serta peningkatan kolaborasi multisektor.
Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan SPM HIV/AIDS masih menghadapi kesenjangan antar sasaran dan wilayah. Kelompok populasi kunci memiliki capaian tinggi karena dukungan LSM, sedangkan ibu hamil menjadi kelompok dengan capaian terendah akibat keterlambatan pelaporan dari bidan mandiri dan rumah sakit. Sistem informasi HIV/AIDS (SIHA) belum terintegrasi penuh dan masih bergantung pada kemampuan individu petugas. Ketersediaan obat antiretroviral (ARV) terbatas pada satu Puskesmas dengan sistem distribusi yang belum merata. Pembiayaan program masih bertumpu pada dana BOK dan donor, sementara regulasi seperti Perwal HIV/AIDS dan SOP PrEP belum disahkan.
Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan teknis sesuai Permenkes No. 6 Tahun 2024, penataan SDM dan insentif yang berkelanjutan, serta integrasi pelaporan lintas fasilitas. Peningkatan kapasitas kader, inovasi komunitas seperti CLM, dan pemanfaatan teknologi pelaporan menjadi kunci percepatan pencapaian target SPM HIV/AIDS di Kota Depok.

---

This study evaluates the implementation of the Minimum Service Standards (SPM) for HIV/AIDS at Community Health Centers (Puskesmas) in Depok City in 2025 using the WHO Six Building Blocks approach. This descriptive qualitative study collected data through in-depth interviews, focus group discussions (FGD), observations, and document reviews at four selected Puskesmas. Findings indicate that service delivery is uneven, influenced by resource constraints, suboptimal reporting, and weak inter-sectoral coordination. The acceleration strategies developed emphasize strengthening governance, health worker capacity, information systems, access to essential medications, and enhancing multisectoral collaboration. The results show that the implementation of the HIV/AIDS SPM still faces disparities among target groups and service areas. Key populations achieved higher coverage mainly due to NGO support, while pregnant women had the lowest coverage due to delayed or incomplete reporting from private midwives and hospitals. The HIV/AIDS Information System (SIHA) has not been fully integrated and still depends on individual staff capacity. The availability of antiretroviral (ARV) drugs is limited to one health center with uneven distribution across facilities. Program financing still relies heavily on BOK and donor funds, while technical regulations such as the Mayor’s Decree on HIV/AIDS and the PrEP SOP have not yet been enacted. This study highlights the need to strengthen technical policies in accordance with Minister of Health Regulation No. 6 of 2024, ensure sustainable human resource and incentive management, and enhance cross-facility reporting integration. Strengthening community-based innovations such as CLM, capacity building for cadres, and the use of digital reporting systems are key strategies to accelerate the achievement of HIV/AIDS SPM targets in Depok City.

Abstrak:

Abstrak: Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai isu kesehatan, salah satunya yaitu Triple Burden Disease, dimana Penyakit Menular (PM) masih tinggi, kemudian adanya peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM), ditambah dengan adanya Penyakit Infeksi Emerging (PIE)/ Re-Emerging dan/atau New Emerging. Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa PIE mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang cukup serius baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi, terlebih di era digital dan globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi pandemi, maka ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 memerlukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan capaian kinerja dari setiap SKPD/UKPD. DKI Jakarta terbukti telah menerima banyak penghargaan salah satunya dinobatkannya sebagai Provinsi Terinovatif pada Tahun 2020, namun inovasi bidang Kesehatan yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik hanya sebesar 2%. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait implementasi inovasi bidang kesehatan terhadap kualitas layanan di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini yaitu mix method dengan menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dengan tipe kombinasi Sequential Explenatory. Variabel independent meliputi kepemimpinan, budaya inovasi, pelatihan sumber daya, saluran komunikasi, jaringan dan kemitraan, penghargaan, kompleksitas dan keuntungan relatif, persepsi kegunaan, dan kemudahan penggunaan, serta variabel dependen yang terdiri dari aspek kualitas dengan pendekatan struktur, proses, dan output. Penelitian dilakukan di Puskesmas dalam Naungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada bulan Mei-Juni 2021. Lokasi Penelitian di Puskesmas dalam Wilayah 5 Kota di Provinsi DKI Jakarta. Analisis data yaitu menggunakan analisis univariat, bivariat (Chi Square), dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitian didapatkan kualitas layanan kesehatan masa pandemi sudah cukup baik yaitu sebesar 71,8%. Hasil analisis didapatkan adanya hubungan antara faktor implementasi inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan terhadap kualitas layanan masa pandemi COVID-19 di Puskesmas Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020-2021 yaitu pada variabel kepemimpinan, budaya inovasi, jaringan dan kemitraan, serta penghargaan. Adapun variabel yang paling dominan adalah kepemimpinan yang berinteraksi dengan variabel penghargaan yaitu dengan nilai OR=7,64

