Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah.

Keluarga berencana sebagai program pengendalian penduduk dan strategi percepatan penurunan AKI mengalami tren penurunan penggunaan KB Modern (mCPR) sebanyak 57,10% di tahun 2017. Pengguna KB sebagian besar adalah pasangan usia subur termasuk generasi milenial usia 17 ? 37 tahun. Peran pengambil keputusan menjadi salah satu faktor penentu dalam penggunaan kontrasepsi karena berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi dan seksual, keberlangsungan penggunaan KB dan peran gender dalam pengambilan keputusan. Karakteristik gen milenial di perdesaan dan perkotaan memiliki perbedaan karena faktor sosiodemografi, lingkungan dan keterpaparan media informasi KB. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan determinan pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi modern pada wanita kawin generasi milenial di perdesaan dan perkotaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan sampel wanita generasi milenial (usia 17 ? 37 tahun), berstatus menikah dan menggunakan kontrasepsi modern yang terpilih menjadi responden dalam SDKI tahun 2017 serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 10.752 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penggunaaan kontrasepsi modern pada wanita kawin generasi milenial baik di perdesaan (56,7%) dan di perkotaan (55,8%) telah didominasi oleh pengambilan keputusan bersama. Perbedaan penggunaan KB modern terlihat pada penggunaan metode MKJP, bahwa KB Implant (10,5%) lebih populer digunakan wanita kawin generasi milenial di perdesaan. Sedangkan di perkotaan, KB IUD (11,4%) lebih populer digunakan wanita kawin generasi milenial. Analisis multivariat dengan uji regresi logistik menyatakan bahwa ada perbedaan karakteristik wanita kawin generasi milenial dalam pengambilan keputusan di perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, diskusi KB dengan suami menjadi faktor dominan yang berpotensi 1,847 kali (AOR:1,847 95%CI: 1,468 ? 2,324), sedangkan di perkotaan, faktor dominan yang mempengaruhi yaitu dukungan suami berpotensi 2,358 kali (AOR:2,358 95%CI:1,485 ? 3,744) untuk mengambil keputusan bersama dalam penggunaan kontrasepsi modern.

Salah satu target Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah meningkatkan kepesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah 1 manfaat pelayanan promotif preventif dalam Jaminan Kesehatan. Namun, di Indonesia, kontrasepsi menggunakan suntik (Non MKJP) merupakan metode yang paling banyak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi seorang wanita usia subur dalam pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan waktu pengambilan data secara cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 dengan sampel penelitian adalah wanita usia subur berstatus menikah berusia 15-49 tahun sebanyak 28.889 dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat dengan model regresi logit biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan jaminan kesehatan, mengunjungi fasilitas kesehatan khususnya FKTP, Umur 27-49 tahun, pendidikan tinggi, jumlah anak > 2, status bekerja, bertempat tinggal di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, status ekonomi kaya, dan bertempat tinggal di Perdesaan. Dengan determinan paling dominan yaitu pada variabel responden yang bertempat tinggal di Bali dan Nusa Tenggara dan yang berumur 27-49 tahun

---

One of the Government's targets through the Population and Family Planning Agency (BKKBN) is to increase the membership of the Long-Acting Reversible Contraception (LARC). Family Planning Services is one of the benefits of preventive promotive services in Health Insurance. However, in Indonesia, contraception using injection (Non LARC) is the most widely used method. This research is a quantitative study with cross sectional data collection time. The data used are secondary data from the 2018 National Economic Survey (Susenas) with a sample of 28,889 married women of childbearing age of 15-49 years who were analyzed univariately, bivariately and multivariately using  binary logit regression models. The results showed that ownership of health insurance, visiting health facilities especially FKTP, Age 27-49 years, higher education, number of children> 2, working status, living in Java, Bali and Nusa Tenggara, Sulawesi, rich economic status, and residing living in rural areas has the opportunity to increase the use of LARC. With the most dominant determinant is the respondent variable residing in Bali and Nusa Tenggara and those aged 27-49 years.