---

DKI Jakarta Province has several health challenges, one of which is Triple Burden Disease, in which Communicable Diseases (CD) remind high, then Non Communicable Diseases (NCD) are increasing, besides Emerging Infectious Diseases (EID)/ ReEmerging and/ or New Emerging. According to the Republic of the Indonesia Ministry of Health, PIE got special attention due to its serious impact on health and socioeconomics, particularly in the current digital era and globalization. Along the development of the situation and conditions of the pandemic, the Emergency Response Status for the COVID-19 Outbreak of the DKI Jakarta Province in 2020 requires innovation in improving the quality of public services and health care. DKI Jakarta Province has received many awards, one of which is the most innovative province. However, innovations in the health sector that are include in the top of 99 public service innovations are only 2%. Therefore, an in-depth analysis is needed regarding innovations in the health sector on the quality of services during the COVID-19 Pandemic. This type of research is mix method by using a combination type Sequential Explenatory. The independent variables include leadership, innovation culture, resource training, communication channels, networks and partnerships, rewards, complexity and relative advantage, perceived usefulness, and perceive ease of use, as well as the dependent variable consisting of aspects of quality with a structure, process, and output approach. The research was conducted at Community Health Center and DKI Jakarta Health Office in Mei-June 2021. The research locations in The Community Health Center in 5 Regencies at DKI Jakarta Province. Data analysis used univariate, bivariate (Chi Square) and multivariate with logistic regression. The result showed that the quality of health services during the pandemic was quite good about 71,8%. The results of the analysis found that there was a relationship between the factors of implementating innovation and the utilization of information technology in the health sector on the quality of services during the COVID-19 pandemic at the DKI Jakarta Provincial Health Center for the 2020-2021 Period are leadership, innovation culture, network and partnership, and reward. The most dominant variable is leadership which is interact with reward with OR value 7,64.

Abstrak:

Abstrak: Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal merupakan suatu program prioritas pada prinsipnya diutamakan pada peningkatan pelayanan Antenatal disemua fasilitas pelayanan dengan kualitas yang baik serta jangkauan pelayanan yang maksimal, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan deteksi dini risiko tinggi oleh tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan neonatal dengan kualitas yang baik. Hal tersebut harus ditunjang oleh kualitas kinerja dari tenaga kesehatan, terutama tenaga bidan. Cakupan persalinan oleh tenaga bidan di kota serang 54,8%, cakupan K1 64,4% cakupan K4 54,5%. Cakupan KN1 62,2%, cakupan KN2 58,5% dan masih berada dibawah target nasional. Kualitas kinerja bidan dapat dipengaruhi oleh faktor predisposing (umur, lama bekerja,status kepegawaian, status pernikahan, pengetahuan, pendidikan) faktor enabling (pelatihan, sarana), faktor Reinforcing (supervisi, Dukungan Pimpinan, dukungan masyarakat). Penelitian ini bertujuan diperolehnya informasi mengenai karakteristik dan kualitas kinerja bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan neonatal di Kota Serang Tahun 2009. Desain penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah survei analitik kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. populasi adalah seluruh Bidan di Puskesmas di Kota Serang.

---

The effort to improve maternal and neonatal health care is a priority program, principally focused on improving antenatal care services in all facilities with good quality and maximum service coverage, improving aid delivery by health personnel, improving early detection of high risk by health workers, improved neonatal care with good quality. This must be supported by quality performance of health workers, particularly midwifes. Coverage of deliveries by midwifes in the Serang City 54.8%, 64.4% coverage K1, K4 coverage 54.5%. KN1 coverage 62.2%, KN2 coverage 58.5% and is below the national target. Quality performance can be affected by the midwife predisposing factors (age, working time, employment status, marital status, knowledge, education) enabling factors (training, tools), reinforcing factors (supervision, leadership support, community support). This study aimed at obtaining information about the characteristics and performance quality of midwifes in maternal and neonatal health services in the city of Serang Year 2009. The research design was chosen in this research is quantitative analytical survey with cross sectional approach. Population is all the midwives at health centers in the city of Serang.

Abstrak: Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi. 

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension.